<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/06/perayaan-Natal-Nasional-2025-Dery-Ridwansah-3JPG-1889104099.jpg" alt="Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait yang akrab disapa Ara, menyambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membahas soal penggunaan lahan Meikarta untuk pembangunan rumah bersubsidi. Maruarar bersama jajaran Kementerian PKP tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu sekitar pukul 10.56 WIB. Namun Ara tidak&nbsp; pernyataan soal kedatangannya dan langsung masuk ke Gedung KPK. Terkait hal itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan pimpinan KPK menerima audiensi Menteri PKP untuk membahas pemanfaatan lahan Meikarta...."Betul, hari ini terjadwal Pimpinan KPK menerima audiensi Pak Menteri PKP bersama jajaran. Di antaranya akan membahas pemanfaatan lahan Meikarta yang rencananya digunakan untuk Rusun Bersubsidi," kata Budi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu. Budi mengatakan Komisi Antirasuah mendukung penuh langkah Menteri PKP yang menggandeng pihaknya untuk mencegah segala bentuk penyelewengan dalam program terkait. "KPK tentunya mendukung inisiatif positif ini, agar kita bisa memitigasi risiko korupsi dengan mengoptimalkan aspek pencegahan serta fungsi koordinasi supervisi KPK," ujarnya. Ia berharap kerja sama yang apik antara KPK-Kementerian PKP bisa membawa lebih banyak manfaat bagi masyarakat. "Sehingga pemanfaatan aset untuk kemaslahatan masyarakat menjadi lebih nyata dan optimal," ujarnya. (*)

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait yang akrab disapa Ara, menyambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Menteri PKP Maruarat Sirait Datangi Kantor KPK untuk Berdiskusi tentang Penggunaan Lahan Meikarta untuk Rumah Bersubsidi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/25/menteri-PKP-ARA-3076128417.jpg" alt="Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara. (Nurul Fitriana/Jawapos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara. (Nurul Fitriana/Jawapos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait berencana untuk menghadirkan rumah subsidi di kota-kota besar di Indonesia, termasuk di Jakarta. Dalam menyusun rencana itu, Maruarar atau Ara turut menggandeng BP Tapera, Kementerian Keuangan, serta pemerintah daerah. "Kami berdiskusi ingin membuat terobosan-terobosan, termasuk dengan pemerintah di daerah dan kota, bagaimana ada rumah subsidi di kota," kata Ara di Kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Jakarta, Rabu malam. Ara mengatakan rumah subsidi di area perkotaan nantinya akan berupa rumah susun (rusun), bukan rumah tapak, mengingat ketersediaan lahan yang lebih terbatas. Dengan strategi itu, diharapkan rumah subsidi juga bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) juga bisa tersedia di area perkotaan. "Kami akan membuat terobosan baru, bagaimana nanti BP Tapera, Kementerian Keuangan, dan kami bersama pemda, terutama di perkotaan, membuat skema baru untuk rusun yang ada di perkotaan tapi dengan subsidi," tambah Ara. Untuk area Jakarta, Ara turut berkoordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo. Ia mengaku telah dua kali menggelar pertemuan dengan Pramono untuk mempersiapkan rencana penyediaan rumah subsidi di Jakarta. Namun, detail persiapan itu akan ia sampaikan menyusul ketika perkembangan koordinasi lebih matang. "Kami sudah dua kali bertemu, bersama ya untuk suatu terobosan. Mudah-mudahan ada titik temunya," tutur Ara. Sebagai catatan, total realisasi kredit perumahan rakyat (KPR) rumah subsidi sejak 1 Januari 2025 hingga 15 September 2025 sebanyak 221.047 unit. Dari angka itu, jumlah KPR rumah subsidi dari yang masih proses pembangunan, ready stock (sudah dibangun tapi belum akad kredit), hingga akad kredit tapi dana pinjaman KPR-nya belum cair sebanyak 45.385 unit rumah. Sedangkan, untuk yang sudah realisasi penyaluran KPR fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) atau rumah subsidi mulai dari yang sudah akad kredit dan dana pinjaman KPR-nya telah cair sampai akad Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera khusus PNS, terbangun dan akad kredit sebanyak 175.662 unit rumah. (*)

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait berencana untuk menghadirkan rumah subsidi di kota-kota besar di Indonesia

Pemerintah Berencana Bangun Rumah Bersubsidi di Jakarta dan Kota-Kota Besar Lainnya

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/01/Screenshot_2025-06-01-19-04-54-875_comandroidchrome-edit-3913957887.jpg" alt="Ilustrasi rumah bersubsidi. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi rumah bersubsidi. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah berencana bakal memperkecil luas minimal rumah subsidi di Indonesia. Pemangkasan ini akan berlaku untuk luas tanah dan juga luas lantai rumah tapak yang masuk dalam Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).&nbsp; Rencana tersebut nantinya akan tertuang dalam aturan baru Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Nomor/KPTS/M/2025. Dalam draft aturan baru yang beredar itu tercantum bahwa luas tanah rumah tapak bersubsidi akan diperkecil menjadi terendah 25 meter persegi dan paling tinggi 200 meter persegi.&nbsp; Sedangkan untuk luas bangunan paling rendah 18 meter persegi dan paling tinggi 36 meter persegi. Angka tersebut tercatat lebih kecil dari minimal luas tanah dan luas bangunan yang sebelumnya tertuang dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 689/KPTS/M/2023 tentang Batasan Luas Tanah, Luas Lantai dan Batasan Harga Jual Rumah Umum Tapak dalam Pelaksanaan Kredit/Pembiayaan Perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), serta Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan.&nbsp; Di dalam aturan itu tertulis bahwa rumah umum tapak harus memiliki luas tanah paling rendah 60 meter persegi dan paling tinggi 200 meter persegi. Sementara luas lantai paling rendah 21 meter persegi dan paling tinggi 36 meter persegi.&nbsp; Kendati demikian, untuk mengubah minimal luas tanah rumah tapak subsidi memerlukan perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PP No 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.&nbsp; Selain mengubah batasan luas tanah dan luas lantai rumah tapak dan rusun ini. Nantinya juga akan mengubah harga jualnya. Untuk diketahui, dalam draft aturan Kepmen baru, untuk rumah tapak di Jawa dipatok maksimal senilai Rp 166 juta.&nbsp; Harga tersebut berlaku untuk wilayah kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Sumatera kecuali Kepulauan Riau, Bangka Belitung, dan Kepulauan Mentawai.&nbsp; Sementara itu dalam aturan yang lama harga rumah tapak ditetapkan sebesar Rp 162 juta per tahun 2023. Sedangkan untuk di wilayah Kalimantan kecuali Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Mahakam Ulu ditetapkan sebesar Rp 182 juta dari sebelumnya Rp 177 juta. (*)

Pemerintah mengubah kebijakan rumah subsidi, memperkecil luas minimal tanah dan bangunan untuk mempermudah akses hunian.

Pemerintah Rencanakan vakal Perkecil Luas Tanah dan Bangunan Rumah Subsidi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/07/ilY9E6aptaxGtRbgZCibZWeoRq7Jm5SPFeLcsn7F-2614142456.jpg" alt="Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Wagub Emil Elestianto Dardak saat bertemu dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Maruarar Sirait di Jakarta, selasa (6/5). (Pemprov Jatim)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Wagub Emil Elestianto Dardak saat bertemu dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Maruarar Sirait di Jakarta, selasa (6/5). (Pemprov Jatim)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp; Pemprov Jawa Timur berhasil mengamankan rencana pembangunan 20 ribu unit rumah bersubsidi untuk wartawan, buruh, dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Jawa Timur. Hal itu terungkap usai pertemuan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Maruarar Sirait di Jakarta, Selasa (6/5) malam. Pertemuan tersebut turut dihadiri Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jatim Lutfil Hakim dan Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jatim Ahmad Fauzi. Dalam diskusi itu, Khofifah menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan rumah bagi kalangan buruh dan wartawan yang menjadi salah satu tuntutan saat May Day lalu. "Salah satu tuntutan pada Hari Buruh Internasional kemarin adalah permintaan rumah subsidi bagi buruh. Alhamdulillah, hari ini kami mendapatkan konfirmasi detail dari Pak Menteri terkait realisasi program tersebut," ujar Khofifah. Sebagai tahap awal, Pemprov Jatim bersama Kementerian PKP sepakat menyiapkan masing-masing 100 unit rumah di Kabupaten Gresik. Penyerahan rumah tersebut direncanakan berlangsung pada Juni mendatang. Tidak hanya itu, dalam kesempatan yang sama, disepakati pula kerja sama renovasi 500 unit rumah tunawisma di Kota Malang dan Pasuruan. Renovasi ini akan melibatkan Lippo Group yang siap memberikan dukungan penuh. "Pak James Riyadi dari Lippo Group juga akan mendukung renovasi ini, dan Ciputra Group akan ikut berpartisipasi dalam waktu dekat," kata Khofifah. Ia berharap, program ini dapat menjadi jawaban atas kebutuhan hunian layak bagi masyarakat Jatim, khususnya mereka yang bekerja di sektor informal. "Tentu ini kabar baik bagi masyarakat Jatim. Kami siap mengawal program ini agar berjalan optimal," pungkasnya.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengamankan kuota pembangunan 20 ribu rumah subsidi bagi buruh dan wartawan.

Kabar Gembira untuk Buruh dan Wartawan, Pemprov Jatim Gandeng Kementerian PKP, Siapkan 20 Ribu Rumah Bersubsidi di Jawa Timur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Bank-Kalsel.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kebutuhan akan hunian tetap menjadi kebutuhan utama suatu masyarakat, tidak terkecuali Masyarakat Berpenghasilan Rendah atau yang disingkat MBR. Pemerintah telah memiliki beragam program dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR antara lain Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).  Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) yang merupakan badan hukum yang mengelola tabungan perumahan rakyat kini memegang estafet penyaluran dana bantuan pembiayaan perumahan FLPP dari Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP). Peralihan pengelolaan dana FLPP tersebut secara resmi ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) antara PPDPP dengan BP Tapera dan Perjanjian Tripartit bersama Bank - bank Pelaksana di Kampus Kementerian PUPR beberapa waktu yang lalu.  Atas hal tersebut di atas, Bank Kalsel selaku bank penyalur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) FLPP melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan BP Tapera tentang Penyaluran Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Melalui Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (6/1).  Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama Bank Kalsel, Hanawijaya dengan Adi Setianto selaku Komisioner BP Tapera secara daring. Penandatanganan tersebut juga dilaksanakan secara serentak dengan 38 Bank Penyalur lainnya. Turut berpartisipasi Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Herry TZ dan Direktur Sistem Manajemen Investasi Kementerian Keuangan Syafriadi yang masing – masing memberikan sambutan, harapan serta ucapan selamat atas penandatanganan PKS bersama ini.  Selepas acara, Hanawijaya menyampaikan kesiapan Bank Kalsel untuk terus menyalurkan KPR Sejahtera FLPP kepada masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah guna mendukung Pemerintah Pusat melalui Program Sejuta Rumah (PSR).  “Bank Kalsel dan Bank Kalsel Syariah sebagai bank yang ditunjuk oleh Kementerian PUPR tentunya siap mendukung pemerintah dalam menyukseskan Program Sejuta Rumah (PSR) melalui Produk KPR Sejahtera FLPP. Bank Kalsel telah bekerjasama dengan developer terdepan dan terpercaya yang tersebar di Provinsi Kalimantan Selatan sehingga masyarakat di berbagai kabupaten dan kota juga dapat menikmati KPR FLPP melalui Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Bank Kalsel di daerah,” papar Hana.  Lebih lanjut, Adi Setianto menyampaikan komitmen BP Tapera dalam menyalurkan pembiayaan perumahan dengan aspek penyaluran yang tepat sasaran, kualitas hunian yang baik serta pengelolaan dana yang produktif dan efisien.  “Kami akan terus bersinergi dengan bank penyalur, pengembang dan pemerintah daerah guna meningkatkan layanan untuk menyalurkan FLPP sehingga semakin banyak masyarakat yang menerima manfaat dari FLPP,” tutup Adi.

Bank Kalsel Kerja Sama Dengan BP Tapera Biayai Rumah Subsidi bagi MBR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/rumah-subsidi-Balikpapan-pos.jpg" alt="LARIS: Rumah murah banyak dibangun, termasuk di Balikpapan. Harganya yang murah sangat diminati warga sehingga laris terjual. (balpos)" width="100%">
<figcaption>LARIS: Rumah murah banyak dibangun, termasuk di Balikpapan. Harganya yang murah sangat diminati warga sehingga laris terjual. (balpos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Memiliki rumah adalah impian setiap orang. Tidak hanya sebagai kebutuhan primer, namun juga sebagai salah satu bentuk investasi. Ini lantaran harga properti akan semakin mahal dari waktu ke waktu.  Semakin mahalnya harga properti itulah yang membuat masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah, untuk berpikir ulang ketika ingin membeli rumah. Namun tidak perlu lagi khawatir, karena pemerintah telah memberikan kemudahan berupa kredit pemilikan rumah (KPR) melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).  Program pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang berlaku sejak 2010 lalu itu banyak peminat. Kebutuhan tempat tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terus meningkat. Saking larisnya, kuota subsidi dari pemerintah untuk tahun ini sudah habis.  "Itu (kuota habis, Red) terjadi sejak bulan Agustus. Pas Rakerda (rapat kerja daerah) di Samarinda, kuota tinggal 2.467 se-Indonesia. Jadi, kalau dibagi, paling berapa yang akan didapat Balikpapan? Kalau kuota nggak ditambah, masyarakat ya nggak bisa beli," kata Wakil Ketua Komisariat Real Estate Indonesia (REI) Balikpapan, Andi Arif Mulya Dwi Hartono, dikutip dari Balikpapan Pos (Jawa Pos Group), Minggu (29/9).  Bukan cuma tidak bisa membeli, masyarakat yang telah masuk daftar tunggu (waiting list) pun tidak dapat melanjutkan proses di bank. "Bahkan yang sudah keluar SP3 (surat penegasan persetujuan penyediaan kredit) dari bank untuk akad juga tidak bisa dilanjutkan. Teman-teman yang punya ready stock (rumah subsidi, Red), jumlahnya bahkan ratusan, pun tidak bisa ngapa-ngapain," imbuh pengembang Perumahan Himalaya Residence ini.  Habisnya kuota rumah subsidi tentu berdampak terhadap para pengembang. Belum adanya kepastian anggaran FLPP membuat para pengembang resah.  "Hal ini akan membebani cash flow pengembang rumah subsidi," ujarnya.  Pengembang akhirnya hanya memiliki dua pilihan, menunggu kuota baru (menunda penjualan) atau menjual rumah MBR secara komersial.  "Maksudnya yang biasa Rp 150 juta, dijual Rp 200 juta. Kalau begitu dari segi kualitas otomatis akan ditingkatkan, misalnya diberi keramik," ujar pria yang akrab disapa Arif ini.  Rencananya pada 2020 mendatang, pemerintah akan menambah kuota rumah subsidi secara signifikan. "Untuk tahun 2020, kuota memang akan ditambah. Bisa dikatakan gila-gilaan ini sebenarnya peningkatan kuotanya. Kalau untuk penambahan tahun ini, pemerintah sedang mempelajari apakah kuota bisa ditambah atau tidak. Kami masih wait and see," jelas Andi yang juga pengurus tingkat I di Laskar Anti Korupsi Kaltim ini.  Rumah subsidi, lanjutnya, banyak peminat lantaran memberikan banyak fasilitas. Pemerintah memberikan bantuan uang muka sebesar Rp 4 juta per unit, uang muka hanya satu persen, suku bunga flat (tetap) selama 20 tahun.  "Tidak hanya itu, pajaknya pun jauh lebih kecil dari rumah komersial, yakni hanya satu persen. Free insurance (gratis asuransi) lagi," tambahnya.  Untuk diketahui, berdasarkan data REI Balikpapan, jumlah rumah FLPP di Balikpapan yang sudah terjual periode Januari-Agustus 2019 sebanyak 8.275 unit. Sebanyak 1.500 unit di antaranya masuk daftar tunggu.  Sementara untuk rumah yang belum ada pembelinya mancapai 2.488 unit dan 90 unit ready stock. Harga rumah FLPP tahun depan juga akan mengalami kenaikan.  Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.010/2019, harga rumah FLPP naik sebesar Rp 11,5 juta. Dari Rp 153 juta pada 2019 menjadi Rp 164,5 juta pada 2020 mendatang.

Kuota Rumah Bersubsidi Habis, Pengembang Mulai Resah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/RUMAH-BERSUBSIDI-GRIYA-SETIA-NUSA-RIAU-PUPR-12-JULI-2019.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kebijakan kenaikan Rp 10 juta batasan harga jual rumah sejahtera tapak paling tinggi (maksimal) yang diperoleh melalui kredit/pembiayaan pemilikan rumah bersubsidi untuk tahun 2019 dan 2020 tak berpengaruh besar terhadap minat masyarakat membeli rumah bersubsidi.  Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan batas harga jual rumah subsidi yang telah ditetapkan tidak mempengaruhi permintaan akan rumah subsidi dari masyarakat maupun pengembang perumahan. Bahkan, permintaan pembangunan rumah subsidi melalui program KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) terus bertambah.  "Penetapan harga jual rumah subsidi naik kira-kira Rp 10 juta. Ini langkah penyesuaian karena harga rumah bersubsidi naik terakhir kali 5 tahun lalu. Meski demikian kemarin BTN, REI dan Apersi saat datang ke kami justru meminta tambahan anggaran FLPP yang disediakan Kementerian Keuangan. Berarti permintaan untuk rumah subsidi bertambah, artinya positif, " kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (11/7).  Hingga 11 Juli 2019, pemerintah melalui telah menyalurkan dana FLPP bagi sebanyak 47.077 unit dari target 68.858 unit dengan anggaran yang disediakan Rp 4,52 triliun.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/BASUKI-HADIMULJONOPUPR-12-JULI-2019-640x446.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kanan) didampingi Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra S Antawidjaja.  Menurut Menteri Basuki, penetapan harga rumah subsidi menyesuaikan dengan kondisi terkini pada setiap wilayah, diantaranya disesuaikan dengan faktor harga tanah, kenaikan harga bahan bangunan, termasuk juga upah pekerja.  Kepmen PUPR tersebut dalam rangka mendukung Program Satu Juta Rumah yang telah dicanangkan Presiden Joko Widodo di Ungaran, Semarang pada 29 April 2015. Melalui program ini diharapkan dapat memperkecil backlog penghunian perumahan di Indonesia yang pada tahun 2015 mencapai 7,6 juta unit menjadi 5,4 juta unit pada tahun 2019.  Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan, untuk mencapai target tersebut telah dilakukan terobosan dengan menggandeng komunitas, salah satunya adalah perumahan Persaudaraan Pemangkas Rambut Garut (PPRG) di Kampung Sampora, Desa Sukamukti, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut yang pembangunannya telah dimulai tahun 2018 dan perajin rokok di Kudus sebanyak 3.500 unit.  Hingga 1 Juli 2019 telah dibangun sebanyak 601.205 unit rumah dalam Program Satu Juta Rumah. Jumlah tersebut terbagi dalam 456.974 unit rumah MBR dan 144.231 unit rumah non MBR.  "Dengan keterbatasan anggaran yang ada Program Sejuta rumah dilakukan dengan berbagai penguatan seluruh stake holder. Sejauh ini masih efektif bahu membahu membangun rumah untuk mengurangi Backlog," tutur Khawali.  Program Satu Juta Rumah merupakan kolaborasi antara para pemangku kepentingan di bidang perumahan mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Asosiasi Pengembang Perumahan, Perbankan, Perusahaan Swasta melalui kegiatan corporate social responsibility (CSR) dan masyarakat. Selain KPR FLPP, Kementerian PUPR dalam mempermudah kepemilikan rumah subsidi bagi MBR juga menerapkan program Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM).

Meski Naik Rp 10 Juta, Permintaan Rumah Bersubsidi Tetap Bertambah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/3500-rumah-bersubsidi-di-solo-ludes-terjual_m_-1.jpg" alt="ILUSTRASI: Perumahan." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Perumahan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penjualan rumah bersubsidi di Solo mengalami peningkatan hingga 500 unit. Sepanjang 2018, sebanyak 3.500 rumah bersubsidi di wilayah Solo ludes terjual. Jumlah ini sesuai dengan target REI Real Estate Indonesia (REI) Soloraya sebelumnya. Bahkan melampaui target secara nasional. "Target kami pada 2018 sudah terlampau. Ada kenaikan 500 unit dibandingkan tahun sebelumnya. Tidak hanya target Solo dan Jawa Tengah, tetapi target secara nasional juga sudah tercapai," ungkap Ketua REI Soloraya Anthoni Abadi Hendro, Sabtu (5/1). Capaian ini tidak lain karena adanya beberapa kebijakan dari pemerintah yang mendukung penjualan rumah bersubsidi. Sehingga REI bisa memaksimalkan penjualan selama kurun waktu 2018. Untuk tahun ini, REI Soloraya meningkatkan target menjadi 6 ribu unit rumah bersubsidi yang akan terjual. Anthoni optimistis target bisa tercapai mengingat. Selama ini lahan untuk rumah bersubsidi masih cukup banyak. Seperti di wilayah Karanganyar, Klaten dan di beberapa lokasi lainnya. Selain itu, bunga kredit kepemilikan rumah (KPR) yang ditentukan berlaku rata 5 persen. "Sehingga jika ada kenaikan suku bunga acuan, tidak masalah pada kredit," kata Anthoni. Ada kemungkinan harga rumah bersubsidi mengalami kenaikan pada 2019. Jika sebelumnya harga rumah bersubsidi Rp 130 juta, Untuk tahun ini kemungkinan naik menjadi Rp 136 juta.

3.500 Rumah Bersubsidi di Solo Ludes Terjual

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/rumah-bersubsidi-bukan-rumah-murahan_m_185952.jpeg" alt="Basuki Hadimuljono Mengimbau seluruh developer meningkatkan kualitas rumah bersubsidi atau rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)" width="100%">
<figcaption>Basuki Hadimuljono Mengimbau seluruh developer meningkatkan kualitas rumah bersubsidi atau rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Harga perumahan bersubsidi yang terjangkau bukan berati memiliki kualitas murahan. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengimbau kepada Direktur Utama Bank BTN, Maryono agar pihaknya bisa meningkatkan kualitas rumah bersubsidi atau rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Menurutnya, masih banyak rumah subsidi yang kualitasnya belum layak huni. Imbauan itu tidak hanya diberikan kepada Bank BTN, melainkan juga oleh seluruh developer yang terlibat dalam pembangunan proyek rumah MBR. "Saya bicara kita perlu meningkatkan kualitas rumah. Karena banyak rumah KPR yang belum layak huni," ujarnya di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Sabtu (3/2). Diharapkan, peningkatan kualitas rumah MBR akan mendorong pertumbuhan kredit pemilikan rumah (KPR). Pihaknya bahkan menjanjikan tidak akan mempersulit para pengembang dalam mendukung rumah MBR. "Sehingga pertumbuhan pasar KPR juga diimbangi service kita.&nbsp;Kita pasti akan melakukan yang terbaik dan tidak akan menyulitkan pengembang," tuturnya. "Bahwa hunian ini ditempatkan sehari-hari. Sehingga kita dapat memberikan layanan lebih baik ke depan dalam menyediakan rumah," tandasnya.

Rumah Bersubsidi Bukan Rumah Murahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/tertarik-beli-rumah-murah-pemerintah-siapkan-42-ribu-unit-di-2018_m_176888.jpeg" alt="Ilustarsi rumah sederhana yang bisa memanfaatkan KPR Sejahtera dengan bunga yang disubsidi pemerintah" width="100%">
<figcaption>Ilustarsi rumah sederhana yang bisa memanfaatkan KPR Sejahtera dengan bunga yang disubsidi pemerintah</figcaption>
</figure> JawaPos.com- Punya keinginan membeli rumah dengan cara mengangsur dengan bantuan subsidi pemerintah, mungkin bisa dicoba tahun depan. Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) lewat Dirjen Pembiayaan Perumahan menyiapkan kuota dana subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) senilai Rp 4,5 triliun tahun depan. Dengan alokasi dana sebesar itu, pemerintah berharap 40 perbankan yang akan memanfaatkan dana FLPP bisa melakukan penyaluran kredit subsidi untuk 42.326 unit rumah. Yang menarik, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengingatkan aparatnya bahwa keberhasilan bukan sekedar mampu menyalurkan pembiayaan dana yang telah dialokasikan. "Yang juga harus diperhatikan adalah kwalitas rumah subsidi yang dibangun pengembang sehingga keluhan pengembang bisa diatasi dengan baik," tegas Basuki. Kementerian PUPR telah menjalin kerjasama dengan 40 perbankan nasional dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk menyalurkan dana FLPP dalam bentuk pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (<a href="https://www.jawapos.com/read/2017/12/16/175363/btn-pematang-siantar-sudah-danai-800-kpr-subsidi" target="_blank">KPR</a>) bersubsidi, Kamis (21/12) lalu. Dana yang disalurkan sebesar Rp 4,5 triliun yang terdiri Rp 2,2 triliun berasal dari DIPA dan Rp 2,3 triliun dari optimalisasi pengembalian pokok. "Kedepan saya ingin konsumen lebih dilindungi. Saya bertanggung jawab untuk melindungi konsumen KPR FLPP, karena ada uang rakyat di sana," tegas Basuki. Melalui KPR FLPP, MBR menikmati uang muka 1 persen, bunga tetap 5 persen selama masa kredit maksimal 20 tahun, bebas PPn dan bebas premi asuransi. Sementara syarat penerima subsidi salah satunya adalah gaji/penghasilan pokok tidak melebihi Rp 4 juta untuk Rumah Sejahtera Tapak dan Rp 7 juta untuk Rumah Sejahtera Susun.

Tertarik Beli Rumah Murah, Pemerintah Siapkan 42 Ribu Unit di 2018

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rumah bersubsidi

Berita Terkini