<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/rumah-subsidi-jauh-dari-kota-penghasilan-habis-untuk-transportasi_m_.jpg" alt="Rumah subsidi yang disediakan pemerintah harus didukung dengan akses transportasi yang memadaai." width="100%">
<figcaption>Rumah subsidi yang disediakan pemerintah harus didukung dengan akses transportasi yang memadaai.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat, hingga kuartal III 2023, pembangunan rumah yang termasuk dalam Program Sejuta Rumah (PSR) di Indonesia mencapai angka 896.121 unit. "Capaian Program Sejuta Rumah tahun 2023 hingga bulan September atau triwulan III mencapai 896.121 unit," ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto di Jakarta, kemarin. Iwan menambahkan, jumlah tersebut terdiri dari pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 771.753 unit dan 124.368 unit. Pemerintah melalui Kementerian PUPR terus berusaha meningkatkan sektor properti dari sisi suplai, yaitu dengan menerapkan rangkaian kebijakan bidang perumahan, serta melakukan program kolaborasi pemenuhan rumah layak huni dengan para pemangku kepentingan perumahan, salah satunya dengan Program Sejuta Rumah (PSR). Program Sejuta Rumah merupakan salah satu Program Strategis Nasional yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sejak tanggal 29 April 2015. Program tersebut dilaksanakan sebagai bentuk program percepatan dan kolaborasi antara pemerintah dengan para pelaku pembangunan perumahan, baik dalam&nbsp;hal penyediaan maupun pembiayaan. Sejak dilaksanakan mulai 2015 hingga 2021, angka capaian PSR tercatat mencapai angka 6.871.094 unit. Sedangkan pada 2022 lalu, capaian PSR adalah 1.117.491 unit dan capaian tahun 2023 hingga bulan September mencapai 896.121 unit. Dari data yang ada, jumlah capaian PSR untuk rumah MBR sebanyak 771.753 unit. Jumlah tersebut terdiri dari pembangunan yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR sebanyak 351.057 unit, Kementerian/ Lembaga lainnya 19.289 unit, dan pemerintah daerah 37.569 unit. Selain itu, pembangunan rumah juga dilaksanakan oleh pengembang non Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 323.714 unit,&nbsp;Corporate Social Responsibility&nbsp;(CSR) Perumahan 1.285 unit dan masyarakat 38.839 unit. Sedangkan rumah untuk non-MBR tercatat sebanyak 124.368 unit yang terdiri dari pembangunan rumah oleh pengembang perumahan non-MBR sebanyak 46.238 unit dan masyarakat 78.130 unit. Kementerian PUPR terus berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan bidang perumahan untuk pendataan realisasi pembangunan rumah untuk masyarakat di daerah.

Jumlah tersebut terdiri dari pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 771.753 unit dan 124.368 unit.

PUPR: Program Sejuta Rumah Capai 896.121 Unit hingga Kuartal III

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Rumah-Subsidi-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pembangunan rumah rakyat untuk mengatasi backlog terus digenjot. Tahun ini pengembang rumah bersubsidi menargetkan mencetak rekor produksi hunian. Namun, mereka mengaku terganjal oleh transisi perizinan.  "’Tahun ini kami berupaya untuk bisa kembali membuat rumah subsidi di Jatim sebanyak 20 ribu unit. Target tersebut dipasang karena kami merasa bahwa kinerja tahun ini bakal kembali normal," kata Ketua Asosiasi Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Jatim Makhrus Sholeh di sela Musyawarah Daerah Apersi Jawa Timur kemarin.  Menurut data Kementerian PUPR, backlog perumahan mencapai 7,64 juta unit. Selama dua tahun belakangan, lanjut Makhrus, produksi rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Jatim anjok hingga 50 persen. Atau menjadi sekitar 10 ribu unit per tahun.  Hal tersebut disebabkan banyak pengembang yang menunda proyek setelah melihat antusiasme pasar yang masih rendah. Tahun ini pengembang mulai kembali agresif untuk membangun rumah rakyat. Mayoritas pelaku usaha mengincar daerah yang jauh dari ibu kota.  Wilayah terdekat Surabaya disebutkan berada di pinggiran Kabupaten Gresik. Namun, developer lebih senang menggarap wilayah Kota Mojokerto, Jember, dan Pasuruan.  "Itu pertimbangan harga tanah. Karena di Sidoarjo sudah lebih dari Rp 500 ribu per meter persegi. Idealnya, harga lahan rumah subsidi berada di kisaran Rp 350 ribu per meter persegi," paparnya.  Di tengah semua optimisme itu, ada kendala yang bisa membuat pengembang tidak maksimal membangun. Yaitu, perizinan mendirikan bangunan.  Pemerintah telah mengubah izin mendirikan bangunan (IMB) menjadi perjanjian bangunan gedung (PBG). Kebijakan itu seharusnya memudahkan prosedur rumah subsidi.  Namun, implementasi aturan belum sampai ke daerah. Kebanyakan pemda belum meloloskan aturan mengenai PBG. Akibatnya, pengembang belum bisa memasarkan produk karena belum ada izin.  "Di Jatim saja, ada 5 ribu rumah yang tertahan. Seharusnya, ada toleransi agar kami bisa mengejar target," tuturnya.  Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal DPP Apersi Daniel Djumali menambahkan, permasalahan izin merupakan salah satu isu mendesak yang harus segera diselesaikan. Menurut dia, jika masa transisi berjalan terlalu lama, pemerintah sendiri yang rugi. Sebab, program sejuta rumah yang diperkirakan bisa mencapai rekor tahun ini bisa terhalang.  Tahun ini saja, penyaluran FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan) dari Kementerian PUPR dialokasikan untuk 200 ribu unit. Tumbuh dari realisasi FLPP 2021 sebanyak 178 ribu unit. "Yang tertahan ini investasi triliunan rupiah. Dan perlu diingat bahwa ada 170 industri turunan yang digerakkan oleh penjualan perumahan," ucapnya.  PENYALURAN FLPP LIMA TAHUN TERAKHIR  Tahun | Nilai (Rp Triliun) | Unit  2017 | 2,706 | 23.763  2018 | 5,895 | 57.939  2019 | 7,545 | 77.835  2020 | 7,118 | 70.335  2021 | 19,578 | 178.728  Sumber: Kementerian PUPR

IMB Berubah jadi PBG, Pengembang Malah Sulit Jual Rumah Subsidi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Bank-Kalsel.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kebutuhan akan hunian tetap menjadi kebutuhan utama suatu masyarakat, tidak terkecuali Masyarakat Berpenghasilan Rendah atau yang disingkat MBR. Pemerintah telah memiliki beragam program dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR antara lain Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).  Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) yang merupakan badan hukum yang mengelola tabungan perumahan rakyat kini memegang estafet penyaluran dana bantuan pembiayaan perumahan FLPP dari Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP). Peralihan pengelolaan dana FLPP tersebut secara resmi ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) antara PPDPP dengan BP Tapera dan Perjanjian Tripartit bersama Bank - bank Pelaksana di Kampus Kementerian PUPR beberapa waktu yang lalu.  Atas hal tersebut di atas, Bank Kalsel selaku bank penyalur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) FLPP melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan BP Tapera tentang Penyaluran Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Melalui Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (6/1).  Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama Bank Kalsel, Hanawijaya dengan Adi Setianto selaku Komisioner BP Tapera secara daring. Penandatanganan tersebut juga dilaksanakan secara serentak dengan 38 Bank Penyalur lainnya. Turut berpartisipasi Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Herry TZ dan Direktur Sistem Manajemen Investasi Kementerian Keuangan Syafriadi yang masing – masing memberikan sambutan, harapan serta ucapan selamat atas penandatanganan PKS bersama ini.  Selepas acara, Hanawijaya menyampaikan kesiapan Bank Kalsel untuk terus menyalurkan KPR Sejahtera FLPP kepada masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah guna mendukung Pemerintah Pusat melalui Program Sejuta Rumah (PSR).  “Bank Kalsel dan Bank Kalsel Syariah sebagai bank yang ditunjuk oleh Kementerian PUPR tentunya siap mendukung pemerintah dalam menyukseskan Program Sejuta Rumah (PSR) melalui Produk KPR Sejahtera FLPP. Bank Kalsel telah bekerjasama dengan developer terdepan dan terpercaya yang tersebar di Provinsi Kalimantan Selatan sehingga masyarakat di berbagai kabupaten dan kota juga dapat menikmati KPR FLPP melalui Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Bank Kalsel di daerah,” papar Hana.  Lebih lanjut, Adi Setianto menyampaikan komitmen BP Tapera dalam menyalurkan pembiayaan perumahan dengan aspek penyaluran yang tepat sasaran, kualitas hunian yang baik serta pengelolaan dana yang produktif dan efisien.  “Kami akan terus bersinergi dengan bank penyalur, pengembang dan pemerintah daerah guna meningkatkan layanan untuk menyalurkan FLPP sehingga semakin banyak masyarakat yang menerima manfaat dari FLPP,” tutup Adi.

Bank Kalsel Kerja Sama Dengan BP Tapera Biayai Rumah Subsidi bagi MBR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/totok2.jpg" alt="Pengembang Jawa Timur Paulus Lusida terpilih sebagai Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) periode 2019-2022. Di kepengurusan sebelumnya, Totok menjabat sebagai Sekjen DPP REI. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pengembang Jawa Timur Paulus Lusida terpilih sebagai Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) periode 2019-2022. Di kepengurusan sebelumnya, Totok menjabat sebagai Sekjen DPP REI. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengembang asal Jawa Timur Paulus Totok Lusida terpilih menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Real Estate Indonesia (DPP REI) periode 2019-2022 menyisihkan Joko Suranto asal Jawa Barat. Totok terpilih sebagai Ketua Umum DPP REI menggantikan Solaeman Soemawinata. Pada kepengurusan sebelumnya, Totok menjabat sebagai Sekretaris Jenderal DPP REI.  Totok menjanjikan akan secepatnya menyusun kepengurusan baru DPP REI sehingga program-program baru bisa segera dijalankan.  "Yang mendesak, tentunya adalah menyediakan program MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah), karena dana yang tersedia untuk 2020 tersisa sekitar Rp 9 triliun. Itu kan hanya cukup untuk membiayai sekitar 90 ribu unit rumah MBR," ucap Toto seusia acara pemilihan Ketua Umum DPP REI di Hotel Intercontinental Pondok Indah, Jakarta, Kamis (29/11).  Ia mengakui backlog perumahan tetap menjadi fokus REI yang terus diupayakan untuk bisa ditekan. Menurutnya, untuk menekan backlog, dirinya mengusulkan pemangkasan regulasi yang menghambat. "Intinya, peraturan yang tidak kita akan diskusi mana-mana regulasi yang menghambat sehingga bisa diperbaki sehingga program penyediaan rumah bisa semakin mudah diwujudkan," ucap Totok.  Pemilik perusahaan pengembang PT Mitra Gemilang Makmur ini juga akan mengusulkan optimalisasi pemberian bunga subsidi bagi pembeli rumah lewat KPR (Kredit Pemilikan Rumah). Menurutnya, selama ini rumah KPR, subsidinya diberikan dalam jangka waktu 20 tahun. "Padahal, 85 persen pembeli rumah subsidi mampu melunasi pinjaman dalam jangka 10 tahun," katanya.  Terkait itu, Totok akan mengusulkan pemberikan subsidi KPR untuk pembelian rumah bisa diperpendek menjadi tujuh tahun. "Dengan begitu, akan semakin banyak rumah yang bisa dibiayai lewat dengan subsidi bunga KPR sehingga bisa semakin mengurangi backlog perumahan," pungkasnya.

Sah, Paulus Totok Lusida Pimpin DPP REI Periode 2019-2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/RUMAH-MBR-23-JULI-19.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah terus mengembangkan skema-skema pembiayaan untuk mendukung pengadaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Salah satu upaya yang dilakukan adalah pembangunan perumahan berbasis komunitas yang diperuntukan bagi komunitas profesi tertentu, salah satunya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri.  Direktur Jenderal (Dirjen) Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi AH mengatakan pembangunan perumahan berbasis komunitas diutamakan bagi komunitas profesi tertentu yang belum pernah mendapatkan program subsidi pembiayaan perumahan dari Pemerintah. "Salah satu perumahan yang akan dibangun dan disiapkan untuk ASN, TNI dan Polri adalah Perumahan Bhayangkara Praja Sriwijaya (BPS) Land di Kota Palembang," kata Khalawi dalam keterangannya, Selasa (23/7).  Direktur Rumah Umum dan Komersial (RUK) Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Yusuf Hariagung mengatakan, perumahan BPS Land merupakan salah satu lokasi perumahan yang dipersiapkan oleh pemerintah sebagai lokasi pembangunan rumah berbasis komunitas diantaranya ASN, dan anggota TNI/ Polri.  Dukungan Kementerian PUPR berupa fasilitasi bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) seperti jalan lingkungan. "Skema pembangunan perumahan berbasis komunitas merupakan kolaborasi Kementerian PUPR, Pemerintah Daerah dan pengembang lokal serta perbankan," ujar Yusuf.  Yusuf menambahkan, pembangunan rumah ini merupakan salah satu upaya mencapai target program Satu Juta Rumah sebanyak 1.250.000 di tahun 2019. Menurutnya berdasarkan data yang masuk, usulan bantuan pembangunan rumah berbasis komunitas di berbagai daerah seluruh Indonesia tahun 2020 yakni sebanyak 10.000 rumah.  Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Sumatera Selatan Basyaruddin Akhmad mengatakan Pemerintah Provinsi Sumsel siap berkolaborasi dengan Kementerian PUPR untuk mengentaskan rumah tidak layak huni di Palembang.  "Kita sudah siapkan empat rumah contoh. Insya Allah, pada tahun 2020 akan kita buat drainase, serta jalan lingkungannya dibantu Kementerian PUPR. Pemerintah Daerah dan Kementerian PUPR bersemangat untuk membangun rumah layak huni dan terjangkau melalui di 3 skema, yakni skema FLPP, BP2BT, dan perumahan berbasis komunitas,” tukasnya

Bantu Pasok Rumah MBR, PUPR Pacu Pembangunan Rumah Berbasis Komunitas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Perumahan-1.jpeg" alt="Ilustrasi rumah siap huni yang memanfaatkan fasilitas kredit pemilikan rumah (KPR)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi rumah siap huni yang memanfaatkan fasilitas kredit pemilikan rumah (KPR)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) optimitis target Program Satu Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi sebanyak 1,25 juta unit pada 2019 dapat tercapai. Dari total target tersebut, 70 persen merupakan rumah MBR dan 30 persen rumah non MBR.  “Capaian Program Satu Juta Rumah hingga 27 Mei 2019 sudah mencapai 400.500 unit. Masih sesuai dengan target sehingga kami optimistis bisa tercapai,” ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid di Jakarta, Senin (27/5).  Program pembangunan Sejuta Rumah yang dicanangkan Jokowi sejak 29 April 2015 tersebut bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan rumah di Indonesia dengan melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Asosiasi Pengembang Perumahan, dan Perbankan.  Optimisme memenuhi target program Sejuta Rumah  didukung dengan telah ditetapkannya ketentuan harga baru rumah subsidi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 81/PMK.010/2019 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar Serta Perumahan Lainnya Yang Atas Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).  “Dengan keluarnya PMK baru tersebut, para pengembang juga akan lebih bersemangat membangun rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Apalagi banyak juga kemudahan perizinan untuk perumahan di daerah,” terangnya.  Backlog hunian menjadi pekerjaan rumah (PR) pemerintah dan pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan perumahan, khususnya rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hingga kini backlog masih tercatat sebesar 11,5 juta unit rumah.  Dari capaian 400.500 unit rumah yang ada, tercatat rumah yang dibangun untuk MBR telah mencapai 86 persen dan 14 persen merupakan rumah non MBR. Dari jumlah tersebut, rumah MBR yang dibangun oleh Kementerian PUPR berjumlah 56.070 unit dari skema Kredit Pemilikan Rumah. Sedangkan dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) sebanyak 37.949 unit.  Selain itu, rumah MBR yang dibangun oleh pengembang sebanyak 247.270 unit dan yang dibangun masyarakat 2.889 unit. Sedangkan pembangunan rumah non subsidi oleh pengembang sebanyak 56.232 unit dan masyarakat sebanyak 90 unit.  Angka ini akan terus bertambah hingga akhir tahun ini karena Kementerian PUPR melalui Ditjen Penyediaan Perumahan akan meningkatkan program rumah berbasis komunitas seperti perumahan para pemangkas rambut di Garut. “Saat ini sudah 13 Kabupaten/Kota yang telah mengajukan program ini dimana lahan telah disediakan,” pungkasnya  Sejak dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada 29 April 2015, capaian Program Satu Juta Rumah terus meningkat yakni tahun 2015 sebanyak 699.770 unit, tahun 2016 sebanyak 805.169 unit dan tahun 2017 sebanyak 904.758 unit.  Tahun 2018, untuk pertama kalinya capaian Program Satu Juta Rumah adalah 1.132.621 unit. Secara keseluruhan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 telah terbangun 3.542.318 unit rumah.

Maju Bersama Tekan Backlog, 400 Ribu Rumah Terbangun Hingga Mei 2019

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/ayok-dipilih-pemerintah-targetkan-ada-125-juta-rumah-baru-tahun-ini_m_.jpg" alt="Iustrasi pembangunan rumah menengah" width="100%">
<figcaption>Iustrasi pembangunan rumah menengah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah mengklaim program pembangunan Sejuta Rumah telah berjalan dengan cukup baik. Tahun ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menaikan target Program Satu Juta Rumah pada menjadi 1,25 juta unit. Untuk mencapai target baru tersebut, Dirjen Penyediaan Perumahan yang juga menjabat sebagai Plt. Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan perlu promosi yang lebih masif disamping media konvensional juga melalui internet dan media sosial, sehingga masyarakat lebih mudah mencari lokasi rumah subsidi yang diminatinya. &ldquo;Program Satu Juta Rumah dilakukan bersama seluruh stakeholder baik Pemerintah, Perbankan, Pengembang, Asosiasi Pengembang dan lainnya. Termasuk Bank BTN untuk untuk terus mendukung dalam penyaluran subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan mengurangi kekurangan atau backlog perumahan di Indonesia,&rdquo; kata Khalawi di Jakarta. Sejak dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada 29 April 2015, capaian Program Satu Juta Rumah diklaim terus meningkat. Pada 2015 sebanyak 699.770 unit, lalu 2016 sebanyak 805.169 unit dan 2017 sebanyak 904.758 unit. Pada 2018, untuk pertama kalinya capaian Program Satu Juta Rumah mencapai 1.132.621 unit. Secara keseluruhan sejak 2015 sampai dengan 2018 telah terbangun 3.542.318 unit rumah. Salah satu terobosan yang dilakukan dalam memberikan kemudahan bagi MBR memiliki rumah yakni dengan perumahan berbasis komunitas. Salah satu pilot project yang dilakukan ke komunitas adalah Perumahan PPRG (Persaudaraan Pemangkas Rambut Garut) di Desa Sukamukti, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut yang telah dimulai pembangunannya pada 19 Januari 2018. Perumahan berbasis komunitas mendapatkan subsidi KPR Fasilitas Likuiditas Penyediaan Perumahan (KPR FLPP) yang dikelola oleh PPDPP dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) di Ditjen Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR. &ldquo;Regulasinya tengah kita siapkan agar bisa dikembangkan lebih luas. Seperti sudah dibangun untuk Komunitas Tukang Cukur, kita akan perluas seperti komunitas wartawan, komunitas tukang sampah, pekerja, guru honor yang semuanya di koordinasikan bersama,&rdquo; Kata Khalawi.

Ayok Dipilih, Pemerintah Targetkan Ada 1,25 Juta Rumah Baru Tahun Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/kenaikan-harga-diyakini-tak-pengaruhi-minat-konsumen-pada-rumah-mbr_m_.jpg" alt="ILustrasi rumah sederhana yang banyak diminati konsumen" width="100%">
<figcaption>ILustrasi rumah sederhana yang banyak diminati konsumen</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kenaikan harga bahan bangunan mendorong pengembang meminta pemerintah menaikkan harga rumah bersubsidi, yang dikenak dengan rumah MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah).&nbsp; Usulan kenaikan itu diyakini tak berpengaruh besar terhadap tingkat permintaan terhadao rumah di segmen ini. Ketua Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Jawa Timur Supratno mengungkapkan, peminat rumah subsidi masih banyak, terutama di Jawa Timur. Kenaikan harga tersebut merupakan usulan dari 17 asosiasi pengembang secara nasional. Alasannya, menyesuaikan dengan biaya pembuatan rumah yang terus bertambah. Di Jawa Timur, harga rumah diusulkan naik menjadi Rp 140 juta dari standar harga rumah subsidi pada 2018 sebesar Rp 130 juta. Supratno menyatakan, dengan kenaikan harga rumah tersebut, keuntungan bagi pengembang masih kecil. &rdquo;Karena dengan harga segitu itu, kan marginnya masih minimal,&rdquo; jelasnya seperti dikutip Jawa Pos, Jumat (1/2). Dia menambahkan, perubahan harga tersebut juga disebabkan berakhirnya periode harga rumah yang sebelumnya ditetapkan pemerintah. Tahun 2018 merupakan tahun terakhir dari periode harga rumah subsidi yang direncanakan lima tahun lalu. Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mengusulkan kenaikan harga rumah ke Kementerian Keuangan. Dalam usulan tersebut, Kementerian PUPR mengajukan kenaikan harga rumah secara nasional berkisar 3 hingga 7,75 persen. Supratno berharap keputusan kenaikan harga rumah selesai pada akhir Februari 2019. &rdquo;Keputusannya nanti masih di Kementerian Keuangan karena kaitannya rumah subsidi ini dibebaskan PPN dan PPh-nya hanya 1 persen,&rdquo; ujarnya. Sementara itu, dukungan perbankan sangat diperlukan bagi sektor properti. PT Intiland Development Tbk, misalnya, memperoleh fasilitas kredit sindikasi perbankan senilai Rp 2,8 triliun. Yakni, dari BNI Rp 1,63 triliun dan BCA Rp 1,17 triliun. Direktur Pengelolaan Modal dan Investasi Intiland Archied Noto Pradono mengatakan, pengucuran fasilitas kredit sindikasi tersebut bisa memberikan dampak positif bagi Intiland. Di antaranya, dapat digunakan untuk mengeksekusi rencana-rencana strategis, memperkuat struktur keuangan, dan meningkatkan kinerja usaha. &rdquo;Ini wujud kepercayaan sektor perbankan terhadap prospek usaha perseroan ke depan. Kami apresiasi kepercayaan dan dukungan BNI dan BCA terhadap Intiland,&rdquo; paparnya. Fasilitas pendanaan tersebut merupakan kredit investasi yang digunakan untuk pendanaan ulang (refinancing) dan menambah modal kerja (working capital). Sebagian kredit tersebut rencananya untuk refinancing pinjaman ke delapan bank. Juga, melunasi utang obligasi yang jatuh tempo pada pertengahan tahun ini. &rdquo;Refinancing ini bermanfaat positif karena bisa menurunkan beban biaya bunga, menyederhanakan proses administrasi, serta memperbaiki struktur keuangan perseroan,&rdquo; tegasnya. Dengan begitu, perseroan bisa dengan leluasa mengatur struktur keuangan dan pendanaan untuk pengembangan usaha.

Kenaikan Harga Diyakini Tak Pengaruhi Minat Konsumen Pada Rumah MBR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/harga-bahan-bangunan-melambung-cepat-yang-mau-beli-rumah-sebelum-naik_m_.jpg" alt="Ilustrasi pengembangan rumah sederhana yang banyak diminati konsumen" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pengembangan rumah sederhana yang banyak diminati konsumen</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Harga rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui skema dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 2019 diproyeksi naik. Namun sejauh ini harga yang ditawarkan masih mengacu tahun lalu. Ketua Real Estate Indonesia (REI) Balikpapan Edy Djuwadi mengaku telah mengusulkan kenaikan harga. "Untuk zona Kaltim usulan kami Rp 150 jutaan. Kalau full finishing Rp 170 jutaan," ujarnya seperti dikutip Kaltim Post (Jawa Pos Group), Senin (28/1) Kenaikan tersebut dilatarbelakangi meningkatnya harga sejumlah komponen produksi. Di antaranya bahan material seperti besi, atap, dan kayu. Kenaikannya berkisar 10 persen sejak pertengahan tahun lalu. Sementara itu, Edy menuturkan rumah full finishing yang ditawarkan memungkinkan pengguna langsung dapat menempati hunian tanpa mengeluarkan biaya tambahan. Sebab selama ini, konsumen yang ingin menempati kerap merogoh kocek tambahan untuk finishing. "Dengan adanya kenaikan tersebut, tambahan biaya sudah termasuk dalam KPR," ujarnya. Ia membeberkan, rata-rata biaya tambahan yang dikeluarkan konsumen untuk mencapai hunian full finishing berkisar Rp 20 jutaan. Itu juga yang membuatnya optimistis, kenaikan tersebut tidak akan memberatkan. Sebaliknya, menguntungkan konsumen. Terlebih sejak dua tahun terakhir, permintaan hunian bersubsidi semakin menanjak. Diterangkan, sepanjang 2018, REI Balikpapan berhasil membangun sebanyak 5 ribu hunian berasal dari delapan pengembang. Tahun ini, ditargetkan dapat membangun dalam jumlah yang sama. Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Asosiasi Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Kaltim Sunarti mengatakan, usulan Apersi harga rumah naik menjadi Rp 153 juta. Tapi belum tahu berapa harga yang akan ditetapkan. &ldquo;Sampai sekarang kami juga masih menunggu ketentuan yang baru," katanya. Senada, usulan tersebut menyesuaikan naiknya sejumlah komponen produksi. Seperti material yang sudah naik 20 persen sejak April 2018 lalu. Itu artinya, sebelum pemerintah menetapkan kenaikan harga, konsumen tetap memperoleh ketentuan harga yang berlaku tahun 2018, yakni Rp 142 juta. Ya, sejak program satu juta rumah murah bergulir 2015 lalu, harga rumah bersubsidi mengalami penyesuaian setiap tahun. Dengan kenaikan 4 persen hingga 5 persen. Pada 2015, harga rumah bersubsidi zona Kaltim dipatok Rp 121 juta dengan bunga kredit 5 persen. Selanjutnya 2016, harga rumah bersubsidi naik menjadi Rp 128 juta, kemudian 2017 naik menjadi Rp 135 juta dan Rp 142 juta periode 2018. Adanya kenaikan harga diharapkan memacu semangat pengembang membangun hunian. Apalagi, harga tanah dan material meningkat tiap tahunnya. Disebutkan, sepanjang 2018, realisasi pembangunan rumah bagi MBR oleh Apresi DPD Kaltim sebanyak 16 ribu dari 38 ribu yang ditargetkan. Dikembangkan oleh 71 anggota. Pembangunan hunian terbanyak tersebar di Berau, Paser, Samarinda kemudian Balikpapan. Dijelaskan, lambannya pembangunan terkendala sejumlah faktor. Di antaranya perizinan pembukaan lahan membangun perumahan. "Karena tata ruang belum mendukung pengembangan perumahan," ungkapnya. Tantangan berikutnya, yakni rendahnya tingkat hunian konsumen yang telah memperoleh fasilitas KPR. Padahal Peraturan Menteri PUPR Nomor 20/PRT/M/2014 menyatakan apabila rumah FLPP tidak ditempati, maka fasilitas bunga murah hasil subsidi pemerintah akan dicabut. Akibat minimnya fasilitas tersebut, tidak sedikit masyarakat yang menunda membeli rumah. Kondisi itu sontak memengaruhi animo pengembang membangun hunian. Kendati demikian, pihaknya bertekad untuk mengejar pembangunan unit. Tak tanggung-tanggung, sebanyak 50 ribu unit pembangunan hunian yang ditargetkan pada 2019 ini. Laju peningkatan tersebut lantaran proyek pembangunannya menyebar ke tiap-tiap daerah.

Harga Bahan Bangunan Melambung, Cepat yang Mau Beli Rumah Sebelum Naik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/4-tahun-jokowi-354-juta-rumah-terbangun-tipe-ini-yang-paling-laris_m_.jpg" alt="Ilustrasi rumah tipe MBR yang banyak dikembangkan pengembang" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi rumah tipe MBR yang banyak dikembangkan pengembang</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Capaian Program Satu Juta Rumah (PSR) per 31 Desember 2018 mencapai 1.132.621 Unit. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengklaim capaian itu telah melebihi target yang ditetapkan. Dengan capaian itu, program yang dicanangkan Presiden Joko Widodo sejak April 2015 itu kini sudah tembus 3.542.318 unit rumah. “Pada 2018, untuk pertama kalinya, jumlah pembangunan rumah di Indonesia menembus satu juta unit rumah. Tepatnya 1.132, 621 unit rumah,” kata Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid dalam keterangan resmi, Kamis (10/1). Dari capaian 1.132.621 Unit, terbagi 69 persen atau 785.641 unit merupakan rumah MBR dan 31 persen atau 346.980 unit rumah non MBR. Untuk kategori rumah MBR, kontribuasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan berhasil membangun sebanyak 217,064 unit rumah bagi MBR. Angka ini terdiri dari rumah susun (Rusun) sebanyak 11,655 unit, rumah khusus 4,525 unit, rumah swadaya sejumlah 200.884 unit. Asal tahu saja, Program Satu Juta Rumah merupakan kolaborasi antara para pemangku kepentingan di bidang perumahan mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Asosiasi Pengembang Perumahan antara lain REI dan Apersi, Perbankan, Perusahaan Swasta melalui kegiatan corporate social responsibility (CSR) dan masyarakat. Dalam penyediaan hunian, kemampuan pemerintah melalui dana APBN hanya sekitar 20 persen terutama untuk rumah MBR. Kemudian sekitar 30 persen berasal dari subisidi KPR dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Sisanya merupakan rumah yang dibangun oleh masyarakat secara swadaya dan pengembang perumahan secara formal. Sementara Kontribusi Pemerintah Daerah (Pemda) tercatat 111,821 unit rumah MBR terdiri pembangunan Rusun sebanyak 9.430 unit, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Pembangunan Baru (BSPS PB) sebanyak 6.937 unit, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Peningkatan Kualitas (BSPS PK) sebanyak 95.454 unit. Sedangkan rumah MBR yang dibangun pengembang ada sebanyak 447.364 unit, CSR 458 unit dan masyarakat sebanyak 8.934 unit. Untuk rumah non-MBR sebanyak 290,656 unit dibangun oleh pengembang dan 56,324 unit dibangun masyarakat. Adapun pada 2019 ini, Ditjen Penyediaan Perumahan menargetkan pembangunan Rusun sebanyak 6.873 unit, Rumah Swadaya 206.500 unit, Rumah Khusus 2.130 unit dan bantuan Prasarana Sarana Umum bagi 13.000 unit seperti jalan lingkungan, tempat pengolahan sampah dan jaringan air minum.

4 Tahun Jokowi 3,54 Juta Rumah Terbangun, Tipe Ini yang Paling Laris

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rumah mbr

Berita Terkini