<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/27/SPKLU-PLN-1906795125.jpg" alt="ILUSTRASI SPKLU PLN." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI SPKLU PLN.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT PLN (persero) membutuhkan nilai investasi sebesar USD 155 miliar untuk melaksanakan program pembangunan kelistrikan nasional berbasis energi hijau pada periode 17 tahun ke depan (2023-2040). "Nilai itu bila dirupiahkan mencapai sekitar Rp 2 ribu triliun. Ini merupakan nilai investasi yang cukup realistis," kata Direktur Manajemen Resiko PT PLN Suroso Isnandar di Jakarta, Rabu (18/10). Pernyataan tersebut disampaikan Suroso dalam konferensi pers Hari Listrik Nasional ke-78 Enlit Asia 2023, yang bertajuk&nbsp;Strengthening Asean Readiness In Energy Transition&nbsp;di Hotel Mulia Senayan. Menurut Suroso, besaran investasi akan digunakan untuk membangun pembangkit listrik baru, meningkatkan kapasitas transmisi dan distribusi, serta mengembangkan smart grid. Hal ini sebagaimana rancangan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) untuk periode 2023-2040 yang sepenuhnya berbasis energi hijau. Rincian kebutuhan investasi PLN tersebut antara lain untuk pembangunan pembangkit listrik baru berkapasitas daya sebesar 30,9 megawatt atau senilai Rp 1.200 triliun. Kemudian, pembangunan transmisi dan distribusi Rp 500 triliun, dan smart grid solar panel sebesar 27,7 gigawatt dan 18,537 kms dengan nilai sebesar Rp300 triliun. Selain itu, ia menyebutkan, investasi tersebut juga akan digunakan untuk meningkatkan keandalan dan pemerataan pasokan listrik di seluruh Indonesia. PLN memiliki beberapa proyek pembangunan yakni pembangunan 35.000 megawatt (MW) pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT). Pada pembangkit berbasis EBT ini diketahui berupa pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas sebesar 10.000 megawatt, pembangkit listrik tenaga air 10.000 megawatt, dan pembangkit listrik tenaga angin 15.000 megawatt. Kemudian, peningkatan kapasitas transmisi sebesar 200.000 MVA, peningkatan kapasitas distribusi sebesar 100.000 MVA, dan pengembangan smart grid di lima regional daerah di Indonesia. Dalam hal ini PLN akan mengandalkan berbagai sumber pendanaan untuk membiayai investasi tersebut, termasuk dari APBN, pinjaman dari lembaga keuangan internasional, dan investasi dari swasta. "Terbaru PLN sudah MoU dengan China dalam pengembangan smart grid dengan nilai valuasi kerjasama USD 54 miliar," kata dia. Ia menyebutkan, kolaborasi seperti ini diharapkan bisa mengakselerasi skenario transisi energi pemerintah dengan target ambisius 75 persen penambahan kapasitas yang berasal dari EBT dan 25 persen dari gas alam pada 2040.

Investasi tersebut juga akan digunakan untuk meningkatkan keandalan dan pemerataan pasokan listrik di seluruh Indonesia.

PLN Butuh Investasi Sekitar Rp 2.000 Triliun untuk Kembangkan Kelistrikan Hijau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/28/IMG-20230928-WA0061-1742174477.jpg" alt="Potret Hutan Tanaman Energi (HTE) di Jawa." width="100%">
<figcaption>Potret Hutan Tanaman Energi (HTE) di Jawa.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Upaya pemerintah dalam melakukan transisi energi dinilai masih kurang tepat. Forest Watch Indonesia (FWI) menyoroti masifnya potensi deforestasi dari pembangunan Hutan Tanaman Energi (HTE) untuk proyek biomassa kayu. &nbsp; Sebagaimana diketahui, pemerintah memiliki target ambisius pengurangan emisi sebesar 31,89 persen dengan kemampuan sendiri sampai 43,2 persen dengan dukungan internasional pada 2030, yang termaktub dalam dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) 2022. Target tersebut didesain dapat dicapai dari sektor hutan dan penggunaan lahan dan energi sebanyak 97 persen dari total komitmen nasional. &nbsp; Di sisi lain, upaya meningkatkan bauran energi baru terbarukan sebanyak 23 persen pada 2025 dan 31 persen pada 2050 diklaim sebagai upaya pengurangan emisi. Menurut Manager Kampanye dan Intervensi Kebijakan FWI, Anggi Putra Prayoga, upaya tersebut memiliki konsekuensi signifikan terhadap sektor hutan dan lahan. Pasalnya, semua proyek energi akan mendapatkan 'karpet merah'. &nbsp; "Eksklusivitas proyek energi dari sektor kehutanan terbilang istimewa. Berdasarkan analisis terhadap Permen LHK Nomor 7 Tahun 2021, setidaknya terdapat 9 'karpet merah' pengadaan tanah untuk proyek energi yang berasal dari penurunan fungsi dan perubahan fungsi kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, serta dari pemanfaatan hutan," katanya kepada JawaPos.com, Kamis (28/9). &nbsp; Lebih lanjut Anggi memaparkan, KLHK terang-terangan akan melakukan pelepasan kawasan hutan seluas 6,91 juta Hektare (Ha) yang 78,39 persennya adalah sawit yang juga berpotensi untuk menjadi sumber bioenergi. Selain itu, ada juga izin pinjam pakai kawasan hutan seluas 0,44 juta Ha yang merupakan konsesi Hutan Tanaman Industri (PBPH-HT) untuk proyek energi. &nbsp; Sementara itu, Kementerian ATR/BPN akan menyediakan lahan seluas 4 juta Ha secara bertahap khusus untuk kebun energi selama 2016 sampai 2025, untuk memenuhi program B30-B50 bioenergi nonlistrik. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/013026247/dukung-transisi-energi-masyarakat-sipil-desak-industri-fashion-tak-pilih-biomassa-yang-merusak-hutan">Dukung Transisi Energi, Masyarakat Sipil Desak Industri Fashion Tak Pilih Biomassa yang Merusak Hutan</a> &nbsp; Dalam dokumen RUPTL, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) berkomitmen untuk mengimplementasikan bauran pembakaran biomassa kayu (cofiring) hingga 10 persen di 52 PLTU di Indonesia. Bioenergi dengan memanfaatkan biomassa dari kayu diklaim sebagai terobosan dalam strategi meningkatkan porsi energi baru terbarukan. Inilah yang kemudian diklaim sebagai energi bersih. &nbsp; Pemerintah melalui KLHK telah menargetkan pembangunan HTE melalui perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) sebanyak 1,29 juta Ha untuk memenuhi kebutuhan biomassa. Sayangnya, FWI mencatat, praktik pembangunan HTE sejauh ini sudah mengakibatkan kehilangan hutan alam sebanyak 55 ribu Ha dan sebanyak 420 ribu Ha hutan alam tersisa terancam dirusak untuk kepentingan pembangunan HTE (planned deforestation). &nbsp; Apalagi, lanjut Anggi, dari 31 perusahaan HTI yang membangun HTE, tidak semuanya memiliki kejelasan status perizinan. Terdapat 8 izin dalam status dicabut, dan 3 dalam proses dievaluasi. &nbsp; "Pada akhirnya, urgensi pengurangan emisi melalui pembangunan HTE hanya menjadi upaya untuk melanggengkan penguasaan hutan dan lahan semata, apalagi pasca diterapkan skema perizinan berusaha pemanfaatan hutan melalui sistem Online Single Submission (OSS)," tuturnya. &nbsp; Sementara itu, dalam dokumen Rencana Operasional FoLU Net Sink 2030, untuk memenuhi target net sink 2030 dibutuhkan pembangunan hutan tanaman baru hingga 6 juta Ha. Untuk memenuhi target tersebut dibutuhkan pembangunan hutan tanaman melalui skema arahan pemanfaatan hutan produksi dan pemberian izin baru (Persetujuan Perhutanan Sosial) sesuai Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS). &nbsp; Selain melalui pemberian izin baru, pemenuhan target pembangunan hutan tanaman (termasuk HTE) dapat dipenuhi melalui skema multiusaha kehutanan, kemitraan, dan kerja sama perhutanan sosial (PS). &nbsp; Hasil analisis FWI pada 2023, proyek pembangunan HTE diproyeksikan akan merusak hutan alam seluas 4,65 juta Ha yang berasal dari konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH), HTI, PS yang turut mengusahakan HTE, dalam rangka pemenuhan target pembangunan hutan tanaman agar target net sink 2030 tercapai. &nbsp; "Jika ini yang dinamakan transisi energi, maka ini keliru. Pembangunan Hutan Tanaman Energi untuk menghasilkan biomassa kayu (bioenergi) yang berasal dari deforestasi tidak bisa diklaim sebagai energi bersih dan tergolong sebagai energi terbarukan," jelas Anggi. &nbsp; "Niat memenuhi target pengurangan emisi dari sektor hutan&nbsp; dan lahan melalui pembangunan Hutan Tanaman Energi tidak akan pernah tercapai dan bukan sebuah cara yang tepat di tengah krisis ekologi," pungkasnya.

"Pembangunan HTE untuk menghasilkan biomassa kayu yang berasal dari deforestasi tidak bisa diklaim sebagai energi bersih," kata Anggi.

FWI Proyeksikan Deforestasi Hutan Alam dari Transisi Energi Capai 4,65 Juta Hektare

ruptl hijau

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ruptl hijau

Berita Terkini

PLN Butuh Investasi Sekitar Rp 2.000 Triliun untuk Kembangkan Kelistrikan Hijau

FWI Proyeksikan Deforestasi Hutan Alam dari Transisi Energi Capai 4,65 Juta Hektare

Download Aplikasi JawaPos.com