<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/RUSUH-MANOKWARI_Axel-RefoRadar-Papua_Jawa-Pos.jpeg" alt="RUSUH-MANOKWARI_Axel-RefoRadar-Papua_Jawa-Pos" width="100%">
<figcaption>RUSUH-MANOKWARI_Axel-RefoRadar-Papua_Jawa-Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kantor Bupati Keerom, Papua dirusak dan dibakar oleh massa pada Kamis (1/10) pukul 16.16 WIT kemarin. Aksi ini terjadi setelah mereka tidak terima terhadap hasil pengumuman CPNS Formasi 2018 di Kabupaten Keerom.  Massa yang berjumlah sekitar 250 orang mulanya menggelar unjuk rasa di depan kantor bupati. Kemudian mulai melakukan pengerusakan. Petugas telah memberikan tembakam peringatan namu tidak dihiraukan, hingga terjadi pengerusakan dan pembakaran.  Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ahmad Musthofa Kamal mengatakan, penyelidikan telah dilakukan aparat dalam kasus ini. Sebanyak 4 orang telah ditangkap karena diduga sebagai provokator pengerusakan dan pembakaran.  "Empat ditangkap, tiga ditetapkan tersangka pengrusakan dan 1 masih diperiksa," kata Kamal saat dikonfirmasi, Jumat (2/10).  Di sisi lain, Kamal memastikan kondisi di Keerom sudah terkendali. Lokasi kerusuhan sudah diamankan oleh aparat kepolisian. "Kantor Bupati Keerom sebagian kaca pecah akibat lemparan batu, Kantor Disnaker dan Kantor PMK hangus dibakar massa," ucapnya.  Selain itu, jalan Trans Papua yang sempat dipalang oleh massa juga telah dibuka kembali. "Kami meminta warga lainnya untuk dapat menahan diri dan tidak mudah terprovokasi dengan adanya kejadian yang terjadi saat ini," pungkas Kamal.

Kantor Bupati Keerom Papua Dibakar, 4 Orang Ditangkap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/prajurit-brimob-tewas-iqbal-siapkan-rencana-rahasia-tumpas-kksb-papua_m_.jpg" alt="Kontak senjata antara aparat dengan Kelompok Kriminal Sparatis Bersenjata (KKSB) di Nduga, Papua kembali makan korban. Sejumlah prajurit luka-luka dam satu meniggal ditembus peluru musuh." width="100%">
<figcaption>Kontak senjata antara aparat dengan Kelompok Kriminal Sparatis Bersenjata (KKSB) di Nduga, Papua kembali makan korban. Sejumlah prajurit luka-luka dam satu meniggal ditembus peluru musuh.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kerusuhan yang terus menerus terjadi di Papua membuat sejumlah pihak mengkritik TNI-Polri. Bahkan ada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang meminta agar TNI-Polri keluar dari Papua.  Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menentang keras usulan tersebut. Menurutnya, hal itu justru akan membuat kondisi di Papua semakin tak terkendali.  "Ada yang usul, itu TNI-Polri nggak usah ikut-ikut biar nggak terkesan militeristik. Lho, bagaimana sebuah negara melarang TNI-Polri masuk menjaga negaranya? Nggak mungkin. Tetap harus ada di situ, tinggal bagaimana berkoordinasi," jelas Mahfud.  Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menyebut, stigma dari sejumlah LSM menganggap bahwa TNI-Polri biang masalah ketika terjadinya gerakan sipil. Namun, dia beranggapan opini tersebut tidak tepat.  Ketika TNI-Polri ditarik dari Papua, maka potensi kerusuhan akan semakin meningkat. Karena pihak-pihak tertentu bisa masuk dan membuat Papua bergejolak.  "Wilayah yang tidak ada TNI dan Polri pasti hancur. Ditarik sehari saja sudah hancur. Ya harus hadir di situ. Tinggal bagaimana itu lebih manusiawi, lebih kependekatan kesejahteraan," pungkas Mahfud.

TNI-Polri Diminta Keluar Papua, Mahfud: Ditarik Sehari Saja Hancur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/kapolda-papua-cepos.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw menegaskan, kerusuhan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya yang terjadi pada 23 September lalu merupakan kejadian incidental yang dibuat oleh kelompok. Sehingga, dia menyimpulakan penyebab kerusuhan tersebut tidak ada hubungannya dengan ras, suku, maupun agama (SARA).  “Tidak persoalan itu. Itu saja yang saya ingatkan,” tegas Irjen Paulus Waterpauw seperti dikutip Cendrawasih Pos (Jawa Pos Group), Senin (7/10).  Paulus Waterpauw mengatakan situasi Papua hingga saat ini aman dan terkendali. Dirinya berpikir upaya membangun komunikasi yang cepat antara semua pihak jauh lebih baik. “Gubernur Papua juga sudah mengundang kami. Beliau menyampaikan beberapa masukan terkait langkah-langkah dan upaya yang sedang kami lakukan bersama. Ada beberapa saran dan solusi akan kami lakukan,” jelasnya.  Ia menambahkan, gubernur mempunya keinginan cepat untuk merecovery tempat tinggl dan tempat usaha warga yang ada di Wamena. Kemungkinan besar sebelum dibuat secara permanen akan dibuat secara sederhana atau darurat dengan membangun dari kayu seperti di Tolikara.  “Saya pikir itu sangat baik dan kami mendukung. Sehingga ada percepatan kembali saudara-saudara kita yang mungkin sudah turun ke Jayapura, Timika dan mengungsi ke wilayah lain untuk bisa segera kembali ke Wamena,” harapnya.  Polda Papua terus melakukan upaya-upaya langkah dengan melapisi kekuatan yang ada di beberapa daerah di Papua. Dimana kekuatan tersebut tak lain untuk menjaga dan memberikan pemahaman kepada masyarakat.  “Kekuatan personel kami tempatkan di Wamena, Jayapura, Sentani dan beberapa daerah lainnya yang sementara ini dianggap dalam tanda petik sebagai daerah yang sangat rentan terhadap gangguan,” jelasnya.  Untuk Wamena, Polda Papua akan mengirimkan satu kompi pasukan BKO Brimob. Hal ini untuk memperkuat keamanan pasca kerusuhan di wilayah tersebut. Pengiriman pasukan ini untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat di sekitar Wamena.  Dimana satu kompi pasukan Brimob atau setara 100 personel ini akan bergabung dengan dua kompi Brimob yang telah berada di wilayah Wamena. Total 451 personel telah mengamankan wilayah Wamena pasca kerusuhan 23 September.

Kapolda Papua: Kerusuhan di Wamena Tak Terkait Isu SARA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/RUSUH-MANOKWARI_Axel-RefoRadar-Papua_Jawa-Pos-1.jpeg" alt="Kantor DPRD Papua Barat, Majelis Rakyat Papua Barat, eks kantor Gubernur Papua Barat dibakar massa saat melakukan aksi damai yang berakhir ricuh. (Axel Refo/Radar Papua)" width="100%">
<figcaption>Kantor DPRD Papua Barat, Majelis Rakyat Papua Barat, eks kantor Gubernur Papua Barat dibakar massa saat melakukan aksi damai yang berakhir ricuh. (Axel Refo/Radar Papua)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polda Papua telah menetapkan 81 tersangka terkait kasus demo yang berujung kerusuhan yang terjadi di bumi cendrawasih beberapa waktu lalu. Sebagian tersangka merupakan anggota KNPB dan sisanya mahasiswa serta warga lokal.  Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol AM Kamal mengatakan, 81 orang yang ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan kerusuhan di Kota Jayapura, demo anarkis di Deiyai, demo di Timika, demo di Expo Waena dan demo di Wamena.  “Sebanyak 81 tersangka tersebut, ada yang kasusnya sudah tahap 1 tinggal menunggu jawaban dari Kejaksaan untuk tahap dua. Sementara lainnya masih dalam proses pemeriksaan berkas,” ucap Kamal seperti dilansir Cenderawasih Pos (Jawa Pos Group), Kamis (3/10).  Dari 81 tersangka, lanjut Kamal, ada yang dikategorikan sebagai tersangka makar. Lantaran ketika melakukan unjuk rasa mereka menggunakan bendera lain. Selain itu, mereka juga memprovokasi orang lain dan membuat narasi-narasi untuk menyampaikan merdeka. Tak hanya itu, ada pula tersangka pengerusakan fasilitas pemerintah dan fasilitas umum.  “Kalau dia membawa bendera lain dan menyimpannya dalam tas itu tidak dikategorikan sebagai makar. Namun ketika dia melakukan aktivitas unjuk rasa tersebut menggunakan bendera lain maka itu disebut makar,” jelas Kamal.  Ia mengungkapkan tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka akan bertambah seiring dengan hasil pemeriksaan dan keterangan saksi serta barang bukti yang telah diamankan. Baik itu terhadap peristiwa yang terjadi di Expo, Kota Jayapura dan Wamena itu sendiri.  “Tersangka yang telah kami amankan ada beberapa orang di antaranya sebagai anggota KNPB. Ada mahasiswa dan beberapa lainnya adalah masyarakat biasa,” tuturnya.  Diketahui, pasca kerusuhan 23 September lalu, Kamal mengaku situasi di Papua semakin kondusif. Ia berharap situasi seperti ini terus terjadi di Papua.

Terus Bertambah, Polisi Tetapkan 81 Tersangka Kasus Kerusuhan di Papua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/rahmatatiah-fajarco.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kerusuhan yang terjadi di Wamena beberapa waktu yang lalu menyimpan cerita dan trauma mendalam bagi para warga pendatang. Seperti halnya yang dialami salah seorang warga Takalar, Rahmatiah yang sudah 10 tahun tinggal disana bersama suami dan anaknya.  Seperti diberitakan Fajar.co.id (Jawa Pos Group), Rahmatiah mengaku tak bisa melupakan kejadian mencekam yang dialaminya itu. Sebab kejadian yang berlangsung begitu cepat ini menghanguskan rumah beserta dua unit motor miliknya.  Meski demikian ia bersyukur karena dia dan keluarganya bisa selamat dari maut."Masih banyak pembakaran, kita masih takut," katanya.  Dia berceritra saat kejadian ia diselamatkan oleh si pemilik tanah yang ia sewa.”Yang selamatkan kita itu istrinya yang punya tanah, dia panggil kita keluar dari rumah kemudian di bawa ke belakang rumah pak desa dan dimasukkan ke dalam kandang babi. Ada sekitar 30 orang, campur dengan orang asal Tator,” kenangnya dengan mata sembab.  Dia mengaku harus rela bersembunyi berjam-jam di kandang babi agar bisa selamat dari tindakan keji oknum tak bertanggung jawab itu. "Saya masuk pukul 10.00 Wita hingga pukul 16.00 Wita, baru bisa dievakuasi sama petugas. Kami kemudian dievakuasi ke Polres Wamena selama tiga hari dipengungsian baru berangkat ke Jayapura," tutur dia.  Istri Ruslan ini pun mengaku enggan kembali lagi ke Wamena. Dia memilih pulang ke kampung halamannya dan memindahkan sekolah anaknya.

Selamat saat Kerusuhan Wamena, Rahmatiah Ngumpet 6 Jam di Kandang Babi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/warga-papua-cepos.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kerusuhan yang terjadi di Wamena ternyata tidak semua diinginkan warga asli Papua. Hal itu terlihat ketika warga asli Papua membantu para pendatang. Bahkan, warga asli Papua memasang badan untuk keselamatan warga pendatang.  Ketua Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah Papua, Befa Yigibalom menyampaikan pendatang dari seluruh suku bangsa yang ada di Pegunungan Tengah Papua terutama di Kabupaten Jayawijaya, diselamatkan oleh warga asli Wamena.  “Aksi mereka melakukan penyelamatan kepada warga pendatang ini tentunya harus diberikan apresiasi. Ini membuktikan jika tidak semua anak asli daerah di Pegunungan Tengah Papua ini membenci masyarakat non Papua. Mereka sangat mengasihi maupun familiar,” ungkapnya seperti dilansir Cendrawasih Pos (Jawa Pos Group), Kamis (3/10).  Pria yang menjabat sebagai Bupati Lanny Jaya mengatakan anak asli daerah menanggalkan pakaiannya untuk menjaga pertokoan milik warga non Papua. Hal ini dibuktikan dengan kondisi bangunan di bagian barat dan timur kota Wamena yang tidak terbakar, karena anak aksi Pegunungan Tengah Papua pasang badan.  “Di tengah terbakar. Timur dan barat tidak terbakar, karena anak daerah kami pasang badan menghalau keberutalan massa. Untuk itu, saya ingin memberitahukan seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke bahwa penduduk di Pegunungan Tengah Papua ini penuh dengan kasih dan mereka melindungi,” tegasnya.  Peristiwa kerusuhan 23 Sepetember kemarin itu sangat disesalkan. Kejadian itu menurutnya pekerjaan setan yang begitu cepat seperti petir, sehingga aparat keamanan maupun masyarakat tak bisa membaca. Namun yang perlu diingat, bahwa seluruh warga non Papua di Pegunungan Tengah Papua khususnya Jayawijaya itu dilindungi.  “Tak hanya banyak keselamatan dari warga non Papua yang dilindungi, fasilitas mereka juga banyak yang dilindungi oleh anak –anak daerah Pegunungan Tengah Papua,” tuturnya.

Pasang Badan, Warga Asli Papua Menyelamatkan Pendatang dari Kerusuhan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/moeloek.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek mengucapkan rasa belasungkawa kepada keluarga almarhum dr. Soeko Marsetiyo yang gugur saat bertugas di tengah situasi konflik di Wamena, Papua. Nila pun langsung meminta aparat keamanan untuk mengawal para tenaga kesehatan dengan lebih ketat lagi.  "Kami dari Kemenkes bersama seluruh oganisasi profesi kesehatan mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya dokter Soeko di Papua," kata Menteri Nila dalam konferensi pers di Gedung Kemenkes, Senin (30/9).  Nina menuturkan, ia sudah melakukan koordinasi dengan organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan TNI serta Polri untuk mengawal para tenaga kesehatan yang masih bertugas. "Kami rapat bersama Menkopolhukam, Panglima dan Polri. Dalam hal keamanan, TNI dan Polri siap mengawal para tenaga kesehatan disana. Kami menitip tenaga kesehatan kami dikawal TNI Polri.  Nina menjelaskan, pecahnya konflik di sana jelas berpengaruh kepada rasa aman para dokter. "Kami rasakan ada rasa tak aman dengan para tenaga kesehatan di daerah konflik. Kami sangat berterima kasih hingga kepada para petugas kesehatan yang sampai sekarang masih tetap tinggal di Wamena," tutur Nila.  Untuk diketahui, dr. Soeko Marsetiyo sudah mengabdikan diri puluhan tahun melayani kesehatan masyarakat di daerah pedalaman Wamena. Ia meninggal saat peristiwa kerusuhan di Wemana, Papua pada 23 September 2019.

Dokter Meninggal di Wamena, Menkes Minta Aparat Kawal Tenaga Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Dandhy-Laksono.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aktivis Dhandy Laksono digelandang polisi ke Polda Metro Jaya. Penangkapan ini karena polisi mengindikasikan ada cuitan di akun twitter sutradara film dokumenter Sexy Killers itu yang bernada ujaran kebencian berbasis SARA, terkait peristiwa di Papua.  Kuasa Hukum Dhandy, Algiffari Aqsa mengatakan, tweet yang dipersoalkan oleh polisi yakni yang diunggah kliennya pada 23 September 2019 terkait peristiwa kerusuhan di Papua. Dhandy dikenakan pasal ujaran kebencian terhadap individu atau suatu kelompok berdasarkan SARA sesuai pasal 45 A ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) Undang-undang ITE.  "Yang dilakukan oleh bung Dandhy adalah bagian dari kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat, menyampaikan apa yang terjadi d Papua. Dan pasal yang dikenakan tidak berdasar menurut kami, karena saranya di mana," ujar Algiffari di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (27/9).  Dhandy sendiri terlihat sudah keluar ruang penyidik sekitar pukul 04.00. Meski dibebaskan, dia tetap berstatus tersangka. Selama pemeriksaan dia dicecar 14 pertanyaan dan 45 pertanyaan turunan oleh penyidik.  "Status Dandhy tersangka. Hari ini beliau dipulangkan, tidak ditahan, kita menunggu proses selanjutnya dari kepolisian," jelasnya.  Alghiffari menuturkan, pihaknya sempat memprotes upaya penangkapan Dhandy. Sebab, sebelumnya tidak ada pemanggilan sebagai saksi maupun tersangka. Seharusnya, menurut dia, ada upaya pemanggilan secara bertahap kepada Dhandy sebelum akhirnya dijemput paksa.  "Tadi kami protes kenapa tidak dilakukan pemanggilan sebagai saksi terlebih dahulu, atau pemanggilan sebagai tersangka kalaupun dia sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kenapa kemudian tiba-tiba-tiba malam-malam ditangkap," ucap Alghiffari.  "Pihak kepolisian beralasan karena ini soal SARA, ini bisa membuat keonaran dan seterusnya. Kami protes keras, karena seharusnya dia dipanggil secara patut dulu. Ketika dia tidak kooperatif, satu, dua, tiga panggilan, baru bisa ditangkap," tegasnya.  Sementara itu, Dhandy mengaku terkejut dengan penangkapan dirinya. dia menceritakan, pukul 23.00 ada beberapa petugas kepolisian yang mendatangi rumahnya. Mereka mengkonfirmasi materi tweet yang diunggahnya. Dia pun membenarkan, selanjutnya langsung dibawa ke Polda Metro Jaya.   "Kemudian (polisi) menyodorkan surat penahanan. Saya pun kaget karena saya nggak tahu, biasanya kan ada pemanggilan atau saksi dulu, atau apa, tapi jam 11 malam tadi tiba-tiba disodorkan surat penahanan," ucap dia.  Dhandy kemudian bersikap kooperatif mengikuti proses hukum tersebut. Di ruang pemeriksaan dia diinterogasi terkait unggahan tentang Papua tersebut. Yang dipertanyakan seperti motivasi, maksud, siapa yang menyuruh, dan lain sebagainya.  Terpisah, terkait hal ini, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iwan Kurniawan membenarkan adanya penangkapan terhadap Dhandy. Dia juga mengkonfirmasi aktivis tersebut telah berstatus tersangka.  "Itu dia (Dhandy) dugaan Undang-undang ITE," kata Iwan.  Meski begitu, Iwan menegaskan, Dhandy tidak ditahan. Namun, dia belum bisa mengungkap secara rinci ihwal kasus ini.  "Intinya yang bersangkutan dipanggil betul dan sudah dipulangkan tadi pagi sekitar jam 3an," tukasnya.

Dandhy Laksono Ditetapkan Sebagai Tersangka Ujaran Kebencian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/kapolri-papua.jpg" alt="Kapolri, Jenderal Polisi Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D (tengah) didampingi Kapolda Papua, Brigjen Pol. Rudolf Alberth Rodja (paling kiri) dan Kabid Dokkes Polda Papua KOMBES POL drg. Agustinus Mulyanto Hardi T, saat menjenguk ketiga an" width="100%">
<figcaption>Kapolri, Jenderal Polisi Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D (tengah) didampingi Kapolda Papua, Brigjen Pol. Rudolf Alberth Rodja (paling kiri) dan Kabid Dokkes Polda Papua KOMBES POL drg. Agustinus Mulyanto Hardi T, saat menjenguk ketiga an</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mulai mengidentifikasi pemyebab kerusuhan yang terjadi di Wamena, Papua kemarin, Senin (23/9). Data awal mengarah pada dugaan adanya berita bohong atau hoax yang tersebar di kalangan pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA).  Tito menjelaskan, isu yang beredar di kalangan siswa bahwa ada seorang guru yang menyebut anak didiknya dengan sebutan kera (monyet). Namun, setelah didalami, guru tersebut sebetulnya mengucapkan kata keras.  "Di hari yang sama (dengan kerusuhan di Expo Waena), pagi harinya di SMA PGRI ada isu bahwa ada seorang guru yang sedang mengajar menyampaikan pada muridnya bahwa kalau bicara keras," kata Tito dalam jumpa pers di Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (24/9).  "Terdengar, oleh murid ini kera. Sehingga dikatakan ke temannya bahwa dikatakan monyet. Padahal yang dikatakan 'jangan bicara keras'. Hanya saja mungkin tonenya, dan (huruf) S nya terdengar lemah," tambahnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/kapolda-papua-1.jpg" alt="Kapolda Papua Irjen Rudolf A Rodja saat berdiskusi dengan bawahannya usai memulangkan mahasiswa eksodus yang berencana membangun Posko di depan Auditorium Uncen, Abepura. (Cepos/JPG)" width="100%">
<figcaption>Kapolda Papua Irjen Rudolf A Rodja saat berdiskusi dengan bawahannya usai memulangkan mahasiswa eksodus yang berencana membangun Posko di depan Auditorium Uncen, Abepura. (Cepos/JPG)</figcaption>
</figure> Kapolda Papua Irjen Rudolf A Rodja saat berdiskusi dengan bawahannya usai memulangkan mahasiswa eksodus yang berencana membangun Posko di depan Auditorium Uncen, Abepura. (Cepos/JPG)  Isu tersebut kemudian tersebar dengan cepat. Narasi yang dibangun yakni seorang guru bersikap rasis kepada anak didiknya. Kejadian ini kemudian berujung pada aksi demonstrasi para siswa di depan kantor Bupati Wamena.  Saat aksi berlangsung, diduga ada sejumlah oknum-oknum yang tak bertanggungjawab menyusup di tengah kerumunan massa. Untuk berkamuflase, mereka berpenampilan dengan seragam siswa. Oknum ini mulai melakukan provokasi hingga terjadi kerusuhan.  "Dan kita yakin yang mengembangkannya adalah kelompok tadi, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang menggunakan segaram SMA. Kita sedang cari orangnya," ucap Tito.  Aparat gabungan saat itu sudah dengan cepat menenangkan massa. Namun, jumlah demonstran terlampau banyak mencapai 2000 orang. Sehingga sulit dinetralisir. Massa kemudian langsung bersikap anarkis. Saling lempar batu hingga terjadi pembakaran sejumlah bangunan. Kantor Bupati Wamena juga tak luput dari amuk massa.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/TERBAKAR_Denny-TonjauCepos_Cendrawasih-Pos.jpg" alt="TERBAKAR: Kompleks kantor Bupati Jayawijaya yang ikut terbakar dalam aksi demo yang berakhir rusuh di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Senin (23/9). (Denny Tonjau/Cendrawasih-Pos)" width="100%">
<figcaption>TERBAKAR: Kompleks kantor Bupati Jayawijaya yang ikut terbakar dalam aksi demo yang berakhir rusuh di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Senin (23/9). (Denny Tonjau/Cendrawasih-Pos)</figcaption>
</figure> TERBAKAR: Kompleks kantor Bupati Jayawijaya yang ikut terbakar dalam aksi demo yang berakhir rusuh di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Senin (23/9). (Dok Cepos/JPG)  "Ada yang melempar batu ke toko di sekitar, bakar kantor bupati, rusak fasilitas, mobil dan motor dibakar," jelas Tito.  Melihat aksi anarkis ini, petugas kemudian berusaha memukul mundur massa. Sejumlah massa yang diduga provokator maupun yang diduga perusuh diamankan untuk dimintai keterangan. Saat ini aparat gabungan baik TNI dan Polri terus menjaga situasi di Wamena agar kerusuhan tidak terjadi kembali.

Tito Ungkap Penyebab Kerusuhan Wamena, Dari Isu Rasis hingga Penyusup

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/TERBAKAR_Denny-TonjauCepos_Cendrawasih-Pos.jpg" alt="TERBAKAR: Kompleks kantor Bupati Jayawijaya yang ikut terbakar dalam aksi demo yang berakhir rusuh di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Senin (23/9). (Denny Tonjau/Cendrawasih-Pos)" width="100%">
<figcaption>TERBAKAR: Kompleks kantor Bupati Jayawijaya yang ikut terbakar dalam aksi demo yang berakhir rusuh di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Senin (23/9). (Denny Tonjau/Cendrawasih-Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terkait dengan kerusuhan di Wamena, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan sudah melakukan rapat koordinasi dengan Menko Polhukam Wiranto, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan Kepala BIN Budi Gunawan. Dia menyebut kerusuhan itu dipicu isu-isu anarkistis yang dimulai dari hoaks.  ”Oleh sebab itu, saya meminta agar masyarakat setiap mendengar, setiap melihat di medsos, dikroscek dulu,” katanya di kompleks istana kepresidenan, Jakarta, kemarin (23/9).  Penerimaan berita yang keliru akan memunculkan tindakan-tindakan yang dianggap Jokowi bisa mengancam stabilitas keamanan dan politik di setiap wilayah. Jokowi juga mengingatkan semua pendemo di Papua dan Papua Barat untuk tidak melakukan perusakan dalam bentuk apa pun. ”Dan sekali lagi, jangan sampai fasilitas umum itu dirusak. Karena itu adalah milik kita semua. Jangan sampai ada kerusakan yang diakibatkan anarkisme,” tutur dia.  Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (purnawirawan) Moeldoko menambahkan, presiden sudah meminta Kapolri dan panglima TNI untuk menangani situasi secara proporsional dan profesional. ”Jangan sampai penyelesaian itu membangun emosi yang pada akhirnya aparat melakukan tindakan yang tidak diinginkan,” ujarnya.

Pemerintah Klaim Rusuh di Wamena karena Hoaks

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rusuh papua

Berita Terkini