<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/16/IMG_20250516_090215-960938934.jpg" alt="Atalarik Syah (Dok. Instagram.com @ariksyach)" width="100%">
<figcaption>Atalarik Syah (Dok. Instagram.com @ariksyach)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Aktor Atalarik Syach dengan dibantu keluarganya akhirnya menemukan titik kesepakatan supaya salah satu rumahnya yang terletak di daerah Cibinong, Bogor, Jawa Barat, tidak diratakan dengan tanah karena dilakukan eksekusi. &nbsp; Titik kesepakatan itu berupa, Atalarik Syach membeli tanah yang di atasnya berdiri rumah lamanya. Tanah itu dibeli seharga Rp 850 juta dengan estimasi luas tanah kurang lebih 500-550 meter persegi. Atalarik Syach menegaskan bahwa dirinya hanya akan membeli tanah yang di atasnya dibangun rumahnya. Sisa tanah lainnya tidak akan dibeli dan akan tetap dia perjuangkan supaya kembali padanya melalui proses hukum. "Urusan saya jual beli (secara keseluruhan) saya tidak bisa. Masih ada hak saya yang akan saya tuntut. Kalau misalnya ini nggak jadi milik saya lagi, yang penting rumahnya aman," kata Atalarik Syach di bilangan Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Jumat (26/5). Kasus sengketa tanah antara Atalarik Syach dengan Dede Tasno sebenarnya sudah berlangsung cukup lama sejak sekitar tahun 2015 silam. Atalarik bersikukuh merasa tanah seluas 7.000 meter itu adalah miliknya setelah dia membelinya pada tahun 2000 silam seharga Rp 250 juta. Akan tetapi bagi pihak Dede Tasno, &nbsp;tanah yang dibeli Atalarik Syach tidak sah karena karena AJB yang dimiliki sang aktor adalah AJB palsu. Sementara Dede merasa sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut. Bagi Atalarik Syach, selama ini dia tidak mau berkompromi dengan Dede Tasno karena sudah merasa sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut. Namun sayangnya dia kalah di pengadilan. "Kenapa saya perjuangkan ini ? Karena saya tidak mau dituduh sebagai pencuri," kata Atalarik Syach. &nbsp;

Aktor Atalarik Syach membeli tanah untuk rumahnya di Cibinong, tetapi tidak akan membeli sisa tanah yang disengketakan.

Atalarik Syach Hanya Beli 500 Meter, Tegaskan Tak Mau Beli Sisa Tanahnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/15/a3X4TeOAFghsd6PRqIX6OA27SEa6yspuHJE5sxno-3333578548.jpg" alt="Atalarik Syach. (Instagram: ariksyach)" width="100%">
<figcaption>Atalarik Syach. (Instagram: ariksyach)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Aktor Atalarik Syach kaget tak kepalang tiba-tiba rumahnya didatangi sejumlah petugas dan dilakukan eksekusi. Rumah Atalarik yang terletak di bilangan Cibinong Jawa Barat dibongkar paksa. Mantan suami Tsania Marwa itu kesal dan marah rumahnya dibongkar. Namun, dia tidak bisa berbuat banyak mengingat sejumlah petugas yang masuk ke dalam rumahnya cukup banyak. Yang disayangkan Atalarik Syach, eksekusi ini dilakukan tanpa ada pemberitahuan sama sekali pada dirinya. "Tidak ada pemberitaan, tidak ada surat, kami dianggap seperti binatang. Sekarang eksekusi sudah sampai genting. Petugas ditanya namanya satu-satu nggak ada yang mau jawab," kata Atalarik Syach dalam video diunggah di Instagram Story. Atalarik Syach mengatakan, asal usul tanah seluas 7000 meter itu jelas. Dia membeli tanah itu pada tahun 2000. Tiba-tiba beberapa tahun belakangan, ada orang bernama Dede Tasno memperkarakan tanah itu ke pengadilan dan menang. "Saya dizalimi. Saya berjuang untuk mempertahankan tanah saya dari tahun 2015. Tanah ini dibeli dari tahun 2000," kata Atalarik Syach. Dia menyayangkan eksekusi dilakukan. Karena menurut Atalarik, kasus sengketa tanah ini masih berproses dan belum berkekuatan hukum tetap. "Saya ini orang kecil, cuma artis dizalimi seperti ini. Padahal belum inkrah, masih ada gugatan lagi dirapihin," katanya.&nbsp; Dia sedih merasa diperlakukan tidak adil. Dia pun membandingkan dengan koruptor yang merugikan keuangan negara dalam jumlah besar namun perlakuan terhadap mereka tidak sekeras pada dirinya. "Saya bukan penipu, bukan penjahat, gampang untuk cari saya. Tapi saya nggak dapat ruang untuk itu semua" kata Atalarik Syach.

Atalarik Syach mengungkapkan kekecewaannya setelah rumahnya dieksekusi tanpa pemberitahuan. Ia merasa diperlakukan tidak adil.

Rumahnya Dieksekusi Tanpa Pemberitahuan, Atalarik Syach: Kami Diperlakukan Seperti Binatang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/rumah-dieksekusi-mantan-kadis-pu-diusir-satpol-pp_m_118211.jpeg" alt="Petugas Satpol PP Kalbar mengangkut berbagai jenis barang dari Rumah Dinas mantan Kepala Dinas PU Rudi Bachtiar, Rabu (22/3)." width="100%">
<figcaption>Petugas Satpol PP Kalbar mengangkut berbagai jenis barang dari Rumah Dinas mantan Kepala Dinas PU Rudi Bachtiar, Rabu (22/3).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rumah dinas mantan Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum (PU) Kalbar Rudi Bachtiar akhirnya dieksekusi Pemprov. Rumah dinas di Jalan MT. Haryono No. 27 Kota Pontianak itu sebelumnya masih ditempati oleh Rudi Bachtiar. Eksekusi yang dilaksanakan Rabu (22/3) pagi itu dilakukan secara paksa. Pihak Pemprov terdiri dari perwakilan Biro Hukum dan Biro Aset membacakan dasar dari pelaksanaan eksekusi yang dimulai sekitar pukul 09.00. &ldquo;Berdasarkan putusan PTUN hingga tingkat kasasi Nomor 94K/TUN/2013 yang menolak gugatan atas rumah tersebut,&rdquo; ujar salah seorang perwakilan dari Pemprov Kalbar. Kepemilikan bangunan tersebut adalah milik Pemprov Kalbar berdasarkan SK Gubernur Kalbar Nomor 217 tahun 2004 yang diperuntukkan sebagai rumah dinas Kepala Dinas Permukiman Pemukiman dan Prasarana Wilayah atau Dinas Pekerjaan Umum Kalbar. Tim Satpol PP Kalbar yang dipimpin Kasatpol PP Kalbar, Wibersono Djait langsung mengeluarkan barang-barang di rumah tersebut. Proses pengosongan sendiri tidak mendapat perlawanan. Meskipun Rudi Bachtiar sempat muncul dan meminta Pemprov membatalkan eksekusi. Ia juga sempat meminta diberikan waktu untuk mengemasi barang-barangnya. Meski pihak yang menempati rumah sempat menolak berkerja sama, akhirnya mereka tidak bisa berbuat apa-apa, ketika satu persatu barang di rumah tersebut diangkut ke luar. &ldquo;Pihak yang menempati rumah sudah kita kirimkan surat pemberitahuan sebelumnya,&rdquo; ujar Wiber, Kasatpol PP Kalbar. Barang-barang sempat dibiarkan berada di pinggir jalan untuk beberapa waktu, karena pihak yang menempati rumah enggan berkerja sama. Namun akhirnya pihak yang menempati rumah mulai melunak. Kemudian menunjuk lokasi untuk menumpukkan barang-barangnya. Eksekusi tersebut berjalan hingga menjelang sore. Rumah itu pun akan dikosongkan. Di depan rumah telah di pasang plang pemberitahuan, bahwa rumah tersebut adalah milik Pemprov Kalbar. (isa/fab/JPG)

Rumah Dieksekusi, Mantan Kadis PU Diusir Satpol PP