<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/KPR-GAUL.jpg" alt="KPR Gaul dari bank bjb untuk para milenial" width="100%">
<figcaption>KPR Gaul dari bank bjb untuk para milenial</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Milenial merupakan salah satu kelompok masyarakat terbesar dari total populasi penduduk Indonesia. Data Sensus Penduduk 2020 Badan Pusat Statistik (BPS), 25,8% dari total 270,20 juta penduduk Indonesia adalah milenial berusia 24-39 tahun. Sedangkan masyarakat dengan kelompok usia terbanyak adalah Gen Z yang lahir dalam rentang 1997-2002 dengan postur 27,94%.  Salah satu isu yang kerap dikaitkan dengan generasi milenial adalah terkait kepemilikan rumah. Sangat banyak milenial di Indonesia yang punya keinginan membeli rumah pribadi. Data Rumah.com Consumer Sentiment Survey H1 2021 mencatat sebanyak 77% milenial mengaku memprioritaskan tabungan untuk membeli rumah  Survei yang sama juga mengungkap ada 51% milenial yang mengaku belum memiliki properti sendiri, baik berupa rumah, tanah, apartemen, ataupun yang lain. Sebanyak 56% dari milenial yang belum punya properti berencana memiliki properti sendiri paling lambat di usia 31 tahun.  Beruntungnya, ada kabar baik bagi generasi milenial di seluruh Indonesia yang punya mimpi memiliki hunian namun didera kesulitan memperoleh solusi finansial. Dengan berbekal gaji minimal Rp 3 juta per bulan, milenial kini dapat mewujudkan impiannya memiliki hunian pribadi lewat fasilitas bjb Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Gaul.  "bjb KPR Gaul merupakan produk anyar keluaran bank bjb yang didedikasikan khusus untuk para milenial. Lewat fasilitas kredit ini, bank bjb mempersembahkan kemudahan akses pembiayaan kepemilikan rumah sekaligus meringankan beban pemuda Indonesia dalam memikul impian akan kepemilikan hunian ideal," ujar Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb Widi Hartoto melalui siaran pers Jumat (29/1).  Menurut Widi, bjb KPR Gaul diperuntukkan bagi milenial dengan rentang usia antara 21-35 tahun. Selain ketentuan gaji minimal Rp3 juta per bulan, produk kredit ini juga menawarkan segudang keuntungan yang sangat memudahkan, termasuk bunga yang kompetitif serta uang muka kepemilikan rumah minimal hanya 5%. Gaji minimal Rp 3 juta per bulan yang jadi ketentuan pokok pun sudah termasuk join income antara suami dan istri bagi yang telah menikah.  Selain itu, bank bjb memberikan plafon pinjaman yang menggiurkan di mana debitur dapat mengajukan pinjaman untuk hunian dengan nilai maksimum Rp 1,5 miliar. Soal jangka waktu pinjaman, tak perlu khawatir, debitur milenial akan diberikan kesempatan untuk mencicil hingga jangka waktu 25 tahun!  Keuntungan lainnya bank bjb juga menjamin keamanan sertifikat hunian karena telah bekerja sama dengan notaris rekanan. bank bjb juga menggratiskan biaya appraisal (dengan syarat dan ketentuan), biaya administrasi, dan menawarkan discount biaya provisi sebesar 25%. Bagi yang hendak sekaligus menyertakan asuransi jiwa, bank bjb juga siap memfasilitasi.  Lantas apa saja persyaratan yang dibutuhkan? Persyaratan untuk dapat mengakses produk bjb KPR Gaul ini antara lain calon debitur berstatus WNI, berusia 21-35 tahun, berpenghasilan tetap/fixed income (minimal Rp 3 juta), fotokopi KTP pemohon suami atau istri/fotokopi KK &amp; Akta Menikah/Fotokopi Akta Cerai/Surat Pernyataan Belum Menikah, NPWP Pribadi, Slip gaji/Surat Keterangan Penghasilan asli, fotokopi rekening tabungan 3 bulan terakhir, serta fotokopi sertifikat tanah objek agunan dan IMB/IPMB/Surat izin sejenis dari instansi setempat yang berwenang dan PBB terakhir.  Keberadaan bjb KPR Gaul ini, kata Widi, diharapkan dapat dimanfaatkan seluas-luasnya oleh para milenial sebagai solusi atas kebutuhan kepemilikan rumah yang mudah dan terjangkau. Mengingat tren harga properti yang selalu meningkat setiap tahun, menunda-nunda niat mencicil rumah malah akan merugikan, lho. Apalagi sekarang sudah ada bjb KPR Gaul.  Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera daftar!

Sekarang Milenial Bisa Lebih Mudah Miliki Rumah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/ternyata-generasi-milenial-di-negara-lain-juga-sulit-punya-rumah_m_150867.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Tak hanya di Indonesia, generasi milenial di berbagai belahan negara di dunia juga mengalami kesulitan dalam memiliki hunian tempat tinggal atau properti. Pasalnya, harga rumah dan properti semakin naik tak diimbangi dengan besarnya penghasilan bagi generasi milenial. Masalah ini terjadi dan dialami para anak muda di negara lain. Karena itu kecenderungan generasi milenial lebih suka menyewa ketimbang memiliki. Sebab, penghasilan dan gaya hidup mereka yang cenderung hedonisme tak menutupi kemampuan untuk membeli dan berinvestasi properti. &ldquo;Masalah properti itu hampir di seluruh dunia. Bukan masalah generasinya sih, hampir seluruh orang memang sulit dapatkan properti karena di dunia juga pesat kenaikan harganya. Di negara besar seperti di Australia dan Amerika Serikat, cenderung anak mudanya lebih senang menyewa bukan memiliki sebab harganya luar biasa tinggi ya,&rdquo; kata Pakar Perencana Keuangan Universitas Indonesia (UI) Zaafri Husodo kepada JawaPos.com, Senin (14/8). Apalagi banyak anak muda tak bisa mengantisipasi kondisi keuangannya sementara kecepatan harga properti di dunia semakin pesat. Zaafri mencontohkan di Australia generasi milenial mulai usia 18 tahun sudah mulai bekerja. &ldquo;Namun ada juga dari mereka yang siapkan rumah tinggal sejak saat dini. Ambil saat mulai bekerja dengan membeli apartemen,&rdquo; jelasnya. Sayangnya, Zaafri menjelaskan kondisi yang terjadi di Indonesia justru penghasilan generasi milenial banyak yang menggunakannya untuk keperluan kesehatan. Dia mendorong agar generasi milenial mampu mengelola keuangan dan menyisihkan sebagian penghasilannya untuk tabungan masa depan. &ldquo;Kalau toh mulai mandiri, banyak penghasilan mereka digunakan untuk keperluan kesehatan. Dalam 1 tahun 30-40 persen, anak usia milenial 18-25 tahun lebih banyak digunakan untuk kesehatan dibanding investasi. Karena itu cobalah untuk sedikit menabung, karena masih memungkinkan jika ingin investasi properti,&rdquo; tandasnya.

Ternyata Generasi Milenial di Negara Lain Juga Sulit Punya Rumah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/sama-sama-malas-beli-hunian-indonesia-bisa-seperti-jepang_m_150849.jpeg" alt="Ilustrasi pembangunan perumahan" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pembangunan perumahan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Generasi milenial Indonesia diprediksi menjadi sama dengan orang-orang sepantarannya di Jepang pada 2021. Sama-sama malas memiliki rumah, dan lebih suka menyewa. Anak muda Indonesia perlu lebih sadar sejak dini untuk segera memiliki hunian entah berupa apartemen maupun landed house.  Di negeri Sakura, terutama kota-kota besar, kaum milenial lebih senang menghabiskan penghasilannya untuk menyewa rumah ataupun apartemen. Hal itu diakibatkan oleh mahalnya harga rumah di Jepang. Semakin lama ditunda memiliki hunian, makin jauh pula kemampuan daya belinya.  "Kita bisa kayak Jepang yang generasi milenianya nggak punya rumah. Jadi kalau nggak beli cepet-cepet, dia bisa ketinggalan," ujar Pengamat Ekonomi Ari Kuncoro kepada JawaPos.com di Jakarta, Senin (14/8).  Kaum milenial Indonesia bisa mengubah nasibnya supaya tidak sama dengan anak muda Jepang. Dengan catatan, mereka mau menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membeli hunian. Selain sebagai tempat tinggal masa depan, rumah juga bisa digunakan untuk investasi jangka panjang.&nbsp;  Hanya saja, lanjut Ari, ada kekhawatiran yang mendalam dari kaum milenial Indonesia saat ini. Kekhawatiran mereka muncul dari ketidakpastian akan pekerjaannya.&nbsp;Dengan maraknya sistem kontrak kerja yang diberlakukan, dan sulitnya menjadi karyawan tetap, membuat mereka berpikir ulang untuk membeli hunian.&nbsp;  "Kalau beli sekarang, dia khawatir jangan-jangan nanti di-PHK. Pertimbangannnya terlalu banyak," kata dia.  Selain itu, para kaum milenial juga disebut khawatir dengan kebijakan pemerintah yang dinilai terlalu agresif dalam menarik pajak dari masyarakat. Padahal, bila pemerintah bisa melakukan solusi yang baik, dirinya percaya para kaum milenial akan lebih percaya diri dalam membeli hunian.  "Perekonomian prospek harus bagus. Perpajakan harus clear. Kalau segala macam saya declare harus clear. perasaan negatif segala macam dihilangkan. misal mau beli apartemen, nanti uangnya disangka hasil uang yang tidak di deklarasi," pungkasnya.

Sama-sama Malas Beli Hunian, Indonesia Bisa Seperti Jepang