<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/risma-eri-tinjau-rumah-sakit-lapangan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Sosial RI Tri Rismaharini menilai Rumah Sakit Lapangan Tembak di Kedung Cowek, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya, Jawa Timur, cukup layak sebagai tempat isolasi bagi warga terpapar Covid-19.  "Menurut saya ini yang paling relevan karena kalau di tengah kota, kadang warga juga menolak. Kalau di sini kan jauh dari mana-mana dan jauh dari perumahan warga," kata Menteri Sosial (Mensos) RI Tri Rismaharini saat meninjau Rumah Sakit Lapangan Tembak, Senin (5/7), dikutip dari Antara.  Risma menjelaskan bahwa Rumah Sakit Lapangan Tembak itu sudah cukup layak sebab dengan kondisi seperti sekarang ini sudah tidak memungkinkan. Bahkan, lanjut dia, sekarang ini memang tidak bisa memberikan sesuatu yang diinginkan oleh semuanya.  Risma setelah meninjau beberapa ruangan di Rumah Sakit Lapangan Tembak itu bersyukur karena Surabaya bakal punya tempat untuk isolasi. Meski begitu, ia berharap Rumah Sakit Lapangan Tembak itu tidak dipakai, karena ia juga berharap kasus Covid-19 di Surabaya semakin landai, sehingga tidak membutuhkan lagi rumah sakit lapangan.  "Alhamdulillah, tapi mudah-mudahan nggak kepakai," kata Mensos Risma.  Untuk itu Kemensos RI memberikan bantuan 250 ranjang dan 50 velbed untuk keperluan di Rumah Sakit Lapangan Tembak.  Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat mendampingi Mensos mengatakan Rumah Sakit Lapangan Tembak itu terus dipersiapkan hingga saat ini. Beberapa perbaikan pun terus dikebut, termasuk penutupan atau sekat-sekat. Dia berharap ketika ada pasien Covid-19 masuk, sudah nyaman untuk ditempati.  "Sekarang sudah sekitar 90 persen persiapannya, dan terus kami kebut," kata Eri.  Ia juga memastikan bahwa bantuan dari Kemensos RI itu akan langsung dipasang di Rumah Sakit Lapangan Tembak. Sebab, ia ingin IGD dan beberapa ruangan akan segera difungsikan terlebih dahulu, kemudian ruangan lainnya akan menyusul.  "Sudah banyak yang menyampaikan untuk masuk ke situ, banyak antre. Bahkan, di Hotel Asrama Haji itu sudah ada 700 yang antre. Kalau nanti sudah dibuka, maka kami ambil yang parah dulu, kalau OTG di Asrama Haji dan di rumah," ujarnya.

Mensos Risma Nilai Rumah Sakit Lapangan Tembak Surabaya Cukup Layak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/rs-dki.jpg" alt="RS NYARIS PENUH: Petugas medis menyiapkan peralatan kesehatan di ruang isolasi pasien Covid-19 di Stadion Patriot Candrabhaga, Beasi, Jawa Barat. (IMAM/Jawapos)" width="100%">
<figcaption>RS NYARIS PENUH: Petugas medis menyiapkan peralatan kesehatan di ruang isolasi pasien Covid-19 di Stadion Patriot Candrabhaga, Beasi, Jawa Barat. (IMAM/Jawapos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkapkan, ada tunggakan tagihan penggantian biaya perawatan pasien Covid-19 tahun 2020 yang sampai saat ini belum disampaikan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Direktur Pengawasan Bidang Sosial dan Penanganan Bencana BPKP, Michael Rolandi C. Brata mengatakan, tagihan tersebut masih berproses di Kementerian Kesehatan baik di Tim Penyelesaian Klaim Dispute (TPKD) Kemenkes maupun proses rekonsiliasi dan verifikasi dengan masing-masing Rumah Sakit.  “Sampai saat ini tunggakan tagihan 2020 yang masih diverifikasi TPKD Kemenkes adalah Rp 3,14 triliun dispute klaim per 31 Des 2020, dan TPKD Provinsi sekitar Rp 6,93 triliun. Di samping itu masih ada Rp 5,39 triliun yang sudah Berita Acara Hasil Verifikasi (BAHV) BPJS upload sampai dengan Mei 2021 yang masih harus direkonsiliasi dan verifikasi kepada masing-masing Rumah Sakitnya oleh Kemenkes,” ujarnya, Senin (28/6).  Dengan demikan, pihaknya meminta kepada Kemenkes untuk segera menyelesaikan proses rekonsiliasi dan verifikasi serta penyelesaian dispute yang sedang dilakukan atas tunggakan tagihan layanan Rumah Sakit tahun lalu. Sebab, hal tersebut akan menjadi acuan BPKP dalam melakukan reviu.  “Selama permintaan reviu dari Kemenkes telah lengkap dokumen formalnya, proses reviu BPKP dapat kami selesaikan dengan cepat, rata-rata selesai dalam jangka waktu 1 minggu setelah permintaan reviu diajukan,” tegasnya.  BPKP berharap agar realisasi pembayaran klaim rumah sakit yang telah terpenuhi dokumen formalnya agar dipercepat pembayarannya yang tentunya dengan merujuk pada hasil reviu BPKP.  Sebagai informasi, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 208/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran 2021, pasal 16 ayat (4) disebutkan bahwa revisi anggaran berkaitan dengan pembayaran tunggakan Tahun 2020 dengan nilai diatas Rp 2 miliar harus dilampiri dengan hasil verifikasi dari BPKP.  “Hal ini bukan untuk menghambat proses pembayaran tagihan, namun untuk memastikan tata kelola keuangan yang baik, penerapan prinsip kehati-hatian penggunaan anggaran, serta menghindari permasalahan yang lebih besar di kemudian hari,” pungkasnya.

Belasan Triliun Tagihan RS Klaim Perawatan Covid-19 Masih Menunggak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/Ilustrasi-pasien-covid-19-virus-korona.jpg" alt="Ilustrasi pasien Covid-19. (Chis/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pasien Covid-19. (Chis/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Kesehatan menetapkan 3 rumah sakit sebagai RS khusus Covid-19 agar ketersediaan tempat tidur bagi pasien Covid-19 terjaga. Pasalnya, ketersediaan tempat tidur di rumah sakit saat ini sudah semakin kritis. Apalagi pada Kamis, (26/6) kemarin, Indonesia melaporkan rekor 20.574 kasus, dengan total kasus aktif 171.542.  Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan tingginya lonjakan kasus konfirmasi positif Cov8d-19 menyebabkan keterisian tempat tidur di rumah sakit juga mengalami peningkatan. Per tanggal 24 Juni 2021 sudah tersedia 94.420 tempat tidur untuk isolasi maupun ruang perawatan untuk kasus infeksi.  Tetapi di sisi lain rata-rata nasional angka keterisian tempat tidur adalah 67-68 persen. Di beberapa daerah angka keterisian tempat tidur malah lebih tinggi hingga mencapai angka 80 persen.  “Kami melihat di Jogjakarta dan di Jawa Tengah itu sudah mencapai 85 persen, di Banten itu 87 perswn, dan di DKI Jakarta itu mencapai 90 persen,” kata Nadia.  Melihat kondisi kapasitas keterisian tempat tidur cukup tinggi terutama di daerah Jakarta dan sekitarnya, maka Kementerian Kesehatan menunjuk 3 rumah sakit vertikal yang berada langsung di bawah kewenangan Kementerian Kesehatan untuk dikhususkan sebagai RS perawatan pasien Covid-19.  "Diharapkan dengan mengkonversi ketiga rumah sakit itu menjadi rumah sakit yang memberikan pelayanan kasus Covid-19 ini akan membantu menambah persediaan tempat tidur,” kata Nadia.  3 RS tersebut adalah:  &nbsp;  1. RSUP Fatmawati  Sementara itu, di RSUP Fatmawati terdapat 500 tempat tidur. Plt Direktur RSUP Fatmawati dr. Azhar Jaya mengatakan dua hari yang lalu terdapat 233 tempat tidur untuk pasien Covid-19. Ia telah meningkatkan jumlah rumah sakit menjadi 261 tempat tidur, atau sekitar 52 persen dari kapasitas tempat tidur di RSUP Fatmawati terdiri dari 110 tempat tidur ICU, dan 151 tempat tidur di ruang isolasi bertekanan negatif dan non negatif.  “Kami harus meningkatkan tempat tidur menjadi 350 atau 70 persen. Kami harapkan pada awal bulan Juli sudah bisa meningkat sampai 350 tempat tidur,” katanya.  &nbsp;  2. RSPI Sulianti Saroso  Direktur Utama RSPI Sulianto Saroso dr. Mohammad Syahril mengatakan ketersediaan tempat tidur di RSPI Sulianti Saroso hingga hari ini rasionya 100 persen dengan beban 96 persen. Pihaknya akan menambah 100 tempat tidur yang diawali dengan penambahan 24 tempat tidur sejak tanggal 12 juni. Selanjutnya direncanakan akan menambah 45 tempat tidur sehingga jadi 145 tempat tidur hingga pertengahan Juli 2021.  “Dengan penambahan ini maka perlu diiringi dengan penambahan SDM maupun penambahan Alkes dan sarana prasarana lain. Total tenaga yang dibutuhkan sebanyak 80 perawat dan 2 dokter spesialis dari radiologi dan rehabilitasi medik,” kata Syahril.  Apabila terjadi penumpukan di IGD, tambah Syahril, pihaknya sudah menyiapkan tenda bantuan dri BNPB utk mengurai pasien yang ada di IGD.  &nbsp;  3. RSUP Persahabatan  Selain itu, Syahril juga menjabat sebagai Plt RSUP Persahabatan. Ia mengungkapkan ada 409 tempat tidur di RSUP Persahabatan. Hingga hari ini sebanyak 55 persen tempat tidur didedikasikan untuk merawat pasien Covid-19, 32 ICU, dan 165 non ICU.  “Dengan lonjakan ini kami merencanakan penambahan tempat tidur dengan 4 tahap. Hal itu dikarenakan adanya perubahan ruangan biasa menjadi ruangan isolasi agar ruangan itu memenuhi persyaratan isolasi,” tutur Syahril.  Tak hanya itu, RSUP Persahabatan juga butuh tambahan tenaga terutama perawat sebanyak 150 perawat dan 14 dokter.  Syahril menegaskan RSUP Persahabatan dan RSPI Sulianti Saroso hanya menerima rujukan kasus Covid-19 berat dan kritis. Tidak semua pasien yang datang ke RS tersebut karena Covid-19 akan dirawat, tapi akan dirujuk ke RS terdekat bila kondisinya ringan sampai sedang.

Situasi Darurat, 3 RS Khusus Pasien Covid-19 Disiapkan, Ini Lokasinya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/klaim-RS.jpg" alt="GRAFIS - ADIT/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>GRAFIS - ADIT/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Angka kasus Covid-19 yang bergerak dinamis berdampak pada tingkat okupansi (keterisian) tempat tidur di rumah sakit. Per 13 Oktober, okupansi ruang perawatan untuk pasien Covid-19 secara nasional mencapai 43,93 persen. Di beberapa provinsi malah telah melebihi 50 persen.  Menurut data Kementerian Kesehatan, ada 12 provinsi yang okupansi tempat tidur pasien Covid-19 di atas rata-rata nasional.  Paling tinggi Sumatera Barat yang mencapai 64 persen. Disusul Banten (61 persen), Jambi (58), Riau (57), serta Jawa Barat dan DKI Jakarta (masing-masing 54 persen).  Kemudian, Kalimantan Timur (52 persen), Papua (49), Jawa Tengah (49), Bali (49), Kepulauan Riau (47), dan Sulawesi Barat (45). Untuk Jawa Timur, okupansi RS mencapai 37 persen.  Plt Dirjen Yankes Kementerian Kesehatan Abdul Kadir menyatakan, data okupansi tempat tidur pasien Covid-19 terus berubah. ’’NTT okupansi terendah se-Indonesia,’’ ucapnya.  Sementara itu, klaim rumah sakit mencapai 12 triliun dan hingga kemarin telah dibayarkan sebanyak Rp 7,1 triliun. Kadir menyatakan, dana tersebut berasal dari Kemenkes dan BNPB. ’’Pemerintah sementara ini menyediakan Rp 21 triliun untuk klaim rumah sakit,’’ ujarnya.  Hingga kemarin, menurut data Kemenkes, klaim yang belum dibayarkan mencapai Rp 5 triliun. Kadir berjanji bahwa klaim pasien Covid-19 berjalan lancar.  Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Kuntjoro menyarankan ada tim khusus untuk menyelesaikan klaim. Tim tersebut akan membantu tim pusat. ’’Yang belum kerja sama dengan BPJS Kesehatan jangan didiamkan. Rumah sakit didampingi,’’ katanya.  Pengadaan Vaksin  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/bpom-750x425.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Kepala BPOM Penny Lukito. (tengah) - (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)  Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) turut mengawal proses penyediaan vaksin Covid-19. Mulai penyusunan dan persetujuan uji klinis hingga pelaksanaan uji klinis.  Kamis lalu (15/10) tim Inspektur Badan POM juga berangkat ke Tiongkok untuk melakukan inspeksi cara pembuatan obat yang baik (CPOB) atau good manufacturing practice (GMP) ke sarana produksi vaksin Covid-19. Ada tiga tempat pembuatan vaksin yang dikunjungi, yakni Sinovac, Sinopharm, dan Cansino.  ’’Serangkaian kegiatan inspeksi tersebut bertujuan untuk percepatan akses vaksin yang aman, berkhasiat, dan bermutu,” ungkap Kepala BPOM Penny K. Lukito.  Untuk menyiapkan produksi vaksin di Indonesia, BPOM menggelar rapat koordinasi persiapan industri farmasi. Rapat pada minggu lalu itu membahas ketersediaan vaksin Covid-19 dan komitmen terhadap pemenuhan aspek khasiat, keamanan, dan mutu vaksin.  Penny menyampaikan, masa pandemi memungkinkan diberikannya emergency use authorization (EUA). Fungsinya sebagai persetujuan penggunaan obat atau vaksin saat kondisi darurat kesehatan masyarakat. EUA diberikan karena semua obat dan vaksin yang akan digunakan dalam penanganan Covid-19 masih memasuki tahap pengembangan.  Penyediaan vaksin dalam negeri dilakukan melalui kerangka multilateral dan bilateral. Itu dilakukan dalam lawatan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dan Menteri BUMN Erick Tohir ke sejumlah negara. Misalnya, Tiongkok, Uni Emirat Arab (UEA), hingga Inggris.  Dirjen Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Febrian Alphyanto Ruddyard menuturkan, diplomasi vaksin gencar dilakukan guna memenuhi kebutuhan vaksin bagi masyarakat Indonesia. Sebab, Badan Kesehatan Dunia (WHO) hanya menjatah vaksin untuk Indonesia sebanyak 20 persen dari total populasi. Jumlah itu sekitar 53,6 Juta vaksin. Jatah itu diperoleh melalui kerangka kerja sama multilateral, dalam hal ini melalui Covax. Yakni, kemitraan global yang bertujuan mendukung pengembangan vaksin dan berbagi akses ke sana.  Menurut dia, ketentuan itu disepakati negara-negara di Covax karena tahu kemampuan produksi vaksin tidak akan bisa mengejar jumlah seluruh masyarakat dunia dalam waktu singkat. ”Karena itu, prinsip yang dipegang WHO bukan all vaccine for all people in some countries. Tapi, lebih pada some people in all contries,” ujarnya dalam temu media secara daring kemarin (16/10).  Karena itu, lanjut dia, pemenuhan kecukupan stok vaksin dilakukan melalui kerja sama bilateral. ”Jadi, memang kerangka multilateral yang disediakan segitu, tapi tidak tertutup kemungkinan bisa dilakukan melalui bilateral,” ungkapnya.  Sementara itu, kemarin menjadi hari terakhir lawatan Menlu dan menteri BUMN ke Inggris dan Swiss. Retno menegaskan, perjalanan ke Inggris dan Swiss tidak hanya mengenai isu pengamanan komitmen vaksin. Namun, juga menjalin kerja sama strategis yang sifatnya lebih panjang, termasuk dengan organisasi dunia seperti WHO, GAVI, CEPI, dan Unicef. ”Hal ini memungkinkan dilaksanakan karena Indonesia, antara lain melalui Bio Farma, memiliki kapasitas untuk melakukan itu,” tegasnya.  Baca juga:  <ul> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/23/09/2020/ruang-isolasi-rumah-sakit-dan-selter-covid-19-di-ponorogo-penuh/">Ruang Isolasi Rumah Sakit dan Selter Covid-19 di Ponorogo Penuh</a></li> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/16/10/2020/who-remdesivir-tak-terbukti-ampuh-obati-pasien-covid-19-yang-parah/">WHO: Remdesivir Tak Terbukti Ampuh Obati Pasien Covid-19 yang Parah</a></li> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/16/10/2020/4-301-positif-covid-19-sumbar-kasus-harian-tertinggi-setelah-jakarta/">4.301 Positif Covid-19, Sumbar Kasus Harian Tertinggi setelah Jakarta</a></li> </ul> Dalam temu media secara daring, Retno mengabarkan hasil pertemuan dengan sejumlah mitra di Swiss. Pada kerangka bilateral, delegasi Indonesia telah melakukan pertemuan dengan pemerintah Swiss bersama pihak swasta Swiss. Dalam pertemuan itu, Indonesia menyampaikan sejumlah hal. Salah satunya, apresiasi atas kebijakan Swiss memasukkan Indonesia sebagai salah satu negara prioritas kerja sama pembangunan untuk 2021–2024. ”Indonesia mengusulkan kiranya isu kesehatan dapat dimasukkan sebagai salah satu bidang kerja sama. Kerja sama kesehatan ini dapat berupa, antara lain, penguatan kerja sama antarinstitusi, telemedicine, riset, dan inovasi,” tuturnya.  Selanjutnya, pertemuan dalam konteks multilateral dilakukan delegasi Indonesia di Jenewa bersama dengan CEO Gavi Covax Facility Dr Seth Berkley, Dirjen WHO Dr Tedros Ghebreyesus, dan Unicef. Dalam pertemuan itu, Indonesia berkonsultasi dan berkomunikasi secara intensif dengan berbagai organisasi tersebut terkait pengelolaan Covid-19 dan kerja sama strategis lain. Indonesia juga menyampaikan dukungan terhadap multilateralisme dan keinginan untuk menjadi bagian dari Covax AMC.  Kedua pihak juga membahas pengembangan vaksin. Masing-masing sepakat bahwa hal itu merupakan proses yang rumit. Selalu ada risiko dan ketidakpastian dalam pengembangannya. Karena itu, para ahli dunia akan terus berupaya untuk mendapatkan vaksin secara tepat waktu, aman, dan efektif.  Mengenai situasi pandemi saat ini, delegasi Indonesia memberikan update terkait pengelolaan Covid-19 di tanah air. Bagaimana upaya-upaya Indonesia untuk mendapatkan vaksin bekerja sama dengan beberapa negara dan upaya para ahli dalam negeri mengembangkan vaksin nasional, vaksin Merah Putih. ”Kami juga menjelaskan rencana vaksinasi dan sepakat dengan WHO untuk terus melakukan koordinasi dan komunikasi, baik dalam persiapan maupun pelaksanaan vaksinasi,” ungkapnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=IOq9dd1LNL8&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Klaim Rumah Sakit Covid-19 Capai Rp 12 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pasien-harus-cari-rs-lain-bpjs-antisipasi-antrean-membludak_m_.jpg" alt="PENGUMUMAN: : Warga melihat pengumuman di Rumah Sakit Kustati, Solo, Rabu (2/1)." width="100%">
<figcaption>PENGUMUMAN: : Warga melihat pengumuman di Rumah Sakit Kustati, Solo, Rabu (2/1).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyak orang terpapar membuat tenaga medis (nakes) kewalahan. Enam bulan menangani pasien Covid-19, Pemkot Surakarta mengingatkan lebih dari 80 persen nakes di Kota Bengawan mengalami kelelahan. Pemkot meminta pemerintah kabupaten di sekitar Kota Solo tidak lagi menyumbang pasien.  Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surakarta Siti Wahyuningsih mengungkapkan bahwa rumah sakit di Kota Solo tidak hanya melayani pasien dari warga lokal. Sebagian pasien Covid-19 yang dirawat berasal dari luar kota. Kini kapasitas tempat tidur di rumah sakit terus menipis. Dari 320 bed, sebanyak 140 bed sudah terisi.  “Mayoritas ya dari daerah lain. Nakesnya 80 persen kelelahan, sudah capek. Saya berharap angka Covid-19 begini saja. Tidak tambah lagi. Kabupaten sekitar harus menyediakan bed rumah sakit sesuai penduduknya. Kalau nggak, bikin rumah sakit darurat,” papar Ning, sapaan Kepala Dinkes Surakarta seperti dikutip Radar Solo, Rabu (16/9).  Dia berharap pemerintah daerah di sekitar Kota Solo semestinya memperhitungkan rasio secara umum kapasitas rumah sakit dengan jumlah masyarakatnya. Jika dibiarkan, nakes di Kota Solo terancam depresi karena terlalu lama menangani pasien Covid-19.  Ketua Pelaksana Gugus Tugas Covid-19 Kota Surakarta Ahayani meminta kerja sama lintas provinsi. Sebab, selain pasien dari kabupaten di sekitar Solo, sejumlah rumah sakit juga menerima pasien dari daerah di Jawa Timur.  “Jateng dan Jatim diharapkan meningkatkan kesembuhannya dan menekan kematian dengan menyasar langsung pada klasternya, tidak secara makro. Karena lebih efektif. Pelaksanaan protokol masing-masing spot itu harus diperketat,” kata Ahyani.  Menurut data, angka Covid-19 di Jawa Tengah tertinggi adalah Kota Semarang dengan proporsi di atas 9.540. Kota Solo berada di nomor empat, di bawah Jepara, Demak, dan Kudus. Ahyani menyebut, intervensi penegakan protokol kesehatan dengan penggunaan alat kesehatan pengganti ventilator lebih efektif menurunkan angka kematian.  “Jatim sudah menggunakan itu, Jateng belum pakai. Solo belum. Pilihannya alat banyak sekali, paling bagus ya masker efektif, jaga jarak,” terangnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=TNaVoK3STVM

Nakes Solo Kelelahan, Daerah Sekitar Diminta Tak Kirim Pasien Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/anies-baswedan-preskon-Balkot-antara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta kepada pemerintah pusat agar tidak telat membayar tagihan BPJS kesehatan kepada rumah sakit. Hal itu sampaikannya saat melakukan teleconference bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Kamis (2/4).  Anies mengatakan, saat ini ada 70 rumah sakit di Jakarta yang menangani sekitar 1.300 pasien Covid-19, baik itu pasien positif, maupun yang masih menunggu hasil tes laboratorium.  "Ada satu permintaan pak yang mungkin perlu menjadi perhatian dari pemerintah, adalah rumah sakit rumah sakit ini 70 itu banyak adalah swasta. mereka harapkan dukungan BPJS agar tidak ada keterlambatan di dalam pembayaran tagihan," kata Anies.  Anies menyampaikan, rumah sakit ini butuh dukungan pembayaran yang tepat waktu. Mengingat manajemen keuangan mereka perlu terus dijaga. Dengan pembayaran BPJS yang tepat waktu, maka rumah sakit bisa bekerja secara optimal.  "Memastikan bahwa tidak ada keterlambatan pembayaran jadi penting sekali pak, supaya mereka tetap mau menerima kasus Covid ini," imbuhnya.  Menanggapi itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, dalam rapat beberapa waktu lalu sudah dibahas ihwal tunggakan BPJS ini. Pemerintah menargetkan agar pembayaran ini bisa segera dilunasi kepada rumah sakit  "Itu sudah dikalkulasi. mudah-mudahan usulan tadi, supaya rumah sakit itu bisa memberikan partisipasi lebih maksimal, mudah-mudahan tunggakan-tunggakan BPJS bisa diselesaikan," kata Ma'ruf.  Dia menegaskan, mendukung penuh upaya pelunasan tunggakan BPJS ini. Pemerintah sudah menempatkan masalah ini sebagai prioritas untuk diselesaikan di tengah pandemi Covid-19.

Anies Minta Pusat Jangan Tunggak Tagihan BPJS Rumah Sakit Covid-19