<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/17/r5hMWKU6aCKmvA6ge9fD7cTWjFFtpOzvgZD4L5m0-3647726174.jpg" alt="Rutan Kelas I Jakarta Pusat panen kangkung untuk dibagikan kepada masyarakat. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Rutan Kelas I Jakarta Pusat panen kangkung untuk dibagikan kepada masyarakat. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Jakarta Pusat punya cara unik mendukung ketahanan pangan sekaligus membina kemandirian warga binaan. Mereka baru saja memanen sayur kangkung dari lahan Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) yang dikelola bersama warga binaan. Kepala Rutan Kelas I Jakarta Pusat Wahyu Trah Utomo menegaskan, program ini bukan sekadar panen sayur. Tapi juga bagian dari pembinaan produktif. "Kita ingin warga binaan dapat membangun kemandirian dan keterampilan agar memiliki kesempatan yang lebih baik setelah selesai menjalani masa hukuman," ujar Wahyu, Rabu (17/9). Dia menyebut, kegiatan ini juga merupakan implementasi nyata dari 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo. Panen kali ini disaksikan Kepala Seksi Pelayanan Tahanan Aldy Harri Perwira. Hasilnya cukup melimpah yakni sebanyak 70 kilogram kangkung berhasil dipanen. Aldy menjelaskan, kangkung tersebut langsung disalurkan kepada keluarga warga binaan yang membutuhkan serta masyarakat sekitar Rutan. "Hal ini sebagai wujud kontribusi positif Rutan Jakarta Pusat pada lingkungan sekitar," kata Aldy. Rutan Jakarta Pusat menegaskan bahwa program seperti ini akan terus digencarkan. Tujuannya bukan hanya pemberdayaan warga binaan, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui program pembinaan ini, Rutan ingin menegaskan semangat Pemasyarakatan Pasti Bermanfaat dengan membangun keterampilan, kemandirian, sekaligus menebar kebaikan untuk lingkungan sekitar.

Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Jakarta Pusat panen kangkung, dukung ketahanan pangan dan kemandirian warga binaan

Program Unik Rutan Jakarta Pusat: Panen Sayur, Bina Kemandirian Warga Binaan

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/com_KPK_MUHAMAD-ALIJAWA-POS_Jawa-Pos-1.jpg" alt="Ketua Dewan Pegawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean (tengah) bersama Dewan Pengawas KPK lainnya yakni, Syamsuddin Haris (kiri), Harjono (kedua kiri), Albertina Ho (kedua kanan) dan Artidjo Alkostar memberikan keterangan, Selasa (14/1/2020) di gedung ACLC" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Pegawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean (tengah) bersama Dewan Pengawas KPK lainnya yakni, Syamsuddin Haris (kiri), Harjono (kedua kiri), Albertina Ho (kedua kanan) dan Artidjo Alkostar memberikan keterangan, Selasa (14/1/2020) di gedung ACLC</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi memecat petugas rumah tahanan (Rutan) KPK berinisial M yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap istri tahanan. Hal itu dibenarkan oleh Anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK Syamsuddin Haris. "Ya benar, yang bersangkutan sudah diberhentikan oleh KPK," kata Syamsuddin dikonfirmasi, Senin (11/9). Hal ini setelah dilakukan pemeriksaan disiplin oleh Inspektorat KPK, menindaklanjuti rekomendasi Dewas KPK yang telah melakukan pemeriksaan kode etik dan pedoman perilaku. Tindakan asusila yang dilakukan petugas Rutan KPK berinisial M kepada istri tahanan diduga aksi pelecehan seksual. \ Sang petugas Rutan KPK, juga sempat menunjukkan alat vitalnya atas inisiatif sendiri ketika melakukan video call dengan istri tahanan berinisial B. Berdasarkan salinan putusan yang diterima JawaPos.com, terdapat fakta-fakta yang akhirnya membuat M dijatuhi sanksi hukuman sedang oleh Dewas KPK. M sendiri merupakan pegawai KPK yang bertugas di rumah tahanan (Rutan) KPK sejak 5 Desember 2019. Pegawai KPK berinisial M itu sudah berhubungan dengan BL, istri tahanan korupsi berinisial MS sejak September 2022. Pertemuan itu pertama kali terjadi saat BL berkunjung ke Rutan KPK. "Bahwa terperiksa M menghubungi BL secara intens. Bisa pagi siang sore, tidak menentu. Awalnya hanya terkait kunjungan, namun lama kelamaan terjalin kedekatan karena M mengaku sedang ada permasalahan di rumah tangganya," bunyi petikan putusan Dewas KPK. Dalam putusan Dewas KPK, M disebut sering melakukan panggilan video call dengan BL. Awalnya video call ngobrol biasa, namun lama kelamaan melakukan video call yang tidak pantas. "Bahwa terperiksa M melakukan panggilan video call di beberapa tempat, pernah dilakukan poliklinik rutan K4, namun seringnya ketika di rumah," tulis putusan Dewas KPK. Fakta lainnya yang ditemukan Dewas KPK yakni, M disebut saling bertukar video asusila dengan BL. Hingga mempertontonkan bagian alat vitalnya melalui video call, yang kemudian bergantian meminta BL untuk membuka pakaiannya. "Terperiksa pernah berbagi video asusila dengan BL," bunyi salinan putusan itu. Selain itu, M juga pernah bertemu secara langsung berdua dengan BL di Tegal, Jawa Tengah pada 12 Oktober 2022. M beralasan cuti untuk urusan keluarga, namun M malah mengajak jalan BL bepergian di Kota Tegal. "Di Tegal mereka jalan-jalan ke Transmart, makan di Solaria, dan nonton film di bioskop," demikian bunyi putusan tersebut. (*)

omisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi memecat petugas rumah tahanan (Rutan) KPK berinisial M yang diduga melakukan pelecehan seksual

KPK Resmi Pecat Pegawai Rutan Pelaku Pelecehan Seksual ke Istri Tahanan   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/IMG_20230320_100449.jpg" alt="Terpidana Andi bin Baso Jarre (tiga kiri) menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara, Makassar, setelah ditangkap tim kepolisian Sulawesi Selatan. Dokumentasi Rutan Makassar/Antara " width="100%">
<figcaption>Terpidana Andi bin Baso Jarre (tiga kiri) menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara, Makassar, setelah ditangkap tim kepolisian Sulawesi Selatan. Dokumentasi Rutan Makassar/Antara </figcaption>
</figure>JawaPos.com–Seorang narapidana bernama Andi bin Baso Jarre yang kabur dari Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar sejak 1 September 2022 akhirnya ditangkap. Tim Gabungan Resmob Polsek Tamalate dan Polda Sulawesi Selatan terpaksa melakukan tindakan tegas terukur karena napi tersebut melakukan perlawanan.  ”Dari informasi penangkapan tersebut, saya memerintahkan kepala kesatuan pengamanan untuk melakukan crosscheck dan bersinergi dengan aparat kepolisian,” kata Kepala Rutan Kelas I Makassar Moch Muhidin seperti dilansir dari Antara di Makassar, Senin (20/3).  Dia mengatakan, berawal dari informasi Tim Resmob Polsek Tamalate bersama Tim Resmob Polda Sulsel pada 18 Maret, terdeteksi ada seorang warga di daerah Gontang, Tanjung Merdeka, Makassar, yang ciri-cirinya dicurigai sebagai narapidana Rutan Makassar yang melarikan diri sejak 1 September 2022. Menindaklanjuti informasi tersebut, Muhidin memerintahkan Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Andi Erdiyangsah Bahar bersama tim segera melakukan profiling untuk memastikan kebenaran informasi yang diterima.  ”Dari hasil profiling itu, kami yakini bahwa orang yang dicurigai tersebut benar napi A. Kemudian segera kami koordinasikan ke tim kepolisian untuk melakukan penangkapan,” kata Andi Erdi.  ”Napi A ini mendapatkan tembakan di kaki karena melawan petugas dan berupaya kabur saat akan ditangkap,” tambah dia.  Usai dilumpuhkan, tim kepolisian langsung membawanya ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk mendapatkan perawatan. Pada Minggu (19/3) pukul 01.30 wita, Andi Erdi bersama tim investigasi Rutan Makassar menuju ke RS Bhayangkara untuk memastikan kondisinya.  ”Alhamdulillah, sudah baik, sudah mendapatkan perawatan dan saat itu juga kami melakukan serah terima dengan kepolisian untuk membawa kembali ke rutan,” ucap Andi Erdi.  Kepala Seksi Pelayanan Tahanan Rutan Makassar Angga Satrya menambahkan, warga binaan Andi bin Baso Jarre berstatus narapidana pasal 351 ayat (1) dengan putusan 1 tahun 6 bulan. Dia sebelumnya sudah menjalani pidananya selama enam bulan.  ”Napi tersebut masuk rutan untuk menjalani sisa pidana satu tahun. Bersangkutan mendapatkan sanksi pencabutan hak-haknya, seperti remisi, cuti bersyarat, pembebasan bersyarat maupun asimilasi karena sudah dicatat dalam Register F atau catatan pelanggaran tata tertib narapidana,” terang Angga Satrya.

Kabur Selama Enam Bulan, Napi Rutan Makassar Ditangkap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/20221101_200153.jpg" alt="Kepala Rutan Kelas I Tanjungpinang Eri Erawan. Ogen/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Rutan Kelas I Tanjungpinang Eri Erawan. Ogen/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Seorang narapidana (napi) Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Zul Fauzi Rahman melarikan diri. Napi itu diketahui kabur setelah maghrib, Senin (31/10).  ”Memang benar, seorang tahanan kami kabur saat berada di halaman luar rutan,” kata Kepala Rutan Kelas I Tanjungpinang Eri Erawan seperti dilansir dari Antara di kantornya.  Eri menjelaskan, Zul Fauzi Rahman berstatus sebagai tahanan pendamping (tamping) di halaman luar rutan sejak Oktober. Awalnya dia ditempatkan di dalam sel rutan, namun setelah diamati dan berdasar hasil asesmen, akhirnya dilakukan pembinaan ke luar rutan.  ”Saat kejadian ada dua tahanan pendamping. Tapi hanya Zul Fauzi Rahman yang kabur,” ujar Eri.  Menurut dia, yang bersangkutan merupakan napi kasus penggelapan motor. Dia sudah menjalani separo masa tahanan pada September dan bebas murni pada Mei 2023.  Menurut Eri, narapidana tersebut tengah dalam proses pengusulan dapat cuti bersyarat pada Desember 2022. ”Kalau berkelakuan baik selama menjalani masa tahanan, Desember 2022 sudah bisa pulang,” terang Eri.  Eri menyampaikan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Polresta Tanjungpinang dalam mencari keberadaan napi Zul Fauzi Rahman. Dia berharap narapidana itu dapat segera ditemukan, karena khawatir kejadian itu dapat merusak semangat 5.000 warga binaan Rutan Kelas I Tanjungpinang lain yang tengah menjalani masa tahanan sembari berusaha berubah menjadi pribadi yang lebih baik.  ”Juga jangan sampai memicu trauma bagi petugas rutan dalam melakukan pembinaan para tahanan,” terang Eri.  Sebagai kepala rutan, Eri mengaku bertanggung jawab penuh atas insiden kaburnya napi Zul Fauzi Rahman. Dia menegaskan sampai kapan pun akan mencari yang bersangkutan sampai ditemukan.  Dia juga akan mengevaluasi program pembinaan tahanan terutama menyangkut standar prosedur operasional (SOP) yang dilakukan pihak rutan. ”Kami akan evaluasi berdasar temuan Kantor Wilayah Kemenkumham Kepri, apakah program pembinaan tahanan dari dalam dan ke luar sudah benar atau tidak,” ucap Eri.

Seorang Napi Rutan Tanjungpinang Kepri Melarikan Diri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/1664526730023.jpg" alt="Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sejak ditangkap akibat kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 30 Agustus 2021, eks Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Perempuan Surabaya. Setahun berada di balik jeruji besi, Puput mengikuti beberapa kegiatan yang disediakan.  Kepala Rutan Perempuan Surabaya Amiek Diyah Ambarwati mengatakan, Puput beberapa kali menjadi penceramah di masjid. ”(Eks) Bupati Puput selama di sini ikut beberapa kegiatan. Orangnya aktif,” kata Amiek saat ditemui Jumat (30/9).  Puput disebut menjadi penceramah di Masjid Al Insyirah. Ceramah itu biasa diberikan setelah salat subuh. ”Beberapa kali jadi penceramah. Kayak ngisi kultum (kuliah tujuh menit) gitu. Materinya ganti-ganti,” ujar Amiek.  Kegiatan lain yang paling sering dilakukan Puput,lanjut Amiek, adalah membaca buku. Puput disebut banyak menghabiskan waktu membaca buku-buku dari perpustakaan.  ”Hobi utamanya ya membaca buku,” ujar Amiek.  Dia menambahkan, Puput juga beberapa kali mengikuti kegiatan berkebun. Di Rutan Perempuan Surabaya disediakan lahan berkebun dan juga beberapa kegiatan lain.  ”Di sini ada poliklinik, masjid, perkebunan, sampai bimker (bimbingan kerja),” pungkas Amiek.  Sebelumnya, Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam giat operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (30/8) tahun lalu. Tantri tidak sendiri. Dia ditemani suaminya, Hasan Aminuddin. Hasan merupakan bupati Probolinggo selama dua periode sebelumnya, yakni 2003–2008 dan 2008–2013.

Eks Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari Jadi Penceramah di Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IMG-20220902-WA0035.jpg" alt="Pemantauan pembangunan Rutan I Surabaya di Medaeng. Kemenkumham Jatim for JawaPos" width="100%">
<figcaption>Pemantauan pembangunan Rutan I Surabaya di Medaeng. Kemenkumham Jatim for JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Penataan ulang Rutan I Surabaya di Medaeng mencapai 30 persen. Dalam 4 bulan mendatang, blok hunian A, B, dan kantor teknis ditarget selesai. Dengan renovasi itu, harapannya 400 tahanan bisa ditampung.  Jumat (2/9), Kadiv Pemasyarakatan Teguh Wibowo meninjau progres pembangunan rutan. Bersama dengan Kalapas Wahyu Hendrajati Setyo Nugroho, dia melihat bahwa pembangunan sudah melebihi target.  ”Sampai saat ini masih sesuai dengan rencana yang ada, progresnya positif,” ujar Teguh.  Sebab merupakan bangunan khusus, Teguh menyebut, pihaknya memantau material bahan bangunan, fondasi, struktur bentuk bangunan, atap hingga dinding. Seluruh komponen itu dipastikan sudah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.  ”Karena secara teknis harus diperhatikan segi keamanan rutan ke depannya. Pada bulan ini kontraktor harus sudah menyelesaikan pekerjaan atap, agar pengerjaan tetap sesuai rencana awal,” tutur Teguh.  Sementara itu, Hendrajati mengatakan, untuk menata ulang Rutan Surabaya, pihaknya memerlukan waktu tiga tahun. Selain nilainya yang relatif besar, pihaknya harus mengatur strategi pengamanan. Sehingga, proses renovasi harus dilakukan bertahap.  ”Ada aspek operasional dan keamanan yang harus kami prioritaskan,” ujar Teguh.  Untuk itu, untuk tahap pertama, pihaknya merencanakan akan merenovasi tiga gedung utama. Yang terdiri atas dua blok hunian (Blok A dan B) serta kantor teknis. Anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 34 miliar. Dua blok itu sebelumnya berkapasitas 150 orang. Setelah renovasi, kapasitasnya akan menjadi 400 orang.  ”Bentuknya akan berubah, pengembangannya akan dibuat vertikal,” urai Hendrajati.  Rencananya penataan ulang kompleks Rutan Surabaya akan dilaksanakan dalam tiga tahap atau tiga tahun anggaran. Hingga 2024, penataan ini dilakukan karena selama ini, bangunan yang ada sudah tak mampu lagi menampung tahanan yang rata-rata tiap tahun berkisar 1.500-2.000 orang.  ”Jika pembangunannya rampung, diperkirakan Rutan Surabaya akan mampu menampung sekitar 1.200 tahanan,” kata Hendrajati.  Belum lagi, standar bangunannya juga tidak sesuai dengan ketentuan Kemenkumham. Sebab, dulu sebenarnya diperuntukkan sebagai tempat penahanan tahanan anak.  ”Salah satu masalah lainnya adalah banjir saat musim hujan, sehingga drainase juga kami perbaiki,” tutur Hendrajati.

Rutan Klas 1 Surabaya Direnovasi, Bisa Tampung 400 Napi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/WhatsApp-Image-2022-08-16-at-13.19.33.jpg" alt="Habib Bahar Smith saat menyapa pendukungnya di PN Bandung, Kota Bandung, Selasa (16/8)." width="100%">
<figcaption>Habib Bahar Smith saat menyapa pendukungnya di PN Bandung, Kota Bandung, Selasa (16/8).</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Penceramah Habib Bahar Smith bebas dari Rumah Tahanan Polda Jawa Barat setelah ada putusan dari Pengadilan Tinggi (PT) Bandung. Habib Bahar dihukum terkait dengan kasus penyiaran kabar tidak pasti.  Kasi Intel Kejari Bale Bandung Andrie Dwi Subianto mengatakan, Habib Bahar Smith dieksekusi bebas karena telah menjalani tahanan selama 7 bulan. PT Bandung sebelumnya memerintah Bahar untuk segera dibebaskan.  ”Karena kan 7 bulan, ya (putusan hakim PT Bandung), sudah pas hari ini (1/9),” kata Andrie seperti dilansir dari Antara di Bandung, Kamis (1/9).  Menurut Andrie, Habib Bahar Smith telah bebas secara murni sehingga pihaknya mempersilakan yang bersangkutan keluar dari tahanan. Dalam kasus tersebut, Habib Bahar telah ditahan sejak menjadi tersangka atas kasus tersebut.  Sementara itu, kuasa hukum Ichwan Tuankotta mengatakan, Habib Bahar Smith keluar dari Rumah Tahanan Polda Jawa Barat pada Kamis (1/9) sekitar pukul 03.00 WIB. Habib Bahar, dijemput kerabat dan beberapa perwakilan keluarga.  Penceramah itu pun langsung pulang ke kediamannya di Kabupaten Bogor. Setelah bebas, Habib Bahar terlebih dahulu menghabiskan waktu dengan keluarga. Untuk saat ini, lanjut Ichwan, Habib Bahar belum berencana untuk mengisi kegiatan ceramah.  ”Keluar dari rutan Polda Jabar pada pukul 03.00 WIB. Kondisi beliau sehat, bugar,” papar Ichwan.  Sebelumnya, Habib Bahar Smith divonis hukuman 6,5 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri (PN) Bandung karena dinyatakan bersalah sebarkan kabar yang tak pasti dan berpotensi keonaran. Adapun hal yang diperkarakan soal ujaran Habib Bahar saat mengisi ceramah di Kabupaten Bandung pada Desember 2021.  Saat itu Habib Bahar menyebut Habib Rizieq Shihab dipenjara karena menggelar Maulid Nabi serta enam laskar FPI disiksa hingga tewas. Jaksa penuntut umum mengajukan banding ke PT Bandung atas vonis PN Bandung itu. PT Bandung merevisi hukuman menjadi 7 bulan. Selanjutnya, diperintahkan agar Habib Bahar Smith untuk dibebaskan.

Habib Bahar Smith Bebas dari Tahanan Usai Putusan PT Bandung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/IMG_20220831_142808.jpg" alt="Habib Bahar Smith memegang bendera merah putih usai mendengarkan vonis di PN Bandung, Kota Bandung. Bagus Rizaldi/Antara" width="100%">
<figcaption>Habib Bahar Smith memegang bendera merah putih usai mendengarkan vonis di PN Bandung, Kota Bandung. Bagus Rizaldi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung perintahkan terpidana kasus penyiaran kabar yang tak pasti yakni penceramah Habib Bahar Smith dikeluarkan dari rumah tahanan.  ”Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan di Rumah Tahanan Negara,” kata Ketua Majelis Hakim Untung Widarto dikutip dari daftar putusan Mahkamah Agung seperti dilansir dari Antara di Bandung, Rabu (31/8).  Adapun perintah itu dilakukan setelah majelis hakim menerima banding dari jaksa penuntut umum dan memperbaiki vonis yang telah dijatuhkan Pengadilan Negeri Bandung.  Sebelumnya, majelis hakim PN Bandung memvonis Habib Bahar Smith dengan hukuman 6,5 bulan penjara. Dari vonis itu kemudian jaksa penuntut umum mengajukan banding ke PT Bandung.  Kini PT Bandung pun telah memutuskan Habib Bahar Smith agar divonis 7 bulan penjara. Sehingga majelis hakim PT Bandung pun memerintahkan Habib Bahar untuk dikeluarkan dari rumah tahanan.  ”Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,” kata hakim PT Bandung.  Hakim PT Bandung pun menyatakan, Habib Bahar tidak bersalah dan membebaskan dari dakwaan pertama primer dan subsider. Namun hakim menyatakan dia bersalah karena melakukan perbuatan pidana menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau tidak lengkap.  Hakim menilai Habib Bahar seharusnya mengerti setidak-tidaknya patut menduga kabar demikian akan atau mudah menerbitkan keonaran di kalangan rakyat.  Adapun perkara yang menjerat Habib Bahar itu berkaitan dengan ujarannya saat mengisi ceramah di Kabupaten Bandung. Saat itu, dia menyebut Habib Rizieq Shihab dipenjara karena menggelar Maulid Nabi dan enam laskar FPI disiksa hingga tewas.

Hakim PT Bandung Perintahkan Habib Bahar Smith Dibebaskan dari Tahanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/1660714878490.jpg" alt="Ilustrasi HUT RI. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi HUT RI. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sebanyak 16.659 narapidana di Jawa Timur mendapatkan remisi masa tahanan memperingati HUT RI. Dari angka itu, 522 orang di antaranya dinyatakan langsung bebas. Dari pemberian remisi umum tersebut, negara menghemat anggaran hingga Rp 28,4 miliar.  Kakanwil Kemenkumham Jatim Zaeroji menjelaskan, 16.659 narapidana yang mendapatkan remisi itu tersebar di 39 lapas dan rutan di seluruh Jatim. Besaran remisi yang diberikan bervariasi. Paling singkat satu bulan dan paling lama enam bulan.  ”Tergantung lamanya seorang narapidana menjalani masa hukuman,” ujar Zaeroji, Rabu (17/8).  Dia menjelaskan, untuk mendapatkan remisi, ada syarat-syarat umum dan khusus yang harus dipenuhi narapidana. Seperti berkelakuan baik dan aktif mengikuti pembinaan. Serta memenuhi syarat-syarat lain yang diatur peraturan perundang-undangan.  ”Jadi remisi yang diberikan sudah diukur dan melalui pertimbangan yang matang,” terang Zaeroji.  Untuk 522 narapidana yang langsung bebas didominasi narapidana umum. Yakni 347 orang narapidana umum, 174 narapidana kasus narkotika, dan satu narapidana tindak pidana korupsi.  Sebelumnya, Kanwil Kemenkumham Jatim telah mengusulkan 16.851 narapidana mendapatkan remisi umum 2022.  Itu separo lebih dari total warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Jatim yang berjumlah 29.072 orang. Rinciannya, 22.739 berstatus narapidana dan 6.333 masih berstatus tahanan.  Selisih antara pengusulan dengan yang telah memperoleh SK Remisi karena beberapa hal. Di antaranya pengusulan terkait PP 99/2012 yang proses pemberian remisinya masih harus melalui persyaratan untuk diminta rekomendasi lebih lanjut ke instansi terkait.  Sehingga, jumlahnya kemungkinan akan bertambah. Sebab, proses pemberian remisi akan dilanjutkan setelah 17 Agustus.  ”Apabila data sudah diperbaiki dan sudah diusulkan kembali proses verifikasi tetap dilaksanakan dengan surat keputusan menyusul kemudian,” terang Zaeroji.  Zaeroji menambahkan, terkait penghematan anggaran yang dimaksud berasal dari biaya bahan makanan untuk narapidana yang ditanggung negara. Berdasar Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan untuk Provinsi Jawa Timur, setiap hari seorang narapidana berhak mendapatkan anggaran untuk bahan makanan Rp 20.000.  ”Jika dikalikan jumlah narapidana yang mendapatkan remisi dan besaran remisi yang didapatkan, penghematan negara mencapai sekitar Rp 28,4 miliar,” papar Zaeroji.  Pemberian remisi umum secara simbolis digelar siang ini (17/8). Dilaksanakan di Aula MD Arifin, dipimpin Kakanwil Kemenkumham Jatim Zaeroji.  Bagi seluruh WBP yang mendapatkan remisi, Zaeroji berharap bisa memanfaatkan momen itu sebagai motivasi untuk tetap berperilaku baik. Salah satunya dengan taat pada aturan dan tetap mengikuti program pembinaan dengan tekun dan bersungguh-sungguh.  ”Proses yang dijalani sekarang bukan merupakan penderitaan, namun proses pendidikan dan pembinaan untuk menjadi manusia yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih bermartabat dari sebelumnya,” ucap Zaeroji.

Enam Belas Ribu Napi dapat Remisi Kemerdekaan RI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Bupati-Bogor-Ade-Yasin-Ditahan-KPK-Dery-Ridwansah-7-1-3.jpg" alt="Bupati Bogor Ade Yasin saat memakai rompi tahanan KPK usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis dini hari (28/4/2022). KPK menetapkan Bupati Bogor Ade Yasin sebagai tersangka suap terkait pengurusan laporan keuangan Pemkab Bogor. KPK juga m" width="100%">
<figcaption>Bupati Bogor Ade Yasin saat memakai rompi tahanan KPK usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis dini hari (28/4/2022). KPK menetapkan Bupati Bogor Ade Yasin sebagai tersangka suap terkait pengurusan laporan keuangan Pemkab Bogor. KPK juga m</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jumlah tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi (tipikor) yang ditangani KPK terus bertambah. Lembaga antirasuah itu pun kini menambah kapasitas rumah tahanan (rutan).  Hal itu dikemukakan Ketua KPK Firli Bahuri dalam audiensi KPK bersama Polisi Militer Angkatan Laut (Puspomal) TNI di Gedung Merah Putih KPK pada Jumat (10/6).  “Penyediaan fasilitas rumah tahanan oleh Puspomal TNI ini sebagai wujud sinergi KPK bersama aparat penegak hukum lainnya dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi,” kata Firli.  Ruang tahanan baru tersebut ditempatkan di cabang Rumah Tahanan Kelas 1 Jakarta Timur KPK di Mako Puspomal, Jl. Boulevard Bukit Gading Raya No.9, Kelapa. Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara.  Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, penambahan itu untuk meningkatkan kualitas layanan rumah tahanan. “KPK sebetulnya tidak ingin menambah ruang tahanan. Namun kian hari tersangka dugaan tindak pidana korupsi kian bertambah,” ungkap Alex.  Pendapat senada juga diungkapkan oleh Nawawi Pomolango, wakil ketua KPK lainnya. Dia mengapresasi pemberian fasilitas ruang tahanan dari Puspomal kepada KPK dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. “Fasilitas ini betul-betul membantu kerja Pemberantasan Korupsi,” ujar Nawawi.  Ruang tahanan baru KPK di Mako Puspomal TNI dibangun untuk kapasitas 16 orang tahanan. Rencananya, ruang tahanan tersebut digunakan untuk tahanan laki-laki.  Saat ini, KPK memiliki tiga rutan, yaitu Rutan Merah Putih di Jalan Kuningan Persada Kavling 4, Setiabudi, Jakarta Selatan; Rutan Guntur di Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan; serta Rutan C1 Gedung KPK lama, Jalan HR Rasuna Said Kavling C1 Setiabudi, Jakarta Selatan.  Per hari ini, Jumat (10/6), rutan Gedung Merah Putih KPK terisi 19 tahanan pria dari total kapasitas untuk 25 orang tahanan. Untuk ruang tahanan perempuan terisi 8 orang dan kapasitas sudah full.  Kemudian Rutan Guntur terdapat 21 orang tahanan dari kapasitas 32 orang dan 13 tahanan dari 19 kapasitas di Rutan C1 Gedung KPK C1.  Audiensi ini juga hadiri pihak Puspomal TNI AL, yaitu Komandan Pusat Polisi Militer AL (Danpuspomal) Laksamana Muda TNI Edwin, Direktur Pembinaan Penegakan Hukum (Dirbin Gakkum) Kolonel Laut (PM) Julkiply Pane, Dirbin Rustahmil Kolonel Laut (PM) Gultom, Kasat Idik Kolonel Laut (PM) Muriantoni, Kepala Stal Tahmil Letkol Laut (PM) Hari Subagio.  Komandan Puspomal Laksamana Muda TNI Edwin merasa senang. Menurut dia, dan suatu kehormatan untuk turut serta membantu KPK dalam pemberantasan korupsi. “Ke depannya, kami akan selalu mendukung dan membantu KPK,” ujarnya.  Kerja sama KPK dan Danpuspomal TNI juga merambah pada kegiatan pendidikan antikorupsi. KPK akan melakukan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis (bimtek) antikorupsi bagi para anggota Danpuspomal TNI beserta keluarganya. Hal tersebut untuk menumbuhkan budaya antikorupsi dalam intistusi TNI.

Tersangka Terus Bertambah, KPK Gunakan Rutan Puspomal Untuk Tahanan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rumah tahanan

Berita Terkini