<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/kabar-gembira-rumah-dp-nol-persen-diresmikan-ditarget-10-ribu-unit_m_.jpg" alt="ILUSTRASI perumahan. Wali Kota Tarakan terpilih Khairul menunaikan janji kampanye dengan meresmikan program rumah DP nol persen." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI perumahan. Wali Kota Tarakan terpilih Khairul menunaikan janji kampanye dengan meresmikan program rumah DP nol persen.</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;&ndash; Wali Kota Tarakan terpilih Khairul tampaknya tak sabar ingin menunaikan janji kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tarakan 2018 lalu. Kamis (14/2) lalu, pria yang tak lama lagi dilantik sebagai wali kota Tarakan itu meresmikan pengerjaan rumah tanpa down payment (DP) atau uang muka. Meski belum menjabat secara resmi, rancangan program itu telah dilakukan jauh hari atas kerja sama dengan sejumlah pengembang atau developer. "Jadi memang beberapa teman developer ini kan berkonsultasi mengenai program yang kami sampaikan dalam kampanye kemarin. Nah hari ini kami meletakkan batu pertama sebagai simbol pengerjaan program ini sudah mulai berjalan," ungkapnya dikutip dari Radar Tarakan (Jawa Pos Group), Sabtu (16/2). Menurutnya, masih banyak janji yang harus dituntaskan. Belum lagi tantangan ke depannya. Sehingga tak perlu ditunda demi memenuhi kebutuhan masyarakat. "Karena kami ingin betul-betul apa yang kami sampaikan sesuai dengan pelaksanaan di lapangan. Jadi sebelum pelantikan tentu sudah berdampak kepada semua, tindakan di lapangan supaya nanti semua program bisa direalisasikan," tuturnya. Khairul mengaku jika banyak investor yang menawarkan kerja sama dengan pemerintahan yang akan dipimpinnya. Namun, tawaran-tawaran itu masih dipertimbangkan. Salah satunya, apakah pembangunan rumah DP 0 diikuti dengan meningkatkan jumlah permintaan. "Jadi nanti terus akan berlanjut, saya kira dari teman-teman investor juga sebenarnya banyak yang mau melaksanakannya. Cuma konsumennya mana. Itu yang selalu dipermasalahkan. Oleh karena itu kami ajak masyarakat untuk mendaftar di program ini," bebernya. Selanjutnya, Khairul akan membuka layanan pembelian unit rumah yang lokasinya berbeda. Dengan begitu, masyarakat tidak mengalami kesulitan saat berencana melakukan pembelian. "Sebenarnya kami berencana membuka satu tempat pendaftaran bersama. Tinggal nanti masing-masing developer yang ikut program ini, taruh semua marketnya di situ. Sesuai visi-misi kemarin program kami 10 ribu rumah,&rdquo; sebutnya. Dari 10 ribu unit pembangunan rumah yang direncanakan pemerintahan selanjutnya, sebagian besar dibangun di Tarakan Timur dan Utara. Hal tersebut dilakukan guna pemerataan penyebaran penduduk di Kota Tarakan. "Pembangunannya nanti sebagian besar terletak di Tarakan Utara dan Tarakan Timur. Dalam 1 tahun idealnya 2 ribu rumah," tukasnya. Sementara itu, Direktur PT Berkah Adam Jasa Abadi, salah satu perusahaan pengembang program tersebut menerangkan jika pembangunan yang baru diresmikan di wilayah Kelurahan Juata Permai berjumlah 300 unit rumah. Pembangunan tersebut dilakukan dalam 2 tahap yaitu tahap 1 sebanyak 200 unit dan pada tahap 2 akan dibangun 100 unit. "Totalnya 300 unit yaang dilakukan bertahap. Tahap pertama ini 200 unit dan selanjutnya 100. Kalau calon penghuni 200 unit ini sudah ada semua. Artinya memang tempat tinggal merupakan kebutuhan utama masyarakat Tarakan," tuturnya. Calon penghuni rumah berasal dari semua golongan. Meski begitu, dikatakannya sebagian besar calon penghuni merupakan masyarakat dari kalangan wiraswasta. "Berbagai macam kalangan. Guru, nelayan, kebanyakan wiraswasta. Kalau masalah cicilan itu variatif Rp 900 ribu sampai Rp 1,5 juta. Dengan tenggang cicilan 15 sampai 20 tahun," ujarnya.

Kabar Gembira, Rumah DP Nol Persen Diresmikan, Ditarget 10 Ribu Unit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dongkrak-kinerja-asn-pemprov-jateng-akan-disediakan-rumah_m_.jpg" alt="Ilustrasi. Demi dongkrak performa, ASN Pemprov Jateng Akan Disediakan Rumah." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Demi dongkrak performa, ASN Pemprov Jateng Akan Disediakan Rumah.</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Guna menunjang kinerja para Aparatur Sipil Negara (ASN), Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupaya menyediakan rumah bagi mereka. Lahannya akan menggunakan aset milik Korpri Jateng yang berada di Kota Semarang. Kepala Seksi Perumahan Umum Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Jateng Suprapta mengatakan, para ASN sudah sepantasnya memiliki rumah berstandar layak huni. Sehingga bisa berkonsentrasi bekerja memberikan pelayanan terbaiknya. "Kami akan mencoba aset-aset yang bisa diperuntukan untuk perumahan tapi khusus untuk ASN. Seperti perintah presiden, ASN harus punya rumah, kami akan siapkan,&rdquo; ujarnya, Sabtu (1/12). Pembangunannya, bakal dilakukan secara bertahap. Mengambil tempat aset milik Korpri Jateng yang berada di jantung Kota Semarang yang diperkirakan muat untuk sekitar 200 unit. "Korpri punya lahan di Bangetayu, nanti bisa untuk 200 unit. akan dibangun secara bertahap tahun 2019 nanti. Tipenya sama dengan rumah subsidi yaitu tipe 36,&rdquo; sambungnya. Kendati demikian, rumah tersebut diperuntukkan bagi ASN lingkungan pemerintah provinsi terlebih dahulu. Dan dijadikan pilot project untuk kemudian diterapkan ke tingkat lainnya jika sukses. "Kami sosialisasikan ke kabupaten kota, nanti untuk ASN pemprov dulu,&rdquo; ujarnya. Soal pembiayaan, Suprapta mengatakan, akan memanfaatkan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) milik masing-masing ASN. Selain itu juga bisa tanpa uang muka alias DP nol persen. "Selama ini ASN itu setiap bulan gajinya dipotong untuk Tapera, nanti subsidinya dari situ. Bagi ASN nanti pakai tabungan itu, bisa jadi tidak bayar. Atau bisa untuk uang muka, jadi DP 0 persen,&rdquo; tutupnya.

Dongkrak Kinerja, ASN Pemprov Jateng Akan Disediakan Rumah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/saingi-anies-sandi-ternyata-kapolri-punya-program-dp-rumah-nol-persen_m_.jpg" alt="Kapolri Jendral Tito Karnavian." width="100%">
<figcaption>Kapolri Jendral Tito Karnavian.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Cicilan rumah dengan down payment (DP) nol persen ternyata tak hanya program milik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya, Sandiaga Uno. Program itu juga diterapkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.&nbsp; Tito menerangkan, pihaknya membutuhkan sekitar 300 ribu perumahan untuk anggotanya. "Kalau mengandalkan APBN sulit. Oleh karena itu, saya sudah membuat skema DP nol persen bekerja sama dengan bank-bank pemerintah, dengan real estate Indonesia," ujarnya di RS Polri, Jakarta, Jumat (31/8).&nbsp; Untuk bayar cicilannya pun tinggal memotong gaji para anggota. Menurutnya hal tersebut tidak menyulitkan bagi mereka yang ingin memiliki rumah sendiri mengingat pemerintah sudah menaikkan tunjangan kinerja anggota kepolisian sebesar 70 persen. "Itu sebagian bisa dipotong untuk perumahan, sebagian bisa dipakai untuk kepentingan yang lain, untuk keluarga," tuturnya. Mantan Kapolda Metro Jaya itu lebih lanjut mengatakan bahwa program rumah DP nol persen ini merupakan bagian cara untuk menyejahterakan para anggota, selain jaminan kesehatan gratis dan menaikkan tunjangan kinerja. Jika tiga hal penting itu sudah terpenuhi, dirinya baru akan mencukupi biaya operasional seperti belanja barang dan pemenuhan sarana prasarana. "Itu cara menekan koruptif dibanding dengan penegakan hukum, dipukulin terus-menerus, ditangkepin, yang lain akan tetap (korupsi)," pungkas Tito.&nbsp; Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Setyo Wasisto menyatakan bahwa program perumahan dengan DP nol persen tidak meniru program Sandiaga. Dia mengklaim program itu sudah ada sejak lama.&nbsp; "Sebelum disebutkan itu (rumah DP nol persen), sudah ada kita. Bahkan di beberapa tempat sudah terealisasi, sekarang dimasifkanlah ke seluruh Indonesia," kata dia.

Saingi Anies-Sandi, Ternyata Kapolri Punya Program DP Rumah Nol Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/berminat-beli-rumah-dengan-dp-nol-persen-bni-syaratkan-aturan-ini_m_224247.jpeg" alt="Ilustrasi pembangunan rumah" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pembangunan rumah</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) per 1 Agustus 2018 mendatang membebaskan aturan pembayaran down payment (DP) atau uang muka untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) rumah pertama. Besaran DP tersebut diserahkan ke masing-masing perbankan. Salah satu perbankan plat merah, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) merespons, bahwa terdapat persyaratan tertentu bagi bank dalam memberikan down payment (DP) atau uang muka untuk Kredit 0 persen. Direktur Utama BNI Achmad Baiquni menjelaskan, salah satu pertimbangan yang berkaitan dengan pemberian kredit adalah faktor likuiditas pascakenaikan bunga acuan menjadi 5,25 persen oleh Bank Indonesia dan juga profil developer. "Tentunya ini kita lihat situasinya. Artinya tidak berlaku untuk semua developer, properti, kita lihat juga, Kalau seandainya demand dari propertinya bagus ya kita berani kasih DP 0 persen. Artinya kalau ada apa-apa ya aman,” ujarnya seperti diberitakan, Minggu (1/7). Selain itu, Baiquni melanjutkan, pemberian kredit nol persen tersebut juga dilihat berdasarkan nasabahnya sendiri. “Lihat risiko profilnya, customernya, developernya, ini pengaruh," imbuhnya. Meskipun demikian, Baiquni mengaku optimistis dengan kebijakan LTV oleh Bank Indonesia tersebut dapat meningkatkan permintaan properti itu. "Tapi kalau syarat itu untuk rumah pertama rasanya saya berani ya (DP 0 persen)," tuturnya. Baiquni menambahkan, pihaknya tak terlalu khawatir terhadap rasio kredit bermasalah (NPL) yang akan meningkat. Pasalnya, perseroan selama ini menerapkan strategi tertentu dalam pemberian pembiayaan properti. Dengan berbagai rencana yang dilakukan BNI tersebut, Baiquni mengaku tetap menargetkan penyaluran kredit antara 13-15 persen sepanjang 2018. Angka ini tidak berubah dari target yang ditetapkan di awal tahun.

Berminat Beli Rumah dengan DP Nol Persen, BNI Syaratkan Aturan Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pemerintah-pusat-punya-konsep-tod-buat-mbr-di-jakarta_m_221838.jpeg" alt="Ilustrasi Kota Jakarta." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Kota Jakarta.</figcaption>
</figure>Jawapos.com&nbsp;- Selain program DP rumah 0 rupiah besutan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang penuh pro dan kontra, pemerintah pusat juga tengah mengusung konsep hunian terintegrasi transportasi publik atau Transit Oriented Development (TOD). Sebagai pilot project, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengerahkan perusahaan pelat merah untuk menggarapnya. Diantaranya Perum Perumnas, Wika hingga PT PP. Mengenai masalah lahan para BUMN karya bekerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia atau KAI. Setidaknya ada lima stasiun kereta yang akan didirikan lahan hunian vertikal, diantaranya Stasiun Tanjung Barat, Stasiun Senen, Stasiun Juanda, Stasiun Tanah Abang dan terakhir Stasiun Manggarai. Menariknya, penjualan rumah susun sederhana milik yang berdiri di lahn parkir Stasiun Tanjung Barat sudah laris manis bahkan sebelum proyeknya kelar.&nbsp; TOD Tanjung Barat terdiri dari satu menara Rumah Susun Sederhana&nbsp;Milik (Rusunami) 23 lantai dan dua menara Apartemen Sederhana Milik (Anami) dengan 29 lantai.&nbsp; Total akan ada tiga menara rumah vertikal ini memiliki 1.232 unit, mencakup 298 unit di menara Rusunami&nbsp;bersubsidi dan 934 unit di menara Anami&nbsp;atau segmen komersial.&nbsp; "Untuk&nbsp;MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) itu kan biasanya porsinya 25 persen, tapi kami sekarang menekankan, BUMN itu harus minimal 30 persen. Apalagi di sejumlah lokasi premium, jarang ada yang mau berikan (jatah) MBR. Nah kami mau menekankan kalau yang konstruksinya dari BUMN, kita mengharuskan harus 30 persen," kata Rini Soemarno Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat peresmian proyek Agustus 2017 lalu. Perumnas berkomitmen akan menyelesaikan pembangunan pada 2019 hingga 2020 mendatang.&nbsp;Namun, bagi konsumen yang masih berminat akan diarahkan membeli unit komersial.&nbsp; Lantaran jumlah unit rusunami yang subsidi sudah ludes terjual. Asal tahu saja, saat ini unit komersial dijual Rp19 juta per meter persegi, sedangkan unit subsidi dijual Rp7 juta - Rp9 juta per meter persegi. Selain TOD di Stasiun Tanjung Barat, akan ada TOD Stasiun Pasar Senen yang akan dikerjakan kontraktor PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, Stasiun Juanda Stasiun Tanah Abang dan Stasiun Manggarai akan dikerjakan PT Pembangunan Perumahan (PP) Tbk dan PT Brantas Abipraya (Persero). Seluruhnya akan digarap bukan hanya dengan konsep yang sama tetapi juga pemanfaatan lahan serta porsi yang tidak jauh beda dengan konsep TOD di Stasiun Tanjung Barat.

Pemerintah Pusat Punya Konsep TOD Buat MBR di Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sandi-kurang-sreg-dengan-harga-rumah-tapak-rorotan_m_193160.jpeg" alt="Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di Glodok, Jakarta Barat, Sabtu (3/3)." width="100%">
<figcaption>Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di Glodok, Jakarta Barat, Sabtu (3/3).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menegaskan tak ada campur tangan Pemprov DKI dalam pembangunan rumah tapak di Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara. Namun, pihak pengembang sendiri yang ingin mengikuti program DP 0 Rupiah. Menurut Sandi, pihaknya tak bisa menyelaraskan kerja sama. Alasannya karena PT Nusa Kirana sebagai pengembang sekaligus pemilik lahan, terlampau jauh menetapkan harga rumahnya. "Ini memang 100 persen inisiatif swasta. Kami melihat memang dari segi harganya agak sedikit jauh dari skema FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan). Ini bukan skema FLPP," ujarnya saat ditemui di kawasan Glodok, Jakarta Barat, Sabtu (3/3). Hal itu sangat disayangkan karena program DP 0 Rupiah yang dicanangkan Sandi dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sejak masa kampanye Pilkada DKI 2017 lalu, seharusnya menyasar kalangan menengah ke bawah, yakni warga berpenghasilan Rp 3,5-7 juta. "FLPP itu dari segi skema harganya sangat jauh dari kisaran harga yang sudah berikan ancang-ancang oleh pengembang," kata Sandi. Namun begitu, kesepakatan program tidak pernah berubah. Sementara ini, Politikus Partai Gerindra itu mengaku masih mencari solusi dan akan melakukan pertemuan lanjutan dengan PT Nusa Kirana. "Kita sepakati juga bahwa ini rumah yang dibutuhkan oleh warga Jakarta. Kita sepakati juga ini dikhususkan untuk warga dengan KTP DKI. Ini juga kita sepakati untuk warga yang belum memiliki rumah. Dan kita akan ada pertemuan lanjutan," tuturnya. Sebelumnya, Government Relation PT Nusa Kirana Dhiki Kurniawan mengatakan, harga rumah yakni Rp 350 juta per unit sudah tidak bisa diturunkan lagi meskipun demi menyelaraskan kerjasama dengan Pemprov. "Turun sih mungkin ada, tapi nggak signifikan. Tapi tim perencanaan kami masih menghitung dan belum mengeluarkan angka," jelas Dhiki saat dihubungi.

Sandi Kurang Sreg dengan Harga Rumah Tapak Rorotan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dprd-setuju-rumah-dp-0-rupiah-dibangun-di-lahan-persawahan_m_193055.jpeg" alt="Ilustrasi: Pekerja melakukan finishing rumah sederhana tapak (RST)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Pekerja melakukan finishing rumah sederhana tapak (RST)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pembangunan rumah tapak program DP 0 Rupiah akan dilakukan di atas lahan sawah seluas 1,3 hektar. Tak sedikit yang mempertanyakannya.&nbsp; Sebab, saat ini Ibukota tengah mengalami krisis lahan sawah dan ruang terbuka hijau (RTH). Meksi begitu, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Iman Satria mengaku tidak mempermasalahkannya. Menurut Iman, pembangunan rumah tapak adalah hak dari pihak pengembang, dalam hal ini PT Nusa Kirana yang juga pemilik lahan. "Kalau sawahnya punya dia masa kita permasalahin sih. Sawahnya sawah pribadi dia (PT Nusa Kirana), dia sudah nggak mau nyawah," ujarnya saat dihubungi JawaPos.com, Sabtu (3/2). Politikus Partai Gerindra itu menjelaskan, PT Nusa Kirana hanya mengikuti<a href="https://www.jawapos.com/read/2018/03/03/192964/pembangunan-rumah-tapak-dikritisi-pedas-pengamat-ini-bunyinya" target="_blank"> program DP 0 Rupiah</a> dalam sistem penjualan 100 unit rumah tersebut. Namun, tak ada campur tangan Pemprov DKI terkait lahan ataupun pembangunannya. "Iya itu sawahnya milik Nusa Kirana. Cuma dia pakai metode DP 0 Persen," tegas Iman. Meski belum ada keselarasan antara <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/03/02/192750/ini-keunggulan-rumah-tapak-dibandingkan-program-dp-rp-0-anies-sandi" target="_blank">Nusa Kirana dengan Pemprov DKI</a>, lokasi lahan yang terletak di Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara itu sudah soft launching pada Rabu (28/2). Menurut Iman, kedua belah pihak akan melakukan mediasi. "Tapi mau ada mediasi antara pihak sana dengan pemerintah daerah yang mengerti masalah ini. Karena ini dia rumahnya juga rumah tapak kan, bukan rumah vertikal," jelasnya. Lebih lanjut dia menerangkan, sinkronisasi yang dibutuhkan antara keduanya, yakni terkait skema pencicilan maupun harga per unit rumah yang akan dibangun berukuran 5x9 meter dengan dua kamar tidur itu. "Makanya kan sanggahan dari Pemprov DKI menyatakan bahwa itu kan bukan proyek pemerintah. Masih banyak term condition yang belum ketemu kalau mau masuk ke dalam (program) DP 0 Persen," terang Iman lagi.

DPRD Setuju Rumah DP 0 Rupiah Dibangun di Lahan Persawahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sah-totalindo-eka-persada-garap-proyek-hunian-dp-nol-persen-pemda-dki_m_191037.jpeg" alt="Ilustrasi hunian vertikal yang dikembangkan Pemerintah" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi hunian vertikal yang dikembangkan Pemerintah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Totalindo Eka Persada Tbk menjalin kemitraan dengan PD Pembangunan Sarana Jaya, BUMD Pemda DKI untuk mengembangkan proyek hunian DP 0 Rupiah Klapa Village di Jakarta Timur. Proyek yang digagas pasangan gubernur-wakil gubernur terpilih Anies-Sandi ini akan dikembangkan dengan skema Kerja Sama Operasi (KSO). Direktur Utama Totalindo Eka Persada Donald Sihombing menyampaikan, perseroan telah menyatakan minatnya atas pengumuman pemilihan calon mitra kerja sama dan telah diumumkan Sarana Jaya pada 18 Desember 2017 terkait pengembangan lahan proyek di Pondok Kelapa, Jakarta Timur tersebut. Dengan kesepakatan KSO ini, masing-masing pihak wajib untuk membiayai tanah, bangunan, dan hal lain sesuai porsi penyertaan. Pada proyek ini, penyertaan Sarana Jaya sebesar 75 persen dan Totalindo 25 persen. "Kami sebagai perusahaan terbuka berpengalaman 20 tahun. Kami menganai proyek-proyek pembangunan besar baik di dalam negeri maupun di luar negeri," ujarnya saat ditemui di Bursa Efek Indonesia (<a href="https://www.jawapos.com/read/2018/02/14/188805/ini-saran-bei-hindari-konflik-usaha-di-perusahaan-keluarga" target="_blank">BEI</a>) Jakarta, Jumat (23/2). Donald menambahkan, Totalindo merupakan kontraktor swasta yang fokus menunjang atau mendukung program Pemprov DKI Jakarta dalam menyediakan hunian murah, salah satunya proyek DP 0 Rupiah Klapa Vilage. Beberapa proyek Pemprov DKI yang pernah digarap perseroan adalah Rusun Tambora, Rusun KS Tubun, dan Masjid Raya DKI Jakarta. Selain itu, Totalindo juga menggarap apartemen Kalibata City dan Bassura City.

Sah, Totalindo Eka Persada Garap Proyek Hunian DP Nol Persen Pemda DKI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/anggaran-dp-nol-rupiah-bisa-bangun-rumah-bersama-bukan-rumah-lapis_m_169410.jpeg" alt="Ilustrasi: rusunawa" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: rusunawa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Alokasi anggaran dalam Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI Jakarta 2018 untuk realisasi program rumah Down Payment (DP) 0 Rupiah adalah sebesar Rp 800 miliar. Dana tersebut sudah final dan tengah dibahas dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2018 bersama DPRD DKI Jakarta. Jakarta Research and Public Policy mengusulkan, realisasi program tersebut melalui pembangunan rumah bersama bagi pemenuhan papan warga Jakarta. Rumah yang dimaksud berbeda dengan rumah berlapis yang disebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. &ldquo;Rumah berlapis yang sempat dilontarkan Gubernur Anies seperti rumah susun pada umumnya, hanya saja intensitasnya rendah, hanya sekitar 8 lantai. Kalau rumah bersama berbeda, sedari awal yang dibangun adalah komunitas bukan sekadar tempat tidur saja," ujar Direktur Eksekutif JRPP Muhamad Alipudin, dalam keterangan tertulis kepada JawaPos.com, Minggu (19/11). Menurut dia, 49 persen warga Jakarta belum memiliki rumah. Mereka mengontrak atau tinggal di kos-kosan. Bahkan yang lebih memprihatinkan, ada juga yang terlantar di jalanan. Sementara dalam perkembangan kota, masyarakat akan mengalami fase kesendirian. "Orang lain dianggapnya musuh, penuh kecurigaan. Keeratan hubungan sosial nyaris pudar. Sendiri di tengah keramaian," tandasnya. Berdasarkan data miliknya, perkembangan kehidupan kota di Eropa seperti Denmark justru sebaliknya kembali seperti akar kebudayaan Indonesia. &ldquo;Kesendirian kembali guyub. Akhir tahun 1990 Denmark mengembangkan Cohousing (Collaborative Housing). Desain perumahan yang memberikan ruang kebersamaan, seperti dapur bersama, tempat bermain bersama, parkir bersama, ruang pertemuan bersama. Guyub seperti akar kebudayaan kita, saling kenal-mengenal, tolong-menolong sesama warga," paparnya. Pembangunan rumah bersama juga mengembalikan pada akar kebudayaan dan sekaligus mewujudkan Jakarta Maju Bersama. &ldquo;Rumah bersama dibangun mungkin terinspirasi oleh Denmark (Cohousing). Namun sesungguhnya, itulah kebudayaan kita. Rumah bersama guna mewujudkan Jakarta Maju Bersama," tukas Alipudin.

Anggaran DP Nol Rupiah Bisa Bangun Rumah Bersama, Bukan Rumah Lapis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/ada-kabar-gembira-soal-program-rumah-dp-nol-persen_m_162469.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mendukung program rumah dengan down payment (DP) nol persen. Ketua Fraksi PPP DPRD DKI, Maman Firmansyah mengatakan, kebijakan tersebut bisa segera direalisasikan. "Pasti bisa terealisasi. Program itu juga realistis. Kenapa saya bilang realistis? Karena APBD DKI Jakarta itu gede. Setiap tahunnya di atas Rp 70 triliun," kata Maman, Jumat (13/10), dilansir RMOl Jabar (Jawa Pos Grup). Bahkan dalam beberapa tahun, banyak anggaran yang tak terserap karena saking banyaknya dana. "Nah, kalau sebagian anggaran itu dimaksimalkan untuk membangun rumah susun sederhana milik (rusunami) lalu dijual kepada masyarakat, maka hal itu sangat masuk akal," ujar Maman. "Jadi, rumah yang dijual itu dalam bentuk rusunami dengan harga terjangkau dan tanpa uang muka," lanjutnya. Hanya saja, dalam pendistribusian rumah murah ini, menurut Maman, harus tepat sasaran. "Artinya Gubernur dibantu SKPD terkait, seperti Dinas Perumahan untuk membangun rusunami yang nyaman dan lokasi strategis," ucapnya. "Program ini hanya berlaku bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Jadi, kalangan menengah ke atas, tidak punya hak atas program tersebut," harap Maman. Maman menambahkan, anggaran triliunan rupiah tersebut dapat digunakan untuk membeli tanah sekaligus membangun rusunami untuk dijual kepada MBR. Sedangkan rusunawa khusus diperuntukkan bagi warga yang terdampak program penggusuran.

Ada Kabar Gembira soal Program Rumah DP Nol Persen

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rumah dp nol persen

Berita Terkini