<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/28/1001834162-4050747851.jpg" alt="Ketua Komisi B DPRD Surabaya Mohammad Faridz Afif. (Indra Setiawan)" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi B DPRD Surabaya Mohammad Faridz Afif. (Indra Setiawan)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya mengingatkan kegiatan usaha rumah hiburan umum (RHU) wajib tutup selama Bulan Suci Ramadhan. &rdquo;RHU wajib tutup selama Ramadhan,&rdquo; tutur Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya Mohammad Faridz Afif seperti dilansir dari Antara di Kota Surabaya, Jumat (28/2). Afif sapaan akrabnya mengatakan, berdasar Surat Edaran Pemerintah Kota Nomor 100.3.4/3322/436.8.6/2025 yang sudah disepakati bersama bahwa seluruh RHU wajib tutup. Pihaknya mengingatkan pada seluruh pengusaha RHU yang ada di Surabaya harus mentaati surat edaran tersebut. &rdquo;Jangan sampai melanggar, kalau melanggar pasti akan ditutup secara permanen,&rdquo; tandas Mohammad Faridz Afif. Terkait pengawasan, pihaknya bersama OPD dan Satpol PP setiap hari selama puasa Ramadhan akan mengawasi seluruh tempat RHU. &rdquo;Jika ada yang buka (RHU) akan kita tindak,&rdquo; kata Mohammad Faridz Afif. Pemkot Surabaya menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 100.3.4/3322/436.8.6/2025 tentang Pelaksanaan Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H/2025 M di Kota Surabaya. &rdquo;Surat edaran tersebut dalam rangka menjamin keamanan, ketertiban dan ketentraman dalam pelaksanaan ibadah Bulan Suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H/2025 M di Kota Surabaya,&rdquo; terang Wali Kota Eri Cahyadi dalam Surat Edaran yang diterbitkan pada Sabtu (15/2). Salah satu klausul dalam surat edaran tersebut adalah mengatur tentang penyelenggaraan kegiatan usaha di Kota Surabaya selama Bulan Suci Ramadhan dan Malam Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 H/2025 M. Diskotek, klub malam, karaoke dewasa, karaoke keluarga, spa, dan pub atau rumah music, diwajibkan menutup dan menghentikan kegiatan usaha, termasuk yang berada atau menjadi fasilitas hotel dan restoran. &rdquo;Panti pijat diwajibkan menutup dan menghentikan kegiatan kecuali tempat tusuk jari (akupressuris),&rdquo; tulis surat edaran tersebut. Selain itu, kegiatan rumah biliard (bola sodok) dilarang membuka kegiatan usaha, kecuali yang digunakan sebagai tempat latihan olahraga harus terlebih dahulu memperoleh izin dari kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Cabang Surabaya berdasar usul dari Persatuan Olahraga Bola Sodok Indonesia (POBSI) Cabang Surabaya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya mengingatkan kegiatan usaha rumah hiburan umum (RHU) wajib tutup selama Bulan Suci Ramadhan

DPRD Surabaya Ingatkan RHU Wajib Tutup saat Ramadhan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/07/komisi-B-rapat-RHU-1925730642.jpg" alt="Komisi B DPRD Kota Surabaya menggelar rapat dengar pendapat terkait rumah hiburan umum (RHU) melanggar atau tidak memiliki kelengkapan perizinan di ruang Komisi B, Jumat (6/10)." width="100%">
<figcaption>Komisi B DPRD Kota Surabaya menggelar rapat dengar pendapat terkait rumah hiburan umum (RHU) melanggar atau tidak memiliki kelengkapan perizinan di ruang Komisi B, Jumat (6/10).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Komisi B DPRD Kota Surabaya merekomendasikan salah satu rumah hiburan umum (RHU) di kawasan Surabaya barat&nbsp;Blackhole KTV ditutup sementara. Sebab, tidak memiliki kelengkapan perizinan. Anggota Komisi B DPRD Surabaya Jhon Tamrun mengatakan, selain izin mendirikan bangunan (IMB) belum lengkap, izin peruntukan bukan untuk RHU tapi untuk toko. &rdquo;Karena izinnya belum lengkap, sementara kami minta tutup dulu,&rdquo; ujar Jhon Tamrun seperti dilansir dari Antara. Jhon menjelaskan, hasil temuan pada rapat dengar pendapat Jumat (6/10) dinyatakan, IMB yang dimiliki Blackhole KTV sebenarnya tidak bisa dipakai untuk kegiatan usaha RHU. Bahkan, dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Surabaya menyatakan perizinan Blackhole belum lengkap. Untuk itu, dia menyarankan agar Blackhole KTV ditutup sementara sampai lengkap perizinannya. Hal itu agar RHU yang lain taat dan patuh peraturan. &rdquo;Penutupan sementara operasional tempat karaoke tersebut murni karena kurang lengkapnya perizinan. Bukan berarti kami menghambat laju perekonomian, tapi memang IMB yang ada tersebut tidak bisa dipakai&nbsp;Blackhole KTV sebagai izin RHU,&rdquo; ujar Jhon Tamrun. Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) DPMPTSP Kota Surabaya&nbsp;Erringgo Perkasa mengatakan, setelah mengecek di IMB terbaru 2021 dan ternyata IMB Blackhole KTV tidak ada. &rdquo;Kami sudah tanyakan di DPRKPP (Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan) tidak ada. Yang ada IMB 2007 bunyi toko dan kelengkapannya. Nanti kami akan panggil pemiliknya untuk segera melengkapi datanya,&rdquo; ujar Ringgo sapaan akrab Erringgo Perkasa. Menanggapi hal itu, Kuasa Hukum Blackhole KTV Sudirman Sudaboge mengaku keberatan dengan usul penutupan sementara. Hanya karena ada peristiwa orang meninggal terus RHU diusulkan ditutup sementara. Selama ini, lanjut dia, tidak ada yang dilanggar. Jika dikatakan ada melanggar karena belum melengkapi perizinan, selama ini tidak ada pemberitahuan dari pemerintah kota. &rdquo;Kami tidak pernah diperingatkan atau diberi tahu. Padahal sudah sekian lama kami usaha tidak pernah ada larangan, pemberitahuan juga tidak,&rdquo; ujar Sudirman Sudaboge.

Komisi B DPRD Kota Surabaya merekomendasikan salah satu rumah hiburan umum di kawasan Surabaya barat Blackhole KTV ditutup sementara

DPRD Surabaya Rekomendasikan RHU Blackhole KTV Ditutup Sementara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/SIDAK-KOMISI-A.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Komisi A DPRD Surabaya menemukan dua rekreasi hiburan umum (RHU) di kawasan Surabaya Selatan yang melanggar aturan. Keduanya tak mengantongi izin operasional. Padahal, tempat itu sudah beroperasi.  Ketua Komisi A DPRD Surabaya Pertiwi Ayu Krishna menyampaikan, lokasi pertama yang disidak adalah sebuah hotel yang memiliki fasilitas RHU. Dari hasil pemeriksaan, tempat itu belum memiliki izin operasional. ’’Kami ini ingin memberikan perlindungan bagi konsumen dan para pengelola agar sesuai regulasi,” ucap Ayu.  Sidak kedua, dewan bergeser ke bangunan yang lengkap dengan restoran, hotel, dan minimarket. Di lokasi kedua itu, ditemukan IPAL yang tidak sesuai standar. Dia meminta agar Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surabaya segera turun tangan.  Bagaimana dengan aspek keamanan? Ayu menjelaskan, di dua bangunan tersebut, sistem pencegahan kebakaran lewat penyiraman air atau sprinkler belum optimal. ’’Yang di bangunan kedua, kami belum mengecek bagian atas karena masih ada aktivitas. Sprinkler di bawah ada,” tambahnya.  Politikus Golkar itu menambahkan, sidak dilakukan untuk memastikan kelengkapan di beberapa bangunan. Apakah sudah sesuai rekomendasi yang dikeluarkan pemkot. ’’Saya tak ingin beberapa rekomendasi yang dikeluarkan setiap OPD asal saja,’’ paparnya.

Belum Kantongi Izin, Dua RHU di Surabaya Nekat Operasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/WhatsApp-Image-2021-11-04-at-15.02.28.jpg" alt="Komisi A DPRD Surabaya panggil tiga pengelola RHU yang kedapatan melanggar aturan dan pakta integritas. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Komisi A DPRD Surabaya panggil tiga pengelola RHU yang kedapatan melanggar aturan dan pakta integritas. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pakta integritas yang ditandatangi 115 Rumah Hiburan Umum (RHU) beberapa waktu lalu ternodai. Ada tiga RHU yang melanggar perjanjian terkait jam buka. Ketiga RHU itu yakni Black Hole, Blue Fish, dan XXX.  Hari ini (4/11), ketiga RHU tersebut dipanggil ke Komisi A DPRD Surabaya. Sayangnya, hanya Blue Fish dan XXX yang hadir. Black Hole absen dan minta di-reschedule.  Anggota Komisi A Mochammad Mahmud mengatakan, pemerintah perlu memberikan satu contoh RHU yang ditutup karena melanggar perjanjian operasional. Sebab, lanjut legislator dari Fraksi Demokrat itu, perjanjian yang berisi kepatuhan protokol kesehatan adalah hal vital.  ”Kondisi Covid-19 meski melandai jangan terlena kebablasan. Pemkot jangan cuma gertak. Pemkot harus tegas,” ucap Mochammad Mahmud.  Sementara itu, Ketua Komisi A Pertiwi Ayu Krishna menuturkan, pihaknya meminta kepada semua RHU untuk patuh dengan aturan. Jika tidak, RHU harus ditutup.  ”Karena Komisi A ini juga mengawasi perkara izin, kini kami lagi minta surat izin dari tiga RHU itu. Apakah masih berlaku tidak,” kata Pertiwi Ayu Krishna.  Politikus Golkar itu memperkirakan masih ada RHU lain yang nakal. Dia menyatakan, RHU lain jangan coba-coba untuk curang. Sebab, pemerintah kota (pemkot) telah memberikan kelonggaran untuk buka. Yang wajib tutup pukul 00.00 bukan hanya RHU, pedagang kaki lima (PKL) juga harus tutup tenda.  Sebelumnya, pada Sabtu (30/10), tiga RHU tersebut diketahui melanggar ketentuan jam operasional. Ketiga klub malam itu buka hingga lebih dari pukul 00.00. Selain jam operasional, para pengunjung juga beraktivitas tanpa masker dan tidak menerapkan aplikasi PeduliLindungi.  Sesuai Peraturan Wali Kota Nomor 67 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19 di Surabaya, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2021. Maksimal pengunjung 75 persen dari kapasitas. Jam buka maksimal pukul 00.00.

DPRD Surabaya Minta Pemkot Tutup RHU Nakal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/WhatsApp-Image-2021-11-01-at-19.24.59.jpg" alt="Ketua Komisi A Pertiwi Ayu Krishna. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi A Pertiwi Ayu Krishna. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ratusan rumah hiburan umum (RHU) di Surabaya telah beroperasi. Namun, legislator mengendus ada pelaku RHU sektor klub malam yang nakal karena buka melewati batas waktu ditentukan. Ada dua klub malam yang bakal dipanggil dewan.  Anggota Komisi A Imam Syafi’i mengatakan, ada dua klub malam yang membuka operasionalnya hingga lebih dari pukul 00.00. Salah satu klub tersebut berlokasi di Mal Lenmarc. ”Ketika saya ke sana, protokol kesehatannya juga tidak ketat. Saya bisa masuk ke klub tanpa aplikasi PeduliLindungi,” kata Imam Syafi’i.  Legislator dari Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) itu menyebutkan, di dalam klub, para pengunjung juga bebas tanpa menggunakan masker. ”Jangan sampai kasus Covid-19 di Surabaya kembali merangkak naik karena ada pengelola RHU tidak patuh protokol kesehatan,” ucap Imam Syafi’i.  Mantan Direktur JTV itu menyayangkan sikap pemerintah kota (pemkot). Dia mengatakan, pemilik klub harus diberikan sanksi tegas. ”Jangan tebang pilih. Pedagang kaki lima di jalan dipaksa tutup setelah pukul 00.00,” ungkap Imam Syafi’i.  Sementara itu, Ketua Komisi A Pertiwi Ayu Krishna menuturkan, pihaknya akan memanggil dua pemilik klub malam, Satpol PP, dan gugus tugas (Satgas Covid-19), pada Kamis (4/11). Dia menyarankan kepada pemkot untuk menyegel klub malam yang nakal itu.  ”Ya kan sesuai aturan perwali begitu. Tutup sudah,” tegas Pertiwi Ayu Krishna.  Politikus dari Fraksi Golkar itu menegaskan, tidak ada tawar menawar soal kesehatan warga Surabaya. Pemkot sudah berbaik hati memberikan kesempatan untuk buka kepada para pelaku RHU. Karena itu, jangan disalahgunakan dengan buka hingga melewati batas waktu.  Sesuai Peraturan Wali Kota Nomor 67 Tahun 2020, tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19 di Kota Surabaya, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2021, maksimal pengunjung hanya boleh 75 persen dari kapasitas.  Selain itu, wajib menerapkan standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan Pemkot Surabaya. Jika RHU ketahuan melanggar prokes, akan ditutup minimal selama 4 bulan.

Dewan Bakal Panggil Pemilik RHU Nakal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Polpem-kapasitas-cafe-dan-resto-50-selama-ppkm-mikro-alfian-rizal_5-1-1.jpg" alt="RHU ketika masih dibuka pada masa pandemi. Alfian Rizal/JawaPos" width="100%">
<figcaption>RHU ketika masih dibuka pada masa pandemi. Alfian Rizal/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Diperkirakan terdapat 120 rumah hiburan umum (RHU) di Surabaya yang akan segera dibuka dalam waktu dekat. Pembukaan RHU itu mengacu pada kondisi Surabaya yang masuk kategori level 1 dalam Inmendagri Nomor 53 Tahun 2021.  Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, seluruh RHU bisa dibuka dengan menandatangani pakta integritas dan catatan tertentu. Sebab, masih dibuka di masa pandemi, otomatis terdapat beberapa tahap.  "Jadi di sana nanti ada tahapnya. Bagaimana pegawainya kudu di-swab, terus orang yang masuk gimana, juga harus punya satgas mandiri. Terus kalau terjadi klaster di sana harus ditutup,” tutur Eri, Jumat (22/10).  Eri menyebut, dengan pakta integritas, pengendalian dan pengawasan penyebaran Covid-19 bisa berjalan berseiring dengan peningkatan ekonomi. Pakta integritas juga mengatur batas maksimal pengunjung.  ”Ini yang terus dirapatkan sama teman-teman linmas dan RHU, meski harus gerak tapi ojo digebyah uyah, ojo diget-getno ae (jangan dibiarkan),” tegas Eri.  Ditanya kapan RHU akan dibuka, Eri menyatakan menunggu penandatanganan pakta integritas selesai dilakukan. Sehingga, tidak perlu menunggu Perwali (Peraturan Wali Kota).  ”Kalau perwali itu tinggal tanda tangan, kalau pakta integritas gak diteken gak gelem (nggak ditandatangani, nggak mau) aku. Pakta integritas itu kan perjanjian antara dia dan kita,” ujar Eri.  Dari surat pernyataan itu, alumnus SMAN 21 Surabaya itu berharap pemilik RHU lebih memahami konsekuensi. Sehingga bila ada pelanggaran yang dilakukan, mereka bertanggung jawab. Dengan begitu, tidak perlu ada sanksi dalam Perwali.  ”Jadi seperti ada surat pernyataan, kalau melanggar dia legowo. Bukan disanksi perkoro perwaline. Saya akan berusaha tidak dengan perwali itu ada sanksi, tapi ketika kamu sudah punya surat harus lakukan itu,” ucap Eri.

RHU Akan Dibuka, Wali Kota Eri Tunggu Pakta Integritas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/giat-satpol-pp-tertibkan-RHU.jpeg" alt="Ilustrasi petugas Satpol PP menyegel salah satu RHU yang melanggar PPKM di Kota Surabaya. Humas Pemkot Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi petugas Satpol PP menyegel salah satu RHU yang melanggar PPKM di Kota Surabaya. Humas Pemkot Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menyebut, meski rumah hiburan umum (RHU) di Kota Surabaya, Jawa Timur, belum diperbolehkan buka, masih ada yang beroperasi secara sembunyi-sembunyi.  ”Karena itu, kami bersama jajaran terkait terus intensif melakukan pengawasan,” kata Kepala Satpol PP Kota Surabaya Eddy Christijanto seperti dilansir dari Antara di Surabaya.  Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Kota Surabaya telah mengalami penurunan dari level 4 menjadi level 3. Penurunan itu diiringi dengan sejumlah relaksasi usaha seperti mal dan pusat perbelanjaan secara terbatas. Namun, relaksasi itu belum termasuk untuk sektor RHU.  Menurut dia, setiap malam Satpol PP bersama dengan TNI dan Polri, BPB Linmas, dan Satgas Covid-19 keliling melakukan operasi pengawasan dan penertiban terhadap RHU yang masih buka. Pengawasan itu menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 38 Tahun 2021 tentang PPKM level 4, level 3, dan level 2 di wilayah Jawa dan Bali.  ”Kota Surabaya saat ini masih level 3. Pada PPKM level 3, RHU masih belum boleh buka. Sehingga setiap hari, kami melakukan pengawasan secara bersama,” ujar Eddy Christijanto.  Dia menyatakan, pengawasan dan penegakan protokol kesehatan yang dilakukan Satpol PP, tidak hanya dijalankan kepada RHU. Pihaknya telah membentuk petugas tindak internal (PTI) yang bertugas mengawasi setiap anggota di lapangan.  ”Kami membentuk petugas tindak internal (PTI) untuk lebih melakukan pengawasan terhadap anggota-anggota (Satpol PP), utamanya yang berada di lapangan. Misalnya, saat mendampingi sidak di lapangan,” papar Eddy Christijanto.  Menurut Eddy, sebagai petugas penegak Perda, wajib menjaga disiplin etika. Untuk itu, dia selalu menyampaikan kepada seluruh anggotanya agar menindak secara humanis dan solutif baik terhadap pelanggar Perda maupun protokol kesehatan.  ”PTI itu dibentuk untuk memastikan setiap anggota di lapangan disiplin menjaga etika dan bekerja sesuai prosedur. Sebagai penegak Perda harus menjadi lebih baik dulu. Ibaratnya itu seperti sapu, jangan sampai sapu kami kotor. Kalau sapunya kotor, tidak bisa membersihkan lantai, justru lantainya yang akan menjadi kotor,” tutur Eddy Christijanto.  Mantan Kepala BPB dan Linmas Kota Surabaya itu mengaku, setiap apel pada Senin pagi, selalu mengingatkan kepada anggota terkait hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Termasuk pula terhadap etika yang harus dan tidak boleh dilakukan staf, maupun seluruh pejabat struktural di Satpol PP Surabaya.  ”Secara rutin terhadap jajaran pejabat struktural, kami lakukan evaluasi setelah apel itu, seminggu ke belakang dan rencana ke depan secara rutin. Utamanya pengawasan terhadap kinerja anggota di lapangan agar bekerja sesuai prosedur,” terang Eddy Christijanto.

Satpol PP Surabaya Akui Sejumlah Rumah Hiburan Buka Secara Sembunyi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/RHU-ZONA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Rapat dengar pendapat bersama pemilik Zona Karaoke yang juga bos Rasa Sayang Group Senin (30/8), masih menyisakan tanda tanya bagi dewan. Komisi A DPRD Kota Surabaya bakal mengagendakan rapat lanjutan untuk mempertanyakan kelengkapan izin atas tempat usaha di Gembong tersebut.  Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Pertiwi Ayu Krishna menilai, pihak pengelola tidak konsisten dalam memberikan jawaban. Versi dinas, izin tempat hiburan malam di daerah Gembong itu tidak ada. ’’Tapi, pemiliknya ngomong ke media kalau izinnya ada, sedang diurus. Nanti kita panggil lagi untuk memastikannya,” ujarnya, Selasa (31/8).  Politikus Golkar itu mengatakan, di dalam forum sudah terungkap bahwa tempat tersebut tidak memilik tanda daftar usaha pariwisata (TDUP). Padahal, hal itu mutlak harus dimiliki setiap rumah hiburan umum (RHU) di Kota Surabaya. Nah, izin tersebut menjadi satu paket dengan izin yang lainnya. Salah satunya izin edar minuman beralkohol (mihol). Dewan juga mempertanyakan adanya nomor pokok pengusaha barang kena cukai (NPPBKC). Yang mengeluarkan adalah bea cukai setempat. Izin tersebut harus dimiliki pengusaha RHU jika di tempatnya menjual minuman impor.  Terkait insiden yang melibatkan oknum Satpol PP Kota Surabaya, Ayu mengaku prihatin dengan peristiwa di depan Zona Karaoke Rabu (25/8) dini hari tersebut. Bukan soal kasus pemukulannya. Yang menjadi sorotan publik justru kewenangan oknum pejabat yang bisa membuka RHU di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).  Namun, kata Ayu, dewan tidak berwenang mengadili atau menjatuhkan sanksi. Hal itu diserahkan ke pemerintah kota (pemkot). Baik tim penyidik internal dari satpol PP maupun tim dari inspektorat. ’’Kami mengapresiasi karena wali kota ikut memberikan perhatian atas masalah tersebut dan kami yakin yang bersangkutan akan diberi sanksi tegas,” katanya.  Dikonfirmasi secara terpisah, pemilik Zona Karaoke yang juga bos Rasa Sayang Group Hery Kuncoro mengaku izin tempat hiburan miliknya yang berada di daerah Gembong sebetulnya ada. ’’Itu dulu kami punya (tempat usaha, Red) di daerah Ngesong, Kecamatan Sukomanunggal. Namanya Zona. Nah, mau saya pindah ke Gembong itu,” terangnya.  Di Gembong, nama yang lama adalah Rasa Sayang. Setelah Rasa Sayang tutup, Hery mengaku ingin memindahkan Zona yang dulu di Ngesong ke tempatnya di Gembong tersebut. ’’Jadi, hanya pindah alamat. Ini masih diurus, tapi tidak bisa keluar karena pandemi,” ucapnya.  Soal izin minuman beralkohol, Hery memastikan semuanya ada. Namun, dia tidak bisa memberikan kejelasan terkait adanya NPPBKC yang dipersyaratkan untuk minuman impor. ’’Nanti kita cek dulu datanya,” jelasnya.

Dewan Masih Penasaran Legalitas Tempat Karaoke di Gembong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/TIM-ASESMEN-.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Skandal gelap penggunaan tempat karaoke di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) oleh oknum Satpol PP Surabaya menuai reaksi dari para pengusaha rumah hiburan umum (RHU). Mereka meminta pengelola RHU lebih baik taat pada aturan daripada mendapatkan sanksi.  Ketua Gabungan Pengusaha RHU (Gaperhu) Surabaya Edo Lukito mengatakan, pihaknya sudah mengimbau kepada seluruh RHU yang tergabung dalam organisasi tersebut agar tetap patuh terhadap aturan PPKM. Mereka juga diminta bersabar dalam keadaan pandemi saat ini.  ’’Kita sama-sama berdoa agar kondisi semakin baik dan semua RHU bisa beroperasi normal sesuai ketentuan pemerintah,” jelas pengelola RHU di Jalan Sumatera itu.  Sebelumnya, terungkap ada tempat karaoke di kawasan Gembong yang dibuka anggota Satpol PP Surabaya untuk menjamu tamu. Mereka membuka room karaoke dan sempat mabuk-mabukan. Bahkan sampai terjadi insiden pemukulan yang melibatkan salah seorang anggota satpol PP. Kemudian, masalah itu dibawa ke rapat dengar pendapat di Komisi A DPRD Surabaya pada Rabu sore (25/8). Dalam rapat tersebut terungkap kronologi hingga orang-orang yang terlibat dalam kejadian itu.  Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya Imam Syafi’i menilai, perlu ada evaluasi terhadap kinerja Tim Kalimasada yang menangani RHU. Imam juga mengusulkan agar tim tersebut di-rolling secara berkala. Hal itu perlu dilakukan untuk meminimalkan adanya main mata antara aparat dan pengusaha RHU.  ”Pak Kasatpol PP (Eddy Christjanto, Red) kemarin sudah memberikan penegasan bahwa tim itu akan dibekukan sementara,” ujar Imam, Kamis (26/8). Politikus Nasdem itu menilai kebijakan tersebut sangat tepat.  Selain itu, Imam meminta pemkot objektif dalam menangani perkara tersebut. Yang harus menjadi perhatian ada dua hal. Pertama, kasus pemukulan warga yang melibatkan oknum aparat. Kedua, pejabat yang bisa membuka RHU di tengah penerapan PPKM. ”Seharusnya, inspektorat juga turun tangan dalam menangani kasus ini,” katanya.  Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Pertiwi Ayu Krishna menyatakan akan memanggil kembali satpol PP dan mendatangkan dinas pariwisata dan kebudayaan selaku instansi penerbit izin serta pemilik RHU. Dikhawatirkan, izin usaha maupun izin yang lainnya tidak lengkap. ’’Nanti kita agendakan hearing Senin pekan depan,” katanya.  Menurut informasi, satpol PP sudah memberikan sanksi terhadap oknum aparat maupun pejabat eselon III-b yang terlibat. Mereka diproses sesuai aturan dan kode etik yang berlaku. Namun, hingga berita ini ditulis, Kepala Satpol PP Kota Surabaya Eddy Christijanto belum bisa dikonfirmasi. Kepala Inspektorat Rachmad Basari juga masih sibuk. ’’Sik rapat. Nanti dulu,” katanya.  Pada berita sebelumnya, Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Piter Frans Rumaseb menyatakan, pihak-pihak yang terlihat akan dijatuhi sanksi sesuai kode etik yang berlaku. Pihaknya siap bertanggung jawab atas peristiwa yang terjadi Rabu dini hari (25/8). ’’Kami terima sanksi yang akan diberikan,” katanya.

Berpotensi Main Mata. Pemkot Surabaya Bekukan Tim Kalimasada

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/image-4-1.png" alt="Forkopimda Jawa Timur berdiskusi di tenda penyekatan BNPB Jembatan Suramadu. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Forkopimda Jawa Timur berdiskusi di tenda penyekatan BNPB Jembatan Suramadu. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Meski sudah diperbolehkan buka, pengusaha rekreasi hiburan umum (RHU) mengeluhkan penyediaan alat rapid test. Senin (17/5), Pemkot Surabaya memberi kesempatan bagi RHU untuk kembali dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan ketat dan pengunjung harus melakukan rapid test antigen sebelum menikmati fasilitas RHU.  Otomatis, pengusaha RHU harus menyiapkan alat rapid test antigen atau tes Covid-19. Ketua Himpunan Pengusaha Rekreasi dan Hiburan Umum (Hiperhu) Kota Surabaya George Handiwiyanto mengaku, anggotanya telah menyiapkan alat tersebut.  ”Ada juga tempat hiburan sudah membeli GeNose. Pengunjung bisa menggunakan layanan itu dengan biaya dibebankan kepada pengunjung,” tutur George Handiwiyanto pada Rabu (19/5).  Hanya saja, menurut dia, terdapat beberapa tempat yang tidak menyediakan dan belum membeli. Sebab, harganya terlalu mahal.  ”Tapi yang lain juga ada yang tidak membeli, karena memang alat juga mahal jadi tergantung tempat hiburan mau menyediakan layanan bebas Covid-19 seperti apa. Lalu penyaring udara juga sudah ada yang membeli. Memang harganya juga mahal,” ujar George Handiwiyanto.  Dari 147 RHU yang mengajukan asesmen, hanya ada 61 RHU yang sudah dinyatakan bisa dibuka. Terdapat 84 RHU lain yang belum lolos asesmen.  ”Jadi kemarin, sudah ada anggota saya yang diasesmen. Ada sebagian yang persyaratannya kurang, tapi sekarang persyaratan yang kurang sudah dipenuhi dan sudah ada yang buka. Lalu yang lain sedang persiapan buka (yang sudah mendapat asesmen),” jelas George Handiwiyanto.  Salah satu yang masih menyiapkan asesmen dan belum bisa buka adalah karaoke Happy Puppy. Menurut Direktur PT Imperium Happy Puppy Santoso Setyadji, RHU miliknya tidak lolos karena tidak memiliki alat penyaring udara atau air purifier.  ”Nah ini susah kita nyarinya. Jadi masih nunggu. Mungkin dua minggu lagi baru datang alatnya,” ujar Santoso.  Rencananya, Santoso akan membuka RHU miliknya pada pertengahan bulan ini. Tetapi dia kesulitan untuk memenuhi persyaratan asesmen dari Pemkot Surabaya.  Santoso juga mengeluhkan persyaratan Satgas Covid-19 Pemkot Surabaya yang meminta menyediakan alat rapid test. Dia mengaku kesulitan mendapatkan GeNose C19.  ”Biaya operasionalnya juga tinggi. Kami harus mendatangkan ahli juga. Tidak cocok ya untuk bisnis karaoke keluarga,” keluh Santoso.  Menurut dia, aturan prokes yang bisa dipakai di RHU harusnya tidak banyak berbeda bila dibandingkan di tempat lain. Mal, misalnya. Beberapa di antaranya seperti cuci tangan, temperatur suhu, maupun satgas mandiri.  Meski demikian, Santoso menegaskan, akan tetap mengikuti dan memenuhi prokes yang disyaratkan Pemkot Surabaya.

Pengusaha RHU Keluhkan Terbatasnya Stok Rapid Test Antigen

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rumah hiburan umum

Berita Terkini