<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/04/konpers-penjarahan-24142058.jpg" alt="Dittipidsiber Bareskrim Polri menangkap pasangan suami istri (pasutri) yang diduga menjadi penghasut aksi penggerudukan rumah Ahmad Sahroni. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Dittipidsiber Bareskrim Polri menangkap pasangan suami istri (pasutri) yang diduga menjadi penghasut aksi penggerudukan rumah Ahmad Sahroni. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menangkap pemilik akun media sosial TikTok yang diduga membuat dan menyebarkan konten provokatif berupa ajakan melakukan penjarahan di rumah sejumlah tokoh publik dan anggota DPR RI. Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol. Himawan Bayu Aji mengatakan bahwa penangkapan dilakukan pada Senin (1/9) terhadap tersangka berinisial IS, 39, seorang karyawan swasta. "Modus operandi tersangka adalah membuat dan mengunggah konten video melalui akun TikTok miliknya dengan tujuan menimbulkan rasa benci kepada individu atau kelompok tertentu berdasarkan kebangsaan, serta menghasut massa untuk melakukan penjarahan," ujar Himawan. Konten yang diunggah IS melalui akun&nbsp;@hs02775&nbsp;berisi ajakan penjarahan terhadap rumah anggota DPR RI nonaktif Ahmad Sahroni dan Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio), Surya Utama (Uya Kuya), dan termasuk Ketua DPR RI Puan Maharani. "Dalam visualisasi konten itu terlihat jelas ajakan penjarahan," ujar Himawan menambahkan. Barang bukti yang disita penyidik kepolisian dari tersangka berupa satu KTP, satu unit telepon genggam, serta akun TikTok&nbsp;@hs02775&nbsp;yang memiliki 2.281 pengikut. Tersangka ditahan di Rumah Tahanan Bareskrim Polri sejak 2 September 2025. Atas perbuatannya, IS disangkakan melanggar Pasal 45 Ayat (2) juncto Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun. Selain it,u tersangka juga dijerat Pasal 160 KUHP dengan ancaman enam tahun penjara dan Pasal 161 Ayat (1) KUHP dengan ancaman empat tahun penjara. Sebagaimana diketahui penangkapan tersangka ini merupakan salah satu hasil dari patroli siber yang dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri sejak 23 Agustus 2025. Sebanyak 592 akun dan konten provokatif telah diblokir bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital.

Modus operandi tersangka adalah membuat dan mengunggah konten video melalui akun TikTok miliknya dengan tujuan menimbulkan rasa benci.

Polri Tangkap Seorang Karyawan Swasta Pemilik Akun TikTok Provokator Aksi Penjarahan Rumah Ahmad Sahroni

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/04/konpers-penjarahan-24142058.jpg" alt="Dittipidsiber Bareskrim Polri menangkap pasangan suami istri (pasutri) yang diduga menjadi penghasut aksi penggerudukan rumah Ahmad Sahroni. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Dittipidsiber Bareskrim Polri menangkap pasangan suami istri (pasutri) yang diduga menjadi penghasut aksi penggerudukan rumah Ahmad Sahroni. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menangkap pasangan suami istri (pasutri) yang diduga menjadi penghasut aksi penggerudukan rumah Ahmad Sahroni dan Polres Jakarta Utara (Jakut) di media sosial. Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Himawan Bayu Aji mengungkapkan bahwa sang suami berinisial SB, 35, selaku pemilik akun Facebook dengan nama Nannu, sedangkan sang istri yang berinisial G, 20, selaku pemilik akun Facebook Bambu Runcing. "Modus operandi yang bersangkutan, yaitu membuat dan mengunggah konten yang menimbulkan rasa benci kepada individu, kelompok, masyarakat tertentu berdasarkan kebangsaan, mentransmisikan informasi elektronik milik orang lain, dan menghasut supaya melakukan aksi geruduk rumah anggota DPR Ahmad Sahroni dan Polres Jakarta Utara melalui grup Facebook," kata Himawan di Jakarta, Rabu (3/9) malam. Tersangka SB dengan akun Facebook Nannu mengunggah ajakan penggerudukan rumah Ahmad Sahroni pada grup Facebook bernama Jual Beli Cilincing yang beranggotakan 86.900 pengikut. Sementara itu, tersangka G dengan akun Facebook Bambu Runcing mengunggah ajakan penggerudukan rumah Ahmad Sahroni dan Polres Jakut pada grup Facebook bernama Loker Daerah Sunter Jakarta Utara yang beranggotakan 9.100 pengikut. Himawan menambahkan, tersangka SB juga merupakan admin grup WhatsApp bernama Kopi Hitam yang kemudian berganti nama menjadi BEM RI dan berganti nama lagi menjadi ACAB 1312. Grup tersebut memiliki 192 anggota. "Grup WhatsApp tersebut yang digunakan untuk mengumpulkan orang-orang yang mendatangi rumah Ahmad Sahroni," ujarnya. Pasal yang disangkakan adalah Pasal 45 ayat (2)&nbsp;juncto&nbsp;Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 160 juncto Pasal 161 Ayat (1) KUHP. Penangkapan tersangka ini merupakan bagian hasil dari patroli siber yang dilakukan oleh Dittipidsiber Bareskrim Polri sejak 23 Agustus 2025. Sebanyak 592 akun dan konten provokatif telah diblokir dengan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Tersangka SB dengan akun Facebook Nannu mengunggah ajakan penggerudukan rumah Ahmad Sahroni pada grup Facebook bernama Jual Beli Cilincing.

Polri Tangkap Pasutri Terduga Otak di Balik Aksi Geruduk Rumah Ahmad Sahroni

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/30/Screenshot_2025-08-30-19-16-19-730_comandroidchrome-edit-2734071210.jpg" alt="Action figure Iron Man menjadi salah satu barang yang dijarah dari rumah Ahmad Sahroni. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Action figure Iron Man menjadi salah satu barang yang dijarah dari rumah Ahmad Sahroni. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Polres Metro Jakarta Utara telah memeriksa lima orang saksi dalam kasus penjarahan rumah anggota DPR RI Ahmad Sahroni di Jalan Swasembada, Kelurahan Kebon Bawang, Tanjung Priok, yang terjadi pada Sabtu (30/8). "Saat ini sudah lima saksi yang diperiksa Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara. Kami akan terus melakukan penyelidikan," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kasie Humas Polres Metro Jakarta Utara Ipda Jonggi di Jakarta, Senin (1/9). Menurut dia, penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap para saksi dan juga masih mengumpulkan data-data, baik dari media sosial maupun CCTV di rumah tersebut. "Kami masih melakukan pendalaman kasus ini," ujarnya. Hingga saat ini, pihaknya masih belum melakukan penangkapan terhadap pelaku penjarahan. "Kami juga sudah melakukan pengamanan di lokasi kejadian dan saat ini ada petugas yang berjaga di rumah tersebut," katanya. Saat aksi penjarahan pada Sabtu (30/8), kata Jonggi, petugas kepolisian sudah melakukan pengamanan di lokasi. Namun karena kalah jumlah sehingga aksi penjarahan tak dapat dihentikan. Sebelumnya ratusan orang menggeruduk dan melakukan penjarahan barang-barang yang ada di dalam rumah Ahmad Sahroni pada Sabtu (30/8). Ratusan orang tersebut awalnya melakukan unjuk rasa di depan rumah Ahmad Sahroni. Namun aksi tersebut berujung aksi pelemparan benda keras ke dalam rumah sehingga merusak kaca dan bangunan tersebut. Tak puas merusak, ratusan orang yang tersulut aksi tersebut mendobrak pagar dan masuk ke dalam rumah. Mereka yang masuk juga melakukan aksi penjarahan barang-barang milik Ahmad Sahroni. Massa yang tersulut emosi juga merusak mobil mewah Ahmad Sahroni yang terparkir di garasi bangunan bertingkat tersebut. Mereka juga mengambil uang, barang-barang berharga dan dokumen milik anggota DPR RI tersebut dari dalam rumah. &nbsp; &nbsp;

Polres Metro Jakarta Utara memeriksa lima saksi dalam kasus penjarahan rumah anggota DPR RI Ahmad Sahroni di Tanjung Priok.

Insiden Brutal Perusakan dan Penjarahan Rumah Ahmad Sahroni, Polisi Periksa Lima Orang Saksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/01/OVltQcLVXn7TEuk678NQhJfYsSp7ceMI6LoKw8XU-24413009.jpg" alt="Jam tangan mewah Richard Mille milik mantan Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni yang sebelumnya dijarah pada Sabtu (30/8) diduga dikembalikan. (Instagram: @jakut24jam)" width="100%">
<figcaption>Jam tangan mewah Richard Mille milik mantan Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni yang sebelumnya dijarah pada Sabtu (30/8) diduga dikembalikan. (Instagram: @jakut24jam)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Jam tangan mewah &ldquo;Richard Mille&rdquo; milik mantan Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni yang sebelumnya dijarah pada Sabtu (30/8) diduga dikembalikan. Peristiwa ini pun diunggah pada akun Instagram @jakut24jam. Proses ini dilakukan di kediaman orang tua remaja yang diduga mengambil jam tangan branded kepunyaan politisi dari Partai Nasdem itu.&nbsp; &ldquo;Proses pengembalian jam mewah Ahmad Sahroni yang bernilai Rp 11 M yang sempat dijarah warga, dikembalikan melalui Bapak Imammudin dan di dampingi Ketua RW dan RT,&rdquo; tulis caption akun tersebut, Senin (1/9). Tampak sosok wanita yang diduga ibu sang anak mengembalikan jam tangan mewah yang bukan haknya itu. &ldquo;Ketahuan ini, nomornya ini, kan ada sertifikatnya ini,&rdquo; ungkap sosok pria pada video. &ldquo;Saya sudah bilang, kak, ini jam bukan hak kita, kita pulangin ya, tadi sudah ketemu pak RT pak RW. jadi biar ini udah, bukan hak kita juga pak,&rdquo; jawab ibu tersebut. Sebelumnya, rumah Ahmad Sahroni di Kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara, digeruduk massa. Tak hanya menjarah barang berharga seperti TV, tas branded, jam tangan branded, dan patung branded. Massa yang sedang mengamuk juga menghancurkan seisi rumah dan mobil mewah milik Sahroni. Tak puas menghancurkan Lexus, massa kembali bergegas mencari garasi mobil mewah yang dimilikinya. Ferrari 458 berwarna kuning pun tak luput dari sasaran. Penampakan ini juga tampak diunggah oleh akun Instagram @hujat_otomotiff.&nbsp; Selanjutnya giliran Porsche 356 warna merah yang terparkir manis di garasi jadi amukan kemarahan warga. Bodi mobil tampak penyok dan kaca pecah lantaran dihantam benda keras berulang kali. Tak hanya itu, kendaraan lain pun turut dirusak. Massa semakin tak terkendali dan masuk ke dalam rumah serta menghancurkan fasilitas yang ada. &nbsp;

Jam tangan Richard Mille milik Ahmad Sahroni yang dijarah kini dikembalikan, prosesnya melibatkan orang tua remaja pelaku.

Jam Tangan Mewah Senilai Rp 11 Miliar Milik Sahroni Dikembalikan Oleh Ibu Penjarah, Tak Mau Punya Barang Haram

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/01/sahroni-akun-palsu-2377918086.jpg" alt="NasDem pastikan akun Sahroni Berdikari bukan milik Ahmad Sahroni. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>NasDem pastikan akun Sahroni Berdikari bukan milik Ahmad Sahroni. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Usai&nbsp;rumahnya di Tanjung Priok, Jakarta Utara dijarah massa, Ahmad Sahroni masih diterpa isu miring. Kini ramai beredar di media sosial ada akun X bernama Sahroni Berdikari yang rutin membuat cuitan tentang penjarahan. Beberapa cuitan terbarunya seperti Sahroni sedang mengkritik penjarah yang mengambil boneka Labubu milik anaknya. Selain itu, ada pula Sahroni yang seolah mencari flasdisk yang terbawa massa di dalam tas branded. Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI&nbsp;Viktor Bungtilu Laiskodat mengkonfirmasi bahwa akun tersebut bukan milik Sahroni. Sehingga, segala bentuk unggahan yang ada bukan bersumber dari Sahroni. "Fraksi Partai NasDem DPR RI menegaskan bahwa akun X bernama Sahroni Berdikari adalah akun palsu yang tidak memiliki keterkaitan apapun dengan Ahmad Sahroni," kata Victor dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Senin (1/9). Atas dasar itu, Victor menegaskan, segala informasi yang dikeluarkan oleh akun tersebut&nbsp;tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Masyarakat diminta lebih bijak dalam mencerna informasi tersebut. &nbsp; "Fraksi Partai NasDem mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi menyesatkan dari akun palsu," jelasnya. Mantan Gubernur NTT itu mendukung upaya penegakan hukum terhadap pelaku pelanyalahgunaan tersebut. Sebab, pelaku sudah menyebarkan informasi bohong. "Fraksi Partai NasDem mendukung langkah penegakan hukum yang diperlukan untuk menindak penyalahgunaan identitas dan penyebaran informasi palsu di ruang digital," tandas Victor.

Akun Sahroni Berdikari bukan milik Sahroni. Sehingga, segala bentuk unggahan yang ada bukan bersumber dari Sahroni.

Akun Sahroni Berdikari Viral Bikin Provokasi Usai Penjarahan, NasDem Ungkap Faktanya Itu Akun Palsu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/20/IMG-20250820-WA0067-3127867735.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni saat mengikuti Rapat dengan KPK di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni saat mengikuti Rapat dengan KPK di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem resmi menonaktifkan Ahmad Sahroni, Anggota Komisi I DPR RI, bersama dengan Nafa Urbach, Anggota Komisi IX DPR RI. Keputusan ini mulai berlaku efektif pada Senin 1 September 2025. Pengumuman itu disampaikan melalui surat resmi yang ditandatangani Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.&nbsp;"Dengan ini DPP Partai NasDem menyatakan terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025, menonaktifkan saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem, Hermawi Taslim, dalam keterangan pers, Minggu (31/8). Hermawi menegaskan, keputusan tegas ini merupakan bentuk tanggung jawab politik NasDem untuk menjaga marwah partai serta kepercayaan masyarakat. Menurutnya, setiap langkah politik harus berpijak pada aspirasi rakyat sebagaimana amanat UUD 1945.&nbsp; "Mencermati dinamika masyarakat yang sedang berkembang saat ini, Ketua Umum DPP Partai NasDem H. Surya Paloh dengan ini menegaskan bahwa aspirasi masyarakat harus tetap menjadi acuan utama dalam perjuangan Partai NasDem," tegas Hermawi. Dengan penonaktifan ini, muncul pertanyaan soal siapa yang akan menggantikan posisi Sahroni dan Nafa Urbach di parlemen. Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) akan diberlakukan.&nbsp; PAW dilakukan jika anggota DPR meninggal dunia, mengundurkan diri, dinonaktifkan, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota dewan. Dalam mekanisme PAW, kursi yang kosong akan diisi oleh calon legislatif dengan perolehan suara terbanyak berikutnya di daerah pemilihan (dapil) yang sama. Ahmad Sahroni sendiri berasal dari Dapil DKI Jakarta III, yang meliputi wilayah Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu. Pada Pemilu 2024 lalu, selain Sahroni, ada tujuh caleg NasDem lain yang turut maju dari dapil yang sama. Mereka adalah Surya Tjandra (5.742 suara), Tandjung Lily Indrawati (4.628 suara), Ilal Ferhard (2.284 suara), Yusriah Dzinnun (21.238 suara), Nazamuddin Umar (1.424 suara), Millie Lukito (885 suara), dan Robi Nurhadi (1.499 suara). Melihat perolehan suara tersebut, Yusriah Dzinnun berpotensi besar menggantikan posisi Ahmad Sahroni melalui mekanisme PAW. Yusriah merupakan caleg NasDem dengan perolehan suara terbanyak kedua setelah Sahroni di dapil tersebut. Penonaktifan Sahroni tidak lepas dari polemik ucapannya yang menyebut orang-orang yang ingin membubarkan DPR sebagai "paling tolol sedunia". Ucapan itu memantik kemarahan publik, hingga rumahnya di kawasan Swasembada, Tanjung Priok, dijarah massa yang geram dengan pernyatannya.

DPP Partai NasDem menonaktifkan Ahmad Sahroni buntut umpatan 'tolol'. Yusriah Dzinnun berpotensi menggantikan di DPR.

Ini Calon Pengganti Ahmad Sahroni di DPR setelah "Crazy Rich Priok" Dinonaktifkan NasDem Buntut Polemik Umpatan Tolol