<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/RUSUNAWA-PAKAL-SELESAI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Proyek pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Pakal, Surabaya, akhirnya tuntas sudah. Pihak kontraktor PT Bangun Konstruksi Persada tinggal melakukan pembersihan. Menurut rencana, rusunawa berkapasitas 100 unit tersebut sudah bisa ditempati maksimal Maret.  Kemarin (3/1) sejumlah pekerja masih terlihat di lokasi. Jumlahnya tidak banyak. Hanya sekitar lima orang. Mereka membersihkan atau memoles keramik yang terkena sisa bahan bangunan. ’’Secara keseluruhan sudah selesai,’’ ujar Kepala Proyek PT Bangun Konstruksi Persada Bhirawa Agung.  Bhirawa menyebutkan, instalasi listrik sudah terpasang semua. Jaringan gas ke semua unit juga sudah tersedia. Termasuk pipa untuk jaringan airnya. ’’Tapi, (PDAM, Red) belum masuk. Sementara pakai tangki,’’ katanya.  Bangunan lima lantai tersebut juga sudah dilengkapi hidran untuk antisipasi bencana kebakaran. Di setiap lantai, ada alarm yang bisa dibunyikan sebagai tanda bahaya. ’’Sesuai ketentuan laik fungsi bangunan,’’ ucapnya.  Terkait pasokan air, dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan (DPRKPP) menunggu keputusan dari PDAM Surya Sembada. Yang jelas, jaringan air segera disambungkan ke rusun anyar tersebut. ’’Kami sudah koordinasi dengan teman-teman PDAM. Intinya, pasti akan ada nanti,’’ kata Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman DPRKPP Lasidi.  Menurut rencana, penyediaan air dari PDAM Surya Sembada akan melalui proses lelang. Prosesnya dimulai Januari hingga Februari mendatang. ’’Kalau nanti sudah dilelang, akan disambungkan dengan jaringan terdekat. Jadi, air bisa masuk ke rusun,’’ tuturnya.  Harapannya, rusunawa tersebut sudah bisa ditempati Maret. Karena itu, pihaknya terus berkoordinasi dengan PDAM Surya Sembada untuk penyediaan air bersih.  Terkait kondisi bangunan, Lasidi menyatakan bahwa tim dari bidangnya sudah melakukan evaluasi bersama pihak rekanan. Fisik bangunan beserta spesifikasi teknisnya juga sudah dicek. ’’Sudah sesuai semuanya. Hanya tinggal finishing,’’ tandasnya.  ---  TENTANG RUSUNAWA PAKAL <ul> 	<li>Lokasi: Kelurahan Benowo, Pakal</li> 	<li>Kapasitas: 100 unit</li> 	<li>Jumlah lantai: 5 lantai</li> 	<li>Akses jalan: 6 meter nol jalan raya</li> 	<li>Fasilitas tambahan: Ruko, ruang serbaguna, dan musala</li> </ul> Diolah dari berbagai sumber

Rusunawa Pakal Surabaya Selesai, Siap Tampung 100 Keluarga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/RUSUN-SURABAYA-DARI-ATAS.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- DPRD Surabaya sedang menyiapkan regulasi yang mengatur hunian layak bagi warga metropolis. Itu bakal menjadi solusi atas antrean masuk rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang jumlahnya mencapai lebih dari enam ribu orang.  Ketua Badan Pembentukan Perda (BPP) DPRD Surabaya Josiah Michael mengatakan, raperda hunian layak akan mengatur beberapa hal. Termasuk pembangunan flat. Yang awalnya hanya 5 lantai bisa menjadi maksimal 20 lantai.  Dengan demikian, ketersediaan unit kamar kian banyak. ”Penambahan tinggi bangunan ini untuk memenuhi kebutuhan hunian warga Surabaya yang makin banyak,” terang Josiah kemarin (25/12).  Dengan menambah ketinggian bangunan, jumlah kamar yang tersedia makin banyak. Dalam satu blok bisa tersedia 400–500 kamar. Jauh lebih banyak ketimbang kapasitas rusun saat ini yang hanya 100 unit per blok.  Selain itu, lantai dasar flat bisa dikelola sebagai lahan komersial. Misalnya, food court atau pujasera. Bahkan bisa menjadi area pasar. Area basemen bisa dipakai untuk lahan parkir pengunjung. Hasil sewa pengelolaan bisa untuk menutupi defisit biaya operasional yang selama ini dikeluhkan pemkot. ”Dengan begini, warga MBR bisa tetap mendapat hunian layak dengan sewa murah,” ujar Josiah.  Raperda hunian layak juga mengatur rusun khusus. Penghuninya bukan MBR, namun diperuntukkan bagi keluarga muda yang belum mempunyai tempat tinggal. Sewa rusun khusus itu sedikit lebih mahal daripada rusun yang ditempati MBR. ”Mereka bisa menyewa rusun khusus kalau belum bisa membeli rusunami. Kalau sudah bisa, ya pindah ke rusunami. Jadi, rusunami itu golnya,” tegas politikus PSI itu.  Hambatan membangun rusun setinggi 20 lantai ada pada penyediaan lahan. Pemkot membutuhkan lahan yang cukup luas. Nah, itu hanya tersedia di beberapa wilayah di kawasan barat dan timur. Namun, dewan juga optimistis bisa dibangun di tengah kota. ”Di Dukuh Pakis, Sawahan, dan Tandes juga banyak lahan kosong milik pemkot,” ucap Josiah.  Wakil Ketua BPP DPRD Surabaya Cahyo Siswo Utomo berharap raperda tentang hunian layak disahkan secepatnya. Yaitu, awal tahun depan. Sebab, regulasi itu sangat dibutuhkan sebagai payung hukum penyediaan hunian layak bagi warga metropolis.  Saat ini BPP sudah menuntaskan draf raperda itu. Naskahnya pun sudah diserahkan ke pemkot untuk dipelajari wali kota. Berikutnya, pemkot mengembalikan draf ke DPRD. ”Kami akan merespons dengan membentuk pansus untuk pembahasan,” ucap Cahyo.  ---  BEBERAPA POIN TENTANG RAPERDA HUNIAN LAYAK <ul> 	<li>Tambah struktur bangunan dari 5 lantai menjadi 20 lantai.</li> 	<li>Di satu blok tersedia 400–500 unit kamar.</li> 	<li>Rusun khusus keluarga baru dengan harga lebih tinggi.</li> 	<li>Subsidi silang dengan rusunawa yang ditempati MBR.</li> 	<li>Lantai dasar atau basemen rusun menjadi lahan komersial yang disewakan.</li> 	<li>Biaya sewa bisa menutup biaya operasional rusunawa.</li> </ul> Keterangan: <ul> 	<li>Saat ini jumlah antrean rusunawa mencapai 6 ribu kepala keluarga. Pemkot masih kurang 31 blok rusunawa.</li> 	<li>Sumber: BPP DPRD Surabaya</li> </ul>

Kurangi Antrean Masuk, Rancang Rusunawa Setinggi 21 Lantai di Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/rusun.jpg" alt="FLAT: Rusunawa di kawasan Gunung Anyar, Surabaya, yang dibangung pemerintah kota. Kota ini menjadi yanh terbanyak dihuni keluarga yang belum memiliki rumah sendiri. Rusunawa pun jadi solusi. (Alfian Rizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>FLAT: Rusunawa di kawasan Gunung Anyar, Surabaya, yang dibangung pemerintah kota. Kota ini menjadi yanh terbanyak dihuni keluarga yang belum memiliki rumah sendiri. Rusunawa pun jadi solusi. (Alfian Rizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com– Biaya sewa rusunawa di Surabaya sangat terjangkau bagi kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Namun, masih banyak penghuninya yang menunggak pembayaran sewa. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya menyiapkan sanksi tegas bagi penghuni flat yang tidak segera melunasi tunggakannya.  Sekretaris DPRKPP Surabaya Aly Murtadlo menyampaikan, seluruh penghuni rusunawa berkewajiban membayar sewa. Meskipun yang tinggal di sana berstatus MBR. ”Karena ini kewajiban, harus tetap bayar,” kata Aly.  Harga sewa flat terbilang murah. Biaya sewa di lantai 1 maksimal Rp 90 ribu per bulan. Adapun lantai 3–4 rata-rata Rp 50 ribu sampai Rp 60 ribu. Bahkan, ada yang lebih rendah dari itu. Nah, jika yang bersangkutan tetap tidak membayar sewa, akan diberikan sanksi. ”Yaitu, dikeluarkan (dari rusunawa, Red). Diganti sama yang lain,” ujar Aly.  Penerapan sanksi itu, lanjut Aly, adalah wujud keadilan bagi penghuni yang lain. Apalagi, masih ada ribuan warga MBR lain yang antre rusunawa. Berdasar data dalam aplikasi e-rusun, jumlah pemohon mencapai 11 ribu orang.  Namun, setelah sinkronisasi dengan data SIMBR milik dinas sosial (dinsos), yang memenuhi kriteria sebanyak 5 ribu pemohon. Sebab, syarat utama penghuni rusun adalah MBR. ”(Kewajiban bayar sewa, Red) ini untuk asas keadilan bagi semua yang berhak menempati rusun,” tegas Aly.  Nah, tunggakan tersebut masuk piutang pemkot yang harus ditagih. Sayangnya, DPRKPP Surabaya tidak mau membeberkan data jumlah tunggakan sewa flat. Tapi dalam rekapitulasi penyerapan pendapatan, target retribusi penyewaan bangunan 2022 mencapai Rp 311 juta. ”Memang nilainya sedikit. Karena retribusi sewa rusun kecil-kecil,” tutur Aly.  Sementara itu, penerapan sanksi berupa pengeluaran warga MBR sebagai penghuni rusunawa menuai kritik wakil rakyat. Anggota Komisi B DPRD Surabaya John Thamrun meminta pemkot untuk hati-hati menerapkan sanksi tersebut. Sebab, hal itu bisa memicu persoalan sosial yang lain. ”Kalau dikeluarkan dari rusun dan keluarga itu tidak punya tempat tinggal, bagaimana?” tegas John.  Dia meminta DPRKPP Surabaya berkoordinasi terlebih dahulu dengan OPD yang lain. Khususnya dinas sosial (dinsos). Apalagi pemkot punya kewajiban membantu warga MBR. Harus ada win-win solution atas permasalahan itu. ”Meskipun sewa rusun murah, memang ada saja yang menunggak. Mungkin karena kebutuhan banyak,” kata politikus PDIP itu.  Sejauh ini Pemkot Surabaya sudah mengelola 105 blok rusun yang tersebar di 20 lokasi. Adapun jumlah hunian yang tersedia 5.157 unit. Jumlah itu menampung tidak kurang dari 25.712 jiwa.  ---  PERSOALAN DI RUSUNAWA <ul> 	<li>Penghuni menunggak biaya sewa</li> 	<li>Jadi piutang pemkot</li> 	<li>Penunggak sewa dikeluarkan dari rusunawa</li> 	<li>Ribuan warga daftar calon penghuni rusun</li> </ul> Rusunawa dalam Angka <ul> 	<li>105 blok rusunawa</li> 	<li>5.157 unit hunian</li> 	<li>Tersebar di 20 lokasi</li> 	<li>Menampung 25.712 jiwa</li> 	<li>11 ribu pemohon</li> </ul> Sumber: DPRD Surabaya

Tunggak Uang Sewa, Penghuni Rusunawa Surabaya Bakal Dikeluarkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Flat-waru-gunung-dipta.jpg" alt="Suasana Rumah Susun Sewa Waru Gunung Surabaya yang masih dalam tahap penyesuaian pengelola dari perumnas kepada Pemerintah Kota Surabaya. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Suasana Rumah Susun Sewa Waru Gunung Surabaya yang masih dalam tahap penyesuaian pengelola dari perumnas kepada Pemerintah Kota Surabaya. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemkot belum menentukan nasib penghuni Flat Warugunung yang berasal dari luar kota. Saat ini pemkot berfokus mendata seluruh penghuni flat. Data tersebut nanti dibuat sebagai dasar kajian untuk menentukan kebijakan lanjutan penghuni flat.  Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT) Surabaya Maria Theresia Ekawati Rahayu menyatakan, pihaknya bergerak melakukan pendataan warga. Terutama kelengkapan dokumen yang dimiliki setiap penghuni unit flat. Mulai KK, bukti perjanjian menghuni flat, hingga tagihan mengenai tunggakan retribusi pembayaran bulanan. ”Saat ini terus kami periksa. Belum selesai semua,” ucap Yayuk, sapaan Maria Theresia Ekawati Rahayu, kemarin (12/7).  Data seluruh penghuni tersebut penting dimiliki pemkot. Yakni, sebagai awal penentuan kebijakan terkait dengan penghuni unit setelah pengelolaan flat diserahkan dari Perum Perumnas ke pemkot. Disinggung soal penghuni luar kota, Yayuk belum bisa memutuskan. Yang pasti, pemkot tidak bisa mengambil kebijakan langsung. Misalnya, meminta penghuni flat berstatus KK luar Surabaya untuk meninggalkan flat. ”Yang jelas, belum ada rencana penghuni diminta untuk keluar,” jelasnya. Pemkot tidak bisa meminta penghuni keluar. Sebab, sebelum dikelola pemkot, Perum Perumnas memang tidak membatasi penghuni flat berdasar kepemilikan KK Surabaya.  Flat Warugunung semula dibangun untuk menyediakan fasilitas hunian bagi para pekerja di sekitar Warugunung dan Kabupaten Gresik. Pekerja di area tersebut, tapi bukan warga Surabaya, memilih flat sebagai tempat tinggal. Karena itu, pemkot kini tidak bisa langsung memberikan keputusan. Pemkot perlu mengkaji keputusan tersebut. ”Kami tak ingin bila ada kebijakan yang diterapkan mendapat protes dari penghuni flat yang sudah tinggal belasan tahun,” papar Yayuk.  Selain menyiapkan ketentuan penghuni flat, kini pemkot melakukan pendataan untuk perbaikan kondisi flat. Tahun ini anggaran perbaikannya memang belum ada di APBD. ”Pasti kalau sudah dikelola pemkot, kami akan perbaiki,” jelasnya.  Kondisi flat yang minim fasilitas dan rusak itu sempat disampaikan beberapa penghuni. Mulai tembok yang ngrembes, saluran air yang kadang mampet, hingga kondisi unit yang kadang juga tergenang air karena bocor. Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Cipta Karya Tata Ruang (DPRKP CKTR) Surabaya Taufik Siswanto menjelaskan, sejak dikelola pemkot, memang belum ada perbaikan besar-besaran. ”Hanya perbaikan kebocoran dan atap,” tuturnya.  Tidak maksimalnya perbaikan itu disebabkan memang tidak adanya anggaran khusus di Flat Warugunung. ”Siap saja. Kalau ada anggaran. Tapi, saat ini tidak bisa. Mungkin nunggu PAK (perubahan anggaran keuangan, Red),” terangnya.

Baru Mendata, Tak Akan Mengusir Penghuni Flat Warugunung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/rusun-indragiri-khusaini.jpg" alt="BARU 30 PERSEN: Rusun Indrapura dibangun di lahan seluas 2.400 meter per segi. Ada 152 hunian di bangunan 5 lantai itu. (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>BARU 30 PERSEN: Rusun Indrapura dibangun di lahan seluas 2.400 meter per segi. Ada 152 hunian di bangunan 5 lantai itu. (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Proyek pembangunan Rusun Indrapura di Kecamatan Pabean Cantian mulai digarap. Saat ini pendirian bangunan dengan anggaran Rp 29 miliar itu mencapai 30 persen. Meski begitu, pemkot belum menentukan siapa saja yang akan menempatinya.  Muncul wacana bahwa hunian bertingkat itu akan dipakai untuk relokasi penghuni Rusun Tanah Merah yang direnovasi. Namun, kebijakan tersebut sangat mungkin dibatalkan. Sebab, rencana perbaikan Rusun Tanah Merah belum klir.  Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT) Surabaya Maria Theresia Ekawati Rahayu menjelaskan, pihaknya masih menunggu pembangunan rampung. Belum ada pembahasan terkait operasional rusun. Termasuk menentukan penghuninya.  ”Nanti kami koordinasi dengan camat dan lurah terkait warga sekitar,” ucap Yayuk, sapaan akrab Maria Ekawati. Dia tidak memerinci berapa jatah masyarakat di sekitar rusun. ”Nanti dilihat kebutuhannya,” tambah Yayuk.  Proses pemilihan calon penghuni ditengarai tidak gampang. Ada permintaan dari warga sekitar. Sementara itu, antrean masyarakat Surabaya untuk masuk ke rusun juga masih tinggi. Kabarnya, masih ada 7 ribu orang yang memerlukan tempat tinggal dan berkeinginan tinggal di rusun.  Camat Pabean Yanu Mardiyanto menjelaskan, kecamatan masih menunggu arahan dari DPBT. Harapannya, ada jatah untuk warga sekitar. Jika perlu usulan, Yanu menyatakan siap mengurusnya.  Menurut Yanu, kecamatan memang belum melakukan pendataan. Hanya, masyarakat yang belum memiliki rumah sudah dipetakan. ”Masih banyak yang mengontrak. Memang bukan warga Pabean, namun KTP-nya Surabaya,” jelas Yanu.  Dia menjelaskan, kecamatan akan berusaha memprioritaskan warga di sekitar rusun. Terutama yang terdampak pembangunan. Saat itu, ada 17 KK yang tempat tinggalnya dibongkar karena tak berizin. Dari 17 KK tersebut, hanya tiga yang non-Surabaya. ”Sepertinya, mereka diprioritaskan,” kata Yanu.  Rusun Indrapura dibangun di aset pemerintah. Luas total tanahnya 2.400 meter persegi. Rusun memiliki lima lantai dengan 152 hunian di dalamnya. Pembangunan rusun ditargetkan selesai November tahun ini. Nanti ada sejumlah fasilitas di hunian tersebut. Mulai ruang khusus difabel, musala, tempat parkir, gedung pertemuan, hingga taman bermain.

Bakal Penghuni Rusun Indrapura, Minta Prioritaskan Warga Sekitar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/flat-surabaya-rusun-dipta.jpg" alt="PERLU SOLUSI: Kondisi Flat Warugunung. Mayoritas penghuni bangunan vertikal tersebut berasal dari luar kota. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PERLU SOLUSI: Kondisi Flat Warugunung. Mayoritas penghuni bangunan vertikal tersebut berasal dari luar kota. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penghuni Flat Warugunung yang memiliki kartu keluarga (KK) luar Surabaya hanya bisa pasrah. Mereka menyerahkan sepenuhnya permasalahan tersebut kepada pemkot. Jika sewaktu-waktu diminta pindah, penghuni flat berharap pemkot memberikan kebijaksanaan bagi mereka yang berasal dari luar kota.  Misalnya, yang disampaikan Sita. Penghuni lantai 3 Blok Nuri B itu mengatakan siap jika diminta pemkot untuk pindah. Dia menyadari bahwa flat memang bukan hak miliknya. ”Saya ini kan ke Surabaya karena ikut suami bekerja,” ucap penghuni asal Jombang itu kemarin (10/7).  Perempuan 40 tahun tersebut mengatakan, dirinya sebenarnya bisa saja pindah KK menjadi warga Surabaya. Namun, dia tahu bahwa pindah KK bukanlah persoalan gampang. ”Kalau saya pindah KK sini, apa ada jaminan tidak disuruh pindah sewaktu-waktu?” tanyanya kepada Jawa Pos. Baik KK luar maupun dalam kota, sama-sama tidak ada kepastian tetap boleh tinggal di flat.  Fasilitas di Flat Warugunung juga terbatas. Misalnya, ketersediaan makam. Penghuni luar kota biasanya ditolak ketika dimakamkan di sana. Sebab, penghuni flat luar kota tidak tercatat sebagai warga kampung.  Biasanya warga luar kota memakamkan keluarganya yang meninggal di Kembang Kuning atau membawanya pulang ke kampung halaman masing-masing. ”Kemarin ada yang meninggal. Akhirnya dikuburkan di Lamongan, tempat asalnya,” jelas ibu dua anak itu.  Minimnya fasilitas juga dirasakan Yanti. Penghuni lantai 4 Blok Nuri B itu mengatakan, pengurusan administrasi sangat ribet. Dia sempat kecele ketika meminta surat domisili ke kelurahan tahun ini. Saat itu Yanti ingin mendaftarkan anaknya ke SMPN negeri Surabaya. ”Sama lurahnya ditolak,” jelasnya. Padahal, perempuan 43 tahun itu sudah menyerahkan bukti lengkap. Misalnya, kartu identitas penduduk musiman (kipem) yang menunjukkan dia sudah tinggal beberapa tahun di Flat Warugunung. ’’Tapi, tetap saja ditolak. Akhirnya anak saya bersekolah di SMP Kabupaten Gresik,’’ lanjutnya.  Tini, penghuni flat lainnya, mengatakan hal serupa. Dia enggan pindah menjadi warga Surabaya karena beberapa pertimbangan. Selain ribet, dia menyebut kurang dua tahun lagi suaminya pensiun dari pekerjaan sebagai pegawai pabrik. Jika harus pindah KK Surabaya, dia bingung mau beraktivitas apa setelah suaminya pensiun. ”Masak harus pindah KK lagi untuk balik ke kampung. Jelas ribet,” tuturnya.  Flat Warugunung ditinggali mayoritas KK luar Surabaya. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT) Surabaya mencatat, ada 407 KK warga luar kota yang tinggal di flat. Jumlah total penghuni flat 560 KK.  Staf pengelola Flat Warugunung Putri membenarkan bahwa mayoritas penghuni berasal dari luar kota. Dia menyebutkan, di antara 10 blok, warga KK Surabaya hanya tinggal di Blok Nuri A. ’’Blok lainnya ditinggali mayoritas KK luar Surabaya,’’ paparnya.  Dia menjelaskan, ada beberapa masalah yang saat ini terjadi di Flat Warugunung. Di antaranya, beberapa penghuni menjual unit flat ke orang lain. Dia juga melihat ada beberapa penghuni yang menjadikan unit flat mereka sebagai kos-kosan.

Penghuni Flat Luar Kota Enggan Pindah ke Surabaya Karena Ribet

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Rusun-Surabaya-Puguh.jpg" alt="Revitalisai: Suasana rumah susun kedinding di kawasan pemukiman padat, Revitalisasi kota padat dilakukan dengan proyek penataan kembali pusat kota salah saunya rumah susun, Mnggu (12/5). (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Revitalisai: Suasana rumah susun kedinding di kawasan pemukiman padat, Revitalisasi kota padat dilakukan dengan proyek penataan kembali pusat kota salah saunya rumah susun, Mnggu (12/5). (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Yang antre flat atau rusun sudah menembus 6 ribu keluarga. Namun, pembangunan flat tahun ini hanya dilakukan di tiga titik. Kalangan dewan pun mempertanyakan keseriusan pemkot dalam penataan permukiman.  Anggota Komisi B DPRD Surabaya Baktiono menyatakan bahwa ada dua upaya dalam penataan permukiman selama ini. Pertama, rehabilitasi sosial daerah kumuh (RSDK) dan pembangunan flat. Menurut dia, program RSDK sudah tidak perlu dilakukan.   "RSDK diberikan kepada yang sudah punya rumah. Sementara itu, 6 ribu warga yang antre ini enggak punya apa-apa. Mana yang harus diprioritaskan?" katanya.  Hampir setiap hari warga yang mengantre rusun mengadu ke Baktiono. Beberapa warga bahkan mengantre sejak 2010. Artinya, sudah 9 tahun dia menunggu, tetapi tetap tidak mendapat jatah sewa.  Mayoritas berasal dari kecamatan yang padat penduduk. Yakni, Surabaya Utara dan Pusat. Banyak titik perkampungan yang tak layak huni di sana. Perlu ada penataan dengan pembangunan flat di wilayah itu.  Masalahnya adalah keterbatasan lahan. Di wilayah padat tersebut nyaris tak ada lahan kosong yang menjadi aset pemkot. Baktiono mengusulkan agar pemkot membeli lahan milik warga. "Jangan bilang warga tak mau jual. Di dekat rumah saya sudah ada yang mau dan harganya tidak mahal," tuturnya.  Flat di gang-gang sempit itu hanya memerlukan lahan berukuran 20 x 10 meter. Di gang sempit harga tanah hanya Rp 2 juta sampai Rp 3 juta per meter. Anggaran yang dibutuhkan untuk membebaskan lahan tak sampai Rp 1 miliar. Jika dibangun flat lima lantai, ada 30 kamar yang tersedia untuk warga. "Kalau ditotal mungkin satu titik perlu Rp 3 miliar. Itu sudah plus bangun gedungnya," jelasnya.  Lalu, dari mana anggarannya? Baktiono menyebutkan, sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (silpa) pemkot tahun lalu Rp 1,3 triliun. Jika Rp 300 miliar anggaran tersebut digunakan untuk membangun flat-flat mini sesuai usulnya, akan ada 100 flat siap huni. Jika satu flat berisi 30 unit, ada 3.000 antrean warga yang bakal terpangkas.  Dia mengusulkan agar flat-flat mini tersebut diuji coba di kecamatan-kecamatan padat penduduk. Jika peminatnya banyak, program itu bisa disebarluaskan di seluruh wilayah kota.  Baktiono merasa bisa jadi yang mengantre flat lebih dari 6 ribu keluarga. Sebab, banyak warga yang berminat, tetapi tidak tahu cara mendaftar. Ada pula yang sudah tahu antrean begitu tinggi sehingga tidak ikut mendaftar. "Padahal, sangat ingin tinggal di flat," ucapnya.  Tiga flat yang dibangun pemkot berada di Gunung Anyar, Benowo, dan Babat Jerawat. Semua dibangun di wilayah yang kepadatan penduduknya rendah. Pemkot sengaja membangun di wilayah pinggiran kota untuk pemerataan.

Antrean Flat Tembus 6 Ribu Warga, Kawasan Utara dan Pusat Sudah Sesak

Rusun Surabaya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Rusun Surabaya

Berita Terkini