<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/26/FCyZKQbBrLyo7b8ccDgBKkSJFDIj94uNnPYtmpj7-3234233573.jpg" alt="Ilustrasi hunian layak menjadi persoalan yang mesti dihadapi masyarakat Indonesia. (Puput Puspitasari/Jawa Pos Radar Magelang)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi hunian layak menjadi persoalan yang mesti dihadapi masyarakat Indonesia. (Puput Puspitasari/Jawa Pos Radar Magelang)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Di tengah langit kota yang terus dipenuhi deretan apartemen baru, jutaan keluarga Indonesia masih berjuang untuk memiliki rumah layak. Data Kementerian PUPR menunjukkan, backlog kepemilikan rumah pada 2023 mencapai 9,9 juta unit. Itu menandakan betapa lebar jarak antara kebutuhan nyata masyarakat dan kemampuan mereka untuk memiliki hunian. Masalah ini bukan sekadar angka statistik. Itu mencerminkan ketimpangan sosial yang makin terasa, sebagian masyarakat tinggal nyaman di hunian vertikal berfasilitas lengkap. Sementara di sisi lain, banyak keluarga harus bertahan di rumah tak layak, tanpa sanitasi memadai, dan sering kali di lahan tidak resmi. Pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang pesat membuat kebutuhan rumah baru meningkat 700&ndash;800 ribu unit setiap tahun. Namun pembangunan perumahan rakyat belum mampu mengejar laju permintaan itu.&nbsp; Akibatnya, backlog terus menumpuk, bahkan diprediksi bisa mencapai 15 juta unit pada 2025 jika tidak ada langkah signifikan.&nbsp;Kondisi ini paling terasa di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya, di mana harga lahan melonjak tajam. Di ibu kota, lebih dari 1,7 juta rumah tangga masih menempati hunian tidak layak, menurut data BPS dan Pemprov DKI. Di tengah situasi tersebut, inisiatif sosial seperti yang dijalankan Habitat for Humanity Indonesia (HFHI) menjadi semacam oase bahkan di tengah usianya yang kini menginjak 28 tahun. Melalui berbagai program kolaboratif, HFHI berupaya menjembatani kesenjangan akses terhadap rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Di Gresik, HFHI mengembangkan program Home Equal 2025&ndash;2026, yang berfokus pada pembangunan rumah layak dan pelatihan hidup sehat bagi perempuan kepala keluarga serta penyandang disabilitas.&nbsp; Di Cilegon, program Echo Village 2025 bekerja sama dengan POSCO membangun rumah ramah lingkungan dan memberikan pelatihan ketangguhan bencana. Sementara itu di Tangerang, HFHI membuka bursa kerja sektor konstruksi untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Pendekatan ini menegaskan bahwa membangun rumah bukan sekadar menyediakan bangunan, tapi juga membangun ketahanan sosial dan ekonomi keluarga. &ldquo;Kami percaya, rumah yang layak adalah fondasi kehidupan yang bermartabat. Karena itu, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam memperluas akses hunian bagi masyarakat yang terpinggirkan,&rdquo; ujar Rene I. Widjaja, Chairman Board of Trustees Habitat for Humanity Indonesia melalui keterangannya. Tak hanya bergerak di lapangan konstruksi, HFHI juga menggunakan seni dan olahraga sebagai alat membangun kesadaran publik. Melalui konser amal Songs for NTT dan Songs for Cianjur, serta ajang tahunan Habitat Charity Golf Tournament, organisasi ini berhasil menghimpun dukungan untuk pembangunan ratusan rumah dan penguatan komunitas di berbagai daerah terdampak bencana. Tokoh-tokoh seperti Edwin Soeryadjaya, Hilmi Panigoro, Fofo Sariaatmadja, dan Jimmy Masrin, turut aktif dalam mendukung kegiatan kemanusiaan ini, mencerminkan bahwa solidaritas lintas sektor masih menjadi sumber energi penting bagi gerakan sosial di Indonesia. Sebagaimana diketahui, krisis hunian di Indonesia menunjukkan bahwa kepemilikan rumah kini kian menjadi privilege, bukan lagi hak dasar yang mudah dijangkau. Di sisi lain, inisiatif komunitas dan filantropi menjadi pengingat bahwa solusi tak selalu harus menunggu negara. Model kerja seperti HFHI, yang memadukan pendekatan sosial, ekonomi, dan kemitraan swasta diyakini menawarkan harapan bahwa akses terhadap hunian layak bisa diperluas secara berkelanjutan. Namun tantangan terbesarnya tetap sama yakni menjadikan rumah sebagai hak universal, bukan kemewahan bagi segelintir orang.

Krisis hunian di Indonesia semakin mendesak, jutaan keluarga masih berjuang untuk memiliki rumah layak

Mimpi Punya Rumah Kian Jauh, Ketimpangan Hunian Jadi Luka Lama yang Tak Kunjung Sembuh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/27/iCLLAsl3NIJKy0vIdr974RY5OiudkRLplBfn1hFB-889158822.jpg" alt="Ilustrasi rumah subsidi. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi rumah subsidi. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kasus Ahmad Zuhdi yang digugat wali santri di Demak Jawa Tengah membuka mata publik tentang betapa memprihatinkan nasib banyak guru ngaji di Indonesia. Dengan gaji yang minim, mereka mengajar para santri dengan ikhlas. Tak sedikit dari mereka bahkan tidak memiliki tempat tinggal yang layak. Karena itu, Kementerian PKP akan bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menyediakan rumah subsidi bagi dai, guru ngaji, aktivis Islam, dan pegawai organisasi kemasyarakatan Islam. &nbsp; "Kini saatnya guru ngaji juga bisa memiliki rumah subsidi pemerintah," kata Menteri PKP Maruarar Sirait saat memberikan sambutan pada Tasyakur Milad 50 Tahun Majelis Ulama Indonesia di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Sabtu (26/7) malam.&nbsp; Hal ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian PKP dengan Majelis Ulama Indonesia Badan Pusat Statistik. Isinya tentang penyediaan dan pemutakhiran data dan/atau informasi statistik, serta penyelenggaraan perumahan bagi dai, guru ngaji, aktivis Islam, dan pegawai organisasi kemasyarakatan Islam di lingkungan MUI.&nbsp; Menurut Maruarar, penandatanganan ini sejalan dengan program rumah subsidi yang menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi backlog perumahan yang mencapai angka 9,9 juta.&nbsp; "Kami berharap MUI juga bisa memberikan dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah yang menjadi program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat program perumahan," ujarnya.&nbsp; Pada momen itu, Ara juga memberikan kunci secara simbolis kepada 25 orang guru ngaji dan guru agama yang hadir dalam akad massal rumah subsidi Bank BTN.&nbsp; "Hingga saat ini tercatat sebanyak 1.975 orang guru ngaji di seluruh Indonesia telah melakukan akad untuk KPR FLPP untuk memiliki rumah subsidi," imbuhnya.&nbsp; Pada kesempatan yang sama, Wakil Presiden RI ke-13 Ma&rsquo;ruf Amin mengapresiasi program perumahan yang tengah dijalankan. Menurut dia, saat ini banyak masyarakat yang belum punya rumah yang layak. Dengan adanya program perumahan yang memudahkan pembiayaan menjadi lebih murah, gampang, dan tidak berbelit-belit, Ma&rsquo;ruf Amin memastikan MUI akan mendukung hal tersebut.&nbsp; &ldquo;Nah, itu berarti mempermudah orang yang membutuhkan. Bahasa, namanya itu namanya pelayanan. Pelayanan kemasyarakatan untuk orang yang membutuhkan. Jadi, apa namanya itu, khidmat. Itu bagian dari program MUI,&rdquo; ungkap Ma&rsquo;ruf Amin.&nbsp; &ldquo;Cuma MUI kan tidak punya duit. Nah, oleh karena itu pemerintah punya duit melakukan program, dukung,&rdquo; pungkasnya.

Kementerian PKP dan MUI bekerja sama untuk menyediakan rumah subsidi bagi Dai, Guru Ngaji, dan Aktivis Islam.

Menteri PKP Maruarar Sirait Gandeng MUI dan BPS, Sediakan Rumah Subsidi untuk Guru Ngaji yang Tak Punya Rumah Layak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/diminati-perumahan-khusus-asn-malah-belum-ada-lahan-pas_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Pembangunan perumahan bagi ASN, TNI, dan Polri (Dok. Radar Malang/JPG)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Pembangunan perumahan bagi ASN, TNI, dan Polri (Dok. Radar Malang/JPG)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dalam rangka Hari Perumahan Nasional yang jatuh pada Minggu, 25 Agustus 2019, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. turut serta dalam mewujudkan impian para Aparatur Sipil Negara atau ASN dan anggota Polri serta TNI untuk memiliki tempat tinggal. Tentunya dengan berbagai kemudahan dalam mengakses Kredit Pemilikan Rumah (KPR).  Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani Bank BTN beberapa waktu lalu. Salah satu wujud nyata dari kesepakatan tersebut, pada acara peresmian Perumahan Bhayangkara Praja Sriwijaya Land (BPS Land) di Palembang, Bank BTN hadir dengan sejumlah penawaran menarik.  "Pembangunan ini mempermudah akses KPR bagi ASN, Polri, dan TNI dapat mempercepat pencapaian target program sejuta rumah yang dirancang Pemerintah dan mendukung amanat presiden untuk mempercepat penyediaan rumah bagi mereka,” kata Direktur Bank BTN, R. Mahelan Prabantarikso usai mendampingi Dirjend Penyediaan perumahan Kementrian PU dan Perumahan Rakyat Kalawi Abdul Hamid dan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru pada pencanangan Perumahan BPS Land di Palembang, Jumat (24/8).  Mahelan menjelaskan, Bank BTN memberikan sejumlah penawaran khusus bagi calon nasabah yang berminat memiliki hunian di BPS land yang berlokasi di Kelurahan Bukit baru Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang tersebut.  BPS Land sendiri adalah proyek perumahan yang dibangun oleh PT Cipta Arsigriya di atas lahan seluas 50 Hektar dengan target pembangunan rumah sebanyak 3.000 unit.  Penawaran Bank BTN untuk proyek tersebut diantaranya, Uang Muka atau Down Payment (DP) yang terjangkau atau mulai dari 1 persen, KPR juga bisa diberikan kepada ASN, TNI atau Polri yang usianya masih di bawah 21 tahun atau minimal 18 tahun pada saat perjanjian akad kredit dan belum.  “Pada tahap awal, kami berharap dengan penawaran menarik ini sekitar 500 orang dari ASN, TNI maupun Polri berminat mengajukan KPR di Bank BTN,” kata Mahelan.  Jumlah kebutuhan rumah untuk aparatur sipil negara atau disebut juga PNS (Pegawai Negeri Sipil), beserta anggota TNI-Polri, total diperkirakan mencapai 1.580.000. Jumlah itu terdiri dari 945 ribu ASN, 275 ribu TNI, dan 360 ribu anggota Polri yang belum memiliki rumah layak.  "Dengan melihat kebutuhan perumahan bagi ASN, TNI, dan Polri yang cukup besar tersebut, Bank BTN akan mengupayakan program pembiayaan rumah yang terjangkau dan akses KPR yang mudah agar seluruh masyarakat dapat mewujudkan rumah impiannya,” imbuh Mahelan.  Untuk mempercepat pencapaian target tersebut, Mahelan menyatakan Bank BTN tidak hanya mengandalkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP, tapi juga program lain, diantaranya BP2B atau Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).  Program tersebut merupakan bantuan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang telah mempunyai tabungan dalam rangka pemenuhan sebagian uang muka perolehan rumah atau sebagian dana untuk pembangunan Rumah Swadaya melalui kredit/pembiayaan Bank Pelaksana.  Mahelan menambahkan, program lainnya adalah mengoptimalkan KPR BTN Mikro dengan Skema Akademisi-Bisnis-Community dan Government atau Pemerintah (ABCG) maupun skema yang tidak melibatkan akademisi. Skema ABCG memfokuskan pada pembiayaan KPR dengan debitur berbasis komunitas yang didukung oleh Pemerintah Daerah setempat dan Instansi Pendidikan serta dibantu proses pembiayaan oleh bank dalam hal ini Bank BTN.  “Kami melibatkan banyak pihak untuk dapat memberikan pelayanan KPR terbaik bagi masyarakat dan mendukung Pemerintah dalam Program sejuta rumah,” tambah Mahelan.

BTN Percepat Penyaluran Rumah untuk ASN, TNI, dan Polri

rumah layak

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rumah layak

Berita Terkini

Mimpi Punya Rumah Kian Jauh, Ketimpangan Hunian Jadi Luka Lama yang Tak Kunjung Sembuh

Menteri PKP Maruarar Sirait Gandeng MUI dan BPS, Sediakan Rumah Subsidi untuk Guru Ngaji yang Tak Punya Rumah Layak

BTN Percepat Penyaluran Rumah untuk ASN, TNI, dan Polri

Download Aplikasi JawaPos.com