<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/24/BbROptF7eXo8GYGXfCO1ocSlAt3jCZLOpV5ukRkN-2209617753.jpg" alt="KPK menyita satu unit mobil Toyota Hilux dari rumah dinas Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Hulu Sungai Utara (HSU), Albertinus Parlinggoman Napitupulu. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>KPK menyita satu unit mobil Toyota Hilux dari rumah dinas Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Hulu Sungai Utara (HSU), Albertinus Parlinggoman Napitupulu. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu unit kendaraan roda empat dalam rangkaian penggeledahan di rumah dinas Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Hulu Sungai Utara (HSU), Albertinus P Napitupulu. Berdasarkan foto yang beredar, mobil yang disita penyidik tersebut berwarna hitam. Mobil itu diduga bermerk Toyota Hilux double cabin. &ldquo;Penyidik juga mengamankan satu unit kendaraan roda empat di rumah dinas Kajari HSU, yang tercatat milik pemerintah daerah Toli-toli," kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Rabu (24/12). Selain kendaraan, penyidik KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti lain yang diduga berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani. Penyidik turut menyita berbagai dokumen dan barang bukti elektronik untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.&nbsp; "Bahwa dalam rangkaian penggeledahan tersebut, menyita beberapa dokumen dan barang bukti elektronik," tegasnya. KPK memastikan seluruh barang bukti yang disita akan dianalisis dan didalami guna mengungkap konstruksi perkara secara utuh. Penyidikan ini dilakukan, setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Hulu Sungai Utara. KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Mereka adalah Kajari HSU Albertinus Parlinggoman Napitupulu (APN), Kasi Intelijen Kejari HSU Asis Budianto (ASB), serta Tri Taruna Fariadi (TAR) selaku Kepala Seksi Datun. KPK menduga ketiganya terlibat dalam praktik korupsi dengan total penerimaan uang mencapai sekitar Rp 1,5 miliar. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf f UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK sita satu unit mobil dari rumah dinas Kajari Hulu Sungai Utara, tiga tersangka ditangkap dalam kasus korupsi.

KPK Sita Satu Unit Mobil dari Rumah Dinas Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/07/Screenshot_2025-11-07-22-17-04-044_comandroidchrome-edit-293604074.jpg" alt="Dua mobil berpelat luar kota terparkir di halaman depan rumah dinas Bupati Ponorogo. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Dua mobil berpelat luar kota terparkir di halaman depan rumah dinas Bupati Ponorogo. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Suasana rumah dinas Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, menjadi sorotan publik pasca operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Jumat (7/11). Terbaru, dua mobil berpelat luar kota terlihat terparkir di halaman depan rumah dinas tersebut.&nbsp; Mengutip Radar Madiun (Jawa Pos Group) kendaraan yang dimaksud yakni satu unit Toyota Innova berpelat AD 1167 HU dan satu unit SUV berpelat DP 1358 OP. Kehadiran kedua mobil itu menarik perhatian warga sekitar lantaran bukan kendaraan dinas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo, yang umumnya menggunakan pelat nomor AE.&nbsp; Hingga kini, belum diketahui siapa pemilik mobil-mobil tersebut dan sejak kapan kendaraan itu terparkir di lokasi. Kemunculan mobil berpelat luar daerah ini pun memunculkan spekulasi publik. Beberapa pihak menduga kendaraan tersebut milik tim dari KPK atau pihak lain yang tengah melakukan penyelidikan lanjutan terkait dugaan kasus korupsi promosi jabatan yang menyasar Sugiri Sancoko. Sebelumnya, KPK melakukan OTT terhadap Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, pada Jumat (7/11). Sugiri Sancoko diamankan bersama pihak lainnya di wilayah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo. "Salah satu pihak yang diamankan Bupati Ponorogo," ucap juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (7/11). Sementara, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyatakan bahwa OTT yang menyasar Sugiri Sancoko berkaitan dengan mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. "Mutasi dan promosi jabatan," pungkas Fitroh. (*)

Pasca OTT Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, dua mobil berpelat AD dan DP tiba-tiba muncul di rumah dinasnya. Warga curiga, benarkah milik tim

Dua Mobil Misterius Berpelat Luar Daerah Muncul di Rumah Dinas Bupati Ponorogo Usai OTT KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/05/3H6A4749JPG-3801564226.jpg" alt="Tersangka UPT Jalan dan Jembatan di Dinas PUPR Riau, Gubernur Riau Abdul Wahid dihadirkan Konferensi Pers penetapan tersangka di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/11/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Tersangka UPT Jalan dan Jembatan di Dinas PUPR Riau, Gubernur Riau Abdul Wahid dihadirkan Konferensi Pers penetapan tersangka di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/11/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bergerak cepat mengusut kasus dugaan pemerasan yang menjerat Gubernur Riau Abdul Wahid. Tim penyidik KPK menggeledah rumah dinas gubernur di Jalan Diponegoro, Pekanbaru, Riau, Kamis (6/11). Hal ini dilakukan setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) yang menyasar Gubernur Riau Abdul Wahid, pada Senin (3/11). "Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Pemprov Riau, hari ini penyidik melakukan penggeledahan di rumah dinas gubernur dan beberapa lokasi lainnya," kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (6/11). KPK mengimbau agar semua pihak tidak menghalang-halangi proses penyidikan. Sehingga dapat mendukung kerja-kerja pemberantasan korupsi. "KPK mengimbau agar para pihak mendukung proses penyidikan ini, agar dapat berjalan efektif," tegasnya. Budi menyatakan, dukungan masyarakat dalam setiap penanganan kasus korupsi sangat membantu kinerja KPK. Sebab, praktik rasuah secara nyata menghambat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. "KPK juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh masyarakat khususnya di wilayah Riau yang terus mendukung penuh pengungkapan perkara ini," ujarnya. Lebih lanjut, Budi memastikan akan menyampaikan informasi lebih lanjut terkait hasil penggeledahan tersebut. Sebab, saat ini tim KPK masih melakukan aktivitas penggeledahan. "Kami akan sampaikan perkembangannya secara berkala sebagai bentuk transparansi dalam proses hukum ini," pungkasnya. Sebelumnya, KPK resmi menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan/penerimaan hadiah atau janji di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau Tahun Anggaran 2025. Penetapan tersangka terhadap Abdul Wahid dilakukan setelah ia terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK, pada Senin (3/11). Selain Abdul Wahid, KPK juga menjerat Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) M. Arief Setiawan, serta Tenaga Ahli Gubernur Riau, Dani M. Nursalam yang merupakan kader PKB sebagai tersangka. KPK menduga Abdul Wahid mendapat uang Rp 7 miliar dari program pembangunan jalan dan jembatan yang mengalami lonjakan signifikan sebesar 147 persen, dari Rp 71,6 miliar menjadi Rp 177,4 miliar. Program itu dijalankan oleh Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau. Uang tersebut diduga dikumpulkan secara bertahap dari beberapa unit kerja di lingkungan Dinas PUPR-PKPP. Abdul Wahid juga menggunakan tekanan jabatan untuk memastikan permintaan tersebut dipenuhi. Mereka disangkakan melanggar Pasal 12e dan/atau pasal 12f dan/atau pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. &nbsp;

KPK menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan, lakukan penggeledahan rumah dinas.

KPK Geledah Rumah Dinas Gubernur Riau Abdul Wahid di Pekanbaru, usai Ditetapkan Sebagai Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/10/Jubir-KPK-Tessa-Mahardika-Sugiarto-Dery-RidwansahJPG-1558011942.jpg" alt="Jubir KPK Tessa Mahardika Sugiarto." width="100%">
<figcaption>Jubir KPK Tessa Mahardika Sugiarto.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen penting, usai menggeledah sejumlah lokasi di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, pada Rabu (28/8). Penggeledahan itu dilakukan di rumah dinas dan kantor Bupati Situbondo, Karna Suswandi &ldquo;Iya betul jadi hari ini ada kegiatan penyidikan berupa penggeledahan di Kabupaten Situbondo. Rekan-rekan penyidik telah melaksanakan kegiatan penggeledahan. Informasi yang kami terima di rumah dinas bupati dan kantor ya,&rdquo; kata juru bicara KPK, Tessa Mahardhika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (28/8). Penggeledahan ini dilakukan terkait pengusutan kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo. Tim penyidik KPK berhasil menyita barang bukti, di antaranya berupa alat elektronik serta sejumlah dokumen yang diduga terkait dengan kasus dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara mengenai pengelolaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), serta pengadaan barang dan jasa di Pemkab Situbondo. &ldquo;Untuk hasil dari penggeledahan tersebut, didapat barang bukti melalui penyitaan berupa barang bukti elektronik serta beberapa dokumen terkait pengadaan di Pemkab Situbondo,&rdquo; ucap Tessa. Tessa menyatakan, penyidik KPK akan menganalisa keterkaitan barang bukti yang disita dengan kasus korupsi di Situbondo. Selanjutnya, tim penyidik juga bakal memeriksa sejumlah saksi dan tersangka untuk mendalami alat bukti yang telah disita. &ldquo;Akan dilakukan panggilan saksi-saksi dan tersangka untuk mengklarifikasi dokumen-dokumen atau alat bukti yang sudah dilakukan penyitaan tersebut,&rdquo; tegasnya. KPK sebelumnya mengakui tengah mengusut kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, tahun anggaran 2021-2024. Penyidikan itu terkait dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara mengenai pengelolaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), serta pengadaan barang dan jasa di Pemkab Situbondo. Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan dua orang sebagai tersangka, yakni berinisial KS dan EP. Meski demikian, KPK masih enggan membuka identitas kedua tersangka itu. Serta konstruksi hukum yang membuat keduanya menyandang status tersangka.

Penggeledahan ini dilakukan terkait pengusutan kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo.

KPK Amankan Bukti Elektronik dan Sejumlah Dokumen Usai Geledah Rumah Dinas dan Kantor Bupati Situbondo

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/1662629122809.jpg" alt="Ilustrasi gantung diri. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi gantung diri. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com -Ajudan Wakapolres Sorong, berinisial RN ditemukan gantung diri di rumah dinas atasannya pada Senin (15/7) sekitar Pukul 17.30 WIT.&nbsp;Penemuan jenazah korban diawali dari upaya tetangga korban yang memanggil RN pada Pukul 17.00 WIT.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelum mengakhiri hidupnya, tetangga sempat melihat korban menyalakan mesin kendaraan untuk dipanaskan. Namun, setelah beberapa waktu korban tak pernah keluar lagi dari rumah dinas Wakapolres.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Korban sempat memanaskan mobil yang ada di depan (rumah) tapi dipanaskan kok tidak dipakai-pakai dan tidak keluar, makanya dipanggil oleh tetangga korban," kata Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes Pol Ongky Isgunawan kepada wartawan, Selasa (16/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/014869806/6-manfaat-kangkung-untuk-kesehatan-tubuh-salah-satunya-dapat-mencegah-dehidrasi">6 Manfaat Kangkung untuk Kesehatan Tubuh, Salah Satunya Dapat Mencegah Dehidrasi</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setelah itu tetangga memanggil adik korban. Keduanya kemudian berusaha memanggil lagi korban dari luar rumah. Karena tak ada jawaban juga, keduanya memaksa masuk rumah dinas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setelah itu didapati korban mengakhiri hidupnya menggantung diri di pintu, ditemukan sekitar pukul 17.30 WIT, setelah itu talinya diputus oleh adik korban," jelas Ongky.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jenazah korban kemudian dibaringkan di teras. Adik korban pun menghubungi kepolisian untuk mengecek ke lokasi dan melakukan olah TKP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk motif saat ini masih terus didalami dan tim masih terus bekerja," pungkas Ongky.</div>

Ajudan Wakapolres Sorong, berinisial RN ditemukan gantung diri di rumah dinas atasannya pada Senin (15/7) sekitar Pukul 17.30 WIT.

Habis Manasin Mobil, Ajudan Wakapolres Sorong Gantung Diri Di Rumah Dinas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/15/1001108155-2011782107.jpg" alt="Petugas memasang pagar bangunan rumah dinas aset negara milik KAI di Jalan Gerbong, Pacarkeling, Surabaya, Senin (15/7). (KAI Daop 8 Surabaya/Antara)" width="100%">
<figcaption>Petugas memasang pagar bangunan rumah dinas aset negara milik KAI di Jalan Gerbong, Pacarkeling, Surabaya, Senin (15/7). (KAI Daop 8 Surabaya/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 8 Surabaya menyegel sebuah rumah dinas di Jalan Gerbong, Kelurahan Pacarkeling. Penyegelan itu sebagai upaya menjaga aset negara yang dikuasakan kepada KAI. Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya Luqman Arif mengatakan, aset tersebut merupakan aset KAI dan sah secara hukum yang dibuktikan dengan sertifikat hak pakai dan terdaftar di aktiva perusahaan. &rdquo;Selama ini, lahan tersebut dipergunakan untuk tempat usaha dan tempat tinggal. Penghuni tersebut sudah bertahun-tahun tidak melaksanakan kewajiban yaitu membayar sewa ke KAI selaku pemilik aset,&rdquo; ucap Luqman Arif seperti dilansir dari Antara. Sebelum penyegelan, kata Luqman, sudah dilakukan berbagai upaya persuasif kepada penyewa aset seluas 1.280 meter persegi dengan luas bangunan 250 persegi, agar melakukan perjanjian sewa. &rdquo;Namun, penghuni tersebut tidak memiliki itikad baik, sehingga kami memberikan surat peringatan satu hingga tiga. KAI Daop 8 juga telah berkoordinasi dengan kewilayahan setempat sebelum melakukan kegiatan tersebut,&rdquo; ujar Luqman Arif. Setelah dilakukan penertiban dan untuk menghindari penggunaan lahan tersebut, PT KAI memasang pagar dan papan peringatan di lokasi itu. &rdquo;PT KAI Daop 8 Surabaya akan terus melakukan monitoring aset di wilayahnya, termasuk menertibkan aset PT KAI di tempat lain yang saat ini masih dipergunakan ataupun dimanfaatkan pihak lain tanpa ada ikatan kontrak dengan PT KAI selaku pemilik aset,&rdquo; papar Luqman Arif. Sebelumnya, PT KAI juga telah melakukan penertiban dan mengosongkan lahan di Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, sebagai upaya menjaga aset negara yang dikuasakan kepada PT KAI. Aset tersebut terdiri atas 97 bangunan atau kios dengan luas 16.281 meter persegi. Pada bangunan tersebut, PT KAI memiliki dasar, yakni Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00014 Tahun 2014, surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor : R-4002/10-12/09/2014 tanggal 16 September 2014 perihal tindak lanjut Penertiban Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero). Kemudian Peraturan Menteri BUMN Nomor : Per-13/MBU/09/2014 tentang Pedoman Pendayagunaan Aset Tetap Badan Usaha Milik Negara. Luqman Arif menambahkan, KAI Daop 8 mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk memenuhi peraturan yang berlaku terkait kepemilikan dan pemanfaatan aset negara. &rdquo;Kami akan terus berkolaborasi dengan kewilayahan dan instansi terkait untuk melakukan upaya dalam menjaga aset perusahaan serta pemanfaatannya,&rdquo; ujar Luqman Arif.

PT KAI Daop 8 Surabaya segel rumah dinas di Jalan Gerbong, Pacarkeling, sebagai upaya menjaga aset negara yang dikuasakan kepada KAI

KAI Daop 8 Segel Rumah Dinas di Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/05/IMG-20240605-WA0003-1-1005341245.jpg" alt="Presiden Jokowi memberikan keterangan pers di depan Istana Negara Kawasan Ibu Kota Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu (5/6/2024)." width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi memberikan keterangan pers di depan Istana Negara Kawasan Ibu Kota Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu (5/6/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diketahui berkunjung ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dan merasakan sendiri menginap di rumah dinas Menteri PUPR di IKN pada Selasa (4/6) malam. Jokowi mengaku bisa tidur nyenyak. "Tadi malam saya nginepnya di rumah menteri, rumah dinas Menteri PUPR. Ya pagi tadi sangat indah, kemarin waktu sunset matahari terbenam indah sekali dan ya suasana itu yang saya sampaikan. (Saya) tidur nyenyak sekali," kata Presiden Jokowi, Rabu (5/6). Presiden Jokowi juga mengatakan optimistis bisa berkantor di IKN mulai Juli 2024 setelah pasokan air baku tersedia. "Sangat optimistis untuk kantornya. Ini masih menunggu satu saja (untuk) airnya (siap) bulan Juli," kata Jokowi ketika meninjau pembangunan kompleks Istana Kepresidenan di IKN, sebagaimana rekaman yang diterima di Jakarta pada Rabu (5/6). Jokowi menjelaskan bahwa pasokan air di IKN akan bersumber dari Bendungan Sepaku Semoi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim, yang telah diresmikan pada Selasa (4/6). "Tinggal ini menunggu pompa untuk menaikkan air kemudian dialirkan ke bangunan dan rumah-rumah yang ada di Ibu Kota Nusantara," kata Presiden Jokowi. Mengenai pembangunan Istana Kepresidenan di IKN, Jokowi menyebut sudah sekitar 80 persen rampung, baik untuk bagian interior maupun eksteriornya. Presiden meyakini bahwa pembangunan Istana Kepresidenan serta infrastruktur lain yang diperlukan untuk Upacara HUT RI pada 17 Agustus 2024 mendatang akan selesai tepat waktu. "Untuk persiapan 17-an sudah hampir final. Nggak ada masalah di lapangan, tadi kita cek satu per satu dari lokasi venue, kemudian tata urutan upacara, semuanya nggak ada masalah. Jadi, pembangunan kira-kira pertengahan Juli yang di sini sudah siap dan akan mulai untuk persiapan 17 Agustus,&rdquo; kata Presiden Jokowi. Sementara itu, Kementerian PUPR memastikan pembangunan Istana Negara, lapangan upacara, kawasan istana, dan Kantor Presiden tetap sesuai target serta diharapkan bisa selesai dan dapat dimanfaatkan untuk upacara HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 di IKN. Perayaan HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 di IKN, Kalimantan Timur, menjadi titik awal perpindahan ibu kota negara secara bertahap dari DKI Jakarta ke Nusantara.

Presiden Jokowi merasakan sendiri menginap di rumah dinas Menteri PUPR di IKN pada Selasa (4/6) malam.

Menginap di Rumah Dinas Menteri PUPR di IKN, Presiden Jokowi: Tidur Nyenyak Sekali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/27/IMG-20240527-WA0001-3027185561.jpg" alt="Kepala Satuan Reskrim Polrestabes Medan Kompol Jama Kita Purba (tengah)." width="100%">
<figcaption>Kepala Satuan Reskrim Polrestabes Medan Kompol Jama Kita Purba (tengah).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Medan menangguhkan penahanan terhadap tiga tersangka yang diduga melakukan pencurian sembako dan alat kebutuhan rumah tangga di rumah dinas Wali Kota Medan Bobby Nasution, Jalan Jenderal Sudirman, Medan. &rdquo;Atas permohonan keluarga dan pelapor, tiga orang itu ditangguhkan penahannya,&rdquo; ujar Kepala Satuan Reskrim Polrestabes Medan Kompol Jama Kita Purba seperti dilansir dari Antara di Medan, Minggu (26/5) malam. Menurut Jama, tiga tersangka itu yakni berinisial ES, 42; ADD, 44; dan AS, yang masing-masing merupakan warga Kabupaten Deli Serdang. &rdquo;Penangkapan itu berdasar LP/1362/V/2024/SPKT Restabes Medan/Polda Sumatera Utara, tanggal 12 Mei 2024 atas nama pelapor Muhammad Sori Muda Pane,&rdquo; ucap Kasatreskrim Polrestabes Medan Jama Kita Purba. Atas laporan itu, lanjut dia, personel melakukan penangkapan dan menyita barang bukti. Di antaranya beras, minyak goreng, gula, dan peralatan dapur berupa piring, kompor, sendok, dan garpu, dengan total kerugian Rp 3 juta. Jama mengatakan, modus para pelaku mengambil barang-barang yang berada di garasi saat petugas sedang tidur pada malam hari. Sebelumnya, kronologi kejadian pada 26 April. Pelapor Muhammad Sori Muda Pane sebagai Kepala Rumah Tangga di Rumah Dinas Wali Kota Medan melakukan pengecekan terhadap stok barang ternyata berkurang. Kemudian, pelapor melakukan pengecekan terhadap rekaman CCTV yang mengarah ke gudang tersebut. Melalui rekaman CCTV itu diketahui pada Jumat (19/4) pukul 04.00 WIB para pelaku mengambil barang tersebut. &rdquo;Dari hasil penyelidikan dan penyidikan, telah terbukti ES ADD dan AS telah melakukan pencurian atau penggelapan dalam jabatan atau penggelapan tersebut dengan cara mengambil barang-barang, berupa sembako dan barang-barang peralatan dapur tersebut sejak Oktober 2023,&rdquo; ucap Jama. Tersangka ES, ADD dan AS merupakan pekerja di rumah dinas Wali Kota Medan Bobby Nasution.

Polrestabes Medan tangguhkan penahanan tiga tersangka pencurian di rumah dinas Wali Kota Medan Bobby Nasution

Polrestabes Medan Tangguhkan Penahanan Pencuri di Rumah Dinas Wali Kota Bobby Nasution

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/DPRD-DKI-Jakarta-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Ilustrasi Gedung DPRD DKI Jakarta" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung DPRD DKI Jakarta</figcaption>
</figure> JawaPos.com - DPRD DKI Jakarta mengkritisi ketegasan Pemprov terhadap camat dan lurah yang telah mendapatkan rumah dinas, tetapi tidak ditempati. Padahal rumah dinas itu dibangun dengan uang negara dan ada pemeliharaan setiap tahun. Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Syarifudin memperingatkan agar para camat dan lurah untuk menempati rumah dinas yang sudah disediakan. Pasalnya, fasilitas itu sudah dianggarkan menggunakan uang rakyat melalui APBD. Menurut Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 26 Tahun 2013 Pasal 26 ayat 3 dan 4, setiap tahun ada anggaran untuk pemeliharan rumah dinas camat ataupun lurah. &ldquo;Mengenai rumah dinas sudah dianggarkan. Bentuknya keren-keren, kalau enggak ditempati sayang anggaran dari masyarakat," ujar Syarifudin, Selasa (30/4). Politikus Partai Gerindra itu khawatir rumah yang tidak ditempati kondisinya jadi tidak terawat. Karena rumah itu tidak ditempati. "Dana yang kita berikan ke Pemprov kalau hanya didiamkan saja rumah itu, secakep apa pun, secantik apapun itu rumah kalau enggak ditempati akan hancur,&rdquo; tegasnya. Syarifudin mendesak Pemprov Jakarta membuat aturan turunan dari Undang-undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) untuk mengatur tentang kewajiban Camat dan Lurah menempati rumah dinas. Dia berharap nantinya pada aturan turunan yang bisa berupa Pergub, Keputusan Gubernur (Kepgub) ataupun Peraturan Daerah (Perda) juga mencantumkan sanksi tegas jika camat dan lurah tidak menempati fasilitas rumah yang diberikan. &ldquo;Camat dan Lurah kalau enggak menempati rumah dinas pindahin saja, itu duit rakyat. Soalnya masih banyak yang mau jadi camat atau lurah. Jadi jangan main-main, harus punya ketegasan soal ini,&rdquo; pungkas Syarifudin.

DPRD DKI Jakarta mengkritisi ketegasan Pemprov terhadap camat dan lurah yang telah mendapatkan rumah dinas, tetapi tidak ditempati.

DPRD Desak Pemprov Jakarta Wajibkan Camat dan Lurah Wajib Tempati Rumah Dinas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/24/1000176207-3449145916.jpg" alt="Petugas Damkarmat Kota Medan sedang melakukan pendinginan rumah dinas terbakar di Asrama Kowilhan I Medan, Selasa (23/4)." width="100%">
<figcaption>Petugas Damkarmat Kota Medan sedang melakukan pendinginan rumah dinas terbakar di Asrama Kowilhan I Medan, Selasa (23/4).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Kota Medan mengerahkan sembilan armada untuk memadamkan kebakaran delapan unit rumah dinas di Asrama Komando Wilayah Pertahanan (Kowilhan) I. &rdquo;Ada delapan unit rumah dinas terbakar di Asrama Kowilhan I, Jalan Sejati, Kelurahan Sidorame Barat I, Kecamatan Medan Perjuangan,&rdquo; ucap Kepala Damkarmat Kota Medan Muhammad Yunus seperti dilansir dari Antara di Medan, Rabu (24/4) dini hari. Dia mengatakan, kesembilan armada baru bisa memadamkan kebakaran yang melanda delapan unit rumah dinas itu sekitar dua jam atau pukul 14.39 WIB. Dengan mengerahkan kesembilan armada damkarmat total kapasitas air terpakai sekitar 66.500 liter terdiri atas empat armada markas komando. &rdquo;Ada empat armada, yakni PK 057 membawa 3.500 liter air, PK 023 dan PK 043 masing-masing membawa 10.000 liter air serta PK 048 membawa 5.000 liter air,&rdquo; ujar Muhammad Yunus. Kemudian, lanjut dia, tiga pos dari unit pelaksana teknis (UPT) Damkarmat Kota Medan. Yakni UPT 2 dan UPT 6 yang masing-masing sebanyak dua armada serta UPT 3 satu armada. Untuk UPT 2 armada PK 56 membawa 3.500 liter air dan PK 49 membawa 10.000 liter air, UPT 6 armada PK 045 membawa 10.000 liter air, dan PK 061 membawa 3.500 liter air, serta UPT 3 armada PK 46 membawa 6.000 liter air. &rdquo;Kalau laporan diterima sekitar pukul 12.35 WIB, baru armada berangkat jam 12.38 WIB. Waktu tiba di lokasi pukul 12.48 WIB, dan satu menit kemudian dilakukan pemadaman,&rdquo; tutur Yunus. Dia memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran di Asrama Kowilhan I. Namun, korban terdampak untuk sementara diungsikan. &rdquo;Taksiran kerugian akibat kebakaran sekitar Rp 1 miliar dan dugaan penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan,&rdquo; ungkap Yunus.

Dinas Damkarmat Kota Medan kerahkan sembilan armada untuk memadamkan kebakaran delapan unit rumah dinas di Asrama Kowilhan I

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rumah dinas

Berita Terkini