<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Progres-Rumah-DP-0-Kelapa-Vilage-capai-87-Persen-Salman-Toyibi-4.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Lima tahun sudah program rumah DP 0 rupiah era Gubernur Anies Baswedan sudah berlangsung. Namun, belum banyak penghuni yang menempati rumah di hunian Samawa itu. Banyak fasilitas yang dahulu bagus, kini kondisinya sangat memprihatinkan. Para warga pun mengeluh kepada pengelola karena tidak ada perawatan untuk mengelola rumah Dp 0 rupiah tersebut. Salah satu penghuni rumah yang berada di Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur itu, Widya Tari, 34, mengungkapkan kekecewaannya setelah membeli unit rumah Dp 0 rupiah itu. Menurutnya, pada saat awal membeli, memang kondisi rumah dengan luasan seperti studio atau sekitar 18 meter persegi. "Awalnya enak, cuman kok lama-lama begitu. Banyak banget keluhan sudah saya sampaikan di Jaki dua kali dan ditanggapi. Namun, penanganannya belum ada hingga saat ini," kata wanita yang akrab disapa Tari itu kepada JawaPos.com, Selasa (5/8). Ibu dari dua orang anak itu menurutkan, kalua pengelolaan dari rumah Dp 0 rupiah sangat buruk. Bahkan, ada satu lampu yang mati saja di bagian Lorong tidak langsung diganti. "Masang lampu satu mati, masa nunggu anggaran dari Pemda dulu baru dibetulin. Suka bingung kita penghuni disini," ucapnya. Yang paling parah, kata dia, air PAM yang berada di rumah itu sudah sangat keruh dan mengeluarkan bau yang&nbsp;kaya gas bocor. Bahkan, cacing-cacing keluar dari air tersebut. Alhasil, untuk mandi saja mereka menggunakan air isi ulang. "Air keruh dan bau banget disini. Kasian kan disini banyak anak bayi. Sehingga, kita pakai air galon untuk mandi," keluhnya. Selain masalah air, ungkap Tari, masalah lain yang paling mengkhawatirkan adalah persoalan lift. Menurutnya, lift sering mati listrik. Sehingga, membuat para penghuni ketakutan untuk menaiki lift tersebut. "Disini tuh banyak anak kecil dan lansia. Kemarin (beberapa Waktu lalu), lift mati sampai 15 menit. Tapi, BM-nya malah bilang, "kan cuma 15 menit"," tuturnya. Dia berharap persoalan para penghuni rumah Dp 0 rupiah bisa segera ditanggapi oleh pihak terkait. Sehingga, mereka bisa tinggal dengan tenang. JawaPos.com mencoba mengkonfirmasi pihak terkait. Tapi, hingga saat ini belum ada jawaban. Sementara itu, Wali Kota Jakarta Timur, Munjirin,&nbsp;mengaku akan segera menindaklanjuti keluhan tersebut. "Akan segera saya dorong untuk diperbaiki oleh Dinas Perumahan," kata Munjirin kepada JawaPos.com. Perluas Rumah Dp 0 rupiah <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/28/JKT_GROUNDBREAKING-SEPTITANK-KOMUNAL_HANUNG-HAMBARA_28072025-7-251587861.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (dua kiri) bersama Walikota Jakarta Timur Munjirin (tiga kiri) melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan Septic Tank Komunal berbasis teknologi tepat guna biogas di Rusunami Bidara Cina, Jakarta, Seni" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (dua kiri) bersama Walikota Jakarta Timur Munjirin (tiga kiri) melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan Septic Tank Komunal berbasis teknologi tepat guna biogas di Rusunami Bidara Cina, Jakarta, Seni</figcaption>
</figure> Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mensyaratkan ketersediaan lahan jika ingin melanjutkan hunian program uang muka Rp 0 (DP 0 Rupiah) untuk memberikan akses kembali terhadap rumah layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah di daerah itu. "Saya secara khusus ingin menyampaikan bahwa selama lahan itu siap dan bisa dibangun, tentunya kami akan lanjutkan Program Rumah DP 0," kata Pramono usai peluncuran kembali (relaunching) aplikasi Sistem Informasi Perumahan dan Permukiman (Sirukim) Jakarta Timur di Rusunawa Pulogebang Penggilingan Tower C, Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur, Selasa. Program Rumah DP Rp0 (rumah tanpa uang muka) adalah salah satu program unggulan di era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan pertama kali digaungkan dalam kampanye Gubernur Anies Baswedan pada 2017. Realisasi pertamanya adalah proyek Menara Samawa di Nuansa Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Program ini menggunakan skema pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan didukung oleh Bank DKI. Pramono melanjutkan, masih ada beberapa catatan yang harus diperhatikan dan dikaji menyeluruh terkait lahan yang dibebaskan. "Sebenarnya area atau lahan yang sudah dibebaskan ketika program itu, ada beberapa yang masih ada catatannya," ujar Pramono. Menurut Pramono, selama lahan yang sudah disiapkan untuk program tersebut masih layak dibangun, program bermanfaat itu akan dilanjutkan. "Bagi saya siapapun, apapun yang ditinggalkan oleh gubernur siapa, selama itu baik untuk kepentingan warga maka kami akan lanjutkan," ucap Pramono. Diketahui,&nbsp;hunian DP 0 Rupiah di Pondok Kelapa itu dibangun di atas lahan 5.686 m2, dengan total 21 lantai, terdiri dari 780 unit yang dibagi menjadi 3 tipe, yaitu pertama tipe studio berjumlah 240 unit, dengan kisaran harga setiap unit Rp 184,8 &ndash; 195,8 juta; tipe 1 kamar berjumlah 180 unit, dengan kisaran harga per unit Rp 210,7 - 213,4 juta; dan tipe 2 kamar berjumlah 360 unit, dengan kisaran harga tiap unit Rp 304,9-310,6 juta. Adapun fasilitas yang terdapat di hunian ini di antaranya, Balai Warga, PAUD, Taman Bermain Anak, Musala, dan bus Transjakarta. Selain itu, hunian juga dekat dari pasar dan sekolah.

Penghuni banyak mengeluh kepada pengelola karena tidak ada perawatan untuk mengelola rumah Dp 0 rupiah. Seperti lift mati sampai air bau.

Melihat Kondisi Rumah Dp 0 Rupiah Peninggalan Anies: Memprihatinkan, Lift Suka Mati hingga Air PAM Keruh dan Bau Menyengat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IMG-20220908-WA0003.jpg" alt="Royyan Caption: Dalam rangka menunaikan janji politiknya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan rumah susun down payment (DP) Rp 0 di Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur" width="100%">
<figcaption>Royyan Caption: Dalam rangka menunaikan janji politiknya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan rumah susun down payment (DP) Rp 0 di Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tak akan membangun hunian DP 0 Rupiah tahun 2023. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta mengatakan, akan berfokus untuk memasarkan terlebih dahulu hunian DP 0 rupiah yang ada saat ini.  "Untuk 2023, kami targetnya masih memasarkan yang Cilangkap sama yang Pondok Kelapa Tahap Kedua," ujar Kepala DPRKP Sarjoko kepada wartawan, Senin (30/1).  Ia menjelaskan bahwa saat ini, untuk pembangunan hunian baru program DP 0 Rupiah akan dibangun oleh mitra pengembang, tidak lagi hanya dibebankan kepada Pemprov DKI Jakarta. "Kan pembangunannya oleh mitra, artinya oleh pengembang apakah itu BUMN atau BUMD, atau swasta," terangnya.  Meski fokus untuk memasarkan hunian Dp 0 Rupiah di Cilangkap dan Pondok Kelapa Tahap II, Sarjoko menegaskan bahwa pihaknya juga tetap membuka komunikasi dengan berbagai pihak untuk membangun hunian baru program ini.  "Tentu kami tetap mendorong supaya ada pihak lain yang ikut partisipasi dalam penyediaan hunian tersebut, gitu," pungkasnya.  Sebelumnya, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Sarjoko menyampaikan bahwa pihaknya tidak lagi mengusulkan dana APBD untuk pembangunan hunian DP 0 Rupiah. Sebab, kelanjutan pembangunan program unggulan Anies itu akan menggunakan anggaran dari yang lainnya.  "Dibiayai oleh pengembang, bisa BUMN, BUMD, atau pihak swasta," ujarnya kepada wartawan, dikutip Kamis (3/11).  Ia mengatakan bahwa yang disediakan oleh Pemprov DKI melalui APBD adalah Dana Fasilitasi Pembiayaan Perolehan Rumah (FPPR) yang merupakan investasi nonpermanen sebagai bantuan kemudahan kepada penerima manfaat untuk mengakses hunian DP 0 Rupiah.  "Dana FPPR yang sudah dikelola oleh BLU Unit Pengelola Dana Perumahan (UPDP) sebesar Rp 550 miliar dan sudah tersalurkan sebanyak Rp 254,8 miliar untuk 948 penerima manfaat program DP 0 Rupiah," jelasnya.  Dengan begitu, kata Sarjoko, saat ini ada dana tersisa di kas UPDP sebesar Rp 295,2 miliar yang akan digunakan untuk bantuan pembiayaan kepada penerima manfaat untuk hunian Tower Swasana Pondok Kelapa 480 unit dan Tower Kanaya Pondok Kelapa 868 unit. "Sedangkan usulan dan FPPR untuk tahun anggaran 2023 sebesar Rp 176 miliar," tandasnya.

Tak Bangun Lagi Tahun ini, DKI Fokus Pasarkan Unit yang Belum Terjual

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/kpk_800x480.jpeg" alt="Ilustrasi KPK. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPK. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa mantan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Daerah (Prumda) Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan yang merupakan tersangka pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019. Tim penyidik KPK mencecar Yoory terkait kedekatannya dengan pihak-pihak tertentu di PT Adonara Propetindo (AP).  "Rabu (30/6/2021) tim penyidik telah memeriksa tersangka YRC sebagai saksi untuk tersangka Tommy Ardian dkk, pada yang bersangkutan di konfirmasi antara lain terkait dengan kedekatan antara tersangka YRC dengan pihak-pihak tertentu di PT AP," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ipi Maryati dalam keterangannya, Jumat (2/7).  Diduga kedekatan Yoory dengan pihak-pihak PT Adonara Propetindo untuk memperlancar pengadaan tanah di Munjul. "Memperlancar proses proses pengadaan pengadaan tanah," papar Ipi.  Selain itu, penyidik KPK juga telah memeriksa Direktur PT AP, Tommy Ardian yang juga merupakan tersangka dalam perkara ini. Dia dicecar terkait pihak-pihak yang mengetahui pengadaan tanah di Munjul.  "Selasa (29/6/2021) tim penyidik telah memeriksa tersangka Tommy Ardian sebagai saksi untuk tersangka Yoory C dkk, pada yang bersangkutan dikonfirmasi antara lain terkait dengan berbagai pihak internal di PT AP yang mengetahui adanya proses pengadaan pengadaan tanah di Munjul," papar Ipi.  Perkara ini telah menjerat lima pihak sebagai tersangka. Mereka antara lain mantan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Daerah (Prumda) Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan; Diretur PT. Adonara Propertindo, Tommy Adrian; Wakil Direktur PT. Adonara Propertindo, Anja Runtunewe dan juga menetapkan PT Adonara Propertindo sebagai tersangka korporasi. Serta Direktur PT. Aldira Berkah Abadi Makmur (ABAM) Rudy Hartono Iskandar.  Kasus ini bermula dari adanya kesepakatan penandatanganan Pengikatan Akta Perjanjian Jual Beli di hadapan notaris yang berlangsung di Kantor Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana di hadapan notaris antara pihak pembeli yakni Yoory C Pinontoan selaku Dirut dari Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya dengan pihak penjual yaitu Anja Runtunewe. Hal ini berlangsung pada 8 April 2019.  Selanjutnya masih di waktu yang sama tersebut, juga langsung dilakukan pembayaran sebesar 50 persen atau sekitar sejumlah Rp 108,9 miliar ke rekening bank milik Anja Runtunewe pada Bank DKI.  Selang beberapa waktu kemudian, atas perintah Yoory dilakukan pembayaran oleh Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya kepada Anja Runtunewe sekitar sejumlah Rp 43,5 miliar. Uang miliaran rupiah itu diperuntukan, untuk pelaksanaan pengadaan tanah di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur.  PDPSJ diduga dilakukan secara melawan hukum antara lain, tidak adanya kajian kelayakan terhadap objek tanah, tidak dilakukannya kajian appraisal dan tanpa didukung kelengkapan persyaratan sesuai dengan peraturan terkait dan beberapa proses dan tahapan pengadaan tanah juga diduga kuat dilakukan tidak sesuai SOP serta adanya dokumen yang disusun secara backdate.  KPK menduga, perbuatan para tersangka tersebut, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 152,5 miliar. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

KPK Cecar Yoory Pinontoan Soal Kedekatannya dengan Pihak AP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/gedung-kpk.jpg" alt="Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengultimatum Direktur PT Adonara Propertindo, Tommy Adrian untuk memenuhi panggilan penyidik KPK. Seharusnya Tommy diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur, DKI Jakarta Tahun 2019.  "Hari ini (10/6/2021) Tim Penyidik mengagendakan pemanggilan terhadap TA (Tommy Adrian) selaku Direktur PT Adonara Propertindo dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Yang bersangkitan konfirmasi tidak dapat hadir dengan alasan sakit," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (10/6).  Juru bicara KPK bidang penindakan ini mengimbau agar Tommy kooperatif memenuhi panggilan penyidik KPK. Lembaga antirasuah mengagendakan kembali pemeriksaan pada Senin, 14 Juni 2021 mendatang.  "KPK mengingatkan tersangka agar kooperatif hadir memenuhi panggilan tim penyidik KPK," pungkas Ali.  Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan empat pihak sebagai tersangka. Keempat tersangka itu yakni mantan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Daerah (Prumda) Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan, Diretur PT. Adonara Propertindo Tommy Adria, Wakil Direktur PT. Adonara Propertindo Anja Runtunewe dan juga menetapkan PT Adonara Propertindo sebagai tersangka korporasi.  Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan, kasus ini bermula adanya kesepakatan penandatanganan Pengikatan Akta Perjanjian Jual Beli di hadapan notaris yang berlangsung di Kantor Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana di hadapan notaris antara pihak pembeli yakni Yoory C Pinontoan selaku Dirut dari Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya dengan pihak penjual yaitu Anja Runtunewe. Hal ini berlangsung pada 8 April 2019.  "Selanjutnya masih di waktu yang sama tersebut, juga langsung dilakukan pembayaran sebesar 50 persen atau sekitar sejumlah Rp 108,9 miliar ke rekening bank milik Anja Runtunewe pada Bank DKI," kata Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (27/5).  Selang beberapa waktu kemudian, atas perintah Yoory dilakukan pembayaran oleh Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya kepada Anja Runtunewe sekitar sejumlah Rp 43,5 miliar. Uang miliaran rupiah itu diperuntukan, untuk pelaksanaan pengadaan tanah di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur.  "PDPSJ diduga dilakukan secara melawan hukum antara lain, tidak adanya kajian kelayakan terhadap objek tanah, tidak dilakukannya kajian appraisal dan tanpa didukung kelengkapan persyaratan sesuai dengan peraturan terkait dan beberapa proses dan tahapan pengadaan tanah juga diduga kuat dilakukan tidak sesuai SOP serta adanya dokumen yang disusun secara backdate," ungkap Ghufron.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/22/03/2021/tak-penuhi-panggilan-kpk-wadir-adonara-propertindo-diimbau-kooperatif/">Tak Penuhi Panggilan KPK, Wadir Adonara Propertindo Diimbau Kooperatif</a> <div class="single-meta"> <div class="row gap-10 align-items-center"> <div class="col-auto"> <div class="category">KPK menduga, perbuatan para tersangka tersebut, diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara setidak-tidaknya sebesar sejumlah Rp 152,5 miliar.</div> </div> </div> </div> Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

KPK Ultimatum Direktur Adonara Propertindo Tommy untuk Kooperatif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Anies-Baswedan-1.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengubah salah satu syarat kepemilikan rumah DP 0 rupiah. Maksimal penghasilan yang disyaratkan untuk pembeli dinaikan, dari Rp 7 juta per bulan, menjadi 14 juta per bulan.  Perubahan ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta.  Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta, Sarjoko membenarkan perubahan kebijakan ini. Menurut dia, Keputusan Gubernur (Kepgub) sudah diterbitkan sejak lama.  "Perubahan itu sudah lama. Ada dalam Kepgub berapa, begitu. Batasan penghasilan tertinggi penerima program DP Rp 0, yang semula Rp 7 juta menjadi Rp14,8 juta," kata Sarjoko.  Plonggaran syarat ini dilakukan Pemprov DKI Jakarta atas berbagai pertimbangan. Salah satunya yaitu untuk memperbanyak target pasar, karena akan semakin banyak warga yang berpotensi mendapatkannya.  Tidak hanya batas gaji yang diubah, Anies juga memangkas target pembangunan rumah DP 0 rupiah. Dari awalnya 232.214 unit menjadi 10.460 unit. Hal itu, dipengaruhi oleh pandemi Covid-19. Pemprov menyadari target tersebut di masa wabah seperti ini sulit direalisasikan.  "Kita lakukan penyesuaian karena pandemi Covid-19. Kemampuan anggaran Pemprov DKI Jakarta terkoreksi," imbuh Sarjoko.  Berdasarkan data Pemprov DKI Jakarta, penjualan rumah DP 0 rupiah di Pondok Kelapa, Jakarta Timur memang belum maksimal. Sejak diresmikan pada 2018 lalu, sampai November 2020 baru terjual 514 unit. Kemudian sampai dengan 5 Maret 2021, bertambah unit yang terjual menjadi 599 dari 780 unit yang tersedia.  Sementara itu, warga yang mengajukan pembelian rumah DP 0 rupiah itu sudah mencapai 37.405 pendaftar. Namun, kebanyakan tidak lolos verifikasi dari perbankan dengan berbagai sebab.

Anies Naikan Batas Gaji Pembeli Rumah DP Rp 0 jadi Rp 14 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/J68A9750_1602864448031_1-1.jpg" alt="Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Humas KPK/Antara" width="100%">
<figcaption>Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Humas KPK/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi membenarkan pihaknya melakukan penyidikan terkait dugaan korupsi pembelian tanah di beberapa lokasi, untuk Program Rumah DP 0 Rupiah Pemprov DKI oleh BUMD DKI Jakarta.  Berdasarkan informasi yang dihimpun JawaPos.com, dari sembilan objek pembelian tanah yang diduga di markup, salah satunya pembelian tanah seluas 41.921 meter persegi yang berada di kawasan Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kotamadya Jakarta Timur, Tahun 2019.  "Benar, setelah ditemukan adanya dua bukti permulaan yang cukup, saat ini KPK sedang melakukan kegiatan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan tanah di Munjul Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur,Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (8/3).  Meski demikian, KPK belum bisa membebeerkan secara rinci pihak-pihak yang memang telah ditetapkan sebagai tersangka. Karena kewenangan Pimpinan KPK era Firli Bahuri mengumunkan penetapan tersangka saat hendak dilakukan penahanan.  Dalam proses penyidikan sengkarut tanah ini, penyidik lembaga antirasuah diduga telah menetapkan empat pihak sebagai tersangka. Mereka antara lain, YC selaku Dirut PSJ, AR dan TA . Selain itu, penyidik juga menetapkan PT. AP selaku penjual tanah sebagai tersangka kasus yang terindikasi merugikan keuangan negara senilai Rp 100 miliar.  "Kami belum dapat menyampaikan detail kasus dan tersangkanya karena sebagaimana telah disampaikan bahwa kebijakan KPK terkait hal ini adalah pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan atau penahanan para tersangka telah dilakukan," ujar Ali.  "Saat ini tim Penyidik KPK masih menyelesaikannya tugasnya lebih dahulu," sambungnya.  Indikasi kerugian negara sebesar Rp 100 miliar, terjadi karena ada selisih harga tanah Rp 5.200.000 per m2 dengan total pembelian Rp 217.989.2000. Sementara dari total 9 kasus pembelian tanah yang dilaporkan ke KPK, terindikasi merugikan keuangan negara sekitar Rp 1 triliun.  Atas perbuatannya, keempat pihak ini disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Uu No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, sebagaiman diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi Jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP. "Sebagai bentuk keterbukaan informasi, kami memastikan setiap perkembangan penanganan perkara ini akan kami sampaikan kepada masyarakat," pungkas Ali.

KPK Enggan Beberkan Penanganan Korupsi Program Rumah DP 0 Rupiah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Interior-Rumah-Dp-0-Rupiah-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Diresmikannya Rusunami Klapa Village, Jakarta Timur, atau rumah DP 0 Rupiah masih menyisakan potensi kecurangan. Sebab pemilik yang membeli unit dengan harga murah, berkemungkinan memanfaatkan untuk disewakan atau bahkan dijual kembali dengan harga mahal.  Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan percaya program rumah murah ini jatuh kepada masyarakat yang tepat. Sehingga dia berharap hunian itu dijadikan tempat tinggal sesuai fungsinya. Tidak untuk dialihkan tangankan kepada pihak lain.  "Mereka yang sedang bersyukur sekali punya rumah. Jadi mudah-mudahan sih rasanya tidak dalam posisi ingin menjual lagi," ujar Anies di Klapa Village, Jakarta Timur, Sabtu (31/8).  Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Kelik Indriyanto mengatakan, jajarannya bersama pihak-pihak bersangkutan telah melakukan seleksi ketat kepada para calon penguni. Sehingga meminimalisir jatuh pada pihak yang tidak tepat.  "Kami ketat dalam proses seleksi. Dan kita arahkan supaya tidak salah orang untuk investasi. Jadi benar-benar warga yang memerlukan," ucap Kelik.  Sistem jual kembali untuk hunian ini pun tidak bisa sembarangan. Penghuni harus menjual rumahnya melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), tidak bisa langsung kepada pembeli. Nantinya, BLUD yang akan melakukan verifikasi kepada calon pembeli baru. Sehingga program bantuan pemerintah ini tetap bisa ditujukan kepada rakyat kecil.  "Mekanisme kembali dijual pun tidak mudah, nanti akan harus melewati BLUD kita, tidak bisa langsung ke tangan orang lain lagi," tegasnya.  Pemprov sendiri telah menyiapkan sanksi untuk oknum yang membandel. Bisa berupa teguran di awal, bila tak diindahkan, bisa berupa pencabutan bantuan program rumah DP 0 Rupiah. “Sanksinya tidak akan ada lagi pakai surat peringatan, bisa langsung dicabut subsidinya dan akan diberikan sanksi tegas,” tuturnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Pengajuan-Kredit-Rumah-DP-0-Rupiah-Dery-Ridwansah-2-750x480.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Petugas ketika menjelaskan tentang program rumah DP nol rupiah kepada warga. Rumah DP 0 rupiah berlokasi di Pondok Kelapa, Jakarta. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)  Sejak 28 Juni 2019, bus TransJakarta melayani penghuni rumah DP 0 Rupiah Nuansa Pondok Kelapa dari Halte BKN (Badan Kepegawaian Negara) di Cawang, Jakarta Timur. Berkolaborasi dengan SMKN 26, SMKN 56, SMKN 52, SMKN 4 Jakarta, serta Universitas Trilogi Jakarta, Perumda Pembangunan Sarana Jaya juga memberi referensi penataan hunian kepada calon penghuni.  Hunian DP 0 Rupiah di Pondok Kelapa itu dibangun di atas lahan 5.686 meter persegi, dengan total 21 lantai, terdiri atas 780 unit yang dibagi menjadi 3 tipe. Yaitu, tipe studio berjumlah 240 unit, dengan kisaran harga setiap unit Rp 184,8 – 195,8 juta; tipe 1 kamar berjumlah 180 unit, dengan kisaran harga per unit Rp 210,7 - 213,4 juta; dan tipe 2 kamar berjumlah 360 unit, dengan kisaran harga tiap unit Rp 304,9-310,6 juta.  Adapun fasilitas yang terdapat di hunian ini di antaranya, Balai Warga, PAUD, Taman Bermain Anak, Musala, dan bus Transjakarta. Selain itu, hunian juga dekat dari pasar dan sekolah.

Sanksi Tegas Buat Penjual Rumah DP 0 Rupiah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Progres-Rumah-DP-0-Kelapa-Vilage-capai-87-Persen-Salman-Toyibi-5.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya berhasil mewujudkan cita-cita warga ibu kota untuk mendapatkan rumah. Yaitu dengan program pertama Rusunami Klapa Village, Jakarta Timur atau yang lebih dikenal rumah DP Rp 0. Pada tahap pertama, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan serah terima kunci kepada 50 calon penghuni.  “Sungguh sebuah kebahagiaan tersendiri. Hari ini kita menyaksikan sebuah menara yang nantinya akan dihuni oleh masyarakat yang mereka terlibat dalam program Rumah DP nol rupiah,” ucap Anies dalam sambutannya di Tower Samawa Klapa Village, Jakarta Timur, seperti keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Sabtu (26/10).  Proses serah terima kunci tersebut menggunakan aplikasi khusus dalam rangka untuk memudahkan penghuni. Aplikasi berbasis android tersebut berisi daftar cek serah terima unit berupa segala kelengkapan yang harus diterima penghuni dari pengembang. Dengan adanya aplikasi yang beroperasi melalui gawai ini, para penghuni nantinya dapat dengan mudah melaporka jika ternyata kerusakan dari unit yang diterima, yaitu cukup difoto lalu dikirim menggunakan aplikasi ini.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/anies-rumah-dp-0-1.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan serah terima kunci Rusunami Klapa Village. (Sabik Aji Taufan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan serah terima kunci Rusunami Klapa Village. (Sabik Aji Taufan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>   “Lalu kepada masyarakat yang hari ini sudah terima kunci. Kami ingin kepada Bapak/Ibu sekalian, mulailah tinggal di tempat ini. Kenapa diberi nama Samawa? Memang betul ini Solusi Perumahan Warga. Tapi nama itu pun membawa pesan bahwa yang bisa mengikuti program ini adalah mereka yang sudah menikah,” tambah Anies.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/pemprov-dki-anies-wujudkan-rumah-dp-0-rupiah-457x1024.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan serah terima kunci Rusunami Klapa Village. (Sabik Aji Taufan/JawaPos.com)  Sementara itu, pasangan tunanetra asal Cipete, Jakarta Selatan, Firman, 34, dan Tihana menjadi salah satu penerima satu unit rumah DP 0 rupiah. Ditemui usai menggelar akad kredit kepemilikan rumah, Firman mengatakan sangat bahagia sebab akhirnya memiliki rumah sendiri. Karena sebelumnya, dia tinggal menumpang di rumah orang tuanya.  “Kami berdua sangat senang bisa tinggal di sini. Akhirnya ada program DP nol persen ini, dengan patungan, kami berdua melakukan pembayarannya dan alhamdullilah bisa (punya rumah),” ujar Firman.  Firman menuturkan, sudah lama dirinya ingin memiliki rumah sendiri. Namun, karena harga properti di Jakarta yang begitu mahal, dia tak kunjung membeli rumah. Sampai akhirnya ada program rumah DP 0 Rupiah yang dianggapnya sangat membantu.  “Bagaikan mimpi, selama ini kan saya masih numpang di orang tua, terus masih wara-wiri sana-sini. Mustahil bagi kami punya rumah sendiri. Apalagi dengan penghasilan kami yang secukupnya,” jelasnya.  Firman menambahkan, mengetahui program DP 0 Rupiah ini setelah mengunjungi kantor Dinas Perumahan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Saat itu dia mencari hunian di rusun Cipinang, namun menurut petugas sudah tidak ada unit yang kosong.  Petugas kemudian memberi informasi bahwa pada saat itu ada program rumah DP 0 Rupiah. Untuk pendaftarannya sedang dibuka. Tak berpikir panjang dia pun mencoba peruntungan tersebut. Hingga akhirnya dia mendapat unit ukuran 21 dengan luas bangunan 24 meter persegi tipe satu kamar. Selama tenor pembayaran 15 tahun, dia hanya merogoh kocek angsuran Rp 1,6 juta per bulan.  Hunian DP 0 Rupiah di Pondok Kelapa itu dibangun di atas lahan 5.686 m2, dengan total 21 lantai, terdiri dari 780 unit yang dibagi menjadi 3 tipe, yaitu pertama tipe studio berjumlah 240 unit, dengan kisaran harga setiap unit Rp 184,8 – 195,8 juta; tipe 1 kamar berjumlah 180 unit, dengan kisaran harga per unit Rp 210,7 - 213,4 juta; dan tipe 2 kamar berjumlah 360 unit, dengan kisaran harga tiap unit Rp 304,9-310,6 juta. Adapun fasilitas yang terdapat di hunian ini di antaranya, Balai Warga, PAUD, Taman Bermain Anak, Musala, dan bus Transjakarta. Selain itu, hunian juga dekat dari pasar dan sekolah.  Menanggapi minat masyarakat yang tinggi dan berdatangan ke lokasi, Pemprov membuka gelombang pendaftaran selanjutnya. Mulai 14 Agustus 2019 dialihkan ke kantor Unit UFPRS di Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi DKI Jakarta, Jatibaru Tanah Abang, Jakarta Pusat.  Peminat program Samawa ini dapat mendaftar melalui gelombang kedua untuk hunian di lokasi program yang baru, serta dapat pula mendaftar untuk menjadi waiting list pada hunian Klapa Vilage bila nantinya masih terdapat unit yang tersedia. Formulir pendaftaran dapat diunduh melalui website: samawa.jakarta.go.id.  Sejak 28 Juni 2019, bus TransJakarta melayani penghuni rumah DP 0 Rupiah Nuansa Pondok Kelapa dari Halte BKN (Badan Kepegawaian Negara) di Cawang, Jakarta Timur. Berkolaborasi dengan SMKN 26, SMKN 56, SMKN 52, SMKN 4 Jakarta, serta Universitas Trilogi Jakarta, Perumda Pembangunan Sarana Jaya juga memberi referensi penataan hunian kepada calon penghuni.  Untuk tahap selanjutnya, 900 unit rumah DP 0 Rupiah akan dibangun di Cilangkap, Jakarta Timur, seluas 2,8 hektare, pada akhir 2019. Sedangkan rumah DP 0 Rupiah di Pulogebang, Jakarta Timur, seluas 4 hektare, pada awal 2020. Untuk pembangunan di Cilangkap dan Pulogebang, Penyertaan Modal Daerah (PMD) Pemprov DKI mencapai Rp 800 miliar. Angka tersebut naik dari 2018 yang mencapai Rp 500 miliar.  Sangat Membantu Warga  JawaPos.com sempat berbincang dengan salah seorang penghuni bernama Ria yang tengah bermain bersama anaknya di taman.  Ibu satu anak itu menjelaskan, proses kepemilikan rumah Samawa dianggapnya tidak menyulitkan. Selama memang syarat administrasi awal sudah terpenuhi. Proses verifikasinya pun terbilang cepat.  “Kalau dari bank sih cepet prosesnya. Saya aja kemarin paling seminggu. Apalagi sekarang posisinya (rusun) udah dibangun,” ungkapnya.  Keberadaan rumah DP 0 Rupiah ini sendiri dianggapnya cukup membantu warga berekonomi pas-pasan. Pasalnya, harga hunian masih lebih murah dibanding rumah petak. Lebih dari itu, program rumah Samawa ini tidak dibebankan uang muka.  Keamanan di rumah DP 0 Rupiah ini sendiri terbilang cukup baik. Selain dibekali dengan portal bagi kendaraan masuk dan keluar, juga ada kartu akses untuk menuju lantai atas. Kartu tersebut hanya diberikan kepada penghuni. Sedangkan bagi pengunjung harus seizin petugas keamanan.  “Di sini emang nggak semuanya bisa masuk,” kata salah seorang petugas keamanan yang saat itu mendampingi JawaPos.com berkeliling di area dalam gedung.

Anies Wujudkan Mimpi Warga Miliki Rumah DP 0 Rupiah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Pengajuan-Kredit-Rumah-DP-0-Rupiah-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Warga saat melakukan proses kredit rumah DP 0 rupiah Pondok Kelapa, Jakarta, Rabu (31/7/2019). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai memproses pengajuan kredit dan pemilihan unit program rumah DP 0 rupiah. Tercatat 220 orang pendaftar yang lolos verifi" width="100%">
<figcaption>Warga saat melakukan proses kredit rumah DP 0 rupiah Pondok Kelapa, Jakarta, Rabu (31/7/2019). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai memproses pengajuan kredit dan pemilihan unit program rumah DP 0 rupiah. Tercatat 220 orang pendaftar yang lolos verifi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka gelombang kedua pendaftaran program rumah DP 0 Rupiah. Kebijakan ini menyusul tingginya minat warga kepada program tersebut yang pertama dibuka di Rusunami Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Namun, program ini hanya untuk penduduk dengan KTP DKI Jakarta.  Pada tahap pertama, 28 Juli 2019 lalu, sebanyak 1.790 orang dinyatakan lolos seleksi program DP 0 Rupiah, dari 2.359 pendaftar. Dengan program Solusi Rumah Warga (Samawa) ini, warga Jakarta menengah ke bawah bisa memiliki rumah yang cicilannya relatif terjangkau, tanpa harus membayar uang muka.  Hingga Oktober 2019, 78 kepala keluarga juga sudah melakukan akad Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Sedangkan 64 kepala keluarga telah serah terima kunci dan siap menghuni rumah barunya.  Kepala Unit Fasilitasi Pemilikan Rumah Sejahtera Provinsi DKI Jakarta, Dzikran Kurniawan mengatakan peminat untuk program unggulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu cukup tinggi. Sehingga, dibuat gelombang kedua untuk penduduk ibu kota yang ingin mendapatkan rumah subsidi itu.  Menurut dia, pendaftaran pada satu minggu pertama dilakukan di Klapa Village, dan mulai 14 Agustus 2019 akan dialihkan ke kantor Unit UFPRS di Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi DKI Jakarta, Jatibaru Tanah Abang, Jakarta Pusat. Peminat untuk program  unggulan Pemprov DKI Jakarta ini terbilang cukup tinggi.  Peminat program Samawa ini dapat mendaftar melalui gelombang kedua untuk hunian di lokasi program yang baru, serta dapat pula mendaftar untuk menjadi waiting list pada hunian Klapa Vilage bila nantinya masih terdapat unit yang tersedia. Formulir pendaftaran dapat diunduh melalui website samawa.jakarta.go.id.  “Kami juga dapat sampaikan, bahwa bila masih ada unit yang tersisa dari hunian gelombang pertama ini maka pemohon yang lolos seleksi gelombang kedua juga dapat dimasukkan untuk mendapat unit di Rusunami Klapa Village,” jelas Dzikran.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Pengajuan-Kredit-Rumah-DP-0-Rupiah-Dery-Ridwansah-4-750x480.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Warga terlihat antusias mendaftar Rumah DP o Rupiah di Rusunami Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Timur. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)  Program Samawa Rumah DP 0 Rupiah merupakan program Pemprov DKI Jakarta dalam menyediakan fasilitasi pembiayaan kepemilikan hunian untuk masyarakat DKI Jakarta. Lokasi hunian program gelombang kedua akan berjalan juga di beberapa lokasi di Jakarta yang saat ini masih dalam tahap proses penjajakan dan kerjasama dengan pengembang.  Hunian DP 0 Rupiah di Pondok Kelapa itu dibangun di atas lahan 5.686 m2, dengan total 21 lantai, terdiri dari 780 unit yang dibagi menjadi 3 tipe, yaitu pertama tipe studio berjumlah 240 unit, dengan kisaran harga setiap unit Rp 184,8 – 195,8 juta; tipe 1 kamar berjumlah 180 unit, dengan kisaran harga per unit Rp 210,7 - 213,4 juta; dan tipe 2 kamar berjumlah 360 unit, dengan kisaran harga tiap unit Rp 304,9-310,6 juta. Adapun fasilitas yang terdapat di hunian ini di antaranya, Balai Warga, PAUD, Taman Bermain Anak, Musala, dan bus Transjakarta. Selain itu, hunian juga dekat dari pasar dan sekolah.  Syarat Pendaftaran: 1. Warga memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI dan telah tinggal di Jakarta sekurang-kurangnya 5 tahun 2. Warga yang belum punya rumah sendiri 3. Warga yang tidak pernah menerima subsidi rumah 4. Prioritas bagi warga yang sudah menikah 5. Warga yang taat pajak 6. Warga yang berpenghasilan Rp4 juta sampai Rp7 juta per bulan 7. Bagi warga yang terpilih (lolos seleksi), wajib memiliki rekening Bank DKI.  Syarat Administrasi 1. KTP DKI Jakarta (minimal 5 tahun saat mengajukan permohonan) 2. Kartu Keluarga (KK) 3. Surat permohonan fasilitas pembiayaan rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) 4. Surat pernyataan penghasilan, terdiri dari surat pernyataan belum memiliki rumah; belum menerima subsidi rumah, akan menempati rumah 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 6. Surat nikah atau akta nikah yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang Formulir pendaftaran dapat diunduh melalui website: samawa.jakarta.go.id.  Pembangunan tahap kedua  Untuk tahap selanjutnya, 900 unit rumah DP 0 Rupiah akan dibangun di Cilangkap, Jakarta Timur, seluas 2,8 hektare, pada akhir 2019.  Sedangkan rumah DP 0 Rupiah di Pulogebang, Jakarta Timur, seluas 4 hektare, pada awal 2020. Untuk pembangunan di Cilangkap dan Pulogebang, Penyertaan Modal Daerah (PMD) Pemprov DKI mencapai Rp 800 miliar. Angka tersebut naik dari 2018 yang mencapai Rp 500 miliar.  Untuk memastikan pemeratan kesejahteraan warga, Pemprov mengerjakan beberapa program yang terintegrasi. Dalam hal pengadaan rumah layak dan terjangkau, pada tahun 2019 rumah DP 0 Rupiah di Nuansa Pondok Kelapa selesai dibangun dengan jumlah sebanyak 780 unit.  Saat ini para peminat untuk program Rumah DP 0 Rupiah itu terus bertambah. Sehingga, program itu bagus untuk warga ibu kota yang ingin memiliki hunian.

Pendaftaran Rumah DP 0 Rupiah Masih Dibuka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/anies-rumah-dp-0-1.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan serah terima kunci Rusunami Klapa Village. (Sabik Aji Taufan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan serah terima kunci Rusunami Klapa Village. (Sabik Aji Taufan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tercatat sudah memimpin Jakarta genap 2 tahun pada esok hari, 16 Oktober 2019. Dalam kesempatan ini, Anies mengungkit kerhasilan dalam beberapa program. Salah satunya yakni Rumah DP 0 Rupiah di Rusunami Klapa Village, Jakarta Timur.  Anies menilai program tersebut disambut antusias oleh masyarakat Ibu Kota. Pada tahap pertama 28 Juli 2019, tercatat 1.790 orang dinyatakan lolos seleksi tahap pertama dari 2.359 pendaftar. Oleh karena itu, Pemprov DKI membuka kembali pendaftaran gelombang kedua pada 7 Agustus 2019 dan hingga saat ini masih membuka pendaftaran untuk penduduk dengan KTP DKI Jakarta yang berminat.  Sampai dengan hari ini, 780 unit hunian telah selesai dibangun di atas lahan seluas 5.686 meter persegi. Bangunan 21 lantai itu berdiri dengan tiga yang berbeda-beda. Pertama, tipe studio, berjumlah 240 unit dengan harga Rp 184,8 juta-Rp 195,5 juta. Kedua, tipe satu kamar, berjumlah 180 unit dengan harga Rp 210,7 juta -Rp 213,4 juta. Ketiga, tipe dua kamar, berjumlah 360 unit dengan harga Rp 304,9 juta - Rp 310,6 juta.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Interior-Rumah-Dp-0-Rupiah-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Suasana interior rumah DP 0 rupiah Pondok Kelapa, Jakarta, Rabu (31/7/2019). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai memproses pengajuan kredit dan pemilihan unit program rumah DP 0 rupiah. Tercatat 220 orang pendaftar yang lolos verifikasi persyaratan admi" width="100%">
<figcaption>Suasana interior rumah DP 0 rupiah Pondok Kelapa, Jakarta, Rabu (31/7/2019). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai memproses pengajuan kredit dan pemilihan unit program rumah DP 0 rupiah. Tercatat 220 orang pendaftar yang lolos verifikasi persyaratan admi</figcaption>
</figure> Rumah DP 0 Rupiah di Klapa Village, Jakarta Timur. (Salman Toyibi/ JawaPos)  Dengan program Solusi Rumah Warga (Samawa) ini, warga Jakarta menengah ke bawah bisa memiliki rumah yang cicilannya relatif terjangkau, tanpa harus membayar uang muka. Hingga Oktober 2019, 78 kepala keluarga juga sudah melakukan akad Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Sedangkan 64 kepala keluarga telah serah terima kunci dan siap menghuni rumah barunya.  "Jadi program ini bukan sekadar menyediakan rumah hari ini. Bukan sekadar memberikan akses pembiayaan hari ini. Program ini adalah dalam jangka panjang, membereskan ketimpangan yang ada di DKI Jakarta ini,” kata Anies di Jakarta, Selasa (15/10).  Rumah DP 0 Rupiah ini juga dilengkapi dengan akses bus Transjakarta yang sudah beroperasi sejak 28 Juni 2019. Untuk tahap selanjutnya, 900 unit rumah DP 0 Rupiah akan dibangun di Cilangkap, Jakarta Timur, seluas 2,8 hektare, pada akhir 2019. Sedangkan rumah DP 0 Rupiah di Pulogebang, Jakarta Timur, seluas 4 hektare, pada awal 2020.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Progres-Rumah-DP-0-Kelapa-Vilage-capai-87-Persen-Salman-Toyibi-4-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Suasana interior rumah DP 0 rupiah Pondok Kelapa, Jakarta, Rabu (31/7/2019). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai memproses pengajuan kredit dan pemilihan unit program rumah DP 0 rupiah. Tercatat 220 orang pendaftar yang lolos verifikasi persyaratan administrasi hadir memenuhi undangan pemilihan unit di lokasi rumah susun sederhana milik (Rusunami) Klapa Village, Jakarta Timur. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)  Untuk pembangunan di Cilangkap dan Pulogebang, Penyertaan Modal Daerah (PMD) Pemprov DKI mencapai Rp 800 miliar. Angka tersebut naik dari 2018 yang mencapai Rp 500 miliar.  Anies menjelaskan, banyak pemohon yang lolos tahap pemeriksaan dokumen, tapi saat tahap permohonan Kredit Perumahan Rakyat tidak disetujui Bank DKI. Karena pola pengelolaan keuangan pemohon dianghap kurang sehat, seperti menanggung beberapa kredit pinjaman dalam jumlah cukup besar, sehingga akan sulit untuk mencicil KPR.  Bila telah menghuni rumah DP 0 Rupiah, penghuni dilarang menyewakan atau menjual kediamannya kepada orang lain. “Sanksinya tidak akan ada lagi pakai surat peringatan, bisa langsung dicabut subsidinya dan (penghuni) diminta keluar,” ujar Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Kelik Sudriyanto.

2 Tahun Jadi Gubernur, Anies Pamer Kesuksesan Rumah DP 0 Rupiah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rumah dp 0 rupiah

Berita Terkini