<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/21/New-Project-9-871562513.jpg" alt="Eks Marinir yang bergabung di militer Rusia Satria Arta Kumbara. (TikTok @zsorm689)" width="100%">
<figcaption>Eks Marinir yang bergabung di militer Rusia Satria Arta Kumbara. (TikTok @zsorm689)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Sempat menghilang usai memohon bantuan dari Presiden Prabowo Subianto, kabar terbaru mengenai Satria Arta Kumbara disampaikan mantan prajurit TNI AD Ruslan Buton. Melalui video yang beredar di media sosial, Ruslan menyampaikan bahwa Satria kini dalam kondisi terluka akibat serangan drone milik Ukraina.&nbsp; Dalam video tersebut, Ruslan menyampaikan bahwa dia sempat berkomunikasi dengan Satria. Berdasar komunikasi terakhir itu, Satria berbagi kabar kepada Ruslan. Mantan prajurit Korps Marinir TNI AL itu mengaku dalam kondisi terluka akibat serangan drone. Tidak hanya drone, Ruslan menyebutkan bahwa Satria juga diserang menggunakan mortir.&nbsp; &rdquo;Saya berkomunikasi dengan Satria (Arta) Kumbara melalui chat WA. Dia menyampaikan saat ini sedang dievakuasi karena mendapat serangan drone dan tembakan mortir,&rdquo; kata Ruslan dalam video tersebut. Kabar yang disampaikan oleh Ruslan dibarengi dengan beredarnya sejumlah foto yang menunjukkan kondisi terkini Satria. Dari foto itu tampak kepala Satria sudah diperban. Dia juga kelihatan lemas dan tidak punya daya upaya. Bekas-bekas darah juga tampak pada lilitan perban tersebut. Hingga saat ini, belum ada penjelasan apa pun dari Satria yang biasa disampaikan melalui akun media sosialnya. &rdquo;Satria saat ini sedang dievakuasi dalam keadaan terjepit, karena sedang terkepung,&rdquo; lanjut Ruslan.&nbsp; Sebelumnya, Satria meminta bantuan dari presiden dan menteri luar negeri (menlu) untuk kembali ke Indonesia. Dalam video yang diunggah pada akun media sosialnya, Satria menyatakan bahwa hanya Presiden Prabowo Subianto yang bisa membatalkan kontrak yang pernah ditandatangani dengan pihak Rusia. Sehingga dia memohon bantuan dari presiden.&nbsp;

Satria Arta Kumbara terluka akibat serangan drone Ukraina, kabar dari Ruslan Buton, kondisi memprihatinkan, butuh bantuan

Kabar dari Ruslan Buton, Satria Arta Kumbara Terluka Akibat Serangan Drone Milik Ukraina

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/IMG-20201102-WA0036.jpg" alt="Ruslan Buton keluar dari rutan Bareskrim Polri. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ruslan Buton keluar dari rutan Bareskrim Polri. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terdakwa kasus ujaran kebencian, Ruslan Buton sedikit lega karena bisa menghirup udara bebas beberapa saat. Dia diizinkan keluar tahanan pada periode 2-4 November 2020 sehubungan ada peringatan 40 hari istrinya meninggal.  "Ruslan Buton hari ini dapat menghirup udara bebas berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim selama 3 hari," kata Kuasa Hukum Ruslan, Tonin Tachta, Senin (2/11).  Tonin menyampaikan, Ruslan siang ini akam langsung kembali ke kediamannya di Padalarang, Bandung. "Keluar dari Rutan Bareskrim sekitar pukul 14.20 dan langsung berangkat diiringi oleh pengawalan polisi dan JPU beserta TIM Penasihat Hukum," jelasnya.  Rencananya peringatan 40 hari kematian istri Ruslan diselenggarakan esok hari. Ruslan akan kembali mengikuti persidangan selanjutnya pada 5 November 2020, dengan agenda konfrontir pelapor Muanas Alaidid, Aulia Fahmi dan Helmi.  "Ketiganya dari Cyber Indonesia sebagai pelapor yang dalam persidangan menjadi fakta mengenai bukti suara dan surat yang tidak sah menurut penasihat hukum. Demikian juga adanya kesamaan jawaban BAP ketiganya," pungkas Tonin.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/IMG-20201102-WA0030.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Ruslan Buton keluar dari rutan Bareskrim Polri. (Istimewa)  Sebelumnya, Panglima Serdadu Eks Trimata Nusantara, Ruslan Buton didakwa dengan 4 pasal alternatif dalam kasus surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dakwaan pertama yakni Pasal 45A ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ruslan didakwa telah menyebarkan informasi yang menebarkan rasa kebencian atau permusuhan kepada individu atau kelompok tertentu.  Dakwaan kedua, Ruslan dijerat dengan dugaan pelanggaran berita bohong sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Dakwaan ketiga terkait menyiarkan berita yang bisa menimbulkan keonaran, yaitu Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.  Selanjutnya dakwaan keempat, Ruslan dijerat dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Dia diduga melakukan perbuatan menyiarkan kabar tidak pasti, berkelebihan atau tidak lengkap yang dapat menerbitkan keonaran.

Peringatan 40 Hari Istri Meniggal, Ruslan Buton Bebas Sementara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/praperadilan-ruslan-buton-antara-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terdakwa kasus ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi), Ruslan Buton telah kembali ke Rutan Bareskrim Polri. Karena pada Kamis (1/10), Ruslan akan melanjutkan persidangan pemeriksaan dua saksi.  “Ruslan Buton akan melanjutkan persidangan hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 guna pemeriksaan saksi Husin Sihab dan Muanas Alaidid serta 1 saksi 1 anggota WAGroup APIB Riyanto Umar,” ungkap pengacara Ruslan Buton, Tonin Tachta Singarimbun dalam keterangannya kepada Pojoksatu.id (Jawa Pos Group), Selasa (29/9).  Ruslan Buton diketahui diberikan cuti selama 4 hari dari Jumat sampai Senin oleh Ketua Majelis Hakim PN Jakarta Selatan guna menghadiri pemakaman istrinya Almarhum Erna Yudhiana. Ruslan Buton berangkat dari kediamannya di Pasar Kulon Pandegelang menuju Rutan Bareskrim dengan pengawalan super ketat pada Senin (29/9) sekira jam 17.30 WIB.  “Bersama dengan JPU Rauf SH, Sigit SH dan TIM PH yang terdiri dari Advokat Ananta Rangkugo SH, Julianta Sembiribg SH dan Nikson siahaan SH yang dikawal oleh 3 anggota kepolisian,” kata Tonin.  Menurut Tonin, dalam suasana duka cita, Ruslan tetap tegar meninggalkan kedua anaknya yang kini sebatang kara itu. Dalam kepergiannya, tampak puluhan anggota RKS Trimatra, dan masyarakat melepas dengan penuh haru. “Ruslan masuk ke Rutan dengan menggunakan seragam Panglima Eks Trimatra yang masih dalam keadaan berduka cita,” ungkapnya.  Diketahui, Ruslan Buton dilaporkan oleh Cyber Indonesia ke Bareskrim Polri karena membuat pernyataan terbuka kepada Presiden Joko Widodo dalam bentuk rekaman suara. Dalam pernyataannya itu dia meminta Jokowi mundur dari jabatannya sebagai presiden demi menyelamatkan bangsa. Jokowi dianggap gagal memimpin Indonesia.  Bareskrim Polri kemudian menetapkan Ruslan Buton sebagai tersangka dalam kasus penyebaran informasi hoaks dan ujaran kebencian. Ruslan ditahan di Rutan Bareskrim per Jumat (29/5). Ruslan dijerat dengan Pasal 14 ayat (1) dan (2) dan atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang dilapis dengan Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidana enam tahun dan atau Pasal 207 KUHP, dapat dipidana dengan ancaman penjara dua tahun. Dalam persidangan jaksa penuntut umum lantas mendakwa Ruslan Buton dengan empat pasal alternatif.

Usai Hadiri Pemakaman Istri, Ruslan Buton Akan Lanjutkan Persidangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Ruslan-Buton-IST.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terdakwa kasus ujaran kebencian terhadap Jokowi, Ruslan Buton telah kembali ke Rutan Bareskrim Polri. Hal ini setelah Ruslan Buton diberikan cuti selama 4 hari dari Jumat sampai Senin oleh Ketua Majelis Hakim PN Jakarta Selatan guna menghadiri pemakaman istrinya Almarhum Erna Yudhiana.  Ruslan Buton berangkat dari kediamannya di Pasar Kulon Pandegelang menuju Rutan Bareskrim dengan pengawalan super ketat pada Senin (29/9) sekira jam 17.30 WIB. “Bersama dengan JPU Rauf SH, Sigit SH dan TIM PH yang terdiri dari Advokat Ananta Rangkugo SH, Julianta Sembiribg SH dan Nikson siahaan SH yang dikawal oleh 3 anggota kepolisian,” kata pengacara Buton, Tonin Tachta Singarimbun dalam keterangannya kepada Pojoksatu.id (Jawa Pos Group), Selasa (29/9).  Menurut Tonin, dalam suasana duka cita, Ruslan tetap tegar meninggalkan kedua anaknya yang kini sebatang kara itu. Dalam kepergiannya, tampak puluhan anggota RKS Trimatra, dan masyarakat melepas dengan penuh haru. “Ruslan masuk ke Rutan dengan menggunakan seragam Panglima Eks Trimatra yang masih dalam keadaan berduka cita,” ungkapnya.  Pada 1 Oktober nantinya Ruslan akan melanjutkan persidangan pemeriksaan dua saksi. “Ruslan Buton akan melanjutkan persidangan hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 guna pemeriksaan Saksi Husin Sihab dan Muanas Alaidid serta 1 saksi 1 anggota WAGroup APIB Riyanto Umar,” ungkapnya.  Diketahui, Ruslan Buton dilaporkan oleh Cyber Indonesia ke Bareskrim Polri karena membuat pernyataan terbuka kepada Presiden Joko Widodo dalam bentuk rekaman suara. Dalam pernyataannya itu dia meminta Jokowi mundur dari jabatannya sebagai presiden demi menyelamatkan bangsa. Jokowi dianggap gagal memimpin Indonesia.  Bareskrim Polri kemudian menetapkan Ruslan Buton sebagai tersangka dalam kasus penyebaran informasi hoaks dan ujaran kebencian. Ruslan ditahan di Rutan Bareskrim per Jumat (29/5).  Ruslan dijerat dengan Pasal 14 ayat (1) dan (2) dan atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang dilapis dengan Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidana enam tahun dan atau Pasal 207 KUHP, dapat dipidana dengan ancaman penjara dua tahun. Dalam persidangan jaksa penuntut umum lantas mendakwa Ruslan Buton dengan empat pasal alternatif.

Pakai Seragam Panglima Eks Trimatra, Ruslan Buton Kembali ke Rutan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Ruslan-Buton-IST.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan memberikan izin selama empat hari kepada Ruslan Buton, terdakwa kasus ujaran kebencian untuk menghadiri pemakaman istrinya yang meninggal dunia Jumat (25/9), di Bandung, Jawa Barat.  Pejabat Hubungan Masyarakat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Haruno Patriadi di Jakarta, Jumat, mengatakan izin diberikan dari tanggal 25 hingga 28 September 2020. "Terhitung hari ini (Jumat) sampai hari Senin," kata Haruno seperti dikutip Antara, Sabtu (26/9).  Pemberian izin atas dasar kemanusiaan agar terdakwa dapat menghadiri pemakaman dan melepas kepergian sang istri ke peristirahatan terakhir. Selama masa pemberian izin, Rulan Buton akan dikawal oleh pengawal tahanan mulai dari berangkat hingga dipulangkan kembali ke rumah tahanan.  "Terdakwa didampingi petugas pengawal tahanan hingga dikembalikan lagi ke Rutan Bareskrim," ujar Haruno.  Seperti diberitakan sebelumnya, Erna Yudhiana, 44, istri Ruslan Buton, meninggal dunia akibat sakit yang dialaminya. Erna diketahui sudah cukup lama mengidap penyakit ginjal dan harus melakukan cuci darah setiap dua minggu sekali.  Erna Yudhiana sempat hadir ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memperjuangkan keadilan suaminya dengan mengajukan praperadilan pada Juli 2020. Ia datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah dalam kondisi sakit, sehingga harus menggunakan kursi roda.  Kuasa hukum Ruslan Buton, Tonin Tachta Singarimbun menyebutkan jenazah istri Ruslan Buton dikebumikan di Bandung. Ruslan, lanjut Tonin, juga telah berangkat ke Bandung untuk menghadiri pemakaman setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberi izin kepadanya.  Izin tersebut diberikan berdasarkan surat penetapan majelis hakim nomor 845/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel yang mengabulkan permohonan tim penasihat hukum terdakwa dengan alasan demi kemanusiaan. "Menetapkan memberi izin kepada terdakwa Ruslan Buton bin La Mudjuni tersebut karena istrinya meninggal dunia," tulis keterangan dalam surat penetapan majelis hakim tersebut.  Adapun surat penetapan itu ditetapkan pada Jumat, 25 September 2020. Serta ditandatangani oleh hakim Ketua Majelis Dedy Hermawan serta hakim anggota majelis Ratmoho dan Haruno Patriadi yang memeriksa dan mengadili perkara.

Hadiri Pemakaman Istri, Ruslan Buton Akan Dikawal Petugas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Ruslan-Buton-IST.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Istri terdakwa kasus ujaran kebencian terhadap Jokowi, Ruslan Buton meninggal dunia. Istri bernama Erna Yudhiana meninggal dunia di Bandung, Jawa Barat pada Jumat (25/9) pagi.  “Telah berpulang kerahmatulah Ny Erna adalah istri Ruslan Buton pada hari Jumat tadi pagi karena sakit,” kata pengacara Buton, Tonin Tachta Singarimbun dalam keterangan tertulisnya, Jumat (25/9).  Erna Yudhiana diketahui tengah menderita penyakit keras itu rencananya akan dikebumikan di Bandung. Kemudian, sang suami yang masih ditahan dirutan Bareskrim Pori akan menghadiri pemakaman sang istri. “Akan dimakamkan di Bandung, klien kami akan ijin memakamkan istrinya,” ungkapnya seperti dikutip PojokSatu.id (Jawa Pos Group), Sabtu (26/9).  Diberitakan sebelumnya, Ruslan Buton dilaporkan oleh Cyber Indonesia ke Bareskrim Polri karena membuat pernyataan terbuka kepada Presiden Joko Widodo dalam bentuk rekaman suara. Dalam pernyataannya itu dia meminta Jokowi mundur dari jabatannya sebagai presiden demi menyelamatkan bangsa. Jokowi dianggap gagal memimpin Indonesia.  Bareskrim Polri kemudian menetapkan Ruslan Buton sebagai tersangka dalam kasus penyebaran informasi hoaks dan ujaran kebencian. Ruslan ditahan di Rutan Bareskrim per Jumat (29/5).  Ruslan dijerat dengan Pasal 14 ayat (1) dan (2) dan atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang dilapis dengan Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidana enam tahun dan atau Pasal 207 KUHP, dapat dipidana dengan ancaman penjara dua tahun.

Istri Ruslan Buton Meninggal Dunia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Ruslan-Buton-IST.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Ruslan Buton dengan empat pasal alternatif atau berlapis terkait kasus surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi). Panglima Serdadu Eks Trimata Nusantara itu didakwa telah menyebarkan informasi kebencian dan berlebihan yang bisa menimbulkan keonaran.  Dakwaan pertama yakni Pasal 45A ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ruslan didakwa telah menyebarkan informasi yang menebarkan rasa kebencian atau permusuhan kepada individu atau kelompok tertentu.  Dakwaan kedua, Ruslan dijerat dengan dugaan pelanggaran berita bohong sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Dakwaan ketiga terkait menyiarkan berita yang bisa menimbulkan keonaran, yaitu Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.  Selanjutnya dakwaan keempat, Ruslan dijerat dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Dia diduga melakukan perbuatan menyiarkan kabar tidak pasti, berlebihan atau tidak lengkap yang dapat menerbitkan keonaran.  Jaksa Abdul Rauf mengatakan, dugaan pelanggaran pidana Ruslan terdapat pada surat terbuka dalam bentuk suara yang dibuat untuk Jokowi. Ruslan membuat rekaman itu di rumahnya di Desa Matanauwe, Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara.  Rekaman itu berisi permintaan agar Jokowi mundur dari jabatannya sebagai presiden. Dalihnya untuk menyelamatkan bangsa dari bahaya komunis. Surat terbuka itu kemudian dikirim ke seorang wartawa untuk dipublikasi di situs www.indeks.co.id.  "Terdakwa mengirim rekaman suara tersebut melalui chat WhatsApp," ujar Rauf dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (13/8).  Jaksa berpandangan surat terbuka itu bisa memantik terjadinya kerusuhan oleh pihak tertentu baik secara individu maupun kelompok. "Mempengaruhi sikap masyarakat dengan menyebarkan kebencian atau memelintirkan kenyataan," jelas Rauf.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=s33I5iQoL_M

Kasus Surat Terbuka Untuk Jokowi, Ruslan Buton Didakwa Pasal Berlapis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Ruslan-Buton-IST.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang putusan praperadilan yang diajukan oleh Panglima Serdadu Eks Trimata Nusantara Ruslan Buton, Selasa (21/7). Hakim tunggal memutuskan menolak 3 gugatan praperadilan yang dilayangkan Ruslan.  Adapun 3 gugatan praperadilan yang dimaksud yakni, pertama, gugatan yang diajukan oleh Ruslan dengan nomor 73/Pid.pra/2020/PN.Jkt.Sel. Kedua dengan penggugat istri Ruslan, Erna Yudhiana dengan nomor perkara 74/Pid.pra/2020/PN.Jkt.Sel. Dan dengan penggugat anak Ruslan, Sultan Nur Alam San Regga nomor 75/Pid.pra/2020/PN.Jkt.Sel.  Hakim Tunggal Akhmad Suhel memutuskan menolak gugatan Ruslan. Hakim menilai penetapan tersangka Ruslan sudah memenuhi prosedur hukum yang benar.  "Mengadili menolak ekspesi pemohon menolak keberatan termohon 2 dalam pokok perkara. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, membebankan biaya perkara ke pemohon," kata Suhel dalam persidangan.  Sedangkan praperadilan yang diajukan oleh anak Ruslan dipimpin oleh hakim tunggal Mery Taat Anggarsih. Sedangkan gugatan dari istri Ruslan dipimpin oleh hakim Suswanti. Kedua hakim pun memutuskan menolak gugatan tersebut dengan dalih yang sama.  Sebelumnya, Ruslan Buton ditangkap polisi pada Kamis (28/5) siang. Dia diduga digelandang polisi akibat surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), di mana salah satu poinnya meminta agar Jokowi mundur. Dia merasa kepada Jokowi dalam menangani pandemi Covid-19. Dia bahkan sempat berujar tidak menutup kemungkinan ada revolusi rakyat jika Jokowi tak kunjung melepas jabatannya.  Kabar penangkapan ini dibenarkan oleh Kepala Penerangan Komando Resimen Militer (Kapenrem) 143/Kendari, Mayor Sumarsono. "Ya (Ruslan Buton ditangkap) dari berita kita tahunya juga," kata dia kepada JawaPos.com, Kamis (28/5).  Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 14 ayat (1) dan (2) dan/atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juncto Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dengan ancaman pidana 6 tahun dan/atau Pasal 207 KUHP, dengan ancaman penjara 2 tahun.

Hakim Tolak 3 Gugatan Praperadilan Ruslan Buton

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/praperadilan-ruslan-buton-antara-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunda sidang praperadilan jilid 2 yang diajukan oleh Panglima Serdadu Eks Trimatra Nusantara, Ruslan Buton. Sidang seharusnya berlangsung pada Senin (6/7). Namun, pihak tergugat Polri tidak hadir dalam persidangan.  "Sidang ditunda karena sampai detik ini, pihak kepolisian dalam hal ini kepolisian hukum kuasanya tidak hadir tanpa alasan," kata tim kuasa hukum Ruslan Buton, Hendri Siahaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.  Di sisi lain, Hendri mengatakan, gugatan praperadilan jilid 2 ini dilayangkan dengan tujuan sama. Yaitu Ruslan menganggap penetapan tersangka dan penahanan kepada dirinya tidak sah.  Gugatan kali ini dilayangkan oleh istri dan anak Ruslan. "Gugatan kami adalah mempersoalkan tidak sahnya penangkapan penahanan yang dilakukan oleh Bareskrim Mabes Polri," jelas Hendri.  Sebelumnya, Ruslan Buton ditangkap polisi pada Kamis (28/5) siang. Dia digelandang polisi diduga akibat surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang salah satu poinnya meminta agar Jokowi mundur. Dia merasa kepada Jokowi dalam menangani pandemi Covid-19. Dia bahkan sempat berujar tidak menutup kemungkinan ada revolusi rakyat jika Presiden Jokowi tak kunjung melepas jabatannya.  Kabar penangkapan ini dibenarkan oleh Kepala Penerangan Komando Resimen Militer (Kapenrem) 143/Kendari, Mayor Sumarsono. "Ya (Ruslan Buton ditangkap) dari berita kita tahunya juga," kata dia kepada JawaPos.com, Kamis (28/5).  Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 14 ayat (1) dan (2) dan/atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juncto Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dengan ancaman pidana 6 tahun dan/atau Pasal 207 KUHP, dengan ancaman penjara 2 tahun.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=wih5C1rWmws  https://www.youtube.com/watch?v=McChI2VDFZk  https://www.youtube.com/watch?v=LCpXUPiGySQ

Polri Tak Hadir, Sidang Praperadilan Jilid 2 Ruslan Buton Ditunda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/praperadilan-ruslan-buton-antara-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini akan menggelar sidang praperadilan jilid 2 untuk tersangka Ruslan Buton. Persidangan ini merupakan gugatan dari istri Ruslan dengan nomor registrasi 74/Pid.pra/2020/pn.jkt.sel. Adapun gugatan dilayangkan usai Ruslan kalah dalam praperadilan pertama.  Kuasa hukum Ruslan Buton, Tonin Tachta mengatakan, pada praperadilan hari ini, Senin (6/7), istri Ruslan selaku penggugat akan hadir dalam persidangan. Dia datang langsung dari Bandung menuju Jakarta demi membela suaminya.  Istri Ruslan datang dalam kondisi sakit. Bahkan dia hanya bisa berbaring di dalam ambulans selama perjalanan menuju Jakarta. Dia sudah tiba di Jakarta pada Minggu (5/7) malam. "Di Jakarta akan menginap di blessing recodence Jalan Komando Raya Karet Setia Budi sebagai sumbangan dari warga Jakarta," kata Tonin dalam keterangan tertulis, Senin (6/7).  Tonin menyampaikan, selain menghadiri sidang praperadilan, istri Ruslan pun akan menemui suaminya di Rutan Bareskrim Polri. "Rencananya Istri Ruslan akan ke Bareskrim untuk bertemu suaminya setelah selesai di pengadilan," jelasnya.  Sebelumnya, Ruslan Buton ditangkap polisi pada Kamis (28/5) siang. Dia diduga digelandang polisi akibat surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), di mana salah satu poinnya meminta agar Jokowi mundur. Dia merasa kepada Jokowi dalam menangani pandemi Covid-19. Dia bahkan sempat berujar tidak menutup kemungkinan ada revolusi rakyat jika Jokowi tak kunjung melepas jabatannya.  Kabar penangkapan ini dibenarkan oleh Kepala Penerangan Komando Resimen Militer (Kapenrem) 143/Kendari, Mayor Sumarsono. "Ya (Ruslan Buton ditangkap) dari berita kita tahunya juga," kata dia kepada JawaPos.com, Kamis (28/5).  Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 14 ayat (1) dan (2) dan/atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juncto Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dengan ancaman pidana 6 tahun dan/atau Pasal 207 KUHP, dengan ancaman penjara 2 tahun.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=wih5C1rWmws  https://www.youtube.com/watch?v=McChI2VDFZk  https://www.youtube.com/watch?v=LCpXUPiGySQ

Dalam Kondisi Sakit, Istri Ruslan Buton Akan Temui Suaminya di Rutan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Ruslan Buton

Berita Terkini