<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/PPP.jpeg" alt="Ilustrasi Bendera Partai Persatuan Pembangunan (PPP)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Bendera Partai Persatuan Pembangunan (PPP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Juru Bicara Gerakan Penyelamat (GP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Rusli Effendi mengaku kecewa karena orang-orang yang telah berjuang di partai berlogo Kakbah ini tidak masuk kepengurusan di bawah komando Suharso Monoarfa.  Rusli mengatakan, Suharso Monoarfa lebih memilih kader-kader baru untuk masuk ke dalam kepengurusan tersebut. Hal ini dirasa aneh baginya.  "Kita menjadi kecewa, menjadi tidak yakin bahwa PPP mengakomondir kader-kader partai lain yang gagal, dan ironisnya lagi ada pasangan suami istri menurut beliau dulu pengurusnya ratusan tapi sekarang ramping, tapi kok ada suami istri. Ini menjadi nalar tidak masuk logikan kita bagaimana beliau gagas sebagaimana ramping," ujar Rusli kepada JawaPos.com, Senin (15/2).  Rusli mengungkapkan, pada Muktamar PPP beberapa waktu lalu dirinya adalah calon Ketua Umum PPP bersama dengan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen dan Wakil Gubenur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum.  Sebelum pemilihan ketua umum PPP tersebut, dirinya didatangi oleh Suharso Monoarfa yang meminta supaya mengundurkan diri dari calon ketua umum. Sebagai gantinya nanti Rusli akan diakomodir dengan diberi jabatan sebagai pengurus PPP.  "Khususnya saya itu memang ada komunikasi bagaimana pelaksanaan Muktamar PPP aklamasi. Bagaimana bahwa secara tidak langsung beliau meminta kita mundur dan ke saya terang-terangan berjanji akan meminta menjadi pengurus PPP," katanya.  Namun demikian, Rusli mengatakan setelah Suharso terpilih menjadi Ketua Umum PPP. Tapi nyatanya dirinya tidak dimasukan ke dalam struktur kepengurusan.  "Tetapi ternyata memang beliau tidak menawarkan. Bahkan tidak measukan kita di pengurus. Bagi saya itu tidak kecewa dan haknya beliau dan formatur," ungkapnya.  Oleh sebab itu, Rusli berharap Suharso Monoarfa bisa mengubah struktur kepengurusan yang baru tersebut dengan menempatkan kader-kader PPP yang telah berjuang untuk partai.  "Mudah-mudahan dengan pertimbangan masa depan, Pak Harso dapat mempertimbangkan lagi kepengurusan. Ini murni kita selamatkan untuk partai demi pemilu 2024," tuturnya.  Sementara JawaPos.com sudah meminta konfirmasi dari Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa. Namun sampai saat ini belum juga mendapatkan respons.  Sebelumnya, Juru Bicara GP PPP Rusli Effendi mengacam dirinya bersama dengan kader-kader lainnya untuk membuat Muktamar PPP tandingan.  Hal itu dikatakan, Rusli jika Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa tidak mengubah struktur kepengurusan partai berlogo Kakbah periode 2020-2025 ini.  "Maka kami atas nama GP PPP dan komponen- komponen pejuang PPP lainnya akan menempuh jalur hukum dan melaksanakan Muktamar ulang sesuai AD/ART dilaksanakan oleh salah satu Wakil Ketua Umum dan Sekjen/Wakil Sekjen," ujar Rusli kepada wartawan, Rabu (10/2).  Rusli juga meminta kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) untuk menunda mengesahkan struktur kepengurusan PPP periode 2020-2025.  Rusli mempertanyakan kenapa Suharso Monoarfa tidak mengkoordinir para kader PPP yang telah berujang selama ini untuk masuk dalam kepenguruan PPP. "Meninjau kembali susunan pengurus DPP PPP 2020-2025 dan merubah susunan pengurus yang mencerminkan semua komponen dan mengutamakan kader pejuang PPP yg sudah berkiprah," ungkapnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/NKqt4klq7e0

Cerita Kader yang Diminta Mundur Jadi Ketua Umum PPP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/ppp-tujuk-suharso-manoarfa-sebagai-pelaksana-tugas-menggantikan-rommy_m_.jpg" alt="Suharso Manoarfa saat ditetapkan sebagai pelaksana tugas Ketua Umum PPP, Sabtu (16/3) HENDRA EKA/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Suharso Manoarfa saat ditetapkan sebagai pelaksana tugas Ketua Umum PPP, Sabtu (16/3) HENDRA EKA/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepengurusan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendapatkan protes dari beberapa kader dengan menyebut sebagai Gerakan Penyelamat (GP) PPP. Juru Bicara GP PPP, Rusli Effendi mengatakan banyak kader yang sudah berjuang di partai tersebut namun tidak masuk dalam kepengurusan PPP yang baru. Dia mencontohkan adalah Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin yang notabene adalah putra dari tokoh PPP Maimoen Zoebair.  "Gus Yasin kurang apa? Wagub, kader partai, anaknya Mbah Maimoen Zoebair yang simbolnya PPP. Ini kan enggak masuk," ujar Rusli kepada wartawan, Kamis (11/2).  Kemudian menurut Rusli, yang tidak diakomodir dalam kepengurusan Suharso Monoarfa adalah Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum. Padahal dia telah berjuang di PPP selama ini.  "Kemudian ada Uu, Wagub Jabar, kemudian anak Bachtiar Chamsyah, Iqbal anggota DPR juga itu di mata kita. Belum yang lain ada Pak Rudiman, Mustaqim, Mukhlisin dan masih banyak," katanya.  Rusli menyesalkan justru bekas kader partai politik lain diakomodir dalam kepengurusan baru PPP tersebut. Padahal ada yang lebih potensial masuk dalam kengurusan tersebut.  "Ada dari PKB, Golkar, ada dari partai lain saya enggak nyebut, tapi yang pasti kader layak di PPP enggak dimasukin," ungkapnya.  Oleh sebab itu, Rusli meminta kepada Suharso Monoarfa mengubah struktur kepengurusan yang baru tersebut dengan menempatkan kader-kader yang selama ini berjuang untuk PPP. "Setidaknya mungkin ada 10-15 kader yang berkualitas dimasukkan," tuturnya.    Sebelumnya, Rusli Effendi mengancam dirinya bersama dengan kader-kader lainnya untuk membuat Muktamar PPP tandingan. Hal itu dikatakan Rusli jika Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa tidak mengubah struktur kepengurusan partai berlogo Kakbah periode 2020-2025.  "Maka kami atas nama GP PPP dan komponen- komponen pejuang PPP lainnya akan menempuh jalur hukum dan melaksanakan Muktamar ulang sesuai AD/ART dilaksanakan oleh salah satu Wakil Ketua Umum dan Sekjen/Wakil Sekjen," ujar Rusli kepada wartawan, Rabu (10/2).  Rusli juga meminta kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) untuk menunda mengesahkan struktur kepengurusan PPP periode 2020-2025. Rusli mempertanyakan kenapa Suharso Monoarfa tidak mengakomodir para kader PPP yang telah berujang selama ini untuk masuk dalam kepenguruan PPP.  "Meninjau kembali susunan pengurus DPP PPP 2020-2025 dan merubah susunan pengurus yang mencerminkan semua komponen dan mengutamakan kader pejuang PPP yg sudah berkiprah," ungkapnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=hi3E6AouYE4

Wagub Jateng dan Wagub Jabar Tak Masuk Kepengurusan PPP, Kader Protes

Rusli Effendi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Rusli Effendi

Berita Terkini

Cerita Kader yang Diminta Mundur Jadi Ketua Umum PPP

Wagub Jateng dan Wagub Jabar Tak Masuk Kepengurusan PPP, Kader Protes

Download Aplikasi JawaPos.com