<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/lahan-dp-rp-0-bekas-proyek-mangkrak-sandi-tanah-clean-and-clear_m_182915.jpeg" alt="Rumah DP nol rupiah" width="100%">
<figcaption>Rumah DP nol rupiah</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Komisi D DPRD DKI August Hamonangan menyebutkan program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yakni rumah dengan uang muka (DP/down payment) nol rupiah kurang diminati masyarakat. "Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta repot dengan urusan rumah DP nol rupiah yang sebenarnya bisa dianggap gagal serta kurang diminati warga DKI," kata August saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (7/9). August mengatakan DPRKP juga tidak memiliki program prioritas yang fokus dalam hal penanganan perumahan dan permukiman di wilayah Jakarta. Menurut dia, program kolaborasi antara warga dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (CAP/Community Action Plan) dan realisasi kegiatan di lokasi, berupa kegiatan sosial, ekonomi dan pembangunan fisik di lingkungan (CIP/Colaborative Implementation Program) masih belum sempurna pelaksanaannya. Terkadang, lanjut dia, program CAP dalam pelaksanaannya (CIP) malah berbenturan serta menghambat tindak lanjut terhadap aduan masyarakat. "Misalnya, ketika warga mengadukan masih banyak terjadi genangan air sehingga perlu segera dilakukan pelebaran saluran air," tuturnya. Dia melihat saat warga mengadukan masalah air, jajaran Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta mengaku tidak bisa mengerjakan dengan alasan terkait dengan program CAP-CIP tersebut. Hal ini pun membuatnya juga menyoroti adanya ambruknya atap Rusunawa Marunda yang dianggap sebagai bentuk dari ketidakseriusan DPRKP dalam upaya perawatan rusunawa di Jakarta. "Ini nyata kurangnya keseriusan DPRKP terhadap perawatan rusun yang harusnya menjadi prioritas DPRKP alih-alih fokus pada program DP nol rupiah," ucapnya. Dengan demikian, dia meminta respons cepat Pemprov DKI khususnya DPRKP untuk merevitalisasi bangunan rusun yang sudah tidak layak dan dikhawatirkan dapat mencelakai penghuninya. "Tidak hanya revitalisasi, tapi DPRKP perlu merelokasi warga yang bangunannya akan dibetulkan oleh dinas agar proses berjalan baik dan lancar," tegasnya. Sementara itu, Dinas Perumahan DKI Jakarta melakukan monitoring terhadap dugaan penyewaan rumah DP nol rupiah di Menara Samawa Jalan H Naman No 54 RT 1/RW 15 Pondok Kelapa, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Staf Pengelola Rusun Samawa, Musri ketika ditemui di Ruang Marketing Galery Rusun Samawa, Pondok Kelapa, Kamis, mengatakan, dua orang petugas Perumahan DKI Jakarta telah mendatangi Rusun Menara Samawa pada Rabu (21/6) guna menggali informasi akurat terkait dugaan penyewaan unit Rusun itu. "Sudah kami sampaikan ke dinas perumahan selaku wewenang dalam monitoring dari unit Menara Samawa ini. Saat ini sedang ditindaklanjuti oleh pihak dinas perumahan," kata Musri. Dinas perumahan, kata dia, juga sudah meminta bukti pembayaran terduga penghuni yang menyewakan hunian, yakni iuran pemeliharaan lingkungan (IPL), PAM, penggunaan listrik, serta air ke pihak pengelola.

August mengatakan DPRKP juga tidak memiliki program prioritas yang fokus dalam hal penanganan perumahan dan permukiman di wilayah Jakarta.

Anggota DPRD DKI Sebut Rumah DP Nol Rupiah Kurang Diminati Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Progres-Rumah-DP-0-Kelapa-Vilage-capai-87-Persen-Salman-Toyibi-5.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya berhasil mewujudkan cita-cita warga ibu kota untuk mendapatkan rumah. Yaitu dengan program pertama Rusunami Klapa Village, Jakarta Timur atau yang lebih dikenal rumah DP Rp 0. Pada tahap pertama, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan serah terima kunci kepada 50 calon penghuni.  “Sungguh sebuah kebahagiaan tersendiri. Hari ini kita menyaksikan sebuah menara yang nantinya akan dihuni oleh masyarakat yang mereka terlibat dalam program Rumah DP nol rupiah,” ucap Anies dalam sambutannya di Tower Samawa Klapa Village, Jakarta Timur, seperti keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Sabtu (26/10).  Proses serah terima kunci tersebut menggunakan aplikasi khusus dalam rangka untuk memudahkan penghuni. Aplikasi berbasis android tersebut berisi daftar cek serah terima unit berupa segala kelengkapan yang harus diterima penghuni dari pengembang. Dengan adanya aplikasi yang beroperasi melalui gawai ini, para penghuni nantinya dapat dengan mudah melaporka jika ternyata kerusakan dari unit yang diterima, yaitu cukup difoto lalu dikirim menggunakan aplikasi ini.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/anies-rumah-dp-0-1.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan serah terima kunci Rusunami Klapa Village. (Sabik Aji Taufan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan serah terima kunci Rusunami Klapa Village. (Sabik Aji Taufan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>   “Lalu kepada masyarakat yang hari ini sudah terima kunci. Kami ingin kepada Bapak/Ibu sekalian, mulailah tinggal di tempat ini. Kenapa diberi nama Samawa? Memang betul ini Solusi Perumahan Warga. Tapi nama itu pun membawa pesan bahwa yang bisa mengikuti program ini adalah mereka yang sudah menikah,” tambah Anies.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/pemprov-dki-anies-wujudkan-rumah-dp-0-rupiah-457x1024.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan serah terima kunci Rusunami Klapa Village. (Sabik Aji Taufan/JawaPos.com)  Sementara itu, pasangan tunanetra asal Cipete, Jakarta Selatan, Firman, 34, dan Tihana menjadi salah satu penerima satu unit rumah DP 0 rupiah. Ditemui usai menggelar akad kredit kepemilikan rumah, Firman mengatakan sangat bahagia sebab akhirnya memiliki rumah sendiri. Karena sebelumnya, dia tinggal menumpang di rumah orang tuanya.  “Kami berdua sangat senang bisa tinggal di sini. Akhirnya ada program DP nol persen ini, dengan patungan, kami berdua melakukan pembayarannya dan alhamdullilah bisa (punya rumah),” ujar Firman.  Firman menuturkan, sudah lama dirinya ingin memiliki rumah sendiri. Namun, karena harga properti di Jakarta yang begitu mahal, dia tak kunjung membeli rumah. Sampai akhirnya ada program rumah DP 0 Rupiah yang dianggapnya sangat membantu.  “Bagaikan mimpi, selama ini kan saya masih numpang di orang tua, terus masih wara-wiri sana-sini. Mustahil bagi kami punya rumah sendiri. Apalagi dengan penghasilan kami yang secukupnya,” jelasnya.  Firman menambahkan, mengetahui program DP 0 Rupiah ini setelah mengunjungi kantor Dinas Perumahan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Saat itu dia mencari hunian di rusun Cipinang, namun menurut petugas sudah tidak ada unit yang kosong.  Petugas kemudian memberi informasi bahwa pada saat itu ada program rumah DP 0 Rupiah. Untuk pendaftarannya sedang dibuka. Tak berpikir panjang dia pun mencoba peruntungan tersebut. Hingga akhirnya dia mendapat unit ukuran 21 dengan luas bangunan 24 meter persegi tipe satu kamar. Selama tenor pembayaran 15 tahun, dia hanya merogoh kocek angsuran Rp 1,6 juta per bulan.  Hunian DP 0 Rupiah di Pondok Kelapa itu dibangun di atas lahan 5.686 m2, dengan total 21 lantai, terdiri dari 780 unit yang dibagi menjadi 3 tipe, yaitu pertama tipe studio berjumlah 240 unit, dengan kisaran harga setiap unit Rp 184,8 – 195,8 juta; tipe 1 kamar berjumlah 180 unit, dengan kisaran harga per unit Rp 210,7 - 213,4 juta; dan tipe 2 kamar berjumlah 360 unit, dengan kisaran harga tiap unit Rp 304,9-310,6 juta. Adapun fasilitas yang terdapat di hunian ini di antaranya, Balai Warga, PAUD, Taman Bermain Anak, Musala, dan bus Transjakarta. Selain itu, hunian juga dekat dari pasar dan sekolah.  Menanggapi minat masyarakat yang tinggi dan berdatangan ke lokasi, Pemprov membuka gelombang pendaftaran selanjutnya. Mulai 14 Agustus 2019 dialihkan ke kantor Unit UFPRS di Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi DKI Jakarta, Jatibaru Tanah Abang, Jakarta Pusat.  Peminat program Samawa ini dapat mendaftar melalui gelombang kedua untuk hunian di lokasi program yang baru, serta dapat pula mendaftar untuk menjadi waiting list pada hunian Klapa Vilage bila nantinya masih terdapat unit yang tersedia. Formulir pendaftaran dapat diunduh melalui website: samawa.jakarta.go.id.  Sejak 28 Juni 2019, bus TransJakarta melayani penghuni rumah DP 0 Rupiah Nuansa Pondok Kelapa dari Halte BKN (Badan Kepegawaian Negara) di Cawang, Jakarta Timur. Berkolaborasi dengan SMKN 26, SMKN 56, SMKN 52, SMKN 4 Jakarta, serta Universitas Trilogi Jakarta, Perumda Pembangunan Sarana Jaya juga memberi referensi penataan hunian kepada calon penghuni.  Untuk tahap selanjutnya, 900 unit rumah DP 0 Rupiah akan dibangun di Cilangkap, Jakarta Timur, seluas 2,8 hektare, pada akhir 2019. Sedangkan rumah DP 0 Rupiah di Pulogebang, Jakarta Timur, seluas 4 hektare, pada awal 2020. Untuk pembangunan di Cilangkap dan Pulogebang, Penyertaan Modal Daerah (PMD) Pemprov DKI mencapai Rp 800 miliar. Angka tersebut naik dari 2018 yang mencapai Rp 500 miliar.  Sangat Membantu Warga  JawaPos.com sempat berbincang dengan salah seorang penghuni bernama Ria yang tengah bermain bersama anaknya di taman.  Ibu satu anak itu menjelaskan, proses kepemilikan rumah Samawa dianggapnya tidak menyulitkan. Selama memang syarat administrasi awal sudah terpenuhi. Proses verifikasinya pun terbilang cepat.  “Kalau dari bank sih cepet prosesnya. Saya aja kemarin paling seminggu. Apalagi sekarang posisinya (rusun) udah dibangun,” ungkapnya.  Keberadaan rumah DP 0 Rupiah ini sendiri dianggapnya cukup membantu warga berekonomi pas-pasan. Pasalnya, harga hunian masih lebih murah dibanding rumah petak. Lebih dari itu, program rumah Samawa ini tidak dibebankan uang muka.  Keamanan di rumah DP 0 Rupiah ini sendiri terbilang cukup baik. Selain dibekali dengan portal bagi kendaraan masuk dan keluar, juga ada kartu akses untuk menuju lantai atas. Kartu tersebut hanya diberikan kepada penghuni. Sedangkan bagi pengunjung harus seizin petugas keamanan.  “Di sini emang nggak semuanya bisa masuk,” kata salah seorang petugas keamanan yang saat itu mendampingi JawaPos.com berkeliling di area dalam gedung.

Anies Wujudkan Mimpi Warga Miliki Rumah DP 0 Rupiah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Pengajuan-Kredit-Rumah-DP-0-Rupiah-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Warga saat melakukan proses kredit rumah DP 0 rupiah Pondok Kelapa, Jakarta, Rabu (31/7/2019). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai memproses pengajuan kredit dan pemilihan unit program rumah DP 0 rupiah. Tercatat 220 orang pendaftar yang lolos verifi" width="100%">
<figcaption>Warga saat melakukan proses kredit rumah DP 0 rupiah Pondok Kelapa, Jakarta, Rabu (31/7/2019). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai memproses pengajuan kredit dan pemilihan unit program rumah DP 0 rupiah. Tercatat 220 orang pendaftar yang lolos verifi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka gelombang kedua pendaftaran program rumah DP 0 Rupiah. Kebijakan ini menyusul tingginya minat warga kepada program tersebut yang pertama dibuka di Rusunami Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Namun, program ini hanya untuk penduduk dengan KTP DKI Jakarta.  Pada tahap pertama, 28 Juli 2019 lalu, sebanyak 1.790 orang dinyatakan lolos seleksi program DP 0 Rupiah, dari 2.359 pendaftar. Dengan program Solusi Rumah Warga (Samawa) ini, warga Jakarta menengah ke bawah bisa memiliki rumah yang cicilannya relatif terjangkau, tanpa harus membayar uang muka.  Hingga Oktober 2019, 78 kepala keluarga juga sudah melakukan akad Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Sedangkan 64 kepala keluarga telah serah terima kunci dan siap menghuni rumah barunya.  Kepala Unit Fasilitasi Pemilikan Rumah Sejahtera Provinsi DKI Jakarta, Dzikran Kurniawan mengatakan peminat untuk program unggulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu cukup tinggi. Sehingga, dibuat gelombang kedua untuk penduduk ibu kota yang ingin mendapatkan rumah subsidi itu.  Menurut dia, pendaftaran pada satu minggu pertama dilakukan di Klapa Village, dan mulai 14 Agustus 2019 akan dialihkan ke kantor Unit UFPRS di Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi DKI Jakarta, Jatibaru Tanah Abang, Jakarta Pusat. Peminat untuk program  unggulan Pemprov DKI Jakarta ini terbilang cukup tinggi.  Peminat program Samawa ini dapat mendaftar melalui gelombang kedua untuk hunian di lokasi program yang baru, serta dapat pula mendaftar untuk menjadi waiting list pada hunian Klapa Vilage bila nantinya masih terdapat unit yang tersedia. Formulir pendaftaran dapat diunduh melalui website samawa.jakarta.go.id.  “Kami juga dapat sampaikan, bahwa bila masih ada unit yang tersisa dari hunian gelombang pertama ini maka pemohon yang lolos seleksi gelombang kedua juga dapat dimasukkan untuk mendapat unit di Rusunami Klapa Village,” jelas Dzikran.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Pengajuan-Kredit-Rumah-DP-0-Rupiah-Dery-Ridwansah-4-750x480.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Warga terlihat antusias mendaftar Rumah DP o Rupiah di Rusunami Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Timur. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)  Program Samawa Rumah DP 0 Rupiah merupakan program Pemprov DKI Jakarta dalam menyediakan fasilitasi pembiayaan kepemilikan hunian untuk masyarakat DKI Jakarta. Lokasi hunian program gelombang kedua akan berjalan juga di beberapa lokasi di Jakarta yang saat ini masih dalam tahap proses penjajakan dan kerjasama dengan pengembang.  Hunian DP 0 Rupiah di Pondok Kelapa itu dibangun di atas lahan 5.686 m2, dengan total 21 lantai, terdiri dari 780 unit yang dibagi menjadi 3 tipe, yaitu pertama tipe studio berjumlah 240 unit, dengan kisaran harga setiap unit Rp 184,8 – 195,8 juta; tipe 1 kamar berjumlah 180 unit, dengan kisaran harga per unit Rp 210,7 - 213,4 juta; dan tipe 2 kamar berjumlah 360 unit, dengan kisaran harga tiap unit Rp 304,9-310,6 juta. Adapun fasilitas yang terdapat di hunian ini di antaranya, Balai Warga, PAUD, Taman Bermain Anak, Musala, dan bus Transjakarta. Selain itu, hunian juga dekat dari pasar dan sekolah.  Syarat Pendaftaran: 1. Warga memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI dan telah tinggal di Jakarta sekurang-kurangnya 5 tahun 2. Warga yang belum punya rumah sendiri 3. Warga yang tidak pernah menerima subsidi rumah 4. Prioritas bagi warga yang sudah menikah 5. Warga yang taat pajak 6. Warga yang berpenghasilan Rp4 juta sampai Rp7 juta per bulan 7. Bagi warga yang terpilih (lolos seleksi), wajib memiliki rekening Bank DKI.  Syarat Administrasi 1. KTP DKI Jakarta (minimal 5 tahun saat mengajukan permohonan) 2. Kartu Keluarga (KK) 3. Surat permohonan fasilitas pembiayaan rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) 4. Surat pernyataan penghasilan, terdiri dari surat pernyataan belum memiliki rumah; belum menerima subsidi rumah, akan menempati rumah 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 6. Surat nikah atau akta nikah yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang Formulir pendaftaran dapat diunduh melalui website: samawa.jakarta.go.id.  Pembangunan tahap kedua  Untuk tahap selanjutnya, 900 unit rumah DP 0 Rupiah akan dibangun di Cilangkap, Jakarta Timur, seluas 2,8 hektare, pada akhir 2019.  Sedangkan rumah DP 0 Rupiah di Pulogebang, Jakarta Timur, seluas 4 hektare, pada awal 2020. Untuk pembangunan di Cilangkap dan Pulogebang, Penyertaan Modal Daerah (PMD) Pemprov DKI mencapai Rp 800 miliar. Angka tersebut naik dari 2018 yang mencapai Rp 500 miliar.  Untuk memastikan pemeratan kesejahteraan warga, Pemprov mengerjakan beberapa program yang terintegrasi. Dalam hal pengadaan rumah layak dan terjangkau, pada tahun 2019 rumah DP 0 Rupiah di Nuansa Pondok Kelapa selesai dibangun dengan jumlah sebanyak 780 unit.  Saat ini para peminat untuk program Rumah DP 0 Rupiah itu terus bertambah. Sehingga, program itu bagus untuk warga ibu kota yang ingin memiliki hunian.

Pendaftaran Rumah DP 0 Rupiah Masih Dibuka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/kabar-gembira-rumah-dp-nol-persen-diresmikan-ditarget-10-ribu-unit_m_.jpg" alt="ILUSTRASI perumahan. Wali Kota Tarakan terpilih Khairul menunaikan janji kampanye dengan meresmikan program rumah DP nol persen." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI perumahan. Wali Kota Tarakan terpilih Khairul menunaikan janji kampanye dengan meresmikan program rumah DP nol persen.</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;&ndash; Wali Kota Tarakan terpilih Khairul tampaknya tak sabar ingin menunaikan janji kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tarakan 2018 lalu. Kamis (14/2) lalu, pria yang tak lama lagi dilantik sebagai wali kota Tarakan itu meresmikan pengerjaan rumah tanpa down payment (DP) atau uang muka. Meski belum menjabat secara resmi, rancangan program itu telah dilakukan jauh hari atas kerja sama dengan sejumlah pengembang atau developer. "Jadi memang beberapa teman developer ini kan berkonsultasi mengenai program yang kami sampaikan dalam kampanye kemarin. Nah hari ini kami meletakkan batu pertama sebagai simbol pengerjaan program ini sudah mulai berjalan," ungkapnya dikutip dari Radar Tarakan (Jawa Pos Group), Sabtu (16/2). Menurutnya, masih banyak janji yang harus dituntaskan. Belum lagi tantangan ke depannya. Sehingga tak perlu ditunda demi memenuhi kebutuhan masyarakat. "Karena kami ingin betul-betul apa yang kami sampaikan sesuai dengan pelaksanaan di lapangan. Jadi sebelum pelantikan tentu sudah berdampak kepada semua, tindakan di lapangan supaya nanti semua program bisa direalisasikan," tuturnya. Khairul mengaku jika banyak investor yang menawarkan kerja sama dengan pemerintahan yang akan dipimpinnya. Namun, tawaran-tawaran itu masih dipertimbangkan. Salah satunya, apakah pembangunan rumah DP 0 diikuti dengan meningkatkan jumlah permintaan. "Jadi nanti terus akan berlanjut, saya kira dari teman-teman investor juga sebenarnya banyak yang mau melaksanakannya. Cuma konsumennya mana. Itu yang selalu dipermasalahkan. Oleh karena itu kami ajak masyarakat untuk mendaftar di program ini," bebernya. Selanjutnya, Khairul akan membuka layanan pembelian unit rumah yang lokasinya berbeda. Dengan begitu, masyarakat tidak mengalami kesulitan saat berencana melakukan pembelian. "Sebenarnya kami berencana membuka satu tempat pendaftaran bersama. Tinggal nanti masing-masing developer yang ikut program ini, taruh semua marketnya di situ. Sesuai visi-misi kemarin program kami 10 ribu rumah,&rdquo; sebutnya. Dari 10 ribu unit pembangunan rumah yang direncanakan pemerintahan selanjutnya, sebagian besar dibangun di Tarakan Timur dan Utara. Hal tersebut dilakukan guna pemerataan penyebaran penduduk di Kota Tarakan. "Pembangunannya nanti sebagian besar terletak di Tarakan Utara dan Tarakan Timur. Dalam 1 tahun idealnya 2 ribu rumah," tukasnya. Sementara itu, Direktur PT Berkah Adam Jasa Abadi, salah satu perusahaan pengembang program tersebut menerangkan jika pembangunan yang baru diresmikan di wilayah Kelurahan Juata Permai berjumlah 300 unit rumah. Pembangunan tersebut dilakukan dalam 2 tahap yaitu tahap 1 sebanyak 200 unit dan pada tahap 2 akan dibangun 100 unit. "Totalnya 300 unit yaang dilakukan bertahap. Tahap pertama ini 200 unit dan selanjutnya 100. Kalau calon penghuni 200 unit ini sudah ada semua. Artinya memang tempat tinggal merupakan kebutuhan utama masyarakat Tarakan," tuturnya. Calon penghuni rumah berasal dari semua golongan. Meski begitu, dikatakannya sebagian besar calon penghuni merupakan masyarakat dari kalangan wiraswasta. "Berbagai macam kalangan. Guru, nelayan, kebanyakan wiraswasta. Kalau masalah cicilan itu variatif Rp 900 ribu sampai Rp 1,5 juta. Dengan tenggang cicilan 15 sampai 20 tahun," ujarnya.

Kabar Gembira, Rumah DP Nol Persen Diresmikan, Ditarget 10 Ribu Unit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/njop-se-jakarta-naik-ini-solusi-dari-anies-baswedan_m_227055.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan." width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) 2018 tidak terlalu membebani masyarakat. Menurutnya, program rumah DP Nol Rupiah bisa menjadi solusi bagi warga Jakarta. &ldquo;Makanya ada program DP 0 persen untuk mereka dapat rumah,&rdquo; ujar Anies di Jakarta Pusat, Rabu (11/7). Dia mengatakan, kenaikan NJOP yang baru tidak signifikan dibanding kenaikan-kenaikan yang sebelumnya terjadi. Aturan yang baru tersebut adalah penyesuaian dari pertumbuhan ekonomi dan harga. &ldquo;Bervariasi naiknya. Tapi kenaikan tahun ini belum apa-apa dibanding kenaikan tahun-tahun yang dulu. Justru ini menyesuaikan dengan perekonomian pertumbuhan harga secara umum,&rdquo; jelas dia. Sebelumnya, kenaikan NJOP ditetapkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta 24/2018 yang telah diundangkan sejak 4 April 2018. Di Jakarta Pusat, Jalan Jenderal Sudirman merupakan kawasan dengan NJOP paling tinggi, yakni sebesar Rp 93.963.000. Selain di kawasan Sudirman, kenaikan tersebar rata ke seluruh wilayah lainnya. Di antaranya Jakarta Barat, Jalan Pinangsia Raya naik pada angka Rp 29.375.000. Kemudian di Jakarta Selatan, NJOP tertinggi yakni di Jalan P Lebak Lestari dengan nilai Rp23.623.000. Lalu, Jakarta Timur di Jalan Pulo Letut dan Jalan Rawa Terate I dengan nilai Rp 7.455.000. Sedangkan, di Jakarta Utara NJOP tertinggi berada di Jalan Garden Gardenia dan Gold Coast Avenue Rp 18.375.000. Serta juga di Kepulauan Seribu, yaitu Jalan Pulau Putri Timur dengan harga sebesar Rp 8.145.000.

NJOP se-Jakarta Naik, Ini Solusi dari Anies Baswedan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/target-2019-selesai-proses-pengerukan-rumah-dp-0-rupiah-belum-selesai_m_224759.jpeg" alt="Areal persawahan seluas 1,3 hektare yang akan dibuat rumah DP 0 Rupiah." width="100%">
<figcaption>Areal persawahan seluas 1,3 hektare yang akan dibuat rumah DP 0 Rupiah.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Pembangunan rumah DP 0 Rupiah masih dalam proses. Sampai saat ini, areal persawahan seluas 1,3 hektar di belakang SMAN 115 Rorotan tersebut belum selesai pengerukannya. Pantauan&nbsp;JawaPos.com&nbsp;di lapangan, areal persawahan belum ada setengah wilayah yang dikeruk oleh para pekerja. Namun, pukul 13.00 WIB nampak 4 truk berisi tanah merah yang datang untuk diproses menjadi pondasi rumah. "Iya empat truk juga yang baru dateng bawa tanah merah buat ditaruh di lahan. Soalnya mau segera pasang pondasi," jelas Satpam yang tengah berjaga, Alfi di Rorotan, Clincing, Jakarta Utara, Rabu (3/7). Alfi mengatakan proses ini memang memakan waktu yang tidak sebentar karena dasar tanah adalah areal persawahan. Dirinya mengatakan pembangunan ini direncanakan tidak bertahap, namun akan serentak didirikan 100 unit rumah. "Jadi ini sekaligus bikinnya, ini lagi mulai pengerukan. Ya pembangunan paling setahun sampai dua tahun jadi," tuturnya. Lokasi hunian ini diketahui memang jauh dari pusat kota, karena berada di ujung Jakarta Utara yang justru lebih dekat dari Bekasi atau jalur Kanal Banjir Timur (KBT) arah Cilincing. Menuju lokasi, calon pembeli masih akan disuguhkan pemandangan sawah dengan jalan yang berliku. Saat ini hanya ada satu jalan menuju lokasi yaitu dari arah Timur Jalan Raya Rorotan. Dikarenakan lokasi berada di belakang sekolah SMAN 115 Rorotan calon penghuni harap berhati-hati karena akses jalan menuju lokasi hunian hanya muat untuk&nbsp;satu mobil. "Emang sempit tapi kalau udah jadi kan ada jalannya. Ya disini kan ramai sama air, tapi emang lokasi sini jarang banjir bahkan nggak pernah," kata Alfi.

Target 2019 Selesai, Proses Pengerukan Rumah DP 0 Rupiah Belum Selesai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/rumah-dp-nol-rupiah-di-rorotan-sudah-habis-dipesan_m_224754.jpeg" alt="Lembar pemberitahuan registrasi rumah nol rupiah telah ditutup." width="100%">
<figcaption>Lembar pemberitahuan registrasi rumah nol rupiah telah ditutup.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Rumah tapak dengan DP 0 Rupiah gagasan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakilnya, Sandiaga Uno telah habis dipesan. Hal tersebut terlihat pada rumah percontohannya di Jalan Malaka IV, Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara. Berdasarkan pantauan JawaPos.com, tertempel kertas pemberitahuan pada pintu rumah percontohan tersebut. Nampak tulisan untuk registrasi rumah DP 0, sudah ditutup dan pesan tersebut dibuat atas nama Managemen Pesona Rorotan. "Ya sudah ditutup registrasinya dari bulan Februari kalau sekarang udah nggak ada. Udah banyak yang daftar dan melebihi target," ujar Satpam yang sedang berjaga, Alif saat ditemui JawaPos.com di Rorotan, Clincing, Jakarta Utara. Tidak dipungkiri, rumah dengan luas 5x9 meter ini nampak cukup asri karena ada beberapa pohon di sekitarnya. Terdiri dari&nbsp;dua kamar tidur, satu ruang tamu dan satu kamar mandi,&nbsp;tanpa dapur. "Nah ini kan ada sisa tanah sekitar 1 meter di belakang bisa dimanfaatin juga sama para penghuni untuk bikin dapur," celetuk Alif. Telah berdiri sejak Februari, rumah percontohan ini nampak masih berdiri kokoh. Sayangnya, halaman rumah yang luasnya 2,5 meter nampak kurang terawat karena ditumbuhi oleh rumput liar dan beberapa sampah di sekitarnya. Rumah minimalis itu didominasi warna cat putih dan cokelat sedangkan lantai rumah percontohan ini terbuat dari keramik berwarna putih. Dengan dinding berbahan gipsen, serta pintu yang terbuat dari triplek. Sebagian besar bangunan warna putih, sementara pintu, jendela dan genteng berwarna cokelat yang menambah kesan sejuk untuk rumah idaman warga Jakarta itu. "Iya booking sudah abis, ya infonya mendirikan rumah sampai 105 atau 110 unit. Yang daftar waktu itu 1.500 orang tapi yang di acc 300 orang," jelas Alif. Untuk diketahui, kawasan rumah DP 0 rupiah itu berada tepat di belakang SMAN 115 Rorotan. Sebagai tahap awal, Pemprov DKI rencananya membangun 100 unit rumah di atas areal persawahan seluas 1,3 hektare itu.

Rumah DP Nol Rupiah di Rorotan Sudah Habis Dipesan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kebijakan-bi-bebaskan-kpr-diharap-memicu-swasta-bantu-program-dp-rp-0_m_224613.jpeg" alt="Ilustrasi Rumah DP Nol Rupiah." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Rumah DP Nol Rupiah.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) telah mengeluarkan aturan untuk membebaskan pembayaran uang muka atau down payment (DP) untuk kredit pemilikan rumah (KPR). Kebijakan itu sejalan dengan program Pemprov DKI Jakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno berharap, hal tersebut akan meningkatkan keterlibatan bank-bank swasta dalam pembiayaan program rumah DP Nol Rupiah. Menurutnya, BI menanggapi inisiasi tersebut secara positif dengan mengeluarkan peraturan yang merelaksasi besaran loan to value dan financing to value.&nbsp; "Relaksasi itu berarti, salah satu yang menjadi kendala setiap masyarakat yang untuk mendapatkan akses perumahan adalah DP-nya. Dan sekarang perbankan diberikan kemudahan untuk mengatur secara sendiri peraturan-peraturan tentang baik DP-nya maupun untuk value," ujar Sandi di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (2/7).&nbsp; Dia menjelaskan, jumlah rumah yang akan dipenuhi dalam program tersebut mencapai 250.000 unit. Namun, hanya sekitar 20 persen yang akan dipenuhi oleh Pemprov DKI. Sementara sisanya, 80 persen akan dibangun oleh swasta dengan skema yang sama. "Jadi dengan adanya relaksasi dari Bank Indonesia kita harapkan ini menjadi momen pemicu akselerasi daripada ketersediaan rumah dengan harga terjangkau untuk warga DKI," katanya. Sebelumnya diberitakan, Bank Indonesia (BI) per 1 Agustus 2018 membebaskan aturan pembayaran down payment (DP) atau uang muka Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk rumah pertama melalui relaksasi kebijakan maksimum nilai kredit atau Loan To Value(LTV). Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Filianingsih Hendarta menjelaskan, aturan tersebut dilatarbelakangi oleh pertimbangan aspek makro ekonomi yang lebih luas. "Jadi kita katakan bahwa makroprudensial ini kembali lagi, kita lihatnya makro yang besar bukan dilihat satu kepentingan,&rdquo; ujarnya saat ditemui di gedung BI Jakarta, Senin (2/7).&nbsp;

Kebijakan BI Bebaskan KPR Diharap Memicu Swasta Bantu Program DP Rp 0

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/beda-dengan-dinas-perumahan-soal-dp-rp-0-sandi-gitu-aja-kok-repot_m_196040.jpeg" alt="Rumah tapak DP nol rupiah" width="100%">
<figcaption>Rumah tapak DP nol rupiah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Agustino Darmawan belum sependapat ketika menjelaskan batas penghasilan keluargs yang ingin mengajukan pembelian rumah program DP 0 Rupiah. Awalnya, Agustino menegaskan penjelasan Sandi yang menyebutkan target pasar yang ingin disasar Pemprov DKI dalam program unggulannya itu, yakni keluarga dengan kombinasi penghasilan maksimal sekitar Rp 7 juta dan minimal sesuai upah minimum provinsi (UMP) Rp 3,6 juta. Menurutnya, batasan tersebut bisa dipenuhi secara gabungan gaji suami istri ataupun perseorangan. Warga masih bisa mendaftar program ini walaupun total penghasilan keluarga lebih dari Rp 7 juta, selama penghasilan salah satunya tidak lebih dari angka tersebut. "Itu maksimal penghasilan. Kalau di FLPP itu maksimal Rp 7 juta. Jadi kalau istri Rp 7 juta, suami Rp 7 juta, maksimal, itu enggak masalah," kata Agustino dalam workshop sosialisasi program DP 0 Rupiah di Balai Kota, Rabu (14/3). Ketentuan itu tidak berlaku apabila penghasilan salah satu di antara suami maupun istri melebihi angka batas. "Kalau salah satu istrinya atau suaminya lewat dari Rp 7 juta enggak boleh lagi karena kan lewat dari Rp 7 juta. Kan disebutkan dalam FLPP maksimal Rp 7 juta," jelasnya. Namun, jawaban Sandi berbeda ketika dikonfirmasi terkait pernyataan Agustino tersebut. Politikus Partai Gerindra itu tetap teguh pada pendiriannya bahwa program tersebut ditujukan untuk keluarga berpenghasilan total Rp 7 juta ke bawah. "Filosofinya combine household income. Jadi itu kombinasi suami dan istri Rp 7 juta," ujar Sandi secara terpisah. Filosofi yang dimaksud, yakni hasil pemikirannya bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada awal menggagas program DP 0 Rupiah. Program ditujukan bagi warga kelas menengah ke bawah, yaitu masyarakat berpenghasilan minimal sesuai UMP. Sandi pun menolak batas penghasilan tersebut menjadi perdebatan. Dia mengatakan ingin membahas lebih lanjut konsepnya bersama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. "Gitu aja kok repot sih? Kenapa dibuat perdebatan gitu. Pokoknya di bawah antara upah minimum sekitar Rp 7 juta bisa untuk DP 0, di bawah itu cocoknya ke rusunawa. Di atas itu ya biar private market. Itu konsep daripada pengadaan perumahan," tandasnya.

Beda dengan Dinas Perumahan Soal DP Rp 0, Sandi: Gitu Aja Kok Repot!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kisruh-ini-penjelasan-lengkap-soal-rumah-dp-nol-rupiah_m_195923.jpeg" alt="Rumah DP Rp 0" width="100%">
<figcaption>Rumah DP Rp 0</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ternyata belum tuntas dalam merencanakan program DP 0 Rupiah. Hal itu terbukti dari ketidaktahuan Pemprov terkait pemberian subsidi untuk menanggung skema bunga 5 persen yang diterapkan. Dalam skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), bunga KPR yang dibebankan kepada pembeli rumah hanya 5 persen. Skema tersebut lah yang digunakan dalam program rumah DP 0 rupiah. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Agustino Darmawan tidak bisa menjelaskan ketika ditanya siapa yang akan menanggung jika bunga yang diberi bank lebih dari 5 persen. Dia belum tahu apakah dibebankan Pemprov DKI atau pemerintah pusat. "Kalau siapa yang menanggung itu (subsidi) ya, kalau selama ini kita belum masuk kesitu, ini masih digodok kebijakannya itu," ujarnya saat ditemui di Balai Kota, Rabu (14/3). Dia hanya menjelaskan, program gagasan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno sejak masa kampanye Pilkada DKI 2017 itu tetap menggunakan FLPP sebesar 5 persen. "Pedomannya FLPP saja, yaitu 5 persen. Kalau (bunga) lewat 5 persen, saya enggak bilang akan subsidi, ya. Saya belum berani statement ada subsidi atau tidak kalau lebih dari 5 persen," tegas Agustino. Sementara itu, ketika ditanya terkait dukungan uang muka atau DP, dirinya juga tak dapat menjelaskannya. Dana tersebut belum jelas diambil dari Pusat Pengelola Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR atau Pemprov DKI. "(DP) bisa dari PPDPP pemerintah pusat bisa juga dari pemerintah DKI. Tapi kalau untuk pemerintah DKI saya belum buat, saya belum menyatakan sekarang ini. Nanti lah kita lagi godok," pungkasnya.

Kisruh, Ini Penjelasan Lengkap Soal Rumah DP Nol Rupiah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rumah dp nol rupiah

Berita Terkini