<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/31/zp3tLlI1Dc0SMVi887ssX2r5I7MqbVWlYYCo523Y-1385178163.jpg" alt="Banjir dan longsor Sumatera menyebabkan rumah warga di Sibolga rusak dan tidak layak huni. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Banjir dan longsor Sumatera menyebabkan rumah warga di Sibolga rusak dan tidak layak huni. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Jutaan warga di bagian utara Pulau Sumatera kini tengah berjuang menghadapi dampak bencana banjir bandang, tanah longsor, dan cuaca ekstrem yang melanda sejak akhir November 2025. Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah menjadi wilayah yang paling terdampak, di mana ratusan keluarga kehilangan tempat tinggal setelah rumah mereka hancur diterjang material longsor. Habitat for Humanity Indonesia menyerukan aksi solidaritas nasional untuk mempercepat proses pemulihan hunian bagi para penyintas. Kondisi Kritis di Sibolga: 57% Rumah Tak Layak Huni Berdasarkan laporan Rapid Assessment yang dilakukan tim Habitat Indonesia periode 11&ndash;21 Desember 2025, tercatat sebanyak 633 unit rumah mengalami kerusakan. Dari jumlah tersebut, 311 unit di antaranya rusak berat, membuat warga kehilangan perlindungan utama mereka. Data terbaru dari Joint Needs Assessment (JNA) 2025 bahkan menunjukkan angka yang lebih mengkhawatirkan: lebih dari 57% rumah warga terdampak sudah tidak aman lagi untuk ditinggali. Kondisi ini memaksa ribuan jiwa bertahan di pengungsian dengan fasilitas yang sangat terbatas. Saat ini, diperkirakan sebanyak 7.276 jiwa masih berada di pengungsian. Wilayah Sibolga Selatan dan Sibolga Utara menjadi titik paling kritis karena banyak rumah di lereng bukit dan bantaran sungai mengalami kerusakan struktur yang fatal. Arwin Soelaksono, Program Director Habitat for Humanity Indonesia, menegaskan bahwa rumah adalah prioritas utama dalam pemulihan pascabencana ini. Baginya, rumah bukan sekadar bangunan, namun benteng perlindungan terakhir bagi sebuah keluarga. "Kami hadir di lapangan tidak hanya untuk mendata kerusakan, tetapi untuk memastikan bahwa mereka bisa kembali ke rumah yang lebih aman, lebih layak, dan lebih tangguh terhadap bencana di masa depan," katanya. Sebagai langkah nyata, Habitat Indonesia telah menyusun rencana respon kemanusiaan tahun pertama yang menyasar ribuan penyintas. Fokus bantuan meliputi: - Distribusi Recovery Shelter Kit: Memberikan peralatan pertukangan untuk 1.000 keluarga agar bisa memperbaiki rumah secara mandiri. - Perbaikan Hunian: Melakukan repair dan penguatan struktur (retrofitting) pada 500 rumah warga. - Pemulihan Fasilitas WASH: Menyediakan akses air bersih, sanitasi, serta edukasi cara membangun kembali rumah yang lebih aman (build back safer). - Dukungan Inklusif (GEDSI): Memastikan kelompok rentan seperti perempuan kepala rumah tangga, lansia, dan penyandang disabilitas mendapatkan bantuan tunai serta akses pasar secara aman. Melalui upaya ini, diharapkan warga Sibolga dan Tapanuli Tengah tidak hanya mendapatkan tempat berteduh, tetapi juga membangun kembali kehidupan mereka dengan fondasi yang lebih kuat terhadap ancaman bencana di masa depan.

Jutaan warga Sibolga dan Tapanuli Tengah berjuang menghadapi bencana banjir bandang dan tanah longsor.

57% Rumah di Sibolga Tak Layak Huni Akibat Banjir dan Longsor, Perbaikan Hunian Mendesak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/16/rtlh-2931267197.png" alt="LAYAK HUNI: Rini, salah seorang warga penerima program dandan omah, membersihkan rumahnya beberapa waktu lalu. Hingga November, pemkot sudah membenahi 3.910 rumah tidak layak huni." width="100%">
<figcaption>LAYAK HUNI: Rini, salah seorang warga penerima program dandan omah, membersihkan rumahnya beberapa waktu lalu. Hingga November, pemkot sudah membenahi 3.910 rumah tidak layak huni.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Realisasi dandan omah melebihi target. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya menyebut 3.000 rumah tidak layak huni (rutilahu) sudah diperbaiki. Angka itu melebihi target awal yang ditetapkan, yaitu 2.500 unit rumah. Kepala DPRKPP Surabaya Irvan Wahyudrajad mengungkapkan, saat ini total ada 3.910 unit rutilahu yang sudah dibenahi lewat program dandan omah. Capaian ini sudah melebih target tahunan. Dana program dandan omah tidak hanya bersumber dari APBD. Namun, ada juga yang berasal dari non-APBD. &rdquo;Dari jumlah itu, 3.140 rumah dibangun dengan dana APBD. Sisanya, 770 unit, bantuan dari berbagai pihak,&rdquo; terangnya. Menurut Irvan, dandan omah tahun ini banyak menyasar rumah yang rusak akibat bencana seperti kebakaran. Pemkot ikut membantu memperbaiki rumah tersebut. Jumlah rumah dalam program dandan omah yang memakai dana non-APBD diupayakan akan terus bertambah. Irvan yakin semakin banyak pihak yang berpartisipasi dalam program sosial itu. Prinsipnya adalah gotong royong. &rdquo;Sampai sekarang, ada beberapa pihak yang sudah membantu. Mulai Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), gereja, Bangga Surabaya Peduli (BSP), Yayasan Manarul Ilmi, alumni ITS, hingga Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS),&rdquo; paparnya. Dengan capaian itu, dia memastikan program dandan omah tidak akan berhenti. Tahun depan program tersebut tetap ada. Hanya, jumlahnya tidak sebanyak tahun ini. &rdquo;Kami rencanakan 1.000 unit. Kami dahulukan untuk skala prioritas saja tahun depan,&rdquo; tandasnya.&nbsp;(gal/c14/aph)

Realisasi dandan omah melebihi target. DPRKPP Surabaya menyebut 3.000 rumah tidak layak huni (rutilahu) sudah diperbaiki.

Hingga November, Pemkot Surabaya Benahi 3.910 Rumah Tidak Layak Huni

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/28/IPUK-697870936.jpg" alt="Penyerahan simbolis renovasi rumah tak layak huni oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani." width="100%">
<figcaption>Penyerahan simbolis renovasi rumah tak layak huni oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, merenovasi 1.300 rumah tak layak huni melanjutkan program bedah rumah melalui skema gotong royong banyak pihak. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan rumah tidak layak huni warga setempat direnovasi pada tahun ini dengan dukungan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, pemerintahan desa, dan berbagai pihak lainnya. "Terima kasih kepada seluruh pihak yang terus bersinergi, yang bersama-sama bergotong royong membantu warga Banyuwangi. Terima kasih Kementerian PUPR, DPR RI, dan DPRD Banyuwangi, dan seluruh pihak yang ikut berkontribusi," kata dia di Banyuwangi, Rabu (27/9). Menurut ia, bantuan stimulus perbaikan rumah salah satu upaya untuk meningkatkan taraf kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Ipuk menekankan program tersebut tidak sekadar menyediakan rumah layak huni tetapi juga harus diperhatikan sirkulasi udara dan air bersih. "Saya sudah meminta para camat dan kepala desa mengawal ini agar masyarakat tak hanya nyaman namun juga lebih sehat tinggal di rumah barunya," kata dia. Selain yang bersumber dari pemerintah daerah, kata ia, anggaran bedah rumah di Banyuwangi juga berasal pemerintah pusat dan gotong royong dengan berbagai pihak lainnya. Contohnya, katanya, program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) dari Kementerian PUPR. Tahun ini Banyuwangi mendapatkan alokasi BSPS untuk 930 rumah yang tersebar 17 kecamatan. Ia menambahkan program bedah rumah juga melibatkan pemerintahan desa, melalui APBDes telah dianggarkan untuk renovasi rumah tidak layak huni 394 unit. "Ada juga program TMMD, kerja sama pemkab dengan Kodim 0825. Dengan demikian kalau ditotal, bedah rumah tahun ini menyasar 1.352 unit rumah," kata dia. Salah seorang penerima bantuan warga Desa Jajag, Kecamatan Gambiran, Wagiyah (56), mengaku terharu karena rumahnya segera direnovasi oleh pemkab. Ia menerima bantuan stimulus bedah rumah dari pemkab dengan mendapatkan stimulus Rp20 juta untuk perbaikan rumahnya. "Terima kasih Ibu Bupati. Saya senang rumah saya mau diperbaiki," katanya.

Bantuan stimulus perbaikan rumah salah satu upaya untuk meningkatkan taraf kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Pemkab Banyuwangi Renovasi 1.300 Rumah Tak Layak Huni

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/24/ganjar-target-787437523.png" alt="PEDULI: Ganjar Pranowo meninjau salah satu rumah warga yagn perlu mendapatkan bantuan renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) di Sukoharjo." width="100%">
<figcaption>PEDULI: Ganjar Pranowo meninjau salah satu rumah warga yagn perlu mendapatkan bantuan renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) di Sukoharjo.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Salah satu program penanganan masyarakat kurang mampu di Jawa Tengah adalah bantuan renovasi rumah tidak layak huni (RTLH). Di masa kepemimpinannya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah meningkatkan target RTLH dari 11.417 unit rumah pada 2022 menjadi 15.000 unit rumah pada 2023 ini. Selain untuk membantu renovasi rumah masyarakat kurang mampu, lewat program RTLH tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga berupaya membangkitkan ekonomi masyarakat melalui dana padat karya. Karena itu, nilai bantuan RTLH pun dinaikkan menjadi total Rp 20 juta per unit. Perinciannya, Rp 18 juta untuk material dan Rp 2 juta untuk padat karya. Sudah banyak warga kurang mampu yang menerima manfaat dari program bantuan tersebut. Untung Supriyadi, warga RT 2, RW 4, Desa Purworejo, Kecamatan/Kabupaten Wonogiri, menjadi salah seorang penerima bantuan renovasi RTLH. Pria yang bekerja sebagai pekerja bangunan itu bahagia karena tidak lagi khawatir rumahnya akan roboh. Untung tidak pernah membayangkan jika tidak mendapatkan bantuan perbaikan rumah dari Ganjar Pranowo. Pasalnya, jika harus mengandalkan upah sebagai pekerja bangunan sebesar Rp 600 ribu per minggu, sangat sulit untuknya merenovasi rumah hingga nyaman dihuni. &rdquo;Dulu kalau hujan, air masuk dan kalau cuaca panas jadi panas sekali. Kalau angin kencang, saya takut rumah roboh,&rdquo; kenangnya. Dia bersyukur rumahnya didatangi Gubernur Jateng Ganjar Pranowo pada 2019 silam. Kini rumah Untung tampak jauh lebih nyaman. Dindingnya kokoh dengan susunan batako yang terpasang di sekeliling rumah. Lantainya juga telah diplester semen dan kerangka atap diperkuat. Kusen pintu dan jendela menggunakan jenis bahan berkualitas, yakni kayu jati lokal. Selain Untung, banyak warga Jawa Tengah lainnya yang telah mendapatkan bantuan RTLH. Misalnya, dua warga kurang mampu di Desa Selanegara, Kecamatan Sumpiuh, Banyumas. Yakni, Jemisah, 75; dan Sumarno, 49. Bantuan tersebut langsung diberikan Ganjar Pranowo saat melakukan kunjungan kerja di desa tersebut. &rsquo;&rsquo;Rumah saya dulu sangat memprihatinkan. Tiang-tiang penyangga rawan ambrol karena konstruksi lama. Tidur pun jadi nggak tenang. Sekarang rumah jadi baik karena bantuan Pak Ganjar di tahun 2022. Terima kasih Pak Ganjar,&rdquo; ungkapnya. Mengenai program RTLH, Ganjar Pranowo mengaku hal itu terwujud juga berkat bantuan berbagai pihak. &rdquo;Segala daya upaya kami kerahkan, baik dari kabupaten, provinsi, hingga pusat. Namun, itu semua belum cukup. Kami dapat kekuatan lain seperti Baznas, CSR, atau para filantropi untuk keroyokan sehingga masyarakat bisa tinggal di rumah yang sehat, layak huni, dan hidup bahagia,&rdquo; ungkap Ganjar. (als/c6/wir)

Salah satu program penanganan masyarakat kurang mampu di Jawa Tengah adalah bantuan renovasi rumah tidak layak huni (RTLH).

Semasa Jabat Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo Targetkan 15 Ribu Rumah Dapat Bantuan RTLH

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/14/WhatsApp-Image-2023-09-14-at-162330-2969121087.jpg" alt="Wakil Bupati Sidoarjo Subandi sidak rumah tidak layak huni, Kamis (14/9)." width="100%">
<figcaption>Wakil Bupati Sidoarjo Subandi sidak rumah tidak layak huni, Kamis (14/9).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kedatangan Wakil Bupati Sidoarjo Subandi untuk sidak dua rumah tidak layak huni, Kamis (14/9) di Desa Kalisampurno, membawa keberkahan bagi Ngadi, 63, dan Muhammad Fauzi (49) warga Desa Kalisampurno. Sudah lama dua warga Desa Kalisampurno, Kecamatan Tanggulangin, mendiami rumah yang tidak layak huni. &rdquo;Banyak laporan yang masuk untuk bedah rumah. Semua laporan tersebut kita respons cepat dan kita survei mana saja yang betul- betul layak kita kasih bantuan,&rdquo; jelas Subandi. Menurut Wakil Bupati Sidoarjo itu, dari hasil sidak rumah Fauzi di RT 9 RW 3 dan di rumah Ngadi di RT 8 RW 3, permasalahan terparah pada atap rumah. Rumah keduanya juga tidak memiliki kamar mandi. Subandi menjelaskan, tugas kepala desa selanjutnya adalah berkoordinasi dengan Baznas Sidoarjo. Hal itu untuk segera ditindaklanjuti agar rehab rumah bisa segera terlaksana karena sebentar lagi akan datang musim hujan. &rdquo;Karena ini tadi yang dilaporkan masih ada 20 unit rumah untuk pengerjaan. Waktu kita tinggal 3 bulan lagi, harapan kita semua laporan rumah tidak layak huni yang sudah masuk segera kita tindak lanjuti. Jika datang musim hujan tidak ada lagi laporan rumah warga yang gentingnya roboh, rumahnya roboh, dan sebagainya,&rdquo; ungkap Subandi. Dia menambahkan, hingga saat ini, dari Baznas sudah ada 100 RTLH yang mendapat bantuan. Dari Partai Kebangkitan Bangsa 25 rumah, dan bantuan dari Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo juga ada. Menurut wakil bupati, bantuan rehabilitasi RTLH itu sebagai upaya Pemkab Sidoarjo dalam mengentaskan kemiskinan. Subandi juga menyampaikan bantuan sembako dari Baznas kepada Ngadi dan Muhammad Fauzi. Keduanya masih ada hubungan famili. Ngadi&nbsp; tinggal seorang diri, sedangkan Fathur Rozi tinggal bersama ibunya,&nbsp; Ni`ah, 78.

Wakil Bupati Sidoarjo Subandi sidak dua rumah tidak layak huni, di Desa Kalisampurno. Sudah lama dua warga itu mendiami rumah yang tidak lay

Di Sidoarjo, Ada Lansia Hidup Bertahun-Tahun Tanpa Kamar Mandi dan Atap Rumah Hampir Roboh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/25/WhatsApp-Image-2023-08-25-at-112906-4003987869.jpg" alt="Pemkot Surabaya terus mengebut realisasi program Dandan Omah atau Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu)." width="100%">
<figcaption>Pemkot Surabaya terus mengebut realisasi program Dandan Omah atau Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mengebut realisasi program Dandan Omah atau Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Hal itu sebagaimana telah menjadi concern Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang memprioritaskan kebijakan untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya Irvan Wahyudrajad mengatakan, pada 2023, program Rutilahu menyasar 2.700 unit rumah. Sedangkan data hingga Juni, realisasi sudah mencapai 1.200 unit atau sekitar 45 persen. &rdquo;Per Juli, selesai 1.200 unit atau sekitar 45 persen. Sedangkan yang sudah kontrak dan proses pengerjaan per Juli, sebanyak 2.200 unit atau 82 persen,&rdquo; kata Irvan Wahyudrajad. Irvan menjelaskan, anggaran program Rutilahu dialokasikan melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kota Surabaya Tahun 2023. Total anggaran mencapai Rp 94,5 miliar untuk 2.700 unit rumah. &rdquo;Sedangkan pada 2022, tercapai sebanyak 950 unit,&rdquo; ujar Irvan Wahyudrajad. Mantan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya itu memaparkan syarat penerima program Rutilahu atau Dandan Omah. Di antaranya yakni, mempunyai KK dan KTP Surabaya, diusulkan lurah, mempunyai bukti kepemilikan yang sah atas tanah dan membuat Surat Pernyataan Tidak Sengketa. Kemudian, syarat lain adalah rumah ditempati sendiri, bersedia tidak dijual atau disewakan selama 5 tahun, dan belum pernah mendapatkan bantuan perbaikan rumah lain kecuali perbaikan jamban. &rdquo;Selain itu, rumah masuk dalam kategori rumah tidak layak huni (atap lapuk dan bocor, dinding lembap, lantai banjir, jamban tidak berfungsi),&rdquo; beber Irvan Wahyudrajad. Irvan menerangkan, estimasi perampungan satu hunian butuh waktu kurang lebih 20 - 30 hari. Sedangkan anggaran yang disiapkan untuk satu hunian itu Rp 35 juta. Dalam proses pengerjaan, pemkot melibatkan kelompok teknis perbaikan rumah (KTPR) atau pekerja yang berasal dari warga sekitar. &rdquo;Kita targetkan November 2023 semua selesai,&rdquo; jelas Irvan Wahyudrajad. Meski demikian, Irvan mengakui, Dandan Omah Rutilahu tak lepas dari kendala di lapangan. Seperti di antaranya, tukang yang dipekerjakan kurang kompeten sehingga penyelesaian pekerjaan terlambat dari waktu yang ditentukan.

Pemkot Surabaya terus mengebut realisasi program Dandan Omah atau Rumah Tidak Layak Huni untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran

Pemkot Surabaya Realisasikan Program Dandan Omah Capai 1.200 Unit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/18/WhatsApp-Image-2023-08-18-at-164054-2144178155.jpg" alt="Wakil Bupati Sidoarjo Subandi inspeksi mendadak rumah pasangan lansia tersebut, Jumat (18/8), untuk memberikan bantuan bedah rumah." width="100%">
<figcaption>Wakil Bupati Sidoarjo Subandi inspeksi mendadak rumah pasangan lansia tersebut, Jumat (18/8), untuk memberikan bantuan bedah rumah.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Wakil Bupati Sidoarjo Subandi kembali mendapat laporan rumah tidak layak huni (RTLH) dari warga. Bergegas dia tindak lanjuti laporan itu. RTLH itu milik pasangan suami istri/pasutri Mundari, 75, dan Fatona, 72, warga Dusun Tebuseren, Desa Dukuh Sari Kecamatan Jabon. Wabup Subandi langsung inspeksi mendadak (Sidak) rumah pasangan lansia tersebut, Jumat (18/8). Kedatangannya untuk memberikan bantuan bedah rumah. Dari sidak itu, dia melihat kondisi rumah Mundari dan Fatona sangat memprihatinkan. Beberapa bagian rumah sudah rusak. Antara dapur, kamar tidur jadi satu dengan gudang barang-barang bekas. Pintu masuk rumah juga sudah tidak layak. Dikhawatirkan jika hujan akan makin parah kerusakannya. &rdquo;Bapak Kepala Desa Dukuh Sari, segera ditindaklanjuti bantuan bedah rumah ini. Semua persyaratan yang dibutuhkan segera diproses, agar bedah rumah segera terealisasi,&rdquo; ucap Subandi. Dia menyampaikan bantuan bedah rumah itu senilai Rp 20 juta. Program tersebut dari Baznas Sidoarjo. Wabup Subandi juga memohon kepada kepala desa dan masyarakat untuk turut serta bergotong royong menyelesaikan bantuan bedah rumah Mundari. &rdquo;Untuk Baznas Kabupaten Sidoarjo agar segera mengkaji besaran anggaran yang dibutuhkan untuk bedah rumah ini. Pihak desa juga harus berkoordinasi dengan Baznas agar bedah rumah segera terealisasi,&rdquo; lanjut Subandi. Menurut Kepala Desa Dukuh Sari Ikhwan Widodo, Mundari pekerjaan sehari-harinya sebagai juru kunci makam. Setiap hari hanya memungut bunga kamboja yang jatuh, kemudian dikeringkan dan dijual per kilogram Rp 20 ribu. &rdquo;Penghasilan yang tidak menentu dan jauh dari UMR memang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, apalagi untuk merenovasi rumah,&rdquo; ucap Kades Dukuh Sari Ikhwan.

Wakil Bupati Sidoarjo Subandi kembali mendapat laporan rumah tidak layak huni (RTLH) di Dusun Tebuseren, Desa Dukuh Sari Kecamatan Jabon

Wakil Bupati Sidoarjo Sidak RTLH Juru Kunci Makam Desa Dukuhsari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/14/WhatsApp-Image-2023-07-13-at-210120-2680253080.jpg" alt="Wakil Bupati Sidoarjo Subandi meninjau rumah warga di Desa Wage, kecamatan Taman." width="100%">
<figcaption>Wakil Bupati Sidoarjo Subandi meninjau rumah warga di Desa Wage, kecamatan Taman.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Wakil Bupati Sidoarjo Subandi meninjau rumah warga di Desa Wage, kecamatan Taman untuk mendapat bantuan renovasi rumah tidak layak huni (RTLH). Kondisi rumah Rahel, 60, yang sudah tidak layak huni dilaporkan kepala Desa Wage. Membedah RTLH merupakan salah satu komitmen Pemkab Sidoarjo dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. &rdquo;Kita akan kawal terus dalam pelaksanaan bedah RTLH Kabupaten Sidoarjo ini. Selaku pimpinan daerah kita juga merespons cepat laporan masyarakat,&rdquo; ungkap Subandi. Dia juga mengajak Baznas Sidoarjo, Sekretaris Kecamatan Taman, dan Kepala Desa Wage, untuk meninjau langsung rumah warga tersebut. Kondisi rumahnya memprihatinkan dan tidak layak, ada beberapa bagian sudah mau roboh. &rdquo;Dengan kondisi seperti ini, kita minta Baznas segera melakukan langkah yang dibutuhkan, untuk perbaikan rumah segera karena sebentar lagi akan musim hujan,&rdquo; ungkap Subandi. Lebih lanjut, dia mengimbau kepada kepala desa dan masyarakat Desa Wage untuk turut serta agar perbaikan rumah segera terealisasi dengan baik. Apalagi Rahel sendiri seorang janda lansia dengan 3 orang anak dan tidak ada pekerjaan tetap (pemulung). Rahel merasa senang, karena mendapat kunjungan langsung dari Wabup Sidoarjo. Kunjungan itu merupakan bentuk perhatian pimpinan daerah untuk masyarakat.

Wakil Bupati Sidoarjo Subandi meninjau rumah warga di Desa Wage, kecamatan Taman untuk mendapat bantuan renovasi rumah tidak layak huni

RTLH Warga Desa Wage Sidoarjo Disidak, Wakil Bupati Berikan Bantuan Bedah Rumah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/WhatsApp-Image-2022-01-19-at-16.33.52.jpeg" alt="Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo kembali merenovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Gemuruh, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo kembali merenovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Gemuruh, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo terus mengejar target 30.844 bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RLTH) di 17 Kabupaten/Kota prioritas hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Untuk menpercepat penuntasan target tersebut, Ganjar mengajak masyarakat bergotong royong membantu tetangganya penerima bantuan RLTH yang bangunannya baru dibangun. &ldquo;Rumah tidak layak huni yang baru dibangun kita harapkan gotong royong antarwarga, antarmasyarakat. Sehingga dengan cara seperti itu kita akan bisa menuntaskan rumah-rumah tidak layak huni,&rdquo; kata Ganjar di Desa Sidogede, Prembun, Kabupaten Kebumen, Jateng, Kamis (22/6). Ganjar mengatakan, bantuan RTLH yang digagasnya merupakan salah satu upaya penurunan angka kemiskinan ekstrem di Jateng. Program ini berkolaborasi dengan Baznas Jateng untuk memberikan bantuan ini senilai Rp 20 juta. Sebanyak 17 kabupaten/kota yang menjadi prioritas Ganjar untuk menerima bantuan RTLH antara lain Banjarnegara, Banyumas, Blora, Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Kebumen, Klaten, Magelang, Pemalang, Purbalingga, Purworejo, Rembang, Sragen, Wonogiri dan Wonosobo. &ldquo;Ini sebenarnya masih banyak rumah tidak layak huni di pelosok-pelosok. Ini kita coba bantu,&rdquo; kata Ganjar. Di Desa Sidogede, Ganjar mensosialisasikan pencegahan stunting kepada para ibu dan anak-anak. Bekerja sama dengan kades, Ganjar berharap penurunan angka stunting juga bisa lancar berjalan. &ldquo;Kita tetap sosialisasikan agar satu yang masih di bawah dua tahun ya pakai ASI. Tadi kita ngomong juga anaknya nomor berapa. Kedua KB, awas stunting, ini kita omongkan sekalian. Nanti dari kades semuanya nanti akan bisa menjaga warganya,&rdquo; kata Ganjar. Ganjar juga memberikan bantuan RLTH kepada Amin, 40, di Desa Sidogede. Rumah warga RT 02/03 nomor 45 desa tersebut masih beralaskan tanah dan berdinding bambu. Amin pun berterima kasih kepada Ganjar yang telah membantunya sehingga bisa merenovasi rumah. Terlebih, sudah sejak lama Amin ingin memperbaiki rumahnya tapi terkendala masalah biaya. &ldquo;Saya kan kepengen rehab rumah belum bisa. Ini ada bantuan jadi senang banget. Terima kasih buat Pak Ganjar sudah memberikan bantuan kepada kami. Mudah-mudahan Pak Ganjar panjang umurnya, sehat selalu, dan menjadi Presiden,&rdquo; katanya.

Amin pun berterima kasih kepada Ganjar yang telah membantunya sehingga bisa merenovasi rumah. Karena selama ini terkendala biaya.

Kejar Target Bantuan 30 Ribu RLTH di Jateng, Warga: Ada Bantuan Ini Senang Banget

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/WhatsApp-Image-2022-01-19-at-16.33.52.jpeg" alt="Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo kembali merenovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Gemuruh, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo kembali merenovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Gemuruh, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, memimpin Rapat Percepatan Intervensi Penurunan Kemiskinan Ekstrem di 17 Kabupaten dan Kota Prioritas. Hal itu sebagai tindak lanjut dari musrenbang yang telah dilaksanakan minggu lalu.  Pada kesempatan itu, Ganjar menyampaikan 17 Kabupaten dan Kota yang diakselerasi untuk kemiskinan ekstrem yakni Banjarnegara, Banyumas, Blora, Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Kebumen, Klaten, Magelang, Pemalang, Purbalingga, Purworejo, Rembang, Sragen, Wonogiri dan Wonosobo.  "Pertama, mulai dieksekusi beberapa program untuk intervensi kemiskinan ekstrem. Umpama tadi soal rumah tidak layak huni, jambanisasi dan air bersih," ujar Ganjar usai rapat di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Senin (27/3).  Ganjar menitikberatkan percepatan penurunan kemiskinan ekstrem, dengan membangun bantuan rumah tidak layak huni (RTLH), jambanisasi, air dan listrik untuk keperluan rumah tangga. Adapun, jumlah RTLH yang akan dibangun mantan anggota DPR RI itu untuk 17 kabupaten dan kota prioritas hasil musrenbang sebanyak 30.844 unit, jambanisasi 29.641 unit, listrik 16.079 unit dan air 36.139 unit.  Rincian RTLH per kabupaten dan kota, yaitu Banjarnegara (482 unit), Banyumas (4.073 unit), Blora (4.180 unit), Brebes (402 unit), Cilacap (1.837 unit), Demak (1.790 unit), Grobogan (7.144 unit), Kebumen (530 unit), Klaten (51 unit), Magelang (1.063 unit), Pemalang (1.800 unit), Purbalingga (1.094 unit), Purworejo (434 unit), Rembang (1.888 unit), Sragen (1.312 unit), Wonogiri (516 unit) dan Wonosobo (2.248 unit).  "Saya minta kawan-kawan concern di kemiskinan ekstrem saja agar kita bisa menangani dengan cepat. Paralel saja dengan penanganan yang sudah dianggarkan," tuturnya.  Untuk lebih mempercepat dan sebagai upaya optimalisasi penurunan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah, Ganjar tak hanya menganggarkan alokasi dari APBD. Tetapi juga memanfaatkan bantuan dari pemerintah pusat. Tak hanya itu, Ganjar juga menggandeng Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jawa Tengah, CSR, filantropi hingga perusahaan swasta yang ada untuk membantu pembangunan.  "Satu, yang berdasarkan APBN, APBD segera dieksekusi. Kita mengintervensi dari BAZNAS dan CSR. Ini percepatan yang kita lakukan. Di luar itu kita akan bisa intervensi, mencarikan cara mulai dari BAZNAS, CSR dan sebagainya," kata Ganjar.

Entaskan Kemiskinan, Pemprov Jateng Renovasi 30.844 Unit RTLH

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rumah tidak layak huni

Berita Terkini