<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/25/PNM-24-1226424372.jpg" alt="Pegawai PNM tengah melakukan supervisi dan konsultasi kepada nasabah Mekaar PNM di tempat usahanya. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pegawai PNM tengah melakukan supervisi dan konsultasi kepada nasabah Mekaar PNM di tempat usahanya. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) terus berkomitmen dalam pemberdayaan perempuan prasejahtera. Sejalan dengan momentum Hari Perumahan Nasional (Hapernas), PNM menekankan pentingnya akses terhadap rumah layak huni sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan keluarga. Data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tahun 2025 menunjukkan masih terdapat 16,5 juta keluarga di Indonesia yang membutuhkan rumah layak huni. PNM melihat kebutuhan rumah bukan hanya sekadar tempat tinggal, tetapi juga sebagai ruang produktif yang menopang usaha keluarga. Hal ini sejalan dengan kebijakan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang menargetkan percepatan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. PNM melalui program Mekaar Home yang memberikan pembiayaan khusus untuk perbaikan dan renovasi rumah, terutama bagi nasabah PNM Mekaar yang menjadikan rumah mereka sebagai tempat usaha. Melalui program ini, PNM berupaya menghadirkan rumah yang lebih layak sekaligus mendorong produktivitas usaha para perempuan tangguh. Hingga Agustus 2025, PNM melalui Mekaar Home telah menjangkau 32 provinsi, 309 kabupaten/kota, dan melayani 755.272 nasabah dengan total penyaluran mencapai Rp1,74 triliun. Capaian ini mencerminkan komitmen PNM dalam menghadirkan dampak nyata bagi kehidupan nasabah Mekaar di seluruh Indonesia. Sekretaris Perusahaan PNM, Lalu Dodot Patria Ary, menyampaikan bahwa program ini bukan sekadar pembiayaan, tetapi juga wujud nyata keberpihakan kepada perempuan prasejahtera. &ldquo;Kami percaya bahwa rumah yang layak akan melahirkan keluarga yang lebih sehat dan usaha yang lebih produktif. Lewat Mekaar Home, PNM ingin membersamai perjuangan para ibu dalam mewujudkan rumah impian sekaligus tempat usaha yang berdaya,&rdquo; ujar Dodot. PNM berharap dengan adanya Mekaar Home, para nasabah Mekaar semakin terdorong untuk memperbaiki tempat tinggal sekaligus usaha mereka. Dengan demikian, PNM tidak hanya membantu meningkatkan kualitas hidup keluarga prasejahtera, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan perempuan.

Peringati Hari Perumahan Nasional (Hapernas), PNM menekankan pentingnya akses terhadap rumah layak huni untuk kesejahteraan keluarga.

Hari Perumahan Nasional, PNM Perkuat Komitmen Rumah Layak untuk Ruang Produktif Nasabah Mekaar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/12/Yrj2oWMgQuqVS20yJAVfEIYgMgXAXBe6ZXi7Wzyn-1-3670746292.jpg" alt="Rencana denah rumah 18 meter persegi. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Rencana denah rumah 18 meter persegi. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Rencana pemerintah mengurangi luasan bangunan rumah subsidi menjadi hanya 18 meter persegi terus menuai polemik. Tidak hanya dinilai terlalu kecil, ukuran tersebut juga belum sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-1733:2004 yang saat ini berlaku.&nbsp; Deputi Bidang Pengembangan Standar Badan Standarisasi Nasional (BSN) Hendro Kusumo menjelaskan mengenai SNI rumah berdasarkan luasannya. Dia lebih dahulu menggarisbawahi bahwa kebijakan ukuran rumah subsidi murni kewenangan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Sedangkan pihaknya hanya menjelaskan pada sisi ketentuan SNI saja. Dia mengatakan, rumah layak huni berdasarkan SNI 03-1733:2004 mengacu pada Data Arsitek, Neufert, Ernst, Jilid I-II. Direkomendasikan bahwa ada sedikitnya 4 kegiatan yang terjadi di dalam rumah hunian. Meliputi kegiatan tidur (ruang tidur), masak dan makan (dapur), mandi (kamar mandi), serta duduk (ruang duduk/ruang tamu). Kemudian kebutuhan udara segar per orang dewasa per jam berada pada rentang 16 meter kubik sampai &nbsp;24 meter kubik. Lalu untuk anak-anak per jam pada interval 8 meter kubik sampai 12 meter kubik. Dengan ketentuan pergantian udara dalam ruang sebanyak &ndash; banyaknya 2 kali per jam dan tinggi plafon rata-rata 2,5 meter. Parameter di SNI 03-1733:2004 menggunakan nilai maksimal. Yaitu untuk orang dewasa 24 meter kubik dan untuk anak-anak 12 meter kubik dalam menentukan kebutuhan luas lantai. "Untuk mengakomodasi dinamika keterbatasan lahan, dalam perhitungan revisi SNI berikutnya dapat dimungkinkan perhitungan menggunakan nilai minimal," kata Hendro dalam penjelasan tertulisnya, Kamis (12/5). Yaitu untuk orang dewasa 16 meter kubik dan untuk anak-anak 8 meter kubik. Patokan tersebut bisa digunakan untuk menghitung kebutuhan luas lantainya. Untuk memenuhi kebutuhan sesuai SNI itu, diperlukan luas rumah minimal 19.2 meter persegi. "Dengan demikian, rumah subsidi dengan luas 18 meter persegi bila dimaksudkan untuk dihuni oleh dua orang dewasa dan dua orang anak, maka belum sesuai berdasarkan SNI 03-1733:2004," jelasnya. Meskipun demikian, kata Hendro, luasan rumah subsidi 18 meter persegi itu masih layak dan sesuai apabila akan digunakan oleh lajang atau keluarga kecil. Keluarga kecil yang dia maksud adalah dua orang dewasa dan satu anak. Dia menjelaskan, berdasarkan kewenangan yang dimiliki Pemerintah melalui Kementerian PKP, rumah subsidi dengan ukuran 18 meter persegi memang diperuntukan untuk lajang atau keluarga kecil yang berisi dua individu. Dengan kata lain sebatas suami dan istri atau ayah dan ibu. BSN menegaskan, dalam penerapan pembangunan rumah subsidi tetap mengikuti kebijakan yang akan ditetapkan oleh pemerintah. Dia menjelaskan, berdasarkan SNI 03-1733:2004, kebutuhan ruang per orang dihitung berdasarkan aktivitas dasar manusia di dalam rumah. Aktivitas dasar seseorang tersebut meliputi aktivitas tidur, makan, kerja, duduk, mandi, kakus, cuci dan masak, serta ruang gerak lainnya. Sehingga luasan dan jumlah jiwa dalam suatu hunian sangat menentukan kebutuhan ruang, kenyamanan penghuni, dan efisiensi fasilitas di dalam hunian atau rumah. Seperti diketahui perubahan ukuran rumah subsidi yang semakin menciut itu, masih dalam pembahasan. Berdasarkan draft peraturan Menteri PKP, luas tanah rumah subsidi yang diusulkan adalah minimal 25 meter. Kemudian untuk luas bangunan minimal 18 meter persegi. Dari denah yang beredar di media sosial, rumah subsidi mirip seperti kamar kos atau kontrakan. Di bagian depan antara ruang keluarga, dapur, dan kamar mandi jadi satu dengan ukuran 3,4 x 3 meter. Kemudian sisanya untuk kamar tidur dengan ukuran 2,6 x 3 meter. Di dalam aturan yang berlaku sekarang, luas tanah rumah subsidi minimal 60 meter sampai 200 meter. Kemudian untuk luas bangunannya 21 meter sampai 36 meter. Rumah subsidi dengan luas 21 meter selama ini sudah diterapkan oleh sejumlah pengembang perumahan, dan itu sudah terlihat sempit. Karena umumnya hanya berisi satu kamar tidur. Apalagi jika ukuran minimal 18 meter persegi jadi diterapkan.

Rencana rumah subsidi 18 meter persegi menuai kritik karena tidak sesuai SNI dan dianggap terlalu kecil untuk dihuni keluarga.

Luas Minimal Rumah Subsidi Mau Mengecil jadi 18 Meter Persegi, BSN: Belum Sesuai SNI Rumah Layak Huni

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/IMG_20220408_112656.jpg" alt="Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Dewa Ketut Sudiarta Wiguna/Antara" width="100%">
<figcaption>Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Dewa Ketut Sudiarta Wiguna/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan menghormati semua masukan dari Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran (KRMP) yang meminta agar Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 207 tahun 2016 tentang Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin yang Berhak. Ariza menegaskan bahwa pihaknya juga tidak ingin terjadi peristiwa penggusuran.  Ia memastikan hanya ingin memberikan tempat tinggal yang layak huni bagi seluruh warga di DKI Jakarta.  "Kita tentu tidak ingin melakukan penggusuran, tapi justru kita ingin menghadirkan rumah yang baik bagi seluruh masyarakat," ujarnya, Selasa (9/8).  Namun begitu, ia mengatakan akan membahas lebih lanjut mengenai masukan dari KRMP untuk mencabut Pergub nomor 207 tahun 2016.  "Nanti kita pelajari niat baik dan tujuan masyarakat," katanya.  Lebih lanjut, Ariza meminta kerja sama semua pihak mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pihak swasta untuk turut menghadirkan rumah yang layak dihuni oleh warga DKI Jakarta.  "Memang ini perlu biaya tak sedikit. Karena itu kita butuh kerjsama seluruh pihak," pungkasnya.  Sebelumnya, tanggal 6 April 2022 KRMP beraudensi secara langsung dengan Anies Baswedan. Hasil dari audiensi tersebut menghasilkan berita acara yang menyatakan bahwa Anies memberikan moratorium untuk menghentikan sementara penggusuran-penggusuran di DKI Jakarta.  "Dari hasil audiensi itu ada berita acara yang menyatakan bahwa Anies berkomitmen untuk mencabut Pergub tersebut," tegas Jihan Fauziah selaku perwakilan dari KRMP.

Ariza Tegaskan Ingin Berikan Rumah Layak Huni Bagi Warga DKI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/rumah-murah-istimewa.jpeg" alt="Ilustrasi rumah sederhana yang digenjot pembaunannnya dalam program sejuta rumah. (Dok.Humas Kementeroan PUPR)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi rumah sederhana yang digenjot pembaunannnya dalam program sejuta rumah. (Dok.Humas Kementeroan PUPR)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Backlog perumahan yang telah mencapai angka 11 juta masih menjadi permasalah yang sulit dipecahkan. Pembentukan BP Tapera adalah salah satu langkah pemerintah guna mengatasi permasalahan ini, selain kebijakan program pembangunan sejuta rumah yang telah digagas pemerintah beberapa tahun lalu.  Komisioner BP Tapera Adi Setianto mengungkapkan kehadiran BP Tapera bertujuan membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memenuhi kebutuhan rumah yang terjangkau.  “Dengan kemampuan daya beli dan menabung saat ini masyarakat yang gajinya di bawah Rp5 juta tidak dapat mengejar harga rumah yang meningkat setiap tahunnya. Namun dengan menjadi peserta Tapera dapat berkesempatan memiliki hunian layak,” katanya dalam Webinar Tapera Financial Planing “BP Tapera Menjamin Keamanan Dana Pesertanya” di Jakarta, Senin (28/9).  Menurut Adi, BP Tapera tidak hanya menjamin pesertanya yang berkategori MBR memiliki rumah tetapi kualitas dari rumah yang dibeli juga terjaga. Hal ini bisa dilakukan karena BP Tapera bekerja sama dengan pengembang yang berkualitas dan memiliki kinerja yang baik. “Peserta BP Tapera juga akan mendapatkan tingkat bunga yang rendah untuk pinjamannya,” tuturnya.  Bukan itu saja. Peserta BP Tapera yang sudah memiliki tanah juga bisa mengajukan permohonan untuk pembangunan rumah. Sedangkan bagi peserta BP Tapera yang sudah memiliki rumah ada juga program atau layanan renovasi rumah. “Jadi semuanya bisa terlayani bila ikut BP Tapera,” papar Adi.  Terkait dana peserta yang ditabung di BP Tapera, pihaknya memastikan keamanannya. Selain setiap peserta memiliki rekening masing-masing yang tercatat di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), BP Tapera juga akan transparan mengenai investasi yang dilakukan terhadap dana Tapera.  “Pemanfaat dana Tapera juga dilakukan melalui manajer investasi yang kredibel. Semua proses dana Tapera mulai dari pengerahan, pemupukan dan pemanfaataan akan dilakukan dengan transparan dan sangat hati-hati. Hal ini dilakukan untuk menjamin keamanan dana peserta,” tegas Adi.  Sementara Perencana Keuangan Aidil Akbar menilai hadirnya BP Tapera membuat masyarakat tidak perlu lagi menabung dalam jangka waktu yang lama untuk membayar DP. Namun dengan menjadi peserta dalam waktu setahun sudah bisa dibantu untuk memiliki rumah.  "Saya sangat apresiasi ini karena memudahkan MBR memiliki rumah. Kalau saya perlu bertahun-tahun untuk nabung agar bisa memenuhi DP tetapi jadi peserta BP Tapera hanya setahun sudah bisa memiliki rumah," imbuh Aidil.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=q6usnjR_m1k&amp;t

Tekan Backlog, PB Tapera Diharapkan Penuhi Kebutuhan Rumah Layak Huni

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/MADIUN-SEP1.jpeg" alt="Wali Kota Madiun Maidi menyerahkan bantuan bagi 116 penerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) dan 38 penerima perbaikan jamban di Kantor Kecamatan Kartoharjo, Kamis (3/9)." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Madiun Maidi menyerahkan bantuan bagi 116 penerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) dan 38 penerima perbaikan jamban di Kantor Kecamatan Kartoharjo, Kamis (3/9).</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun menyalurkan bantuan bagi 116 penerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) dan 38 penerima perbaikan jamban. Penyaluran ditandai dengan penandatanganan virtual account bagi penerima bantuan bekerja sama dengan Bank Jatim di Kantor Kecamatan Kartoharjo, Kamis (3/9). Bantuan yang sudah digulirkan sejak 2018 itu dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun.  Penerima bantuan RTLH tersebar di 27 kelurahan. Sementara penerima bantuan perbaikan jamban tersebar di 16 kelurahan. Nilai bantuan maksimal yang bersumber dari APBD 2020 bagi tiap penerima yakni Rp 10 juta untuk RTLH dan Rp 5 juta untuk bantuan perbaikan jamban. Setelah penanadatanganan virtual account, selanjutnya diteruskan penyaluran non tunai melalui Bank Jatim yang langsung dipindahbukukan ke tim pelaksana. ‘’Ini salah satu upaya menuju masyarakat sejahtera,’’ kata Wali Kota Madiun Maidi.  Maidi mengungkapkan bantuan itu telah digulirkan sejak 2018. Dasar hukumnya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 18/2019 tentang APBD Kota Madiun 2020. Peraturan Wali Kota Madiun (Perwal) Nomor 42/2017 tentang pedoman pelaksanaan bantuan perbaikan RTLH. Serta Perwal Nomor 43/2017 tentang pedoman pelaksanaan bantuan jamban. ‘’Bahwa pembangunan harus bermanfaat untuk masyarakat,’’ lanjutnya.  Mantan Sekda Pemkot Madiun itu berpesan ke depan pola perencanaan bantuan dapat diperbaiki. Artinya besaran bantuan untuk masing-masing penerima disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya jika ada rumah dengan tingkat kerusakan parah, nilai bantuan harus lebih besar ketimbang rumah dengan tingkat kerusakan ringan. ‘’Ke depan yang rusaknya berat, cosnya lebih tinggi. Rusak ringan demikian. Jadi tidak dipukul rata,’’ ungkapnya.  Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukuiman (Disperkim) Kota Madiun Soeko Dwi Handiarto menjelaskan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat meningkat, dapat diukur melalui jumlah penerima bantuan RTLH dan perbaikan jamban. Tiga tahun terakhir tercatat jumlah penerima bantuan menurun tiap tahunnya. ‘’Penurunan jumlah itu merupakan indikator bahwa kesejahteraan masyarakat semakin meningkat,’’ kata Soeko dalam sambutannya.  Catatan Disperkim menunjukan penerima bantuan itu menurun dari tahun ke tahun. Tercatat penerima bantuan pada 2018 sebanyak 247 penerima RTLH, dan 144 penerima bantuan perbaikan jamban. Jumlah itu kemudian menurun menjadi 133 penerima RTLH, dan 59 penerima bantuan perbaikan jamban pada 2019. ‘’Setelah penandatangan virtual account diteruskan penyaluran non tunai melalui Bank Jatim langsung dipindahbukukukan ke tim pelaksana,’’ lanjutnya.  Soeko berharap dengan adanya penyaluran tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Membantu warga yang kurang mampu agar memiliki RTLH dan jamban. Pun keduanya merupakan salah satu indikator menyongsong masyarakat sehat. ‘’Perbaikan yang ada kemudian dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Serta tentu mendukung kesehatan,’’ ungkapnya.

Pemkot Madiun Bangun Rumah Layak Huni dan Jamban Warga Kurang Mampu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/manfaatkan-dana-asing-organisasi-ini-bangun-ribuan-rumah-untuk-warga_m_190614.jpeg" alt="Branch Manager Habitat Batam Hendrianus Edi Handoko(dua dari kiri) ketika memberikan penjelasan terkait program Habitat for Humanity Batam di Gedung BP Batam, Rabu (21/2)." width="100%">
<figcaption>Branch Manager Habitat Batam Hendrianus Edi Handoko(dua dari kiri) ketika memberikan penjelasan terkait program Habitat for Humanity Batam di Gedung BP Batam, Rabu (21/2).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ribuan rumah layak huni untuk masyarakat Batam disediakan oleh organisasi sosial Habitat for Humanity Indonesia Cabang Batam. Mereka membangun rumah-rumah tersebut guna mendukung dan turut andil mensukseskan program pengentasan kemiskinan pemerintah. Organisasi yang Hadir di Batam sejak 2004 lalu itu, kini telah berhasil membangun 2.369 hunian layak untuk masyarakat di beberapa daerah di Batam. Branch Manager Habitat Batam Hendrianus Edi Handoko mengatakan, saat ini pihaknya tengah menjalankan program 1.000 rumah untuk masyarakat di Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Batam. Pembangunan itu sendiri sudah dimulai sejak 2014 lalu hingga Januari 2018. Sudah ada 669 rumah yang berhasil didirikan di wilayah ini. "Kita targetkan pada 2020 nanti, seribu rumah di Kabil akan bisa terbangun," kata Hendrianus ketika ditemui di lantai dua, Gedung Badan Pengusahaan (BP) Batam, Rabu (21/2). Mereka pun telah menetapkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi calon penerima bantuan rumah dengan tipe 28,5. Kriteria yang mereka tetapkan yakni, rumah yang ditinggali adalah rumah satu-satunya dari warga; mereka termasuk ke dalam golongan masyarakat miskin dan kondisi rumah memang tidak layak huni. Untuk menentukan warga penerima bantuan yang sesuai dengan kriteria, Hendrianus menjelaskan, pihaknya pun melakukan survei langsung ke daerah yang akan dibangun pemukiman. Sementara untuk eksekusinya sendiri, pihaknya melibatkan secara langsung pihak donatur yang ingin bersama-sama membangun rumah untuk warga. Dilibatkannya donatur ini kata Hendrianus, mendapat sambutan positif yang terlihat dari tingginya antusiasme peserta yang ikut kegiatan langsung di lapangan. "Kita libatkan para donatur, jadi mereka yang nanti jadi tukangnya," jelasnya. Dalam setahun, Hendrianus menjelaskan, pihaknya mampu mendirikan sekitar 150 rumah permanen. Jumlah ini bisa saja bertambah bergantung pada donasi yang mereka terima. Donasi dari pihak luar, terutama CSR dari perusahaan di Singapura adalah donatur utama program rumaj untuk rakyat ini. "Saat ini memang paling banyak dari Singapura," katanya. Lebih lanjut Hendrianus menjelaskan, donatur lokal di Batam tengah diupayakan untuk bisa berpartisipasi. Untuk menggaet CSR lokal ini, Habitat mengadakan beberapa kegiatan yang melibatkan pihak perusahaan. Dengan begitu, jalan untuk terjalinnya kerjasama dibidang sosial akan bisa terwujud. "Untuk kegiatannya sendiri, sudah direncanakan beragam agenda. Baik itu dengan skala nasional maupun internasional," paparnya. Habitat For Humanity ini juga menjajaki kemungkinan bekerja sama lebih jauh dengan pemerintah. Dengan sumbangan yang ada tidak hanya dukungan satu program pengentasan kemiskinan, dan bisa ikut berbagai program sosial kemasyarakatan lainnya.

Manfaatkan Dana Asing, Organisasi ini Bangun Ribuan Rumah Untuk Warga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dinilai-bebani-anggaran-penyediaan-rumah-deret-dihentikan_m_184247.jpeg" alt="Wali Kota Solo F.X.Hadi Rudyatmo (kiri) secara simbolis menyerahkan kunci kepada warga yang akan menempati rumah deret Ketelan, Banjarsari, Solo, Jumat (26/1)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Solo F.X.Hadi Rudyatmo (kiri) secara simbolis menyerahkan kunci kepada warga yang akan menempati rumah deret Ketelan, Banjarsari, Solo, Jumat (26/1)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Solo berencana menghentikan pembangunan rumah deret sebagai upaya penyediaan rumah layak huni bagi warga Solo. Hal ini dilakukan lantaran anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan rumah deret tersebut cukup besar yakni mencapai lebih dari Rp 3 miliar. Kebutuhan anggaran ini dinilai akan membebani anggaran Kota Solo. &ldquo;Untuk pembangunan ini membebani APBD makanya yang terakhir ini adalah rumah deret Ketelan ini,&rdquo; terang Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo kepada JawaPos.com di sela-sela peresmian rumah deret Ketelan, Banjarsari, Solo, Jumat (26/1). Lebih lanjut Rudy mengatakan, nantinya masih ada satu pembangunan rumah deret lagi yakni di kawasan Mangkubumen. Tetapi, untuk pembangunan ini tidak akan menggunakan anggaran dari APBD. Melainkan akan mengajukan pendanaan kepada pemerintah pusat. &ldquo;Kalau yang Mangkubumen ini kan cukup besar, jadi dananya perlu kami mintakan dari pusat,&rdquo; ucap Rudy. Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperum KKP) Kota Solo, Agus Djoko Witiarso menjelaskan, untuk kebutuhan pembangunan rumah deret yang ada di Mangkubumen lebih kurang mencapai Rp 20 miliar. Ini karena, rumah deret di Mangkubumen cukup luas yakni mencapai 2000 meter persegi. Tidak hanya lahannya saja yang luas, tetapi untuk bangunannya juga akan dibuat lebih luas. Yakni ukuran kamar setara dengan rumah tipe 36. Dan jumlahnya mencapai 72 kamar. &ldquo;Untuk lahan yang akan digunakan nantinya adalah milik Pemkot, karena sudah dibeli. Ini merupakan rumah deret paling besar yang pernah ada,&rdquo; katanya. Dengan jumlah kamar mencapai 72 unit, kemungkinan besar rumah deret ini akan terdiri lebih dari empat lantai. Hanya saja, Agus belum bisa memastikan kapan proyek tersebut akan mulai dikerjakan. Meski begitu, Agus berharap proyek ini bisa segera dikerjakan sehingga Pemkot Solo bisa cepat untuk merealisasikan rumah sehat bagi warganya.

Dinilai Bebani Anggaran, Penyediaan Rumah Deret Dihentikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/gerojok-rp-3-m-untuk-rumah-layak-huni_m_121571.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure> JawaPos.com- Anggaran untuk rumah tidak layak huni Kota Kediri tahun ini naik 50 persen. Sebab, ada banyak pengajuan dari seluruh kelurahan untuk rumah-rumah masyarakat prasejahtera yang perlu perbaikan.   &rdquo;Kami anggarkan Rp 3 miliar tahun ini,&rdquo; terang Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Triyono Kutut yang diwakili Kabid Pemberdayaan Sosial Ibnu Qoyim kepada Jawa Pos Radar Kediri.  Padahal, tahun lalu hanya dianggarkan Rp 2 miliar. Sebab, usul tahun lalu memang lebih rendah. Yakni, hanya 200 unit rumah. Lantaran tahun ini pengajuan RTLH lebih banyak, pemkot menambah anggaran. &rdquo;Kami sesuaikan dengan pengajuan dari kelurahan-kelurahan,&rdquo; tambahnya.  Apalagi, saat ini persentase penggunaan APBD mengalami pergeseran. Jika dulu dana 60 persen digunakan untuk pemerintahan dan 40 persen untuk masyarakat, kini tidak lagi. Alokasi untuk masyarakat menjadi 62 persen. Sementara itu, sisanya masuk pemerintahan. &rdquo;Jadi, program-program kemasyarakatan memang memperoleh porsi lebih banyak,&rdquo; terangnya.  Menurut Ibnu, sejauh ini total rencana anggaran belanja (RAB) yang masuk dinsos mencapai 40 persen atau sekitar 120 rumah. Padahal, untuk pencairan, pengajuan RAB harus menunggu 100 persen. Karena itu, hingga masuk April, dana RTLH belum cair. &rdquo;Pengajuan tidak bisa satu-satu. Jadi, saat ini masih menunggu proses terkumpulnya RAB untuk dicek,&rdquo; tambah pria berkacamata tersebut.  Ibnu melanjutkan, pada dasarnya, tidak semua pengajuan RTLH langsung disetujui begitu saja. Ada beberapa pertimbangan apakah pemohon RTLH bisa lolos atau tidak.  Pertama, program tersebut jelas diperuntukan keluarga prasejahtera. Yakni, rumah yang dihuni tidak lagi layak dan diperlukan perbaikan-perbaikan. Tidak hanya itu, pengajuan RAB juga harus berdasar asas kebermanfaatan.  Dia mencontohkan, pengajuan dana RTLH guna membangun fondasi rumah memiliki peluang yang kecil untuk diloloskan. Karena hanya dengan fondasi, rumah tetap tidak bisa dimanfaatkan.  Karena itu, penggunaan RTLH direkomendasikan untuk perbaikan atap yang bocor, dinding rumah yang rusak, ataupun perbaikan lantai keramik sehingga lebih nyaman dihuni. &rdquo;Jadi, ada pertimbangan-pertimbangan apakah pengajuan tersebut layak diloloskan atau tidak,&rdquo; tandasnya.  Sebagaimana proyek pada umumnya, para pemohon harus membuat surat pertanggungjawaban. Jadi, dinsos bisa mengevaluasi apakah realisasi RTLH sesuai dengan peruntukannya atau tidak. &rdquo;Jangan sampai beberapa bulan diperbaiki sudah rusak lagi karena ternyata barang yang dibelanjakan tidak sesuai dengan dana yang diberikan,&rdquo; pungkasnya. (dna/c16/end)

Gerojok Rp 3 M untuk Rumah Layak Huni

rumah layak huni

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rumah layak huni

Berita Terkini