<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/21/rusus-veteran-1787873636.jpg" alt="Pemerintah membangun 2.100 unit rumah khusus (rusus) bagi eks pejuang Timor-Timur di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). (dok. Brantas)" width="100%">
<figcaption>Pemerintah membangun 2.100 unit rumah khusus (rusus) bagi eks pejuang Timor-Timur di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). (dok. Brantas)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sebanyak 324 unit rumah khusus (rusus) bagi eks pejuang Timor-Timur di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), telah resmi dihuni.&nbsp;Sebanyak 130 hunian diantaranya merupakan unit yang dibangun PT Brantas Abipraya (Persero). Total, ada 2.100 rusus dalam rencana pembangunan, dimana 727 diantaranya dibangun Brantas Abipraya. Pemberian 324 unit hunian kepada warga sebagai tanda siap ditempati ini diwujudkan dengan penyerahan sertifikat Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Berlokasi di Zona 1 dan Zona 2, tepatnya di Desa Oebola Dalam, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, penyerahan rusus untuk warga eks Pejuang Timor Timur ini diserahkan langsung oleh Bupati Kupang dan Kementerian Pekerjaan Umum RI. "Pembangunan rusus ini merupakan langkah positif Brantas Abipraya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Kupang. Dari total 2.100 rusus, sebanyak 727 unit dibangun oleh Brantas Abipraya," ujar Sekretaris Perusahaan Brantas Abipraya,&nbsp;Dian Sovana dalam keterangannya, Minggu (21/9). Dian Sovana menambahkan, nantinya masyarakat yang menghuni rusus ini tak perlu khawatir akan megathrust. Sebab, hunian yang dibangun ini menggunakan teknologi rumah tahan gempa (RTG) Rumah Instan Sederhana (RISHA) tipe 36 dengan luas kavling 150 meter persegi. Menurutnya juga, kebutuhan rumah layak huni menjadi salah satu kebutuhan dasar sehingga sangat diperlukan untuk meningkatkan keamanan, kenyamanan serta kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan program Asta Cita yang dicanangkan Presiden Prabowo. Pembangunan hunian ini juga merupakan langkah konkret Brantas Abipraya sebagai upaya mengurangi ketimpangan sosial ekonomi di tengah masyarakat. "Ini merupakan bukti nyata bahwa Brantas Abipraya hadir dalam penyediaan hunian yang layak. Kami harapkan dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima hunian dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman," tutup Dian Sovana.

Rumah layak huni menjadi salah satu kebutuhan dasar sehingga sangat diperlukan untuk meningkatkan keamanan, kenyamanan serta kesejahteraan.

Pemerintah Bangun 2.100 Rusus untuk Veteran Timor-Timur, 324 Unit Sudah Dihuni, Diklaim Tahan Gempa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/pupr-rampungkan-132-unit-rumah-khusus-nelayan-di-minahasa-selatan_m_.jpg" alt="Rusus nelayan di Kelurahan Matani Satu, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan dibangun dengan anggaran Rp 5,35 miliar." width="100%">
<figcaption>Rusus nelayan di Kelurahan Matani Satu, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan dibangun dengan anggaran Rp 5,35 miliar.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) membangun rumah khusus bagi nelayan di Sulawesi Utara. Pembangunan rusus bagi nelayan ini adalah bagian dari pembangunan 132 unit rusus yang dibangun sejak 2018. Pertama, adalah rusus nelayan yang dibangun di Kelurahan Matani Satu, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan dengan anggaran Rp 5,35 miliar. Kedua, rusun di Kelurahan Motongkad Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolmong Timur anggarannya Rp 5,39 miliar. "Masing-masing rusus dibangun 50 unit rumah type 28 yang telah dilengkapi PSU, seperti jalan lingkungan, drainase, listrik dan air yang diharapkan meningkatkan kenyamanan penghuni," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Senin (1/4). Pembangunan Rusus ini bertujuan agar nelayan memiliki rumah layak huni dan mengatasi kawasan kumuh di pesisir laut. Selain untuk nelayan, Kementerian PUPR juga membangun 32 unit Rusus bagi masyarakat di Pulau Siau, Kabupaten Siau Taguladang Biaro dengan biaya Rp 7,4 miliar. Adapun, Kementerian PUPR juga membangun rumah susun bagi Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), mahasiswa, pelajar, santri, dan pekerja, termasuk para Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri di Sulawesi Utara sebanyak 4 tower dengan jumlah 187 unit dengan beragam tipe mulai dari tipe 24 dan 36.

PUPR Rampungkan 132 Unit Rumah Khusus Nelayan di Minahasa Selatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/tinggal-di-rusunawa-kini-prajurit-tni-bisa-hidup-nyaman_m_.jpg" alt="Rusunawa khusus untuk anggota TNI di Cililitan, Jakarta Timur." width="100%">
<figcaption>Rusunawa khusus untuk anggota TNI di Cililitan, Jakarta Timur.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tingginya intensitas dan beban tugas yang dijalani membuat prajurit TNI kerap tidak memiliki kesempatan untuk menempati tempat tinggal yang cukup layak. Kini mereka bisa hidup nyaman setelah menempati rumah susun sewa (rusunawa) khusus TNI/Polri. Seperti halnya Sertu Hidayat Gunawan, anggota Kodam Jaya. Sejak dua tahun terakhir dia mengaku nyaman tinggal di Rusunawa TNI di Cililitan, Jakarta Timur. Menurutnya, Rusun TNI memiliki bentuk fisik dan kualitas bangunan yang baik. "Saya berterima kasih sekali kepada pemerintah yang telah memberikan tempat tinggal yang sangat baik dan memuaskan," ujar Sertu Hidayat. Sementara itu, Dirjen Penyediaan Perumahan Khalawi Abdul Hamid menuturkan, Kementerian PUPR telah menyelesaikan pembangunan lima rusun bagi anggota TNI Kodam Jaya. Rusun itu berlokasi di Cililitan, Jakarta Timur. Pembangunan kelima rusun itu menelan anggaran dari APBN Rp 147 miliar. Khalawi Abdul Hamid menjelaskan, pembangunan rusunawa yang diperuntukkan bagi TNI dan Polri itu karena banyak prajurit yang belum memiliki hunian yang layak. Untuk itu, Kementerian PUPR berupaya mewujudkan ketersediaan hunian layak untuk anggota TNI dan Polri supaya mereka optimal dalam melaksanakan tugasnya. "Kami berharap rusun ini bisa bermanfaat bagi para anggota TNI yang bertugas di Kodam Jaya. Semoga mereka bisa nyaman tinggal di Rusun ini bersama keluarga," kata Khalawi Abdul Hamid di Jakarta, dalam keterangan persnya yang diterima Jumat (1/2). Lebih jauh Khalawi Abdul menerangkan, pembangunan rusunawa dilaksanakan sejak 2015 hingga 2017. Rusun itu terdiri atas 6 lantai itu dan dilengkapi dengan jalan lingkungan, drainase, lift, dan setiap unitnya disediakan furnitur. Dari keenam lantai itu dapat menampung sekitar 415 kepala keluarga (KK). Selain di Cililitan, Kementerian PUPR juga membangun rusun untuk TNI di 24 provinsi lain. Sejak 2015 hingga 2018 sudah dibangun 114 tower atau 4.267 unit. Selain rusun, pemerintah juga membangun 1.994 unit rumah khusus bagi anggota TNI. Rumah itu diperuntukkan bagi anggota TNI yang bertugas di kawasan perbatasan, pulau terdepan, dan terpencil.

Tinggal di Rusunawa, Kini Prajurit TNI Bisa Hidup Nyaman

rumah khusus

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rumah khusus

Berita Terkini

Pemerintah Bangun 2.100 Rusus untuk Veteran Timor-Timur, 324 Unit Sudah Dihuni, Diklaim Tahan Gempa

PUPR Rampungkan 132 Unit Rumah Khusus Nelayan di Minahasa Selatan

Tinggal di Rusunawa, Kini Prajurit TNI Bisa Hidup Nyaman

Download Aplikasi JawaPos.com