<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/14/lx5OVpLGyky7Ty2K2uG0094w6aNdYH7YtgFSRqex-1-2981411670.jpg" alt="Ilustrasi rusunawa di Benowo, Surabaya. Pemkot Surabaya bakal mengajukan pembangunan rusun baru ke Kementerian PKP pada Tahun 2026. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi rusunawa di Benowo, Surabaya. Pemkot Surabaya bakal mengajukan pembangunan rusun baru ke Kementerian PKP pada Tahun 2026. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Kabar gembira bagi warga Surabaya yang kesulitan mencari tempat tinggal terjangkau. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bakal mengajukan pembangunan rumah susun (rusun) kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).</p> <p>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, saat ini pemkot masih dalam perhitungan dan kajian mendalam, termasuk tentang bentuk rusun serta skema pengelolaannya.&nbsp;</p> <p>Dalam rencana tersebut, Pemkot Surabaya menyiapkan lahan pembangunan, sedangkan pelaksanaan konstruksi rumah susun dapat dikerjakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.</p> <p>"Rusun ini &nbsp;kita usulkan ke kementerian, karena kita di Pemkot itu menyediakan tanahnya. Disampaikan ke kementerian (PKP), yang membangun nanti Kementerian. Jadi kita masih berhitung," tutur Eri, Minggu (14/12).</p> <p>Menurut dia, Pemkot harus berhati-hati dalam menentukan konsep rusun, terutama jika menggunakan skema rumah susun sewa (rusunawa). Karena beban pemeliharaan sepenuhnya berada di pemerintah daerah.</p> <p>"Terkait rusun ini kita harus benar-benar bisa menghitung karena rusun ini nanti bentuknya seperti apa. Kalau rusunawa maka bebannya ada di pemerintah. Nah itu nanti kita atur bagaimana aturan mainnya," lanjutnya.</p> <p>Terkait rencana rusun baru, Eri mengatakan pihaknya akan mengirim usulan ke Kementerian PKP pada tahun 2026.&nbsp;</p> <p>Eri juga mengungkapkan bahwa pemkot telah melakukan survei lapangan sebagai langkah awal sebelum menyampaikan usulan lahan kepada Kementerian PKP sekaligus menerima arahan teknis lebih lanjut.</p> <p>"Kita masukkan ke 2026 ya. Tetapi nanti kita lihat dulu bagaimana aturan mainnya. Yang jelas kemarin sudah lakukan survei dulu, sambil nanti menyampaikan usulan tanah ke kementerian PKP," jelas Eri.</p> <p>Terkait peruntukan, politikus PDIP itu menjelaskan bahwa skema rusun akan menyesuaikan konsep yang dipilih.</p> <p>Jika berbentuk rusunawa (Rumah Susun Sederhana Sewa), maka hunian tersebut dikhususkan bagi warga miskin.</p> <p class="class-paragraph">Sebaliknya, jika konsep rusun-nya Rusunami (Rumah Susun Sederhana Milik), maka calon penghuni harus memenuhi kriteria yang ditetapkan Pemkot Surabaya, dengan harapan mereka bisa menjaga fasilitas yang ada.</p> <p>"Kalau Rusunami bisa warga siapapun, konsepnya adalah yang pendapatannya hanya sampai Rp 3 juta, terus omzetnya sampai Rp 10 juta, kita bisa tempatkan di sana, namanya itu Rusunami,&rdquo; imbuh mantan Kepala Bappeko Surabaya itu.</p>

Pemkot Surabaya ajukan pembangunan rumah susun ke Kementerian PKP di tahun 2026,  pertimbangkan skema rusunawa atau rusunami.

Siap-Siap, Pemkot Surabaya Bakal Ajukan Rusun Baru ke Kementerian PKP Tahun 2026

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/02/petugas-kebersihan-1221588298.jpg" alt="Proses relokasi warga dari Taman Pemakaman Umum Menteng Pulo ke Rumah Susun di Jakarta Selatan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Proses relokasi warga dari Taman Pemakaman Umum Menteng Pulo ke Rumah Susun di Jakarta Selatan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> -&nbsp;&nbsp;Selasa pagi (2/12), suasana di Taman Pemakaman Umum (TPU) Menteng Pulo, Jakarta Selatan, terasa sibuk namun penuh harapan. Sebanyak 105 Kepala Keluarga (KK) warga yang selama ini menghuni lahan makam mengikuti proses perpindahan ke lokasi hunian baru di Rumah Susun (Rusun) Jagakarsa dan Rusun Rawa Bebek dengan antusias yang terlihat.<br />&nbsp;<br />Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan telah menyiapkan segala kebutuhan untuk memfasilitasi perjalanan warga. Bus-bus disiapkan untuk mengantar warga ke lokasi rusun, sementara truk-truk digunakan untuk mengangkut barang-barang milik mereka.</p> <p>Rencananya, seluruh 133 KK yang tinggal di TPU Menteng Pulo akan direlokasi ke dua lokasi tersebut: 125 KK ke Rusun Jagakarsa dan 8 KK ke Rusun Rawa Bebek. Sisanya dijadwalkan pindah pada tanggal 4 dan 5 Desember mendatang.<br />&nbsp;<br />Walikota Jakarta Selatan M Anwar menjelaskan bahwa pemindahan ini merupakan kebijakan Gubernur DKI Jakarta untuk memberikan tempat tinggal yang lebih layak dan sehat bagi warga. "Lokasi ini kan makam dan fungsinya harus dikembalikan ke makam," ujarnya, kemarin (2/12).&nbsp;<br />&nbsp;<br />Setiap KK yang pindah akan menempati unit rusun tipe 36, yang terdiri dari dua kamar tidur, satu kamar mandi, ruang dapur, ruang jemur, dan ruang tamu.</p> <p>Pembahasan terkait kebijakan ini telah berjalan selama lebih dari satu bulan melalui rapat berkali-kali, melibatkan instansi pemerintah, perwakilan masyarakat, perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM), serta tim advokasi yang mewakili warga untuk menyampaikan aspirasi dan memastikan hak asasi setiap individu terjamin.<br />&nbsp;<br />Anita Wijaya, salah satu warga yang pindah ke Rusun Jagakarsa sambil menggendong anak balitanya, menyampaikan perasaan terima kasih yang tulus. "Alhamdulillah saya bersyukur. Makasih banyak untuk pak Gubernur, pak Walikota, dan bu Lurah," kata Anita.<br />&nbsp;<br />Ia menambahkan bahwa sebagai orang yang tidak mampu dan tidak memiliki tempat tinggal sendiri, ia sangat senang mendapatkan hunian yang layak dan nyaman.<br />&nbsp;<br />Suasana di lokasi perpindahan tersebut mencerminkan harapan baru bagi warga, yang setelah lama tinggal di lahan yang tidak sesuai fungsinya, kini akan memulai kehidupan baru di hunian yang lebih layak dan teratur.&nbsp;</p>

Proses relokasi warga dari Taman Pemakaman Umum Menteng Pulo ke Rumah Susun di Jakarta Selatan.dSelatan.antusias warga

Pemerintah Jaksel Dorong Relokasi Warga TPU Menteng Pulo ke Rusun dengan Antusiasme

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/30/PfZNXC71Fu13etWiEwTyPi3tPqIpc1G9KjiOMWyd-669387916.jpg" alt="Ilustrasi pembangunan infrastruktur di Indonesia. (Salman Toyibi/Jawa Pos)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pembangunan infrastruktur di Indonesia. (Salman Toyibi/Jawa Pos).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>-Pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat ke DKI Jakarta sebesar Rp 15 triliun membuat sejumlah proyek pembangunan fisik terancam tertunda pada 2026. APBD DKI 2026 yang sebelumnya sebesar Rp 95,35 triliun berkurang menjadi Rp 81,29 triliun.</p> <p>Hal ini diungkapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Atika Nur Rahmania dalam rapat Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Senin (20 /10).</p> <p>Atika memaparkan, sejumlah proyek pembangunan fisik yang kemungkinan besar tertunda. Di antaranya, pembangunan Rumah Susun Rorotan IX tahap 2, pembangunan GOR Cendrawasih dan GOR Kemakmuran, stadion Sepak Bola Taman Sari, dan gelanggang Remaja Jagakarsa.&nbsp;</p> <p>Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga berpotensi menunda pembangunan gedung pemerintah daerah di beberapa lokasi, mengurangi jumlah puskesmas yang direhabilitasi dari 12 menjadi 5 lokasi, dan rehab sekolah dari 22 menjadi hanya 5 lokasi, serta 1 sekolah cagar budaya.</p> <p>Peningkatan <em>breakwater</em> di Pelabuhan Muara Angke, lanjut&nbsp;Atika Nur Rahmania, juga masuk daftar kegiatan yang bisa ditunda.</p> <p>"Itu pilihan terhadap mana yang ditunda itu sesuai audit inspektorat yang saat ini berjalan pada realisasi kegiatan 2024-2025 menjadi salah satu dasar pertimbangan penundaan kegiatan dalam RAPBD 2026," ujar Atika.</p> <h2>Program Prioritas Tetap Jalan</h2> <p>Meski sejumlah proyek ditunda, Pemprov DKI tetap berkomitmen menjaga program prioritas dan program unggulan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.</p> <p>Di antaranya subsidi pangan sebanyak 19,8 juta paket selama 2026, kenaikan dana operasional RT-RW dan kader dasawisma, penerima KJP tetap 707 ribu orang dan KJMU 27 ribu orang. Selain itu, optimalisasi operasional RDF Rorotan dan TPST Bantargebang, peningkatan kualitas permukiman di 25 lokasi, dan pembangunan lapangan multifungsi dan RTH di 11 lokasi</p> <p>"Penerima KJP tetap dipertahankan 707 ribu orang dan KJMU 27.000 orang, optimalisasi operasional RDF Rorotan dan TPST Bantargebang tetap dilaksanakan, peningkatan kualitas permukiman di 25 lokasi, pembangunan lapanban multifungsi 1 lokasi, pembangunan RTH di 11 lokasi," papar Atika.</p> <h2>RSUD Cakung dan Flyover Tetap Dibangun</h2> <p>Pemprov DKI juga memastikan pembangunan RSUD Cakung tetap berlanjut pada tahun depan. Begitu pula dengan proyek pengendalian banjir, subsidi transportasi, dan rehab gedung pemda di 4 lokasi yang sudah masuk dalam proyek multiyears dan sulit dihentikan.</p> <p class="class-paragraph">"Kemudian pembangunan Flyover (Latumeten) dan penyusunan dokumen perencanaan griya kecamatan yang akan kita lakukan mix use menjadi rumah susun," ungkap Atika Nur Rahmania.</p>

Pemangkasan dana transfer ke DKI Jakarta sebesar Rp 15 triliun mengancam proyek pembangunan fisik dan infrastruktur

Imbas Pemangkasan Dana Rp 15 Triliun, Pembangunan Stadion hingga Rusun di Jakarta Terancam Gagal 2026

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/20/IMG_20230620_141921_1_HDR-932321760.jpg" alt="Suasana lorong gelap tempat tinggal warga di kolong tol Angke dalam kota di Jalan Jelambar Baru, Grogol Petamburan, Jakarta Barat" width="100%">
<figcaption>Suasana lorong gelap tempat tinggal warga di kolong tol Angke dalam kota di Jalan Jelambar Baru, Grogol Petamburan, Jakarta Barat</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com-</strong>Satpol PP Jakarta Barat akan mulai merelokasi sejumlah warga kolong tol Angke ke rusunawa yang ada di Jakarta. Sebanyak 14 kepala keluara (KK) warga direncanakan akan mulai dipindahkan Sabtu ini (30/11/2024).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/015370263/jelang-piala-aff-2024-shin-tae-yong-asah-fisik-pemain-pemain-timnas-indonesia">Jelang Piala AFF 2024, Shin Tae-yong Asah Fisik Pemain-Pemain Timnas Indonesia</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Update terakhir 14 KK," ujar Kepala Satpol PP Jakbar Agus Irwanto, Jumat (29/11/2024).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Agus menjelaskan, relokasi warga lainnya masih harus menunggu proses administrasi selesai. Ia mengklaim, warga kolong tol Angke menyambut baik rencana relokasi ini. Sehingga seluruh tahapan berjalan dengan baik.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini tahap pertama selanjutnya menyusul warga lainnya dan warga menyambut baik rencana pemerintah sehingga tahapannya berjalan baik," jelasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui, Pemkot Jakarta Barat telah melakukan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI Jakarta bagi warga kolong Tol Angke, Grogol Petamburan, Jakarta Barat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan pendataan, warga yang tinggal di kolong tol Angke yang memiliki KTP DKI berjumlah 227 Kepala Keluarga (KK) dengan 500 jiwa. Mereka yang ter data mayoritas bersedia direlokasi ke rumah susun sewa (Rusunawa).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita hanya mendata warga yang akan direlokasi, mana yang punya KTP DKI, mana yang punya KTP non-DKI, dan mana yang belum mempunyai KTP. Nah, itu saja. Selanjutnya untuk masalah kependudukan, kita serahkan ke Dinas terkait," ujar Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto, Kamis (28/11/2024). (*)</div>

Satpol PP Jakarta Barat akan mulai merelokasi sejumlah warga kolong tol Angke ke rusunawa yang ada di Jakarta. Sebanyak 14 kepala keluara (K

14 KK Warga Kolong Tol Angke akan Direlokasi ke Rusun Sabtu ini 

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/20/rumah-susun-pasar-rumput-1501897805.jpg" alt="Ilustrasi rumah susun. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi rumah susun. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Pemerintah berencana akan melakukan relokasi atau pemindahan warga Jakarta yang tinggal di kolong tol dan jembatan ke rumah susun (Rusun). Salah satunya, akan dipindah ke Rusun Pasar Rumput.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Keputusan ini sebagaimana telah dibahas oleh tiga menteri kabinet merah putih, yakni Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait atau Ara, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) serta Plh Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri Ara memastikan bahwa relokasi warga ke rumah susun dilakukan dengan konsep membangun tanpa menggusur. Bahkan, rencana ini ditargetkan bisa dimulai setelah selesai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 27 November mendatang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya berharap semua orang yang ada atau hidup di kolong jembatan di Jakarta dapat di relokasi ke rumah susun dengan konsep membangun tanpa menggusur," kata Menteri Ara dalam keterangannya, Rabu (20/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/015332545/lesti-kejora-rizky-billar-menangis-usai-timnas-indonesia-menang-lawan-arab-saudi">Lesti Kejora-Rizky Billar Menangis Usai Timnas Indonesia Menang Lawan Arab Saudi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Seperti memanfaatkan Rusun Pasar Rumput itu bagus sekali yang sekaligus dapat dilaksanakan setelah Pilkada, rencana hari Senin tanggal 1 Desember 2024," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri Ara juga mengatakan setelah para penghuninya di relokasi ke rusun, kolong jembatan atau kolong jalan tol dapat dihias dengan mural dan tanaman hias yang akan memberikan kesan indah dan membuat orang enggan membuatnya kumuh kembali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ke depan, kata Menteri Ara, untuk memenuhi kebutuhan rusun ini pihaknya akan melibatkan perusahaan swasta dalam pembangunannya. Salah satunya dengan memanfaatkan dana Corporate Social Responsibility (CSR). Bahkan, Ara mengklaim sudah ada 6 perusahaan yang tertarik untuk bersinergi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dalam rangka CSR pihak swasta justru sangat senang untuk ikut terlibat dan bersinergi dalam kaitan bantuan pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah dalam memiliki atau tinggal di hunian," jelas Menteri Ara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/015332534/herve-renard-akui-timnya-layak-dihukum-oleh-indonesia-karena-tidak-bisa-bertahan-dengan-baik">Herve Renard Akui Timnya Layak Dihukum oleh Indonesia Karena Tidak Bisa Bertahan dengan Baik</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu Plh Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi menyambut baik rencana Menteri PKP yang ingin merelokasi penghuni kolong jembatan ke Rumah Susun. Dengan rencana tersebut, menurutnya penghuni yang tinggal di kolong Jalan Tol Pasar Ikan, Kunir dan Lodan akan bersih.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Teguh menyebut selama 6 bulan pemerintah daerah akan memberikan hunian itu secara gratis. Adapun seluruh biaya sewa sebesar Rp550.000 per bulan akan ditanggung oleh CSR Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ada juga yang mau kontrak pribadi selama 2 bulan ditanggung, bulan pertama dari Pemda DKI dan bulan kedua oleh Kemensos yang keduanya di backup dengan pemberian sembako selama satu bulan," beber Teguh Setyabudi.</div>

Pemerintah berencana akan melakukan relokasi atau pemindahan warga Jakarta yang tinggal di kolong tol dan jembatan ke rumah susun (Rusun).

Pemerintah Bakal Relokasi Warga Jakarta yang Tinggal di Kolong Tol dan Jembatan ke Rumah Susun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/19/IMG-20241118-WA0041-3655492704.jpg" alt="Warga Apartemen Graha Cempaka Mas, Jakarta Pusat membuat aduan ke posko pengaduan masyarakat di Balai Kota DKI Jakarta pada Senin (18/11). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Warga Apartemen Graha Cempaka Mas, Jakarta Pusat membuat aduan ke posko pengaduan masyarakat di Balai Kota DKI Jakarta pada Senin (18/11). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Warga penghuni Apartemen Graha Cempaka Mas menyampaikan aduan ke posko pengaduan masyarakat di Balai Kota DKI Jakarta. Pengaduan itu terkait kisruh di hunian vertikal itu sejak 2013 lalu.</p> <p>Dwi Lies selaku pengawas Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS) Apartemen Graha Cempaka Mas mengatakan, polemik itu bermula dari adanya gugatan dari kelompok warga terhadap PPRS yang dianggap sudah tak lagi memiliki dasar hukum.</p> <p>Pada 2011, terdapat aturan baru Undang-Undang tentang Rumah Susun yang juga mengubah nomenklatur PPRS jadi Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS). Kelompok warga itu pun mengadukan persoalan ini ke Pemprov DKI Jakarta dan gubernur saat itu, Anies Baswedan mengeluarkan Kepgub pencabutan Surat Keputusan (SK) penetapan PPRS Apartemen Graha Cempaka Mas.</p> <p>Tak terima dengan keputusan itu, Lies dan warga Apartemen Graha Cempaka Mas lainnya membawa persoalan tersebut ke meja hijau. Akhirnya, di tingkat kasasi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menetapkan PPRS kubu Hery Wijaya sebagai pengurus yang sah. Sedangkan, PPRS tandingan yang dipimpin Tonny Soenanto dianggap tidak sah.</p> <p>Kemudian hari ini, sambung Lies, pihaknya meminta agar Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi mencabut keputusan gubernur mengenai pencabutan PPRS Apartemen Graha Cempaka Mas yang dibuat Anies.</p> <p>"Kami sudah menerima putusan kasasi dari (pengadilan) tata usaha negara, yang inkrah yang berkekuatan tetap untuk Pj gubernur melaksanakan mencabut SK pak Anies Baswedan yang mencabut akte pendirian kami," ujar Lies di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (18/11/2024).</p> <p>Lies meminta Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh segera memerintahkan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI untuk memfasilitasi pembentukan Panitia Musyawarah (Panmus) pemilihan Ketua P3SRS.</p> <p>"Hari ini kami hadir juga untuk minta Pak Pj Gubernur untuk memerintahkan Dinas Perumahan untuk memfasilitasi kami untuk menyelesaikan Undang-Undang yang berlaku saat ini dan meminta untuk memfasilitasi untuk kami melakukan panitia musyawarah atau panmus," jelasnya.</p> <p>"Sehingga kami bisa mengelola dafipada graha cempaka mas ini dengan lebih baik lagi," lanjutnya.</p> <p>Selama bersengketa dengan kelompok warga lain, Lies menyebut pihaknya sudah mengalami sejumlah kerugian, khususnya materi hingga Rp 40 miliar. Pasalnya, kelompok itu mendirikan PPRS tandingan dan ikut menarik Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) yang lebih murah.</p> <p>Dia menyebut ada ratusan warga yang membayar IPL ke PPRS tandingan itu. Padahal, dana yang disetor warga tidak pernah dipakai untuk bayar berbagai keperluan seperti listrik dan air karena mereka tak punya kewenangan.</p> <p class="class-paragraph">"Sementara listrik itu atas nama satu, sehingga kami PPRS yang sah harus menalangi membayar listrik sebanyak 200 warga yang tidak bayar kepada kami tetapi membayar pada mereka. Sementara uang itu dibawa sama mereka," tutur Lies.</p> <p>Akibatnya, PPRS harus menalangi iuran IPL warga selama sembilan tahun dengan dana dari anggaran sinking fund. "Kurang lebih Rp 40 miliar selama sembilan tahun kurang lebih, dan itu adalah uang yang cukup besar untuk warga, untuk memelihara gedung, keamanan warga, sehingga saat ini kami sudah di titik sangat membutuhkan uang itu," ungkapnya.</p> <p>Lies pun berharap Teguh memberi atensi pada kasus ini dan turut membantu penyelesaian masalah warga. Ia juga masih berkeinginan PPRS tandingan mengganti rugi Rp40 miliar yang dipakai untuk menalangi IPL warga.</p> <p>"Jadi kami meminta kepada pak Pj Gubernur hari ini untuk melaksanakan putusan kasasi yang sudah inkrah yang sudah berkekuatan tetap," pungkasnya.</p>

Warga penghuni Apartemen Graha Cempaka Mas menyampaikan aduan ke posko pengaduan masyarakat di Balai Kota DKI Jakarta.

Warga Apartemen Graha Cempaka Mas Mengadu ke Pj Gubernur Teguh Setyabudi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/16/IMG-20241015-WA0122-3529537466.jpg" alt="Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jakarta nomor urut 1, Suswono berkunjung ke Kampung Nelayan Muara Angke, Jakarta, Selasa (15/10). (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jakarta nomor urut 1, Suswono berkunjung ke Kampung Nelayan Muara Angke, Jakarta, Selasa (15/10). (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jakarta nomor urut 1 Suswono memastikan akan memperjuangkan masalah yang dihadapi para nelayan. Pernyataan itu disampaikan Suswono saat menerima dukungan dari Aliansi Nelayan Pesisir Jakarta dan Kepulauan Seribu di Kampung Nelayan Muara Angke, Jakarta, Selasa (15/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Suswono menyatakan, berdasarkan pengalaman dirinya yang pernah menjadi Anggota Komisi IV DPR RI sangat memahami masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat nelayan. Karena itu, ia berjanji akan memperjuangkan kehidupan nelayan Jakarta menjadi lebih baik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dulu saya pernah menjadi Anggota DPR RI di Komisi 4 yang mengurusi nelayan, jadi saya tahu persis lah kehidupan nelayan itu. Insya Allah kalau RIDO menang nelayan akan lebih baik lagi," kata Suswono.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/015202620/pengacara-vadel-badjideh-kecam-akun-media-sosial-yang-mengatasnamakan-titin-badjideh">Pengacara Vadel Badjideh Kecam Akun Media Sosial yang Mengatasnamakan Titin Badjideh</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia pun mengungkapkan akan melanjutkan pembangunan rumah susun masyarakat seperti yang sudah dilakukan oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan) masa Prabowo Subianto di Kampung Nelayan Muara Angke ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Insya Allah karena lahan semakin susah di Jakarta ini, nanti yang kumuh-kumuh ini kita bangun susun ke atas. Jadi nanti kita bangun supaya rapi," ucap Suswono.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Deklarasi dukungan itu turut dihadiri Ketua Bidang Tani dan Nelayan (BTN) DPP PKS Riyono, Ketua BPW Banjabar Achmad Ru'yat, Anggota DPR RI Kurniasih Mufidayati dan Adang Daradjatun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pendidikan/015202596/kampus-luar-negeri-resmi-beroperasi-di-kek-singhasari-malang">Kampus Luar Negeri Resmi Beroperasi di KEK Singhasari Malang</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Aliansi Nelayan yang diwakili oleh Abdurrahman dari Muara Angke serta beberapa perwakilan daerah pesisir dan Kepulauan Seribu mendeklarasikan dukungan penuhnya untuk pasangan RIDO</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami aliansi nelayan pesisir Jakarta dan Kepulauan Seribu dengan penuh kesadaran dan kehormatan, mendeklarasikan dukungan penuh kepada pasangan cagub cawagub Bapak Ridwan Kamil dan Bapak Suswono atau RIDO untuk maju dalam pemilihan kepala daerah DKJ tahun 2024," ujar mereka secara serentak.</div> </div>

Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jakarta nomor urut 1, Suswono memastikan akan memperjuangkan masalah yang dihadapi para nelayan.

Suswono Janji Bangun Rumah Susun Bagi Warga Nelayan di Muara Angke

<p></p> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/26/apartemen-284600724.jpg" alt="Ilustrasi rumah susun. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi rumah susun. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Kementerian Keuangan (Kemnekeu) melalui Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) memastikan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) di rumah susun dan apartemen bukalah aturan baru.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Kepala Subdirektorat Pengelolaan Penerimaan Pajak Ditjen Pajak, Muchamad Arifin menyebut aturan itu bukanlah hal baru. Pasalnya, kebijakan IPL kena PPN sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 tahun 2022.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Aturan itu mengatur tentang PPN dibebaskan dan PPN atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu dari Luar Daerah Pabean.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015131282/begini-cara-mengetahui-kepribadian-seseorang-cuma-dari-melihat-genggaman-tangan">Begini Cara Mengetahui Kepribadian Seseorang Cuma dari Melihat Genggaman Tangan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi aturan itu bukan aturan baru yang tiba-tiba ada tahun ini. Sebenarnya itu aturan sudah lama mengenai jasa kena pajak dan jasa tidak kena pajak. Kalau mau cek di PP 49 tahun 2022," kata Arifin dalam acara Media Gathering APBN 2025: Stabilitas, Inklusivitas, dan Keberlanjutan di Anyer, Banten, Kamis (26/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, Arifin memastikan bahwa jasa sosial seperti tagihan listrik dan air itu tidak dikenakan PPN. Hanya saja, jasa pengurusan atau charge yang dikenakan pihak pengelola masuk dalam kategori terhutang PPN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sehingga, dia juga memastikan bahwa kabar beredar di media sosial yang menyebut tagihan listrik di rumah susun dan apartemen kena PPN itu tidaklah benar. Dia menegaskan bahwa yang terhutang PPN itu hanya jasa pengurusannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/teknologi/015131277/nggak-mampu-bersaing-dengan-youtube-dan-spotify-layanan-streaming-tiktok-music-tutup">Nggak Mampu Bersaing dengan YouTube dan Spotify, Layanan Streaming TikTok Music Tutup!</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Jadi begini, bukan biaya listrik dan airnya yang terutang PPN, tetapi jasa atas pengurusan itu. Yang tinggal apatemen saya rasa pasti ngerasain, tagihan listriknya Rp 50 ribu, dicas lagi oleh asosiasi menjadi Rp 70 ribu. Kemudian pas bayar jadi Rp80 ribu. Nah di situ mungkin ada selisihnya. Pengelola (apartemen) menerbitkan faktur dan dia harus memungut PPN 11 persen,&rdquo; jelas Arifin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kalau listrik tidak terutang. Tetapi atas jasa pengelolaannya IPL-nya (terutang PPN). Sama lah kalau saya jual buku atau baju, kalau PPN-nya yang nanggung siapa? Pasti pembeli atau konsumen,&rdquo; tambahnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketika ditanya apakah semua pengelola rumah susun atau apartemen sudah menerapkan PPN 11 persen jasa IPL? Arifin mengakui, tak semua pengelola rumah rusun atau apartemen mengetahui aturan jasa IPL yang terutang PPN 11 persen. Namun, dia menekankan bahwa aturan pajak ini berlaku secara umum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015131290/dpr-gelar-rapat-paripurna-terakhir-senin-puan-pastikan-seluruh-pekerjaan-akd-diselesaikan">DPR Gelar Rapat Paripurna Terakhir Senin, Puan Pastikan Seluruh Pekerjaan AKD Diselesaikan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Intinya, aturan pajak berlaku umum. (Pengelola apartemen, Red) Ada yang tahu, dan belum tahu. Makanya, hari ini DJP akan mengundang asosiasi pengelola apartemen untuk mensosialisasikan aturan ini,&rdquo; pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya,&nbsp; Persatuan Perhimpunan Pemilik Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) menolak kebijakan pemerintah terkait Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) rumah susun/apartemen dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami dari P3RSI dan tentunya pengurus menolak adanya tambahan biaya di PPN, itu sangat memberatkan mereka. Jadi kami akan menolak itu," ujar Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) P3RSI, Adjit Lauhatta dalam konferensi pers, Selasa (24/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015131286/kemasan-rokok-polos-tanpa-merek-pada-rpmk-ancam-target-pertumbuhan-ekonomi-pemerintahan-baru">Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek pada RPMK Ancam Target Pertumbuhan Ekonomi Pemerintahan Baru</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adjit mengatakan, pemerintah tak sepantasnya membeban pajak yang dapat menyusahkan, bahkan menyengsarakan rakyatnya. Seperti yang dialami pemilik dan penghuni rumah susun yang akan dikenakan PPN 11 persen atas biaya urunan IPL.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Keluhan ini sudah kami sampaikan di Dirjen Pajak saat acara Talk Show, namun tidak ada kepedulian dari pemerintah. Sikap P3RSI yang beranggotakan 54 PPPSRS dengan puluhan ribu pemilik dan penghuni tegas menolak IPL. Rumah Susun/Apartemen Kena Pajak!," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jika pemerintah tetap memaksakan, kata Adjit, P3RSI akan turun ke jalan berdemonstrası dengan ribuan anggota PPPSRS se-Jabodetabek, dan mengajak semua pemilik dan penghuni rumah susun/apartemen se-Indonesia, untuk menolak kebijakan tersebut. "Bisa saja nanti kita turun ke jalan," pungkasnya.</div> <p>&nbsp;</p>

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) di rumah susun dan apartemen bukalah aturan baru.

Ditjen Pajak Pastikan IPL Rumah Susun dan Apartemen Kena PPN 11 Persen Bukan Aturan Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/24/RSSI-1587071268.jpg" alt="Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) P3RSI, Adjit Lauhatta (Foto: Dimas Choirul Jawapos.com)." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) P3RSI, Adjit Lauhatta (Foto: Dimas Choirul Jawapos.com).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Persatuan Perhimpunan Pemilik Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) menolak kebijakan pemerintah terkait Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) rumah susun/apartemen dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).</p> <p>"Kami dari P3RSI dan tentunya pengurus menolak adanya tambahan biaya di PPN, itu sangat memberatkan mereka. Jadi kami akan menolak itu," ujar Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) P3RSI, Adjit Lauhatta dalam konferensi pers, Selasa (24/9).</p> <p>Adjit mengatakan, sebelumnya dalam Talk Show PPPRSI akhir Juli lalu, pihaknya sempat meminta pemerintah melalui Tunjung Nugroho, narasumber yang mewakili Dirjen Pajak, agar IPL rumah susun/apartemen tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).</p> <p>Saat itu, Tunjung pun berjanji akan mengajak PPPSI berdialog untuk bahas hal ini. Namun surat Permohonan Audensi yang terkirim sejak tanggal 30 Agustus 2024, hingga kini belum direspon Kantor Dirjen Pajak.</p> <p>Alih-alih berdialog dahulu dengan pemangku kepentingan utama (pemilik dan penghuni rumah susun), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Barat malah sudah melayangkan surat Sosialisası Pengelola Apartemen kepada seluruh rumah susun di Jakarta Barat, yang memaksa pengenaan PPN atas IPL yang menurun urunan warga rumah susuh untuk membiayai pengelolan dan perawatan apartemen.</p> <p>Adjit mengatakan, pemerintah tak sepantasnya membeban pajak yang dapat menyusahkan, bahkan menyengsarakan rakyatnya. Seperti yang dialami pemilik dan penghuni rumah susun yang akan dikenakan PPN 11 persen atas biaya urunan IPL.</p> <p>"Keluhan ini sudah kami sampaikan di Dirjen Pajak saat acara Talk Show, namun tidak ada kepedulian dari pemerintah. Sikap P3RSI yang beranggotakan 54 PPPSRS dengan puluhan ribu pemilik dan penghuni tegas menolak IPL. Rumah Susun/Apartemen Kena Pajak!," tegasnya.</p> <p>Jika pemerintah tetap memaksakan, kata Adjit, P3RSI akan turun ke jalan berdemonstrası dengan ribuan anggota PPPSRS se-Jabodetabek, dan mengajak semua pemilik dan penghuni rumah susun/apartemen se-Indonesia, untuk menolak kebijakan tersebut. "Bisa saja nanti kita turun ke jalan," pungkasnya.</p> <p>&nbsp;</p>

P3RSI yang beranggotakan 54 PPPSRS dengan puluhan ribu pemilik dan penghuni tegas menolak IPL. Rumah Susun/Apartemen Kena Pajak).

P3RSI Tolak IPL Rumah Susun/Apartemen Dikenakan PPN

<p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/28/17058901546720-2392338472.jpg" alt="Rumah Susun harga sewa Rp 10.000 juga difasilitasi untuk disabilitas./ Kemensos.go.id" width="100%">
<figcaption>Rumah Susun harga sewa Rp 10.000 juga difasilitasi untuk disabilitas./ Kemensos.go.id</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Siapa sangka di tahun sekarang ada harga sewa rumah susun yang hanya Rp 10.000 per bulan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mengingat harganya yang sangat murah, hampir semua orang menyangka bahwa rumah susun dengan harga segitu sulit dianggap kebenaran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun nyatanya harga sewa dengan Rp 10.000 per bulan benar adanya. Lantas, akankah fasilitasnya memadai ketika harga sewa hanya Rp 10.000 saja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dikutip JawaPos.com dari&nbsp;kemensos.go.id, Minggu (28/1), pihak kemensoso telah mengonfirmasi&nbsp;harga sewa rumah susun yang hanya Rp 10.000. Bukan hanya harga yang murah, tapi juga fasilitas yang lengkap.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fasilitas yang didapatkan dengan harga sewa rumah susun yang hanya Rp 10.000 ialah dilengkapi dengan tempat tidur yang tingkat, meja makan, dapur beserta kompor gas dan kamar mandi toilet duduk.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ternyata di tahun 2024 ini masih ada sewa rumah susun yang hanya Rp 10.000, dengan harga yang super murah. Rumah susun ini dibawah naungan dari Kementerian Sosial (Kemensos) di Jakarta, yang dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infrastruktur/013639713/wsbp-raih-kontrak-baru-proyek-rumah-susun-asn-3-di-ikn-nusantara-senilai-rp-2214-miliar">WSBP Raih Kontrak Baru Proyek Rumah Susun ASN 3 di IKN Nusantara Senilai Rp 22,14 Miliar</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rumah susun Kemensos ini beralamat di Sentra Mulya Jaya Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bukan hanya di Jakarta saja rumah susun ini juga terdapat di Sentra Terpadu Pangudi Luhur, Bekasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan harga sewa yang sangat murah, berapa luas dari rumah susun tersebut? Luas rumah susun yang lumayan untuk hidup nyaman keluarga kecil, dengan luas masing-masing kamar sekitar 24m2.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rumah susun yang dibangun atas kerja sama dari Kemensos dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang sudah diresmikan pada tahun 2023 lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rumah susun ini dibangun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang masuk pada kategori khusus masyarakat pra sejahtera atau kelompok miskin dan rentan. Dengan seperti itu, kelompok tersebut mampu tinggal di tempat yang layak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adrianus Alla selaku Kepala Sentra Mulya Jaya juga menegaskan bahwa biaya sewa Rp 10.000 tersebut untuk keperluan warga di rumah susun, atau bisa disebut sebagai dana sosial.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Betul dikenakan biaya sewa Rp 10 ribu per bulan, yang sebenarnya akan kembali ke mereka. Semacam dana sosial," kata Adrianus.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ibu-kota-baru/013297398/ikut-bangun-ikn-begini-progres-pekerjaan-waskita-beton-suplai-istana-kepresidenan-hingga-rumah-susun-asn">Ikut Bangun IKN, Begini Progres Pekerjaan Waskita Beton Suplai Istana Kepresidenan hingga Rumah Susun ASN</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di rumah susun Kemensos tersebut juga tersedia fasilitas umum yang lengkap seperti Mushola, tempat parkir, pojok baca anak, ruang serbaguna, loker, CCTV, tempat pembuangan sampah, jaring pengaman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, tersedia aksesibilitas disabilitas, toilet disabilitas dan toilet umum, ruang tunggu pada setiap lantai dan jalur evakuasi. Dengan fasilitas umum yang sangat lengkap tersebut, menjadikan penghuni rumah susun akan merasa aman dan nyaman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kenyamanan tersebut diungkapkan oleh salah satu penghuni Rumah Susun Mulya Jaya, yaitu Tito Suwignyo (62) yang sudah menempati Rumah Susun selama 10 bulan. Sebelum ada Rusun Mulya Jaya, Tito hidup dijalanan. Atas kebahagiaan tersebut, Tito mengucapkan terima kasih atas program Rusun dari Kemensos.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Alhamdulillah, semenjak 17 tahun baru ada Ibu Menteri Sosial yang memperhatikan kami. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Ibu Menteri Risma. Apalagi bayarnya cuma Rp 10.000 per bulan. Kita tinggal masuk doang bawa badan dan pakaian," ucap Tito.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tito sebagai penerima manfaat (PM) yang awalnya ditemui oleh tim Kemensos sedang memulung di daerah Kalibata. Tito sudah lama menjadi pemulung di Jakarta, yaitu selama 17 tahun menjadi pemulung.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat ini, Tito sudah tidak lagi menjadi pemulung, mencoba peruntungannya dengan berdagang lontong sayur dan soto di daerah Mampang, Jakarta Selatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013024851/ingin-tinggal-di-rumah-susun-surabaya-begini-syarat-yang-wajib-dipenuhi">Ingin Tinggal di Rumah Susun Surabaya? Begini Syarat yang Wajib Dipenuhi!</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Program Kemensos ini tidak terbatas pada hunian layak, tapi juga melakukan pemberdayaan bagi PM yang memiliki pendapatan masih rendah atau tidak cukup untuk kebutuhan hidup.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Keterangan dari pengelola rusun Elmi Wati selaku Penyuluh Sosial Ahli Madya menyatakan dengan jumlah 71 kamar yang terisi, juga terdiri dari Disabilitas, lansia dan kelompok rentan dengan total keseluruhan 205 jiwa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di Rumah Susun Pangudi Luhur, terdapat 95 kamar dengan tingkat keamanan yang sangat memadai. Misalnya, penyandang disabilitas mengisi di lantai dasar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Khusus untuk lantai dasar diprioritaskan untuk penyandang disabilitas,&rdquo; kata Syafrudin, Penyuluh Sosial Kementerian Sosial.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di Rusun Pangudi Luhur juga memberikan pendampingan untuk usaha. Setiap penghuni rusun dilatih untuk berusaha. Supaya penghuni rusun memiliki penghasilan yang memadai dan suatu saat nanti bisa hidup dengan mandiri.***</div>

Kemensos yang bekerja sama dengan Kementerian PUPR membangun rumah susun dengan harga sewa Rp 10.000 dengan fasilitas yang lengkap.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rumah susun

Berita Terkini