<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/HARYO-KUNCORO.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>SEKTOR keuangan nasional menapaki fase anyar menyusul Bank Indonesia (BI) meluncurkan Proyek Garuda. Buku putih Proyek Garuda berisi desain yang menavigasi berbagai inisiatif eksplorasi dalam pengembangan arsitektur rupiah digital (central bank digital currency) di masa depan.  Rancangan penerbitan rupiah digital di atas tidak lepas dari penggunaan uang kripto (cryptocurrency) sebagai alat pembayaran virtual yang dalam beberapa waktu belakangan ini marak. Teknologi blockchain memungkinkan transaksi antar pelaku ekonomi menggunakan uang kripto sebagai perantaranya.  Uang kripto tidak memiliki rujukan yang kukuh sehingga nilainya sangat fluktuatif. Sebagai investasi, keterbatasan pasokan aset kripto tidak mampu mengikuti tingginya permintaan. Alhasil, uang/aset kripto -yang difasilitasi perusahaan swasta- berpotensi kuat mengganggu stabilitas sistem keuangan.  Pada titik ini, Proyek Garuda digadang-gadang menjadi solusi konkret atas persoalan fundamental yang termaktub dalam cryptoization. Rupiah digital resmi diterbitkan BI dan menjadi kewajiban moneternya. Dengan begitu, rupiah digital diplot menjadi satu-satunya alat pembayaran virtual yang sah di Indonesia.  Kendati berdampak positif bagi efisiensi sistem pembayaran dan inklusivitas keuangan, penerbitan rupiah digital menghadapi sejumlah persoalan krusial. Masyarakat baru mengenal uang kartal (kertas dan logam) serta uang berbasis rekening (uang elektronik, QRIS, kartu debit, dan kartu kredit).  Kadar ”melek digital” akan menentukan akseptasi publik atas kehadiran rupiah digital. Keengganan masyarakat mempergunakan rupiah digital sebagai media pertukaran membuat penerbitannya tidak optimal. Padahal, investasi yang dibutuhkan untuk merilis rupiah digital tidaklah sedikit.  Kalaupun publik bersedia memanfaatkan rupiah digital, persoalan tidak berhenti sampai di situ. Penerbitan rupiah digital diklaim BI tidak menghapus keberadaan uang kartal dan/atau uang berbasis rekening. Publik tetap diberi kebebasan memilih media pertukaran yang nyaman dipakainya.  Prinsip koeksistensi memunculkan problema substitusi. Peran uang fisik kemungkinan besar bisa digantikan rupiah digital. Sementara uang berbasis rekening bertumpu pada uang fisik. Artinya, substitutabilitas dari uang fisik ke rupiah digital bisa menyusutkan kiprah uang berbasis rekening.  Prinsip koeksistensi antara semua jenis uang yang sudah ada dan rupiah digital juga bisa beroperasi lewat asas komplementaritas. Artinya, penerbitan rupiah digital secara makro akan menambah stok uang beredar (alih-alih tetap seperti dalam kasus substitusi) yang lantas memantik api inflasi.  Sampai di sini, rupiah digital (layaknya uang fisik) mampu menjalankan fungsi dasar uang. Sebagai media pertukaran, kebutuhan masyarakat untuk bertransaksi secara digital bisa diakomodasi. Satuan hitung atas barang/jasa yang ditransaksikan juga bisa difasilitasi oleh rupiah digital.  Hanya, fungsi rupiah digital sebagai alat penyimpan kekayaan masih bisa dipertanyakan. Sebagai alat penyimpan kekayaan, uang mengalihkan daya beli masa kini ke masa mendatang. Maka, fungsi uang bertambah lagi sebagai satuan hitung atas pembayaran beda waktu (deferred payment).  Konkretnya, pendistribusian rupiah digital harus diwadahi ke dalam dompet digital. Sementara rupiah digital menjadi kewajiban moneter BI, dompet digital disediakan oleh perusahaan swasta. Persoalannya, apakah penyimpanan rupiah digital di dompet digital menghasilkan bunga atau tidak?  Sebagai komparasi, uang berbasis rekening selama ini tidak diberi bunga. Nasabah malahan membayar sejumlah ongkos tertentu untuk dapat menikmati jasa keuangan yang disediakan lembaga keuangan. Sebaliknya, uang fisik (sebagai kekayaan) yang disimpan di lembaga keuangan memperoleh imbalan bunga.  Ketiadaan remunerasi bisa menghambat hasrat memegang rupiah digital. Namun, rupiah digital tanpa remunerasi bisa memperkecil probabilitas lembaga keuangan mengalami kelangkaan likuiditas. Intermediasi keuangan antara pihak yang berlebih dana dan pihak yang butuh dana tetap terlaksana.  Di sisi lain, rupiah digital yang diberi remunerasi bisa menjadi alternatif aset finansial untuk kebutuhan masa depan. Tetapi, remunerasi rupiah digital yang terlalu atraktif (sebagai iming-iming agar uang fisik bermigrasi ke rupiah digital), eksistensi rupiah digital akan merecoki ekuilibrium pasar uang.  Integrasi model pendistribusian rupiah digital wholesales dengan ritel (retail) belum sepenuhnya menyelesaikan pokok persoalan. Koeksistensi uang fisik, uang berbasis rekening, dan rupiah digital mensyaratkan kompromi khusus agar mereka tidak kehilangan salah satu fungsi utamanya.  Apa pun solusi tengahnya, teknologi pengedaran rupiah digital memegang peran vital. Model wholesale bisa mengadopsi teknologi DLT (distributed ledger technology). Opsi retail dapat menggunakan blockchain. Kombinasi keduanya sehingga kompatibel dengan bank sentral negara lain pun masih terbuka.  Persoalannya, teknologi blockchain juga digunakan uang/aset kripto. Penerbitan rupiah digital –yang semula ditujukan untuk mencegat dampak cryptoization– ironisnya menggunakan perangkat teknologi yang sama. Jelasnya, lewat blockchain pula rupiah digital bisa digunakan untuk tujuan spekulatif.  Sehimpun risiko di atas sengaja diungkap untuk meyakinkan diri agar penerbitan rupiah digital nantinya tetap hati-hati nan terukur. Lebih dari itu, berbagai risiko tersebut diharapkan bisa memperluas wawasan bagi pemunculan potensi risiko-risiko lain yang barangkali saat ini belum terpikirkan sama sekali.  Mumpung masih dalam taraf persiapan, penerbitan rupiah digital perlu disongsong dengan memperkuat infrastrukturnya. Dengan bangunan ekosistem yang komprehensif, rupiah digital senantiasa menjadi representasi digital dari mata uang Garuda sekaligus simbol kedaulatan negara (sovereign currency). Setuju? (*)  <hr />  *) HARYO KUNCORO, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Direktur Riset SEEBI (the Socio-Economic &amp; Educational Business Institute) Jakarta, Anggota Focus Group Bidang Fiskal dan Keuangan Negara PP-ISEI Pusat

Menyongsong Rupiah Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/PERRY-WARJIYO.jpg" alt="Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. ( YT Bank Indonesia)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. ( YT Bank Indonesia)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyebutkan rupiah digital atau Central Bank Digital Currency (CBDC) akan bisa digunakan untuk membeli barang di metaverse, selain untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari.  "Nanti rupiah digital akan bisa untuk membeli sepatu, rumah, mobil, bahkan barang di metaverse," kata Perry dalam acara "Talkshow Rangkaian BIRAMA : Meniti Jalan Menuju Rupiah Digital" yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin (5/11).  Dengan demikian, hal tersebut yang menjadikan salah satu keunggulan rupiah digital sebagai alat pembayaran yang sah dibanding uang kertas, yang saat ini belum bisa digunakan di dunia digital seperti metaverse. Selain alat pembayaran yang sah untuk membeli barang alias medium of exchange, Perry menuturkan rupiah digital juga memiliki fungsi lain, yakni sebagai alat satuan hitung atau unit of account.  Dari fungsi tersebut, rupiah digital akan bisa membeli barang lebih dari satu unit, termasuk untuk membeli barang antarnegara. "Satu rupiah digital nanti juga akan ada kursnya dalam dolar AS digital, jadi semuanya nanti dalam dunia digital," katanya dikutip dari Antara.  Fungsi selanjutnya dari rupiah digital, sambung dia, yaitu sebagai alat penyimpan nilai alias store of value, sehingga rupiah digital akan bisa disimpan di rekening dalam bentuk digital, hingga e-wallet seperti rupiah kertas saat ini. Maka dari itu, ketiga fungsi tersebut membuat rupiah digital saat diterbitkan akan menjadi setara dengan uang kertas digital dan kartu debit.

Rupiah Digital Bisa Dipakai untuk Beli Barang di Metaverse

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Transaksi-Pembayaran-Melalui-QRIS-Salman-Toyibi-1.jpg" alt="Seorang pelanggan memindai kode batang Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dengan gawainya saat transaksi melalui aplikasi digital perbankan di sebuah kedai makanan di Jakarta, Kamis (3/11/2022). Bank Indonesia (BI) mencatat, total volume trans" width="100%">
<figcaption>Seorang pelanggan memindai kode batang Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dengan gawainya saat transaksi melalui aplikasi digital perbankan di sebuah kedai makanan di Jakarta, Kamis (3/11/2022). Bank Indonesia (BI) mencatat, total volume trans</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) Teguh Kurniawan Harmanda menyambut baik dan mengapresiasi diterbitkannya buku putih Central Bank Digital Currency (CBDC) Digital Rupiah yang menandakan kemajuan besar dalam pendekatan penerbitan CBDC di Indonesia.  "Perkembangan CBDC bukanlah pilihan, melainkan keniscayaan. Cepat atau lambat Indonesia harus mengarah ke sana. Jika CBDC dirancang dengan hati-hati, berpotensi menawarkan lebih banyak ketahanan, lebih aman, ketersediaan lebih besar, dan biaya lebih rendah," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.  Pria yang akrab disapa Manda itu berharap buku putih yang diluncurkan Bank Indonesia tersebut menjadi langkah baik untuk mengeksplorasi desain CBDC yang tepat untuk Indonesia ke depan dan hubungannya dengan perdagangan aset kripto, serta pengembangan adopsi blockchain.  Manda menyampaikan bahwa dijelaskan buku putih Digital Rupiah itu didesain untuk dilengkapi dengan berbagai jenis penggunaan (use cases), baik di ekosistem wholesale maupun ritel.  Digital Rupiah akan menjadi aset settlement untuk berbagai jenis transaksi di pasar barang dan jasa maupun pasar keuangan, baik yang berada di ekosistem tradisional maupun ekosistem digital, seperti ekosistem Web3 termasuk di dalamnya decentralized finance (DeFi) dan metaverse.  "Ini bisa menjadi gateway untuk berbagai layanan di ekosistem Web3, termasuk di dalamnya DeFi dan metaverse. Dengan begitu pengembangan dan adopsi teknologi blockchain akan semakin masif di Indonesia dan menciptakan talenta serta peluang untuk developer lokal mengembangkan bisnisnya," jelas Manda.  Ia juga menuturkan bahwa pihaknya siap bersinergi dengan Bank Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan dalam mencapai penerbitan Digital Rupiah. Hal itu terkait sinergi dalam proyek Garuda akan menyasar tujuh area prioritas yang bersifat non-exhaustive. Salah satunya area perdagangan aset kripto, termasuk penggunaan Digital Rupiah pada ekosistem Web3.  Sebagai pelaku usaha di industri perdagangan aset kripto dan Web3, ia mengaku bahwa asosiasi siap melakukan koordinasi dan kerja sama untuk pengoptimalan Digital Rupiah ke depan. "Tidak ada satu ukuran pun yang cocok untuk semua. Tidak ada kasus universal untuk CBDC karena sistem ekonomi setiap negara berbeda," ujarnya dikutip dari Antara.

Aspakrindo Apresiasi Bank Indonesia Terbitkan Buku Putih CBDC

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/PERRY-WARJIYO.jpg" alt="Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. ( YT Bank Indonesia)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. ( YT Bank Indonesia)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) menerbitkan high-level design pengembangan digital rupiah dalam bentuk white paper pada pertemuan tahunan BI kemarin (30/11). Di dalamnya menguraikan rumusan central bank digital currency (CBDC) atau mata uang digital yang diterbitkan bank sentral bagi Indonesia. Tentu, dengan mempertimbangkan asas manfaat dan risiko.  Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan, penerbitan white paper tersebut merupakan langkah awal Proyek Garuda. Yakni, memayungi berbagai inisiatif eksplorasi atas berbagai pilihan desain arsitektur digital rupiah. Dengan demikian, bisa sebagai salah satu dari kebijakan sistem pembayaran untuk akselerasi digitalisasi.  "Digital rupiah akan diimplementasikan secara bertahap, dimulai dari wholesale CBDC untuk penerbitan, pemusnahan, dan transfer antarbank. Kemudian diperluas dengan model bisnis operasi moneter dan pasar uang, dan akhirnya pada integrasi wholesale digital rupiah dengan ritel digital rupiah secara end-to-end," papar pria asal Sukoharjo itu.  Pengembangan CBDC, kata Perry, memerlukan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan. Termasuk kerja sama dengan bank sentral lain dan lembaga internasional. Perkembangan mata uang digital bank sentral di masa depan bukanlah pilihan, melainkan keniscayaan.  Pengembangan digital rupiah akan dibagi ke dalam tiga tahapan. Yakni, immediate state, intermediate state, dan end state. Sekuens akan dimulai dari konsultasi publik yang meliputi consultative paper dan focus group discussion. Lalu, eksperimen teknologi mulai dari proof of concept, prototyping, sampai piloting/sandboxing. Dan diakhiri peninjauan ulang atas stance kebijakan.

BI Serius Desain CBDC, Rupiah Digital akan Diimplementasikan Bertahap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/IMG_20220712_171657.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI) Ryan Rizaldy menegaskan penerbitan mata uang digital bank sentral atau Central Bank Digital Currency (CBDC) yang nantinya akan dinamakan rupiah digital tak menghilangkan peredaran uang tunai.  "Intinya tidak untuk menghilangkan tetapi menambah alat pembayaran, seperti dompet atau uang elektronik yang ada saat ini," ucap Ryan dalam media briefing kegiatan sampingan G20 Indonesia di Badung, Bali, kemarin.  Ia menjelaskan salah satu prinsip yang dipegang bank sentral dalam penerbitan rupiah digital adalah hidup berdampingan, agar masyarakat Indonesia bisa lebih berdaya tahan untuk bertansaksi dalam berbagai situasi. Dengan adanya CBDC di Indonesia, masyarakat diharapkan memiliki pilihan alat pembayaran untuk transaksi, sehingga rupiah digital bisa memperkaya kemungkinan tersebut.  Ryan menuturkan nantinya desain awal rupiah digital akan diluncurkan pada akhir tahun 2022 melalui white paper. Namun desain tersebut bukan merupakan desain final sehingga masih akan dibutuhkan masukan dari pelaku industri dalam consultated paper pada awal tahun 2023.  "Setelah itu barulah uji coba yang akan membutuhkan waktu lama. Negara lain paling cepat menerapkan uji coba selama enam bulan, adapula yang berkali-kali melakukan uji coba," jelasnya, dikutip dari Antara, Rabu (13/7).  Menurut dia, seluruh upaya tersebut dilakukan BI agar nantinya desain final rupiah digital bisa menyesuaikan dengan sistem keuangan di Tanah Air. Dirinya pun mengungkapkan rupiah digital nantinya tak akan jauh berbeda dengan uang elektronik.  Perbedaan utamanya hanya akan terletak pada lembaga penerbit, dimana CBDC akan diterbitkan oleh BI. Sementara itu, uang elektronik diterbitkan oleh bank umum dan dompet digital diterbitkan oleh lembaga non-bank.  Lantaran diterbitkan oleh BI, Ryan menyebutkan risiko CBDC tak akan sebesar uang elektronik lainnya karena risiko kredit bank sentral lebih rendah dibandingkan lembaga lainnya. "Uang itu dasarnya kepercayaan, sehingga masyarakat punya akses kepada kepercayaan yang diharapkan," tuturnya.  "Ini yang sebenarnya jadi bagian dari upaya kami untuk memberikan layanan publik pada masyarakat dan bagaimanapun penciptaan uang itu adalah fungsi bank sentral, sehingga kami menyesuaikan dengan zaman," ucap dia.

Jika Mata Uang Digital Terbit, Bagaimana Nasib Peredaran Rupiah Tunai?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mengenal-bbx-coin-mata-uang-kripto-diklaim-beri-keuntungan-berlipat_m_220107.jpeg" alt="Ilustrasi mata uang kripto." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi mata uang kripto.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) saat ini sedang mempersiapkan pembuatan mata uang digital atau Central Bank Digutal Currency (CDBC). Menanggapi hal itu, Direktur Center of Economic And Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira berpendapat bahwa rencana tersebut didasari oleh maraknya perdagangan mata yang digital atau cryptocurrency.  “Sepertinya penerbitan rupiah digital didasari pada kekhawatiran maraknya penggunaan cryptocurrency atau uang digital seperti Bitcoin dan Ethereum,” kata Bhima saat dihubungi oleh JawaPos.com, Selasa (1/6).  Bhima mengaku, transkasi kripto saat ini sangat diminati oleh masyarakat dunia. Bahkan, jumlah investor transaksi kripto melebihi investor pasar modal. “Bayangkan nilai transaksi kripto menembus Rp 1,7 triliun per hari dengan jumlah investor melampaui investor di pasar saham,” ungkapnya.  Bhima menuturkan, jika banyak uang yang mengalir ke kripto, maka Bank Sentral tidak memiliki kendali atas kebijakan moneter apapun. Sehingga, kebijakan moneter melalui pengaturan suku bunga acuan pun tidak berpengaruh lagi.  “Tingkat suku bunga BI jadi percuma. Harga Bitcoin naik dan turun, Bank Sentral bisa apa? Sebagai respons itu, maka BI mau menghadirkan rupiah digital,” tuturnya.  Bhima melanjutkan, yang menjadi pertanyaan saat ini terkait dengan kejelasan skema penggunaan mata uang rupiah digital itu sendiri. “Pertanyaanya apakah rupiah digital dijadikan uang transaksi biasa atau ada pasar berjangka seperti bitcoin?” katanya.  Jika hanya transaksi biasa, sepertinya hal ini tidak menarik. Apalagi, penggunaan rupiah terbilang kecil dalam ekspor impor global.  “Lihat kapal yang ekspor barang dari indonesia, 90 persen kapal asing yang hanya mau dibayar dolar. Begitu juga berapa banyak devisa hasil ekspor yang konversi ke rupiah? Sedikit sekali akibat kurang percayanya investor dan pelaku usaha terhadap stabilitas rupiah,” jelasnya.  Akhirnya, Bhima menyimpulkan bahwa rencana BI menerbitkan mata uang rupiah digital sepertinya tidak akan berpengaruh besar terhadap daya ungkit ekonomi. “Saya rasa tidak semudah itu,” pungkasnya.

BI Mau Terbitkan Rupiah Digital Karena Khawatir dengan Cryptocurrency

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/si_pemalu-rupiah-baru.jpg" alt="MAKIN PEDE: Muhammad Izzam Athaya menunjukkan uang Rp 75 ribu yang bergambar dirinya di posisi tengah. (YEDIDAH PAKONDO/RADAR TARAKAN)" width="100%">
<figcaption>MAKIN PEDE: Muhammad Izzam Athaya menunjukkan uang Rp 75 ribu yang bergambar dirinya di posisi tengah. (YEDIDAH PAKONDO/RADAR TARAKAN)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Digitalisasi tidak dapat dipungkiri lagi keberadaannya dan akan terus berkembang pesat seiring dengan jaman yang serba digital. Bank Indonesia (BI) saat ini sedang mempersiapkan pembuatan mata uang digital atau Central Bank Digital Currency (CBDC).  Rupiah digital sendiri merupakan sebuah representasi uang digital yang menjadi simbol kedaulatan negara atau sovereign currency yang diterbitkan oleh bank sentral dan menjadi bagian dari kewajiban moneter. Mengenai butuh tidaknya rupiah digital diterbitkan, bank sentral akan terlebih dahulu melihat kondisi ekonomi dan konteks digitalisasi yang sedang didorong.  "CBDC rupiah berbentuk uang digital yang akan diterbitkan dan dikendalikan oleh bank sentral. Pasokannya bisa ditambahkan atau dikurangi oleh bank sentral untuk mencapai tujuan ekonomi," bunyi keterangan BI seperti dikutip dari akun Instagram resmi @bank_indonesia, Senin (31/5).  Terkait dengan rencana penerbitan CBDC ini, terdapat tiga pertimbangan. Pertama, keberadaan CBDC sebagai alat atau instrumen pembayaran yang sah di NKRI.  Kedua, mendukung pelaksanaan kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran. Terakhir, menghadirkan pilihan instrumen pembayaran berbasis teknologi.  Dengan demikian, mata uang digital ini juga perlu dibentengi dengan firewall untuk menghindari serangan siber. Nantinya desain dan sistem keamanan akan disiapkan betul sebelum akhirnya rupiah digital bisa digunakan masyarakat.  BI mengingatkan, rupiah digital berbeda dari uang elektronik. Rupiah digital adalah uang digital yang diterbitkan bank sentral sehingga merupakan kewajiban bank sentral terhadap pemegangnya.  Sementara uang elektronik adalah instrumen pembayaran yang diterbitkan oleh pihak swasta atau industri dan merupakan kewajiban penerbit uang elektronik tersebut terhadap pemegangnya. Dalam hal ini, Bank Indonesia menegaskan mata uang yang sah untuk bertransaksi sesuai undang-undang di Indonesia hanya rupiah, baik tunai maupun nontunai.

Bakal Terbitkan Rupiah Digital Bernama CBDC, ini Pertimbangan BI

Rupiah digital

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Rupiah digital

Berita Terkini