<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/08/BTN-08-3590184726.jpg" alt="Menteri BUMN Erick Thohir bersama Dirut PT BTN Nikson Napitupulu menghadiri gelaran Akad KPR Massal Bank Tabungan Negara Tbk di Perumahan Puri Delta Tigaraksa, Tangerang, Banten Selasa (8/8/2023)." width="100%">
<figcaption>Menteri BUMN Erick Thohir bersama Dirut PT BTN Nikson Napitupulu menghadiri gelaran Akad KPR Massal Bank Tabungan Negara Tbk di Perumahan Puri Delta Tigaraksa, Tangerang, Banten Selasa (8/8/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, pemerintah selalu hadir untuk mempermudah masyarakat memiliki rumah impian, salah satunya melalui akad KPR Massal sebanyak 10.000 rumah serentak di seluruh Indonesia yang dilakukan oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) di Tangerang, Banten, Selasa (8/8). Erick menyampaikan, untuk merealisasikan program pemerintah Sejuta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak, baik pemerintah pusat, daerah maupun swasta. "Ini membuktikan bahwa negara hadir. Saya berharap kerja sama ini terus ditingkatkan dan kita harus benar-benar memberikan solusi dan insya Allah kami akan terus mensinergikan aset kami untuk mendukung program pemerintah," ujar Erick. Gelaran akad KPR Massal yang dipusatkan di Perumahan Puri Delta Tigaraksa, Tangerang. Adapun akad KPR yang dilakukan meliputi KPR Bersubsidi, KPR Nonsubsidi, pembiayaan syariah dan KUR dengan jumlah 10.000 unit. Direktur Utama Bank BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, Akad Massal KPR dilakukan guna mendukung program Sejuta Rumah dan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) 2023. Bank BTN memiliki kepedulian tinggi untuk keberlanjutan berbagai program pemerintah termasuk program perumahan rakyat. Selain itu, Bank BTN juga fokus mendukung upaya pemerintah mengintegrasikan pembangunan perumahan dengan sarana transportasi massal atau transit oriented development (TOD). "Perumahan Puri Delta Tigaraksa ini sesuai dengan Konsep TOD, karena jarak dengan stasiun dekat sekali. Ini akan memudahkan mobilisasi mereka yang bekerja di Ibu Kota Jakarta," kata Nixon. Bank BTN menargetkan dapat menyalurkan pembiayaan rumah subsidi baik KPR FLPP maupun KPR Tapera sekitar 182.250 unit dengan nilai mencapai Rp26,77 triliun. Target Bank BTN tersebut sekitar 80 persen dari total target pemerintah 2023 baik KPR FLPP maupun KPR Tapera yang sekitar 230.000 unit. Untuk mencapai target tersebut, Nixon menuturkan, salah satu yang dilakukan adalah berkolaborasi dengan BP Tapera meluncurkan produk Tabungan BTN Rumah Tapera. Produk tabungan ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh kalangan pekerja informal untuk bisa mendapatkan pembiayaan rumah subsidi melalui kredit pemilikan rumah (KPR) berskema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). &nbsp;

Realisasikan program Sejuta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) perlu kolaborasi pemerintah pusat, daerah serta swasta.

Akad KPR Massal, Bukti Pemerintah Hadir Permudah Masyarakat Miliki Rumah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Perumahan.jpeg" alt="Ilustrasi rumah sederhana yang banyak diminati konsumen." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi rumah sederhana yang banyak diminati konsumen.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Keuangan menetapkan aturan baru mengenai batas harga rumah bersubsidi bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dalam beleid PMK 60/PMK.010/2023, Kemenkeu mengatur batasan harga jual maksimal rumah tapak yang diberikan pembebasan PPN menjadi Rp 162 juta sampai dengan Rp 234 juta untuk 2023. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, menyebutkan untuk 2024, rentang harganya berkisar Rp 166 juta hingga Rp 240 juta untuk masing-masing zona. &ldquo;Pembaruan fasilitas Pembebasan PPN ini menjadi instrumen pemerintah untuk menambah lagi jumlah rumah yang disubsidi sehingga lebih banyak masyarakat yang dapat membeli rumah layak huni dengan harga terjangkau,&rdquo; kata Febrio Kacaribu. Pada peraturan sebelumnya, batasan maksimal harga rumah tapak yang dibebaskan PPN adalah antara Rp 150,5 juta sampai dengan Rp 219 juta. Kenaikan batasan ini mengikuti kenaikan rata-rata biaya konstruksi sebesar 2,7 persen per tahun berdasarkan Indeks Harga Perdagangan Besar. Fasilitas pembebasan PPN tersebut ditujukan untuk mendukung penyediaan setidaknya 230.000 unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang ditargetkan oleh pemerintah. Selain itu, fasilitas pembebasan PPN juga diberikan untuk pondok boro bagi koperasi buruh, koperasi karyawan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah juga membebaskan PPN untuk penyerahan asrama mahasiswa dan pelajar kepada universitas atau sekolah, pemda dan/atau pusat. Terakhir, pembebasan PPN juga diberlakukan untuk penyerahan rumah pekerja oleh perusahaan kepada karyawannya sendiri dan tidak bersifat komersial. Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga memberikan bantuan subsidi selisih bunga. Subsidi tersebut bertujuan agar MBR tetap dapat membayar cicilan rumah dengan tingkat bunga sebesar 5 persen. Dengan demikian, total manfaat yang akan diterima untuk setiap rumah subsidi selama masa pembayaran cicilan rumah dengan bantuan subsidi dan pembebasan PPN berkisar antara Rp 187 juta hingga Rp 270 juta.

Total manfaat setiap rumah subsidi selama mencicilan dengan bantuan subsidi dan pembebasan PPN berkisar Rp 187 juta hingga Rp 270 juta.

Ingin Beli Rumah Bebas PPN, Kemenkeu Tetapkan Segini Harga Maksimalnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/WhatsApp-Image-2022-09-15-at-16.04.49.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Seorang ibu rumah tangga di Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes bernama Wahida, tak mampu menahan rasa senang setelah mendapatkan bantuan stimulan Rumah Sederhana Sehat dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.  Wahida menceritakan, ia dan suaminya selalu bermimpi untuk memiliki rumah yang layak, yang telah mereka idamkan sejak lama. Ia mengaku, mimpinya itu menjadi kenyataan setelah menerima bantuan rumah dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.  Saking gembiranya, dari bangunannya belum terbentuk dan masih tanah saja, Wahida bilang sudah tidur di atasnya dengan beralaskan kasur kecil dan tikar.  Ia bertambah senang saat rumahnya sudah rampung 100 persen, langsung dikunjungi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang datang ke Desa Paguyangan untuk meninjau bantuan rumah tersebut pada Rabu (14/9) sore.  "Saya mendapatkan rumah idaman seperti ini dari awal sebelum jadi sampe jadi pun sudah saya tempatin. Masih bentuk tanah pun sudah saya tidurin saking bangganya punya rumah sendiri dari bantuan ini. Terima kasih banget buat Pak Ganjar," kata Wahida dalam keterangannya, Kamis (15/9).  Adapun bantuan Rumah Sederhana Sehat diberikan kepada 30 penerima dari masyarakat yang kurang mampu. Bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan senilai Rp35 juta tiap rumah.  Terdiri dari struktur RUSPIN (Rumah Unggul Sistem Panel Instan) dan juga non struktur berupa dinding keliling, penutup atap, rangka atap, pintu dan jendela. Selain itu juga diberikan bantuan upah tenaga padat karya.  Ganjar menyampaikan, pihaknya juga akan memberikan bantuan listrik, air bersih dan jambanisasi untuk seluruh Rumah Sederhana Sehat di Desa Paguyangan.  "Saya senang akhirnya menjadi rumah tumbuh, dimana pemiliknya mengatur sendiri ruangannya. Ini bisa menjadi rumah yang sangat layak lah. Tinggal kita bantu listrik, kita lagi bicarakan dengan ESDM, terus jamban dibantu oleh pemda," ujar Ganjar.  Menurut Ganjar, ditengah situasi sulit seperti sekarang ini bantuan sejenis akan terus disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar berhak menerima dan harus tepat sasaran.  Tujuannya, selain membantu masyarakat, juga untuk melakukan percepatan dalam mengurangi angka kemiskinan di Jawa Tengah. Ganjar menilai, indikator tempat tinggal seperti Rumah Sederhana Sehat juga memenuhi persyaratan hidup yang layak.

Lewat Program Rumah Sederhana, Wahida: Saya Dapat Rumah Idaman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dukung-program-sejuta-rumah-btn-fokus-pembiayaan-perumahan_m_.jpg" alt="Ilustrasi pembangunan rumah sederhana untuk menekan kekurangan pasokan (backlog) perumahan yang cukup besar saat ini" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pembangunan rumah sederhana untuk menekan kekurangan pasokan (backlog) perumahan yang cukup besar saat ini</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Harapan masyarakat memiliki rumah dengan harga terjangkau dan fasilitas kredit berbunga murah semakin besar. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mulai melayani kebutuhan akan hunian dan pembiayaannya dengan menjalin kerjasama dengan PT Bank Tabungan Negara Tbk dan Perum Perumnas.  Komisioner BP Tapera Adi Setianto mengatakan rumah menjadi salah satu kebutuhan pokok yang diperlukan masyarakat Indonesia saat ini. Sinergi yang dilakukan bersama Bank BTN dan Perumnas diharapkan bisa mempercepat langkah BP Tapera memenuhi kebutuhan perumahan rakyat.  “Pada proyek inisiasi ini, kami menargetkan akan ada 11.000 unit rumah yang dibiayai melalui KPR Tapera. Untuk tahap pertama, proyek inisiasi akan ditujukan bagi peserta awal BP Tapera yakni para ASN,” tutur Adi di sela Acara Penandatanganan Nota Kesepahaman antara BP Tapera, Bank BTN, dan Perum Perumnas tentang Proyek Inisiasi Penyaluran Pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat, di Jakarta, Kamis (20/5).  Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Haru Koesmahargyo mengapresiasi inisiatif BP Tapera dalam menggandeng perusahaan milik negara yang fokus di sektor perumahan untuk mewujudkan mimpi besar memenuhi kebutuhan rumah masyarakat Indonesia. Bank BTN pun, lanjutnya, sigap berinovasi untuk menghadirkan produk KPR Tapera sehingga mempercepat pencapaian target besar tersebut. “Kami berkomitmen terus membantu BP Tapera menyediakan perumahan bagi masyarakat. Selain penyaluran KPR Tapera, Bank BTN siap berinovasi untuk terus berkolaborasi dengan BP Tapera untuk mempercepat pemilikan rumah impian bagi masyarakat Indonesia,” ujar Haru.  KPR Tapera, jelas Haru, menawarkan tiga skema pembiayaan sesuai kelompok penghasilan. Untuk kelompok Penghasilan I dengan penghasilan di bawah Rp 4 juta akan mendapatkan suku bunga KPR sebesar 5% fixed rate dengan tenor sampai dengan 30 tahun. Pada kelompok penghasilan II dengan penghasilan berkisar Rp4 juta-Rp6 juta dikenakan bunga KPR 6% fixed rate dengan tenor sampai dengan 20 tahun. Kemudian, untuk kelompok penghasilan III dengan penghasilan Rp6 juta-Rp8 juta dapat mengakses KPR dengan bunga 7% fixed rate dengan tenor sampai dengan 20 tahun.  Adapun, untuk dapat mengakses KPR Tapera, masyarakat diwajibkan untuk memenuhi ketentuan dan persyaratan untuk mendapatkan Pembiayaan Tapera seperti Peserta masuk kedalam golongan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ,belum memiliki rumah dan menjadi peserta Tapera aktif dan lancar membayar simpanan peserta selama 12 bulan. Harga rumah yang dapat dimiliki peserta aktif Tapera beragam mulai dari Rp112 juta hingga Rp 292 juta.  Perumnas pun turut menyambut baik sinergi Proyek Inisisasi Penyaluran Pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat dari BP Tapera ini. Melalui portofolio pembangunan dan penyediaan perumahan yang tersebar di seluruh kota Indonesia selama ini, Perumnas selalu sigap mendukung segala bentuk sinergi agar kebutuhan akan perumahan dapat segera terserap oleh masyarakat.  “Inisiasi ini sejalan dengan misi Perumnas dalam penyediaan hunian untuk segmen menengah bawah," jelas Budi Saddewa Soediro selaku Direktur Utama Perum Perumnas.

BP Tapera Gaet Perumnas dan BTN Sediakan Rumah bagi Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/diamond.jpg" alt="Ilustarsi rumah terjangkau yang menyasar kalangan milenial yang dikembangkan Diamondland Depok." width="100%">
<figcaption>Ilustarsi rumah terjangkau yang menyasar kalangan milenial yang dikembangkan Diamondland Depok.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Di tengah pandemi Covid-19, kalangan pengembang terus melakukan inovasi guna menarik calon konsumen perumahan. Pasar milenial yang punya ceruk besar jadi andalan utama, tentunya dengan harga rumah yang ramah untuk kalangan muda yang mulai memiliki penghasilan dan mulai mandiri.  Salah satunya dilakukan pengembangan Diamondland dengan dengan menawarkan proyek terbarunya berupa hunian tapak dengan konsep milenial.  "Kami melihat pangsa pasar millennial yang menyukai konsep hunian praktis dan efisien dengan mengutamakan kemudahan dan kenyamanan cukup potensial," ujar Tony Hartono, Deputy Direktur Sales &amp; Marketing Diamongland dalam zoom gathering "Investasi Spesial Khusus Millenial", Sabtu (13/6).  Pengembang yang telah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) ini menawarkan hunian 2 lantai yang designnya mengedepankan efisiebsi dan pemanfaatan ruang sesuai kebutuhan milenial.  Tony menyebutkan hunian yang dikembangkan di Depok ini hanya 5 menit dari stasiun depok. Cluster Elis merupakan cluster terbaru dari D’Palm Residence, yang sudah terbentuk lingkungannya dengan berbagai fasilitas penunjang sebuah hunian.  Untuk system pembayaran, Diamondland mulai menawarkan hunian dengan harga mulai Rp 180 juta. Pilihan pembayaran ada beberapa pilihan, mulai dari Hardcash, Softcash dan KPR dengan menggandeng Bank BNI Syariah.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=McwqmGxNku4  https://www.youtube.com/watch?v=S4miagQy9U8  https://www.youtube.com/watch?v=kzr-GRUgvl8

Tawarkan Rumah Terjangkau, Pengembang Incar Milenial di Tengah Pandemi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/rumah-murah-istimewa.jpeg" alt="Ilustrasi rumah sederhana yang digenjot pembaunannnya dalam program sejuta rumah. (Dok.Humas Kementeroan PUPR)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi rumah sederhana yang digenjot pembaunannnya dalam program sejuta rumah. (Dok.Humas Kementeroan PUPR)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Punya rumah sendiri merupakan impian semua orang. Namun, harga rumah yang naik setiap tahunnya membuat peluang kepemilikan rumah makin sempit. Namun, seiring dengan program pemerintah dalam mengatasi backlog perumahan, para pengembang properti dituntut mampu menyediakan rumah terjangkau di kawasan sekitar Ibukota.  Berdasarkan pantauan Jawapos.com, dalam pameran yang digelar oleh bank pelat merah yang berfokus pada pembiayaan perumahan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, ternyata masih ada rumah-rumah terjangkau mulai harga Rp 150 jutaan.  Permata Mutiara Maja menawarkan rumah subsidi tipe 27/60 seharga Rp 150 juta dengan DP hanya 1 persen. Bahkan terdapat subsidi kredit hingga Rp 40 juta. Sehingga total cicilan KPR per bulannya hanya sekitar Rp 1 jutaan.   Selain itu, pihaknya juga menawarkan rumah non subsidi dengan furniture di dalamnya seharga Rp 190 jutaan. Lokasinya pun hanya 2 menit dari stasiun Maja untuk memudahkan akses transportasi masyarakat.  Tak kalah terjangkau, Pesona Kahuripan di kawasan Desa Cikahuripan Bogor, Jawa Barat juga menawarkan perumahan bersubsidi dengan tipe rumah 30/60 seharga Rp 168 jutaan. Hanya membayar uang muka Rp 1,6 jutaan dapat dicicil Rp 1,1 jutaan setiap bulannya.   Lalu, pengembang PT Mitra Warga Sejahtera menawarkan perumahan The Green View di kisaran Citayam. Tipe rumah 36/84 seharga mulai dari Rp 340 jutaan dapat diperoleh dengan DP Rp 34 juta.  Kemudian, pengembang properti Riscon Group menawarkan rumah tapak perumahan The Kirana Town House di kawasan Bojonghede, Bogor. Tipe rumah 30/60 mulai harga Rp 418 jutaan dapat dicicil hingga Rp 3 jutaan perbulan.  Masih di kawasan Bogor, pengembang properti Mas Group menawarkan hunian dengan konsep Resort bernuansa Bali. Tipe rumah mulai 33/66 hanya membayar DP sebesar Rp 20 jutaan dapat memiliki rumah seharga Rp 332 jutaan.

Mau Beli Rumah, Ternyata Masih Ada Rumah Seharga Rp 150 Jutaan Lho

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/mau-jual-rumah-biar-laku-cepat-dan-mahal-ikuti-trik-ini_m_.jpg" alt="Ilustrasi rumah sederhana yang banyak diminati karena harga yang terjangkau" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi rumah sederhana yang banyak diminati karena harga yang terjangkau</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ancaman perlambatan ekonomi mendorong dunia usaha tetap waspada untuk melakukan ekspansi bisnis, termasuk sektor properti. Sektor padat modal yang menyerap banyak tenaga kerja ini diprediksi diperkirakan akan tumbuh single digit. Sejumlah insentif yang diberikan pemerintah diharapkan bisa semakin mendorong pertumbuhan sektor properti di 2020.  Direktur Finance, Planning, &amp; Treasury Bank BTN, Nixon L.P Napitupulu memperkirakan sektor perbankan pada umumnya bersikap lebih hati-hati dalam menghadapi tahun 2020 karena masih ada tantangan likuiditas dan tekanan dari kredit bermasalah.  "Pertumbuhan kredit termasuk untuk sektor properti kami proyeksikan hanya akan tumbuh single digit,” kata Direktur Finance, Planning, &amp; Treasury Bank BTN, Nixon L.P Napitupulu di acara Seminar Property Outlook 2020 di Jakarta, Selasa (10/12).  Nixon menilai, pertumbuhan kredit properti seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi maupun non subsidi, serta kredit agunan rumah dan kredit pembangunan rumah akan tumbuh single digit karena sejumlah faktor, diantaranya anggaran pemerintah untuk subsidi perumahan yang terbatas.  Seperti diketahui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menyatakan, APBN menganggarkan Rp 11 triliun untuk memfasilitasi subsidi pembiayan 102.500 unit pada tahun 2020. Jumlah unit rumah yang dapat mendapat subsidi tersebut lebih rendah dari tahun 2018 yang sebesar 280.000 unit dan tahun 2019 yang mencapai 162.000 unit.  “Pembiayaan perumahan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam penyediaan perumahan, saat ini APBN memberikan porsi yang tidak banyak atau kurang dari 2 persen jadi pertumbuhan KPR subsidi sangat terkatrol dengan APBN namun ke depan, kehadiran BP Tabungan Perumahan Rakyat bisa menjadi harapan bagi industri properti,” kata Nixon.  BTN, katanya, tetap komit untuk mendukung program sejuta rumah pemerintah. Berdasarkan catatan Bank BTN, sejak tahun 2015 ketika program tersebut bergulir, Bank BTN telah menyalurkan pembiayaan untuk sekitar 3,10 juta unit, baik berbentuk KPR subsidi maupun non subsidi.  Kendati pertumbuhan KPR subsidi akan berkontraksi, Nixon menilai peluang KPR untuk tetap tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan kredit masih sangat besar khususnya di segmen KPR Non Subsidi.  Nixon menjabarkan, ada empat faktor utama. Pertama, tumbuhnya kelas emerging affluent, yang diperkirakan mencapai kurang lebih 125 juta orang pada tahun 2020 dan memiliki daya beli yang besar. Dimana mayoritasnya diprediksi adalah generasi milenial.  Selain itu, penerapan pelonggaran LTV oleh BI dan akan selesainya proyek-proyek infrastruktur khususnya yang terkait transportasi yang akan meningkatkan permintaan perumahan di kawasan Transit Oriented Development atau TOD. Nikson juga menyebut insentif pajak yang diberikan pemerintah untuk pembangunan rumah sederhana diharapkan bisa memacu pertumbuhan properti di 2020.  “Bersaing di ceruk KPR Non subsidi sangat ketat, karena kita bersaing dari sisi cost of fund, untuk itu Bank BTN akan meraih sumber pendanaan jangka panjang sekitar 15 tahun atau lebih sehingga dapat membuat skema KPR yang cicilannya makin terjangkau,” kata Nixon.

Kebutuhan Masih Tinggi, Pembiayaan Rumah Sederhana Jadi Incaran Bank

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/rumah-murah-istimewa.jpeg" alt="Ilustrasi rumah sederhana yang digenjot pembaunannnya dalam program sejuta rumah. (Dok.Humas Kementeroan PUPR)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi rumah sederhana yang digenjot pembaunannnya dalam program sejuta rumah. (Dok.Humas Kementeroan PUPR)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) merencana menambah alokasi subsidi KPR (Kredit Pemilikan Rumah) sebagai bagian dari upaya mempercepat pembangunan rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Alokasi tambahan subsidi bakal diberikan ke PT Bank Tambungan Negara (BTN) yang fokus menggarah KPR.  “Kami mengapresiasi langkah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang memberikan kepercayaan kepada Bank BTN menggunakan kuota FLPP untuk mempercepat pencapaian Program Sejuta Rumah,” kata Pelaksana Tugas Direktur Utama Bank BTN, Oni Febriarto Raharjo kepada pers di Jakarta, Selasa (03/09).  Guna mempercepat penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembangunan Perumahan (FLPP), Kementerian PUPR menambah kuota subsudi untuk pemberian rumah MBR sekitar 2.467 unit. Lewat tambahan kuota FLPP itu, BTN berharap KPR perseroan akan tumbuh lebih baik. Potensi pencairan KPR Subsidi pada semester II diperkirakan akan mencapai 28.000 unit. Sementara untuk KPR Non Subsidi, potensi bisa terealisasi sekitar 16.000 unit  Oni optimistis kinerja perseroan sepanjang semester II akan tumbuh bagus seiring dengan membaiknya kondisi makro ekonomi.  Per Juli 2019, Bank BTN telah menyalurkan pembiayaan perumahan untuk Program Sejuta Rumah sebanyak 503.974 unit dengan nilai kredit sebesar Rp 43,64 triliun. Dengan rincian untuk KPR sebanyak 135.893 unit dan dukungan kredit konstruksi belum KPR 368.081 unit.  Khusus untuk segmen subsidi, BTN telah menyalurkan pembiayaan perumahan sebanyak 111.823 unit dalam bentuk KPR Subsidi dan sebanyak 251.550 unit untuk dukungan kredit konstruksi belum KPR.  “Dengan pencapaian ini BTN telah mencapai 63 persen dari target total tahun ini yang dipatok sebanyak 800.000 unit baik untuk pembiayaan perumahan subsidi maupun non subsidi,” kata Oni.  Untuk mencapai target 2019, BTN juga telah memperbaiki performa bisnisnya khususnya dalam pencapaian kredit dan Dana Pihak Ketiga. Berdasarkan catatan Perseroan, per Juli 2019 kredit dan pembiayaan BTN tumbuh 18,03 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Adapun per Juli 2019, BTN telah menyalurkan kredit sebesar Rp 251,98 triliun lebih tinggi dibandingkan Juli 2018 sebesar Rp 213,50 triliun.

Genjot Rumah Subsidi, Kementerian PUPR Tambah Kuota FLPP ke BTN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/sanksi-menanti-bila-tidak-tempati-rumah-yang-dibeli-lewat-kpr-subsidi_m_.jpg" alt="Ilustrasi rumah sederhana yang bisa memanfaatkan subsidi bunga KPR" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi rumah sederhana yang bisa memanfaatkan subsidi bunga KPR</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah kembali merevisi patokan harga rumah tapak ( sederhana) yang bisa memanfaatkan subsidi bunga kredi pemilikan rumah (KPR). Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono resmi meneken aturan baru soal harga tertinggi rumah tapak bersubsidi, Selasa (18/6).  Aturan tersebut mengatur tentang Batasan Harga Jual Rumah Sejahtera Tapak yang Diperoleh Melalui Kredit atau Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi. Batasan harga jual terbagi atas lima wilayah. Dalam Kepmen yang ditandatangani itu, tersebut terdapat empat butir keputusan.  Pertama, menetapkan batasan harga jual rumah sejahtera tapak paling tinggi (maksimal) yang diperoleh melalui kredit atau pembiayaan pemilikan rumah bersubsidi tahun 2019 dan 2020 yang dikelompokkan berdasarkan wilayah.  Kedua, rumah sejahtera tapak sebagaimana dimaksud pada Diktum (keputusan) pertama merupakan rumah umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.010/2019 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, Serta Perumahan Lainnya, Yang Atas Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.  Ketiga, pengaturan batasan harga jual rumah sejahtera tapak yang diperoleh melalui kredit atau pembiayaan pemilikan rumah bersubsidi tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum pertama dinyatakan tetap berlaku untuk tahun-tahun selanjutnya sepanjang tidak terdapat perubahan ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan.  Keempat, dengan berlakunya Kepmen PUPR Nomor 535/KPTS/M/2019, Kepmen PUPR sebelumnya atau Kepmen PUPR Nomor 1126/KPTS/M/2018 tentang Batasan Harga Jual Rumah Sejahtera Tapak Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  Seperti sudah disinggung di atas, dalam peraturan ini, batasan harga jual tertinggi dibagi menjadi lima wilayah. Untuk wilayah Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) dan Sumatra (kecuali Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai) untuk tahun 2019 sebesar Rp 140 juta dan tahun 2020 sebesar Rp 150,5 juta.  Untuk wilayah Kalimantan (kecuali Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Mahakam Ulu) pada tahun 2019 sebesar Rp 153 juta dan tahun 2020 sebesar Rp 164,5 juta. Untuk wilayah Sulawesi, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai, dan Kepulauan Riau (kecuali Kepulauan Anambas) sebesar Rp 146 juta untuk tahun 2019 dan tahun 2020 sebesar Rp 156,5 juta.  Wilayah Maluku, Maluku Utara, Bali dan Nusa Tenggara, Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), Kepulauan Anambas, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Mahakam Ulu untuk tahun 2019 sebesar Rp 158 juta dan tahun 2020 sebesar Rp 168 juta. Wilayah Papua dan Papua Barat untuk tahun 2019 sebesar Rp 212 juta dan tahun 2020 sebesar Rp 219 juta.  Terpisah, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Eko Djoeli Heripoerwanto mengatakan pembagian wilayah untuk menjaga agar daya beli masyarakat berpenghasilan rendah yang tinggal sesuai dengan wilayahnya tetap terjangkau.  “Ada beberapa faktor yang mendorong agar disesuaikan dengan wilayah, diantaranya harga tanah, kenaikan harga bahan bangunan, termasuk juga upah pekerja, sehingga dibagi menjadi beberapa wilayah,” kata Eko Djoeli Heripoerwanto dalam keterangan tertulisnya JawaPos.com.

Jangan Salah! Baca Nih Aturan Terbaru Bila Ingin Beli Rumah Sederhana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/harga-bahan-bangunan-melambung-cepat-yang-mau-beli-rumah-sebelum-naik_m_.jpg" alt="Ilustrasi pengembangan rumah sederhana yang banyak diminati konsumen" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pengembangan rumah sederhana yang banyak diminati konsumen</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Harga rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui skema dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 2019 diproyeksi naik. Namun sejauh ini harga yang ditawarkan masih mengacu tahun lalu. Ketua Real Estate Indonesia (REI) Balikpapan Edy Djuwadi mengaku telah mengusulkan kenaikan harga. "Untuk zona Kaltim usulan kami Rp 150 jutaan. Kalau full finishing Rp 170 jutaan," ujarnya seperti dikutip Kaltim Post (Jawa Pos Group), Senin (28/1) Kenaikan tersebut dilatarbelakangi meningkatnya harga sejumlah komponen produksi. Di antaranya bahan material seperti besi, atap, dan kayu. Kenaikannya berkisar 10 persen sejak pertengahan tahun lalu. Sementara itu, Edy menuturkan rumah full finishing yang ditawarkan memungkinkan pengguna langsung dapat menempati hunian tanpa mengeluarkan biaya tambahan. Sebab selama ini, konsumen yang ingin menempati kerap merogoh kocek tambahan untuk finishing. "Dengan adanya kenaikan tersebut, tambahan biaya sudah termasuk dalam KPR," ujarnya. Ia membeberkan, rata-rata biaya tambahan yang dikeluarkan konsumen untuk mencapai hunian full finishing berkisar Rp 20 jutaan. Itu juga yang membuatnya optimistis, kenaikan tersebut tidak akan memberatkan. Sebaliknya, menguntungkan konsumen. Terlebih sejak dua tahun terakhir, permintaan hunian bersubsidi semakin menanjak. Diterangkan, sepanjang 2018, REI Balikpapan berhasil membangun sebanyak 5 ribu hunian berasal dari delapan pengembang. Tahun ini, ditargetkan dapat membangun dalam jumlah yang sama. Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Asosiasi Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Kaltim Sunarti mengatakan, usulan Apersi harga rumah naik menjadi Rp 153 juta. Tapi belum tahu berapa harga yang akan ditetapkan. &ldquo;Sampai sekarang kami juga masih menunggu ketentuan yang baru," katanya. Senada, usulan tersebut menyesuaikan naiknya sejumlah komponen produksi. Seperti material yang sudah naik 20 persen sejak April 2018 lalu. Itu artinya, sebelum pemerintah menetapkan kenaikan harga, konsumen tetap memperoleh ketentuan harga yang berlaku tahun 2018, yakni Rp 142 juta. Ya, sejak program satu juta rumah murah bergulir 2015 lalu, harga rumah bersubsidi mengalami penyesuaian setiap tahun. Dengan kenaikan 4 persen hingga 5 persen. Pada 2015, harga rumah bersubsidi zona Kaltim dipatok Rp 121 juta dengan bunga kredit 5 persen. Selanjutnya 2016, harga rumah bersubsidi naik menjadi Rp 128 juta, kemudian 2017 naik menjadi Rp 135 juta dan Rp 142 juta periode 2018. Adanya kenaikan harga diharapkan memacu semangat pengembang membangun hunian. Apalagi, harga tanah dan material meningkat tiap tahunnya. Disebutkan, sepanjang 2018, realisasi pembangunan rumah bagi MBR oleh Apresi DPD Kaltim sebanyak 16 ribu dari 38 ribu yang ditargetkan. Dikembangkan oleh 71 anggota. Pembangunan hunian terbanyak tersebar di Berau, Paser, Samarinda kemudian Balikpapan. Dijelaskan, lambannya pembangunan terkendala sejumlah faktor. Di antaranya perizinan pembukaan lahan membangun perumahan. "Karena tata ruang belum mendukung pengembangan perumahan," ungkapnya. Tantangan berikutnya, yakni rendahnya tingkat hunian konsumen yang telah memperoleh fasilitas KPR. Padahal Peraturan Menteri PUPR Nomor 20/PRT/M/2014 menyatakan apabila rumah FLPP tidak ditempati, maka fasilitas bunga murah hasil subsidi pemerintah akan dicabut. Akibat minimnya fasilitas tersebut, tidak sedikit masyarakat yang menunda membeli rumah. Kondisi itu sontak memengaruhi animo pengembang membangun hunian. Kendati demikian, pihaknya bertekad untuk mengejar pembangunan unit. Tak tanggung-tanggung, sebanyak 50 ribu unit pembangunan hunian yang ditargetkan pada 2019 ini. Laju peningkatan tersebut lantaran proyek pembangunannya menyebar ke tiap-tiap daerah.

Harga Bahan Bangunan Melambung, Cepat yang Mau Beli Rumah Sebelum Naik

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rumah sederhana

Berita Terkini