<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/polisi-gambar-sketsa-wajah-otk-di-sekitar-rumah-agus-rahardjo_m_.jpg" alt="Rumah Ketua KPK Agus Raharjo" width="100%">
<figcaption>Rumah Ketua KPK Agus Raharjo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepolisian sedang menggambar sketsa wajah orang mencurigakan di sekitar rumah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo. Adapun keterangan mengenai orang tersebut didapatkan dari seorang tukang bubur. Kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo, penjual bubur di sekitar rumah Agus menyatakan bahwa ada seseorang yang bertanya kediaman RT setempat. "Sebelum kejadian itu ada orang sempat menanyakan rumah Pak RT. Itu lagi dicoba digambar dulu sketsa wajahnya," ujarnya di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Jumat (11/1). Dari keterangan tukang bubur, orang tidak dikenal menggunakan sepeda motor. Dia sempat melepas helm dan duduk. "Itu lagi dicoba digambar sketsanya oleh ahli sketsa. Itu kerja sama dengan inafis nanti inafis akan memasukan ke dalam komputer, komputer itu nanti akan membuat rekam wajah secara digital," tutur Dedi. Nanti dari skesta wajah yang sudah berhasil digambar ahli, akan dimasukan ke laporan forensik. "Nanti kalau bisa dicocokan dengan foto-foto yang ada di KTP elektronik, itu nanti akan dipadukan. Inafis kita memiliki peralatan yang cukup canggih," jelas Dedi. Selain sketsa wajah, pihaknya juga akan meneliti sidik jari. "Baik yang ditemukan di paralon maupun di tas. Itu akan didalami siapa-siapa saja yang pernah memegang barang itu," pungkas mantan Wakapolda Kalimantan Tengah itu.

Polisi Gambar Sketsa Wajah OTK di Sekitar Rumah Agus Rahardjo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tukang-bubur-ikut-diperiksa-polisi-kasus-penemuan-fake-bom_m_.jpg" alt="Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono" width="100%">
<figcaption>Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pengungkapan kasus penemuan benda menyerupai bom rakitan di rumah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo di Perum Graha Indah, Jatimekar, Bekasi, Rabu (9/1) terus dilakukan. Penyidik sudah memeriksa enam saksi yang mengetahui tas yang dicantolkan di pagar rumah ketua KPK. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Argo Yuwono mengatakan, sejumlah saksi yang menyaksikan saat kejadian temuan tas berisi benda mirip bom rakitan sudah dimintai keterangan oleh penyidik. Di antaranya salah seorang penjual bubur dekat lokasi rumah korban. Menurutnya, penjual bubur itu mengaku melihat seorang yang datang ke rumah Ketua KPK RI sambil bertanya ke ketua RT setempat. Orang tersebut kata penjual bubur sempat menanyakan rumah Ketua KPK Agus Rahardjo. "Ada saksi penjual bubur di sana yang kami tanyakan. Memang dia mengaku melihat ada orang datang ke tempat penjual bubur. Dia menanyakan rumah Pak RT, lalu tanya rumah Ketua KPK. Dan juga saksi-saksi lain yang sedang dilakukan penyelidikan dan penyidikan," ujar Argo di Polda Metro Jaya, Kamis (10/1). Kejadian yang bersamaan dengan pelemaran dua bom molotov di kediaman Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif tersebut, Argo belum bisa memastikan apakah rangkaian peristiwa itu dilakukan pelaku secara organisir atau tidak. Kendati demikian, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan secara intensif untuk mengungkap kasus teror yang mengarah kepada kedua pimpinan KPK. "Ini semuanya sedang kami lakuakan penyelidikan. Tunggu saja kerja tim yanh sudah dibentuk," kata Argo. Dia menambahkan, kepolisian sudah membentuk tim khusus untuk mengungkap kasus penyerangan rumah pimpinan KPK. Tim khusus itu dibentuk secara gabungan oleh Mabes Polri dan Polda Metro Jaya. "Upaya pengungkapan seperti menanyakan saksi, memeriksa saksi, mencari barang bukti, barang bukti diperiksa oleh Labfor, masih dilakukan. Kemudian kami evaluasi dari para saksi dan ada dari bukti petunjuk seperti CCTV. Itu upaya yang sedang dilakukan," terangnya.

Tukang Bubur Ikut Diperiksa Polisi Kasus Penemuan Fake Bom

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bumerang-untuk-pimpinan-kpk_m_.jpg" alt="Jurnalis foto mengambil gambar di depan rumah Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Kalibata Selatan, Jakarta, Rabu (9/1/2019)." width="100%">
<figcaption>Jurnalis foto mengambil gambar di depan rumah Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Kalibata Selatan, Jakarta, Rabu (9/1/2019).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Saya ingin bicara konteksnya dulu. Kejahatan, kekerasan, atau pelanggaran HAM, kalau tidak pernah diselesaikan secara baik, akan seperti memberi justifikasi untuk terjadinya kekerasan atau pelanggaran HAM atau kejahatan di waktu yang akan datang. Sebab, pelakunya merasa di-acceptable (dapat diterima) oleh sebagian besar orang. Hal itu akan menurunkan wibawa tempat peristiwa tersebut terjadi. Atau wibawa negara. Artinya, negara itu bisa diabaikan. Dianggap takut kepada orang-orang itu. Dalam HAM ada prinsip non repetition (ketidakberulangan). Nah, cara agar ketidakberulangan itu terjadi adalah menghukum pelaku yang paling bertanggung jawab. Kemudian, memulihkan kondisi korban. Terakhir, melakukan perubahan aturan-aturan atau perubahan alat-alat kerja atau personel. Tidak ada yang prioritas di ketiganya secara kontekstual jika dianggap ada kegagalan dalam komponen itu sehingga terjadi kekerasan atau keberulangan tersebut. Itu rumusnya ketika terjadi sesuatu. Rumus itu bisa diterapkan pada situasi di KPK sekarang. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/10/01/2019/bahan-bom-yang-dilempar-ke-rumah-pimpinan-kpk-penuh-kejanggalan" target="_blank">Ada dua hal di KPK</a> yang perlu diingat. Pertama, namanya korupsi. Kedua adalah serangan terhadap para pekerja antikorupsi di KPK. Itu dua hal yang serius. Poin kedua semakin jauh berkembang. Semakin serius. Tidak bisa dianggap sebagai risiko kecil lagi. Ia sudah jadi satu situasi yang mengancam KPK. Karena KPK lembaga penegak hukum turunan dari konstitusi, ia seharusnya mendapat perhatian yang luar biasa. Untuk menunjukkan resist (penolakan) terhadap corruptor fight back (serangan balik koruptor). Bom terhadap pimpinan KPK harus dilihat sebagai sebuah situasi eskalatif. Artinya, dulu serangannya kepada penyidik. Ada serangan bom sampai serangan brutal terhadap Novel Baswedan. Sejauh ini institusi tidak melindungi secara baik. Peristiwa-peristiwa itu tidak pernah dikejar. Baik oleh KPK maupun institusi lain yang mempunyai kewenangan lebih luas untuk menangani. Persoalan tersebut juga tidak mendapatkan perhatian dari otoritas politik. Saya ingin agak provokatif dengan bilang ketika pimpinan KPK tidak menghiraukan situasi-situasi tersebut, akhirnya persoalan meruncing kepada pimpinan KPK. Menjadi bumerang bagi mereka. Lalu, bagaimana menyikapi situasi ini? Di satu sisi agak dilema. Sebab, lima pimpinan KPK itu kan mainan politik kelompok-kelompok tertentu. Mereka adalah orang-orang yang tersandera oleh kepentingan-kepentingan politik dan ekonomi. Pimpinan sekarang ini tersandera secara personal. Hal itulah yang membuat institusi KPK tidak bisa bertindak lebih tegas menjalani kewenangannya dan menghadapi ancaman terhadap institusinya. Satu-satunya cara adalah mereka memberanikan diri keluar dari sanderaan-sanderaan tersebut. Di sisi lain, kita diuntungkan bahwa masa pimpinan ini akan berakhir. April dimulai tahap seleksi pimpinan KPK yang baru. Dan mudah-mudahan momen perubahan itu bisa dipakai untuk mengoreksi dan mencari pimpinan yang memang sanderaannya sedikit. Kalau perlu, tidak ada. Sehingga bisa mewujudkan konsep yang saya sampaikan. Apakah peristiwa teror ini adalah rekayasa untuk pengalihan isu pilpres? Bisa saja peristiwa ini dipakai untuk branding kelompok-kelompok tertentu. Tapi menariknya begini, elemen yang digunakan untuk peristiwa ancaman kekerasan adalah bom. Yang punya akses melakukan tindakan ini siapa? Nah, itu bisa dianggap sebagai sebuah brand-brand juga.&nbsp; *)&nbsp;Aktivis HAM, direktur eksekutif Lokataru Foundation

Bumerang untuk Pimpinan KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/rumahnya-diteror-bom-molotov-wakil-ketua-kpk-ada-pertolongan-allah_m_.jpg" alt="Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif menanggapi kejadian teror pelemparan bom molotov di rumahnya, Rabu (9/1)." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif menanggapi kejadian teror pelemparan bom molotov di rumahnya, Rabu (9/1).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif menanggapi peristiwa ancaman teror pelemparan bom molotov di rumahnya di Jalan Kalibata Selatan, No. 42 C RT 01/04 Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Laode mengaku tidak menyangka, jika tempat tinggalnya menjadi sasaran pelemparan oleh dua orang pelaku. Peristiwa tersebut ia ketahui setelah bangun tidur atau sekitar subuh. Dia pun sudah menyaksikan langsung kronologi peristiwa pelemparan bom molotov yang terekam melalui CCTV yang terpasang di atap rumah. Laode pun tak menampik jika peristiwa pelemparan bom molotov itu terkait tugasnya menjadi Petinggi KPK. "Biasa. Bagian dari pekerjaan. Tadi dari Polri sudah melakukan olah TKP. Kami tunggu saja hasilnya," ujarnya usai tiba di kediamannya sekitar pukul 20.00 WIB. Laode pun bersyukur. Niat jahat para pelaku yang mencelakakannya bersama anggota keluarganya itu gagal dengan sendirinya. Menurutnya, dari dua bom molotov yang dilemparkan kedua pelaku itu tidak sampai membakar rumah. Disebutkan, satu botol berisi bahan bakar itu terlempar membentur tembok atas. Satu molotov lainnya terjatuh dalam posisi berdiri ke teras dengan sumbu masih menyala. "Salah satu bom molotov jatuhnya berdiri. Kalau satunya di atas terbakar besar. Mungkin ini pertolongan Allah," ujarnya. Dia pun berharap kepada jajaran kepolisian bisa mengungkap kasus kejadian pelemparan bom molotov di rumahnya. Laode pun sadar, jika pekerjaannya menjadi pimpinan KPK berisiko adanya ancaman. "Ada ancaman, biasa jadi KPK. Kerja di KPK itu ada warna-warni. Saya berharap dengan teman-teman di Polri bisa diungkap kasusnya," tuturnya. Sebelumnya, dua petinggi KPK, Agus Rahardjo dan Laode M. Syarif mendapat teror bom. Di kediaman Laode, benda yang dilemparkan berupa botol bersumbu berisi cairan bahan bakar (bom molotov). Sementara di rumah Agus Rahardjo, benda yang dilemparkan pelaku yaitu sejenis bom rakitan.

Rumahnya Diteror Bom Molotov, Wakil Ketua KPK: Ada Pertolongan Allah