<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/05/1000270366-2776355318.jpg" alt="Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo (kanan). (PT PLN IP/Antara)" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo (kanan). (PT PLN IP/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;PT PLN Indonesia Power (PLN IP) mendorong transformasi hijau berkelanjutan sebagai arah strategis perusahaan pada 2026. Direktur Utama PLN Indonesia Power Bernadus Sudarmanta mengatakan, PLN memperkuat ketahanan sistem ketenagalistrikan nasional sekaligus mempercepat transisi energi melalui penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2026. Dengan mengusung semangat Driving Strategy Into Action, Empowering Green Transformation Towards Sustainable Future, dia mengatakan, PLN IP memantapkan arah pencapaian kinerja 2026 melalui strategi transformasi berkelanjutan yang berfokus pada operational excellence, efisiensi biaya, dan pengembangan bisnis hijau. Penetapan arah strategis tersebut ditandai dengan pengesahan target kinerja perusahaan pada 2026 dalam Rapat Umum Pemegang Saham Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RUPS RKAP) Tahun 2026 Subholding/Anak Perusahaan PT PLN (Persero). Melalui agenda strategis ini, menurut Bernadus, PLN Indonesia Power memastikan seluruh sasaran operasional, finansial, dan transformasi hijau, ditetapkan secara terukur, selaras dengan kebijakan pemegang saham serta menjadi landasan kuat bagi perusahaan dalam mengeksekusi agenda transformasi dan penciptaan nilai berkelanjutan. Bernadus menegaskan, pada 2026 menjadi fase krusial untuk mempercepat transisi energi melalui eksekusi strategi yang terukur dan berdampak nyata. PLN Indonesia Power berkomitmen menjadikan tahun 2026 sebagai tahun akselerasi transisi energi. &rdquo;Melalui flagship strategy yang kami tetapkan, kami tidak hanya menjaga keandalan pembangkit, tetapi juga mempercepat pemanfaatan energi bersih, meningkatkan efisiensi, serta menciptakan nilai tambah berkelanjutan bagi perusahaan dan negara,&rdquo; sebut Bernadus. Melalui pengesahan RKAP 2026 ini, tambah Bernadus, PLN Indonesia Power meneguhkan komitmen untuk menyongsong 2026 dengan semangat Driving Strategy Into Action, memastikan setiap strategi diwujudkan dalam aksi nyata, serta memberdayakan transformasi hijau menuju masa depan energi yang berkelanjutan. Sementara itu, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menyampaikan apresiasi atas kinerja dan dedikasi PLN Indonesia Power yang konsisten menjaga keandalan pasokan listrik nasional sekaligus berperan aktif sebagai garda terdepan transformasi hijau di lingkungan PLN Group. Dinamika dan tantangan industri energi ke depan harus dihadapi melalui sinergi, kolaborasi, serta eksekusi strategi yang solid di seluruh subholding. &rdquo;Tahun 2025 telah kita lalui dengan capaian yang positif. Ke depan, tahun 2026 diharapkan dapat menjadi momentum peningkatan kinerja yang lebih baik,&rdquo; ujar Darmawan Prasodjo seperti dilansir dari Antara. Di tengah berbagai tantangan dan perubahan yang semakin dinamis, Darmawan meyakini seluruh insan PLN memiliki komitmen dan kesiapan untuk mengawal serta mewujudkan RKAP sebagai marwah perusahaan yang harus diperjuangkan bersama demi keberlanjutan bisnis dan ketahanan sistem kelistrikan nasional.

PT PLN Indonesia Power (PLN IP) mendorong transformasi hijau berkelanjutan sebagai arah strategis perusahaan pada 2026

PLN Indonesia Power Tetapkan Arah Strategis 2026, Dorong Transformasi Hijau Berkelanjutan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/29/WhatsApp-Image-2026-01-29-at-113054-1805493317.jpeg" alt="Dari kiri: Ghansham Anand, Nindyo Pramono, dan Bambang Sugeng Ariadi di PN Surabaya, Selasa (27/1). Bambang Sugeng tidak menantongi tugas dari Unair untuk memberikan kesaksian. (Alfian Rizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Dari kiri: Ghansham Anand, Nindyo Pramono, dan Bambang Sugeng Ariadi di PN Surabaya, Selasa (27/1). Bambang Sugeng tidak menantongi tugas dari Unair untuk memberikan kesaksian. (Alfian Rizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dua dosen Fakultas Hukum Unair menjadi ahli dalam perkara gugatan Dahlan Iskan terhadap direksi PT Jawa Pos tekait permintaan dokumen risalah RUPS di PN Surabaya, Selasa (27/1). Yakni, Bambang Sugeng Ariadi yang dihadirkan pihak Dahlan dan Ghansham Anand yang dihadirkan PT Jawa Pos. Namun, hanya Ghansham yang mengantongi surat tugas untuk menjadi ahli dalam perkara tersebut. Sementara itu, Bambang melampirkan surat tugas dari Asosiasi Pengajar Hukum Perdata (APHK). Pengacara PT Jawa Pos E.L. Sajogo meragukan kapasitas Bambang sebagai ahli karena tidak melampirkan surat tugas dari Unair. "Pendapat beliau (Bambang) tidak mewakili Unair karena Unair telah menugaskan Pak Ghansham. Keahlian Pak Bambang perlindungan konsumen yang tidak relevan dengan perkara ini," ujar Sajogo. Dekan Fakultas Hukum Unair Hadi Subhan memastikan bahwa Bambang tak mengantongi surat tugas dari Unair. "Yang dapat surat tugas dari Fakultas Hukum Unair adalah Pak Ghansham Anand," kata Hadi. Selain itu, kebijakan Fakultas Hukum Unair hanya menugaskan satu pengajarnya sebagai ahli dalam satu perkara. Unair melarang ada dua ahli yang berbeda pendapat dalam perkara yang sama. "Karena sudah memberikan surat tugas ke Pak Ghansham, jadi FH Unair tidak mengeluarkan surat tugas yang lain untuk pihak sebaliknya. Sebab satu institusi tidak etis kalo secara sengaja mengeluarkan surat tugas kedua belah pihak yang berperkara," ujarnya. (gas)

Dua dosen Fakultas Hukum Unair menjadi ahli dalam perkara gugatan Dahlan Iskan tidak mengantongi surat tugas.

Bambang Sugeng, Ahli dari Dahlan Iskan Tak Kantongi Surat Tugas dari Unair

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/20/Dasuki-dan-Dosen-Unair-3087544386.jpg" alt="Mantan Wadir Keuangan Jawa Pos Basuki dan Dosen Unair Bambang Sugeng Ariadi Subagyono hadiri sidang sengketa kepemilikan PT Dharma Nyata Press di PN Surabaya, Selasa (20/1). (Alfian RIzal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Mantan Wadir Keuangan Jawa Pos Basuki dan Dosen Unair Bambang Sugeng Ariadi Subagyono hadiri sidang sengketa kepemilikan PT Dharma Nyata Press di PN Surabaya, Selasa (20/1). (Alfian RIzal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dahlan Iskan telah menerima seluruh dokumen salinan risalah dan berita acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Jawa Pos. Hal itu ditegaskan Suhardo Basuki, mantan wakil direktur keuangan PT Jawa Pos Holding saat menjadi saksi fakta dalam sidang gugatan Dahlan Iskan terhadap lima direktur PT Jawa Pos di Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam sidang terungkap, Basuki tahu persis dokumen itu diterima Dahlan karena dalam setiap RUPS karena dia yang menjadi notulen. Basuki merangkum dan mencatat pembahasan dalam RUPS. Dia juga yang menyerahkan sendiri salinan RUPS PT Jawa Pos kepada Dahlan. &rdquo;Setelah cetak disuruh bagikan ke semua pemegang saham. (Dahlan Iskan, red) pasti dapat. Kalau direksi di Surabaya saya kasihkan langsung,&rdquo; tutur Basuki dalam sidang di Pengadilan Negeri Surabaya, Selasa (20/1). Basuki juga yang meminta tanda tangan para pemegang saham setiap RUPS, termasuk Dahlan. &rdquo;Saya yang mengetik. Saya yang mintakan tanda tangan ke masing-masing pemegang saham,&rdquo; ujarnya. Kesaksian Basuki menegaskan bahwa dalil gugatan Dahlan yang menuntut para direksi PT Jawa Pos untuk menyerahkan salinan risalah dan berita acara RUPS PT Jawa Pos sejak 1990 hingga 2017 tidak beralasan hukum. Sebab, dokumen itu sudah pernah diserahkan PT Jawa Pos kepada Dahlan. Selain itu, keterangan Basuki juga memperkuat kesaksian Mohamad Yamin, mantan karyawan PT Jawa Pos yang dihadirkan sebagai saksi fakta oleh pihak Dahlan. Orang kepercayaan Dahlan itu juga mengakui bahwa dokumen tersebut sudah diterima Dahlan. Kuasa hukum PT Jawa Pos E.L. Sajogo dari MS&amp;A Law Firm menuturkan bahwa kesaksian dari Basuki memperkuat keterangan dari Yamin dalam persidangan pekan lalu. Kedua saksi sama-sama menerangkan bahwa Dahlan Iskan telah menerima salinan risalah RUPS. &rdquo;Keduanya sama-sama mengatakan bahwa Pak Dahlan Iskan sudah menerima dokumen-dokumen tersebut. Itu selalu diberikan setiap tahun dan tidak pernah terlambat dalam RUPS,&rdquo; paparnya. Secara terpisah, pada gugatan terhadap PT Jawa Pos terkait kepemilikan saham PT Dharma Nyata Press (DNP), Dahlan menghadirkan ahli Bambang Sugeng Ariadi Subagyono dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya. Namun, kehadiran Bambang sebagai ahli dipertanyakan pihak PT Jawa Pos karena tidak mengantongi surat pengantar dari Unair sebagai instansi tempat Bambang bekerja. Kapasitas Bambang sebagai ahli juga diragukan tim pengacara PT Jawa Pos karena dia hanya menjawab pertanyaan dari pihak Dahlan. &rdquo;Sangat disayangkan pertanyaan-pertanyaan dari penggugat (Dahlan) dijawab, tetapi pertanyaan-pertanyaan dari tergugat (PT Jawa Pos) tidak dijawab,&rdquo; kata Sajogo. Dalam sidang Bambang berpendapat bahwa praktik pinjam nama atau nominee seperti PT Jawa Pos yang meminjam nama Dahlan dan Nany Widjaja untuk membeli PT DNP tidak diperkenankan dan harus batal demi hukum. Jika batal, maka kembali ke keadaan semua, artinya kembali ke PT Jawa Pos sebagai pemilik modal yang membeli PT DNP. Dalam proses IPO atau go public dengan cara merestrukturisasi perusahaan, kata Bambang, harus melalui tahapan yang sah. Tahapan tersebut di antaranya berupa persetujuan dari pimpinan perusahaan terkait. Sajogo menuturkan, akta pernyataan yang menyatakan DNP bagian dari JP hanya untuk membuat perusahaan tampak seksi justru tidak bisa dibenarkan. &rdquo;Kalau ada suatu perusahaan go public, maka informasi publik yang sebenarnya adalah yang harus disampaikan. Bukan informasi yang dibuat-buat hanya supaya perusahaan tampak seksi,&rdquo; ungkapnya. Di sisi lain, pengacara Dahlan Iskan, Beryl Cholif Arrahman menolak berkomentar saat dikonfirmasi. &rdquo;Saya tidak mau memberikan komentar apa-apa ke Jawa Pos,&rdquo; katanya.

Basuki merangkum dan mencatat pembahasan dalam RUPS. Dia juga yang menyerahkan sendiri salinan RUPS PT Jawa Pos kepada Dahlan.

Dua Saksi Fakta Pastikan Dahlan Iskan Sudah Terima Dokumen RUPS dari PT Jawa Pos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/13/WhatsApp-Image-2026-01-13-at-192611-1871395315.jpeg" alt="Mohammad Yamin, mantan karyawan Jawa Pos saat bersaksi&nbsp;di Pengadilan Negeri Surabaya, Selasa (13/1). (ALFIAN RIZAL/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Mohammad Yamin, mantan karyawan Jawa Pos saat bersaksi&nbsp;di Pengadilan Negeri Surabaya, Selasa (13/1). (ALFIAN RIZAL/JAWA POS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kejanggalan gugatan Dahlan Iskan terhadap PT Jawa Pos yang meminta dokumen risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun 1990-2017, akhirnya terkuak. Mohammad Yamin, mantan karyawan Jawa Pos saat bersaksi menyebut bahwa sebenarnya Dahlan sudah menerima dokumen tersebut, namun ditinggal di kantor. Hal tersebut terungkap dalam sidang di Pengadilan Negeri Surabaya, Selasa (13/1). Yamin dihadirkan saksi oleh Dahlan. Dalam kesaksiannya, Yamin mengetahui bahwa dokumen yang dimaksud seperti buku laporan tahunan sudah diberikan PT Jawa Pos kepada Dahlan dalam setiap RUPS sejak 1989 hingga 2017. &rdquo;Memang pernah diterima tetapi kami meminta lagi untuk mencari keadilan,&rdquo; kata Yamin dalam sidang. Menurut dia, setelah menerima dokumen tersebut, Dahlan tidak membawanya pulang. Namun, ditinggal Dahlan di kantor Jawa Pos, tepatnya di ruangan Yamin. Yamin mengakui jika dokumen sudah diserahkan kepada Dahlan, sehingga menjadi tanggung jawab Dahlan selaku penerima. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/13/WhatsApp-Image-2026-01-13-at-192612-95566339.jpeg" alt="Mohammad Yamin, mantan karyawan Jawa Pos saat bersaksi&nbsp;di Pengadilan Negeri Surabaya, Selasa (13/1). (ALFIAN RIZAL/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Mohammad Yamin, mantan karyawan Jawa Pos saat bersaksi&nbsp;di Pengadilan Negeri Surabaya, Selasa (13/1). (ALFIAN RIZAL/JAWA POS)</figcaption>
</figure> Sementara itu, dalam gugatan Dahlan yang lain terkait kepemilikan PT Dharma Nyata Press (DNP), menurut Yamin, Dahlan sudah menjual sahamnya di 32 perusahaan, termasuk PT DNP kepada PT Jawa Pos Jaringan Media Nusantara (JJMN). Pengacara PT Jawa Pos Kimham Pentakosta mengatakan bahwa kesaksian Yamim menegaskan bahwa Dahlan sudah tidak punya hak lagi terhadap PT DNP. &rdquo;Dahlan Iskan sudah menjual ke PT JJMN. Sudah dibayar lunas. Karena itu klaim Dahlan yang mengaku memiliki saham di PT DNP sangat lemah,&rdquo; tutur Kimham. Di sisi lain, pengacara Dahlan, Beryl Cholif Arrachman mengatakan bahwa Dahlan memang sempat membuat akta pernyataan yang mengakui bahwa PT DNP milik PT Jawa Pos. Namun, akta itu dibuat hanya sebagai syarat untuk menjadikan Jawa Pos sebagai perusahaan terbuka kala itu. &rdquo;Untuk menjadi perusahaan terbuka harus seksi. Kalau asetnya tidak banyak tidak menarik dan tidak laku di market,&rdquo; kata Beryl.

Kejanggalan gugatan Dahlan Iskan terhadap PT Jawa Pos yang meminta dokumen risalah RUPS tahun 1990-2017, akhirnya terkuak.

Dahlan Iskan Sudah Terima Dokumen saat RUPS, Tapi Ditinggal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/04/8BEbehLGEGOZscnPMvEhmdwnkY7qIiQSUr9tdds2-2387994547.jpg" alt="Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur dilaporkan ke Badan Kehormatan buntut polemik di RSIA Pura Raharja. (Septian Nur Hadi/Jawa Pos)&nbsp;" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur dilaporkan ke Badan Kehormatan buntut polemik di RSIA Pura Raharja. (Septian Nur Hadi/Jawa Pos)&nbsp;</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Polemik pemberhentian direktur utama RSIA Pura Raharja, Surabaya, merembet ke gedung dewan. Kuasa hukum Perkumpulan Abdi Negara Jawa Timur melaporkan anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Rasiyo ke Badan Kehormatan. Dalam pengaduan tersebut, politikus Partai Demokrat itu diduga memberi legitimasi terhadap mantan direktur rumah sakit Muh. Ishaq Jayabrata. Kuasa Hukum Perkumpulan Abdi Negara Jawa Timur Syaiful Ma'arif menjelaskan pada September 2024, melalui rapat umum pemegang saham (RUPS), pihak Perkumpulan Abdi Negara Jawa Timur telah memberhentikan Muh. Ishaq Jayabrata sebagai CEO RSIA Pura Raharja. Pengganti pucuk pimpinan rumah sakit naungan Kopri Jatim itu telah ditetapkan. Namun kenyataannya, sampai saat ini Muh. Ishaq Jayabrata tidak mau meninggalkan jabatannya. Sekaligus, masih menggunakan fasilitas rumah sakit. "Situasi ini terjadi tidak lepas dari dukungan anggota DPRD Jatim Rasiyo. Beliau (Rasiyo) keberatan kalau Ishak diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir hingga 2026. Sehingga dia menilai keputusan dari Perkumpulan Abdi Negara Jatim tidak sah," kata Saiful, Kamis (4/12). Untuk melegalkan keputusannya, Rasiyo membuat surat kuasa dengan mengatasnamakan Perkumpulan Abdi Negara Jatim yang ditandatangani sendiri (Rasiyo). Padahal Rasiyo tidak lagi menjabat sebagai Ketua. Saat ini Ketua Umum Perkumpulan Abdi Negara Jatim dijabat Adhy Karyono. Sebelumnya telah dilakukan upaya penyelesaian persoalan tersebut secara internal. Pihak Perkumpulan Abdi Negara Jatim melayangkan somasi kepada Rasiyo. Namun tidak ada tanggapan. Sikap yang dilakukan Rasiyo dinilai telah menyimpang dari tugas dan telah melanggar etik sebagai anggota legislatif. "Ini sudah melanggar etik. Karena itu kami menyampaikan surat aduan kepada BK DPRD Jatim untuk meminta pemeriksaan terhadap Pak Rasiyo," ujar Saiful. Pihaknya berharap Rasiyo segera mematuhi keputusan RUPS dan menghentikan setiap bentuk dukungan terhadap Ishak. Anggota Komisi E DPRD Jatim Rasiyo menilai aduan pihak kuasa hukum ke BK DPRD Jatim dinilai tidak tepat. Sebab, tidak ada hubungannya. Menurut dia, kondisi tersebut merupakan persoalan internal di Perkumpulan Abdi Negara Jatim. "Yang mempertahankan Bapak Ishak sebagai CEO, yaitu keputusan anggota Perkumpulan Abdi Negara Jatim. Dan ketika itu (2024), saya menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan. Sebagai ketua, saya mendukung keputusan dari anggota Perkumpulan. Bukan (mempertahankan jabatan) bukan keinginan saya pribadi," papar Rasiyo. Karena persoalan internal, Rasiyo menilai permasalahan tersebut lebih baik diselesaikan pada lingkungan organisasi. Tidak melebar ke instansi lain. "Kalau ada masalah yang dibicarakan baik-baik. Apalagi masa jabatan Bapak Ishak sampai tahun depan (2026). Jadi kalau beliau ada masalah, dikasih tahu. Jangan tiba-tiba dicopot," ujar Rasiyo.

Polemik yang terjadi di RSIA Pura Raharja berujung laporan anggota Komisi E Rasiyo ke Badan Kehormatan DPRD Jatim

Polemik RSIA Pura Raharja Merembet ke DPRD, Rasiyo Dilaporkan ke Badan Kehormatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/19/WhatsApp-Image-2025-06-19-at-064114-2389029969.jpeg" alt="Salah satu fasilitas produksi darat (onshore) di wilayah kerja Pertamina EP. Pada 2024, Perusahaan berhasil mencatat 33.233.153 jam kerja selamat tanpa kecelakaan (zero fatality). (PEP)" width="100%">
<figcaption>Salah satu fasilitas produksi darat (onshore) di wilayah kerja Pertamina EP. Pada 2024, Perusahaan berhasil mencatat 33.233.153 jam kerja selamat tanpa kecelakaan (zero fatality). (PEP)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; PT Pertamina EP (PEP) menyampaikan kinerja positif dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tahun buku 2024 yang digelar di Jakarta, Rabu (18/6). Forum ini menjadi ruang strategis untuk memaparkan pencapaian operasional, finansial, hingga transformasi menuju perusahaan energi masa depan. Pelaksana Tugas Direktur Utama Pertamina EP, Muhamad Arifin, menjelaskan bahwa sepanjang 2024 perusahaan berhasil mencatatkan sejumlah capaian utama. Survei seismik 2D sepanjang 234 km dan 3D seluas 641,08 km&sup2; menghasilkan temuan sumber daya 2C sebesar 222,86 juta barel setara minyak (MMBOE), serta tambahan cadangan terbukti (P1) sebesar 94,76 MMBOE. Mengoperasikan 22 lapangan di 13 provinsi dari Sumatra hingga Papua, Pertamina EP membukukan produksi sebesar 65.482 barel minyak per hari (BOPD) dan 809,40 juta kaki kubik gas per hari (MMSCFD). Secara total, ini setara dengan 205,18 ribu barel setara minyak per hari (MBOEPD), berkat pengeboran 8 sumur eksplorasi dan 112 sumur pengembangan yang dijalankan dengan prinsip OTOBOSOR (on time, on budget, on schedule, on return). &ldquo;Di tengah gejolak pasar energi global dan tuntutan dekarbonisasi, Pertamina EP tetap mampu menunjukkan perannya sebagai tulang punggung produksi energi migas nasional,&rdquo; ujar Arifin. RUPST juga menjadi momen untuk menegaskan transformasi Pertamina EP ke arah perusahaan energi berkelanjutan. Perusahaan memperluas penggunaan teknologi pengeboran canggih, digitalisasi operasional, serta proyek penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS/CCUS) dalam kerangka prinsip ESG (environmental, social, and governance). Keberhasilan pengeboran sumur West Beluga di Donggi Matindok jadi salah satu terobosan penting. Selain itu, metode piling untuk pemasangan casing dan pipa konduktor mampu menekan waktu dan biaya secara signifikan. &ldquo;Terobosan ini memberi kami keunggulan dalam menavigasi tantangan industri migas global yang semakin kompetitif,&rdquo; lanjutnya. Dari sisi keuangan, Pertamina EP mencatat laba tahun berjalan sebesar USD 483 juta atau meningkat 125 persen dari tahun sebelumnya. Credit rating perusahaan mencapai AAA (Sangat Sehat) dari Fitch Rating Indonesia dan divalidasi Kementerian BUMN. Dari aspek keselamatan kerja, PEP membukukan 33,2 juta jam kerja selamat tanpa kecelakaan (zero fatality). Ini menunjukkan standar tinggi dalam kesehatan, keamanan, keselamatan, dan lingkungan (HSSE) yang diterapkan perusahaan. Di bidang lingkungan, 19 dari 22 lapangan meraih penghargaan PROPER dari Kementerian Lingkungan Hidup: 8 PROPER Emas, 9 PROPER Hijau, dan 2 PROPER Biru. Sedangkan dalam tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL), Pertamina EP merealisasikan 428 program dengan anggaran Rp44,91 miliar dan menjangkau lebih dari 33 ribu penerima manfaat di seluruh wilayah operasi. Direktur Eksplorasi PT Pertamina Hulu Energi (PHE), Muharram J. Panguriseng, menyampaikan apresiasi pemegang saham atas kinerja Pertamina EP. Ia menekankan pentingnya optimalisasi biaya, penerapan prinsip HSSE, dan kepatuhan terhadap tata kelola perusahaan (GCG). &ldquo;Pemegang Saham memberikan apresiasi kepada Pertamina EP atas seluruh inisiatif strategis yang telah dilakukan sepanjang tahun 2024. PHE memberikan dukungan atas inisiatif-inisiatif strategis berikutnya yang akan dan sedang dilakukan Pertamina EP di tahun 2025,&rdquo; ungkapnya. Melalui RUPST ini, Pertamina EP kembali menegaskan komitmennya menjadi perusahaan energi nasional yang adaptif, efisien, dan berkelanjutan, selaras dengan misi transisi energi nasional dan agenda pembangunan berkelanjutan.

Pertamina EP catat laba USD 483 juta dan produksi 205 ribu BOEPD dalam RUPST 2024. Komitmen ESG dan inovasi teknologi jadi sorotan utama.

Produksi Migas Tembus 205 Ribu BOEPD, Tambah Cadangan 222 Juta BOE

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/11/JKT_SPKLU-MENCATAT-JUMLAH-KENAIKAN-TRANSAKSI-SELAMA-PERIODE-LEBARAN_HANUNG-HAMBARA_10042025-1798993094.jpg" alt="Stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) di Kantor PLN Distribusi Jakarta Raya, Kamis (10/4/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) di Kantor PLN Distribusi Jakarta Raya, Kamis (10/4/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT PLN (Persero) secara resmi mengumumkan telah mengantongi pendapatan sebesar Rp 545,4 triliun sepanjang tahun 2024. Angka ini tercatat meningkat 11 persen secara tahunan (yoy) dibandingan dengan tahun sebelumnya. Laporan kinerja ini sebagaimana &nbsp;disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Laporan Pertanggungjawaban Tahunan (RUPS LPT) Tahun Buku 2024 yang digelar di Kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jakarta, Rabu (18/6). Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menjelaskan, torehan positif ini tak lepas dari asistensi penuh Pemerintah yang terus mendukung setiap langkah PLN menjaga kinerja perseroan tetap agile dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi dan gejolak geopolitik global. "Pencapaian ini tidak bisa dilepaskan dari peran besar dan keberpihakan Pemerintah untuk mendukung PLN agar tetap kuat dan tangguh di tengah tantangan ekonomi dan geopolitik global," kata Darmawan dalam keterangannya, Rabu (18/6). Lebih lanjut, Darmawan menjelaskan bahwa keberhasilan ini juga didorong oleh transformasi menyeluruh yang telah dijalankan perusahaan sejak 2020. Melalui digitalisasi proses bisnis, efisiensi operasional, dan strategi pemasaran yang adaptif, PLN mampu menjaga daya saing dan kinerja keuangan secara berkelanjutan. Sepanjang 2024, PLN berhasil membukukan penjualan tenaga listrik sebesar 306,22 terawatt hour (TWh) atau tumbuh 6,17 persen dibandingkan dengan realisasi 2023. Capaian ini juga setara 102,08 persen dari target yang ditetapkan Pemerintah sebesar 299,99 TWh. Penjualan tenaga listrik ini menjadi penopang utama pendapatan perseroan yang mencapai Rp353,17 triliun, meningkat dari Rp333,19 triliun pada tahun sebelumnya. "Bahkan, pada 2024, penjualan listrik didominasi oleh sektor rumah tangga sebesar 43 persen, disusul sektor industri 30 persen, sektor bisnis 19 persen, dan sektor lainnya 8 persen," bebernya. Sementara itu, Darmawan mengungkapkan bahwa peningkatan penjualan tenaga listrik ini juga didukung oleh upaya penambahan aset serta konsolidasi seluruh proses bisnis PLN hingga menjadi perusahaan yang modern, inovatif dan siap beradaptasi dengan perubahan iklim bisnis global. Berkat upaya tersebut, jumlah pelanggan tumbuh 5,88 persen dari periode sebelumnya atau sebesar 3,72 juta pelanggan. Sementara itu, dari sisi pelanggan rumah tangga, PLN terus memperluas jangkauan layanan melalui program listrik desa (Lisdes). Bahkan, lanjut dia, upaya ini berhasil mengerek rasio elektrifikasi nasional menjadi 99,83 persen. Penambahan tersebut juga berimbas pada peningkatan penjualan listrik pelanggan rumah tangga sebesar 130,43 TWh, naik 6,62 persen. Di sektor industri, selaras dengan target Pemerintah, PLN juga turut berkontribusi menyukseskan program hilirisasi nasional. "Hal ini tecermin melalui penjualan tenaga listrik yang meningkat sebesar 92,28 TWh atau tumbuh 4,17 persen dibandingkan dengan tahun lalu," pungkasnya.

PLN mencatat pendapatan Rp 545,4 triliun pada 2024, tumbuh 11 persen berkat dukungan pemerintah dan transformasi digital.

Naik Double Digit pada 2024, PLN Raup Pendapatan hingga Rp 545,4 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/29/FSPPB-1668156306.jpg" alt="Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Arie Gumilar. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Arie Gumilar. (istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Menjelang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis, termasuk PT Pertamina (Persero), Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) mengajak semua pihak menjaga integritas proses pengambilan keputusan, khususnya dalam pengangkatan Direksi dan Komisaris.&nbsp;Presiden FSPPB Arie Gumilar menilai, sebagai perusahaan energi yang menyangkut kepentingan publik luas, Pertamina perlu dikelola secara transparan dan bertanggung jawab, serta terbebas dari intervensi kepentingan jangka pendek. "Pengelolaan Pertamina seharusnya merefleksikan kedaulatan energi nasional yang berkeadilan dan berorientasi pada kemakmuran rakyat. Dalam konteks ini, arah dan kepemimpinan perusahaan semestinya berada langsung di bawah Presiden," kata Arie dalam keterangannya, dikutip Kamis (29/5). Arie juga menyampaikan pentingnya penataan ulang struktur holding BUMN energi agar Pertamina kembali menjadi perusahaan negara yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Langkah ini dinilai krusial untuk memperkuat ketahanan energi nasional dan mendukung ketersediaan energi yang lebih terjangkau. "Kami percaya, kedaulatan energi merupakan bagian tak terpisahkan dari kedaulatan bangsa. Oleh karena itu, pengelolaan sektor ini sebaiknya dilakukan berdasarkan semangat konstitusi dan nilai-nilai Pancasila," lanjutnya. Sebagai organisasi pekerja yang mewakili aspirasi karyawan Pertamina di seluruh Indonesia, FSPPB berkomitmen untuk terus mengawal keberlanjutan perusahaan dan mendukung upaya bersama dalam menjaga aset strategis negara.&nbsp;Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) adalah federasi dari 25 serikat pekerja yang mewakili suara dan aspirasi pekerja Pertamina di seluruh Indonesia. FSPPB berdiri atas dasar cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan pekerja, menjaga kedaulatan energi nasional, serta menjadikan Pertamina sebagai perusahaan yang kuat, berintegritas, dan berpihak pada kepentingan rakyat Indonesia.

Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menekankan pentingnya transparansi dan kedaulatan energi dalam pengelolaan Pertamina.

FSPPB Serukan Transparansi dalam Pengelolaan Pertamina Menjelang RUPS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/07/rosan-bpi-2040102963.jpg" alt="CEO BPI Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Roeslani memberikan keterangan kepada media di Istana Negara, usai menerima kunjungan Bill Gates, Rabu (7/5). (Folly Akbar/Jawapos)" width="100%">
<figcaption>CEO BPI Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Roeslani memberikan keterangan kepada media di Istana Negara, usai menerima kunjungan Bill Gates, Rabu (7/5). (Folly Akbar/Jawapos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - CEO Danantara Rosan Roeslani meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menunda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan aksi korporasi untuk sementara. Ketentuan itu khususnya untuk BUMN yang berstatus tidak publik atau non-Tbk. Hal itu disampaikan Rosan usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (8/4). Arahan itu sendiri sudah tertuang dalam surat edaran Danantara tertanggal 5 Mei 2025 bernomor S-027/DI-BP/V/2025. Rosan mengatakan, sesuai arahan Presiden, Danantara diminta untuk melakukan evaluasi dan assessment pada BUMN yang ada. Oleh karenanya, keputusan besar seperti RUPS dan aksi korporasi ditunda sampai evaluasi tuntas. Harapannya, dari evaluasi itu, pemilihan di jajaran BUMN benar-benar tepat. "Kalau Bapak (Prabowo) bilang itu yang best brain, best talent yang ada yang berdasarkan meritokrasi ya. Jadi, yang berdasarkan yang terbaik," ujarnya. Selain itu, Presiden juga menekankan pentingnya sosok di jajaran BUMN yang punya rasa citra Tanah Air. "Kalau citra Tanah Air kan tidak melakukan hal-hal yang negatif, ya korupsi, dan yang lain-lain. Jadi, seperti itu sih," imbuhnya. Dia mencontohkan, pemilihan tim di jajaran Danantara yang dinilai sarat akan meritokrasi. Sehingga tim yang terbentuk, memang yang terbaik di bidangnya. Meski demikian, dia menepis jika arahan penundaan RUPS sebatas untuk pemilihan direksi. Semangat utamanya adalah Danantara sebagai pemegang saham, ingin melihat operasional BUMN secara baik dan benar. Selain itu, demi mencapai target-target yang dicanangkan Danantara. "Dan untuk lebih menciptakan value, lebih mengefisikasikan juga," kata Rosan.

CEO Danantara Rosan Roeslani meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menunda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Danantara Minta BUMN Non-Tbk Tunda RUPS dan Aksi Korporasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/16/Screenshot_20250416_202842_Instagram-1409223861.jpg" alt="Gubernur Jabar Dedi Mulyadi bersama komisaris dan direksi baru bank BJB. (Instagram @dedimulyadi71)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jabar Dedi Mulyadi bersama komisaris dan direksi baru bank BJB. (Instagram @dedimulyadi71)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi resmi menunjuk sejumlah nama beken sebagai Komisaris Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau Bank BJB, dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terbaru. Sosok-sosok tersebut antara lain yang dikenal sebagai motivator sekaligus tokoh terkenal di media sosial, Mardigu Wowiek Prasantyo serta Helmy Yahya, mantan petinggi TVRI yang juga figur publik ternama. Dalam pernyataannya, Dedi menegaskan bahwa penunjukan ini merupakan bagian dari langkah pembaruan dan profesionalisasi manajemen Bank BJB. &ldquo;Saya politisi sejak kecil, tapi saya bersikap profesional dan independen. Kepentingan rakyat Jawa Barat, Banten, dan seluruh rakyat Indonesia jauh lebih penting daripada kepentingan politik pribadi saya,&rdquo; ujarnya, Rabu (16/4). Ia juga menyinggung salah satu nama yang awalnya tidak diduga, yakni Wowiek Prasantyo, yang ternyata adalah nama lain dari Bosman Mardigu. Penunjukan ini, kata Dedi, adalah bentuk dari semangat baru untuk membangun perbankan yang sehat dan berorientasi pada kepentingan publik. &ldquo;Insya Allah, semuanya akan membawa semangat baru. Ini adalah ikhtiar kita agar BJB makin maju dan tetap jadi kebanggaan daerah,&rdquo; ucapnya.

Gubernur Dedi Mulyadi tunjuk Mardigu Wowiek dan Helmy Yahya sebagai Komisaris Utama Bank BJB, sebut langkah profesionalisasi manajemen.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rups

Berita Terkini