<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/14/GpKPdk4RcCFiqHMNDamJQ1pdzxpIL6C6ehiGzCbU-1-2288368886.jpg" alt="Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Gresik mengamankan AM, Warga Menganti Gresik yang tega merudapaksa cucu tirinya yang masih berusia 6 tahun hingga trauma. (Ludry Prayoga/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Gresik mengamankan AM, Warga Menganti Gresik yang tega merudapaksa cucu tirinya yang masih berusia 6 tahun hingga trauma. (Ludry Prayoga/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - AM, pria paruh baya warga Menganti, Gresik hanya bisa tertunduk saat diciduk anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Gresik. Pasalnya, kakek 53 tahun itu tega merudapaksa cucu tirinya yang masih berusia 6 tahun. Aksi biadabnya itu sudah berulang kali dilakukan hingga membuat korban trauma. Ulah pria bejat itu terungkap lantaran korban kerap merenung dan berdiam diri di dalam kamar. Orang tuanya pun curiga, hingga akhirnya bocah malang tersebut menceritakan perbuatan biadab AM. "Korban biasa dititipkan ke rumah pelaku oleh orang tuanya ketika sedang bekerja," tutur Kanit PPA Satreskrim Polres Gresik Ipda Hendri Hadiwoso.&nbsp; Padahal, pelaku sendiri merupakan kakek tiri korban. Korban sengaja dititipkan agar bisa bermain dan beraktivitas dengan sepupu yang lainnya. "Namun pada kenyataannya, pelaku justru melakukan perbuatan tidak pantas," terangnya. Aksi tak senonoh sering kali dilakukan saat kondisi rumah sedang sepi. Khususnya saat sang istri, alias nenek tiri korban, sedang tertidur. "Tersangka membujuk korban untuk menuruti keinginannya. Bahkan mengancam agar tidak melapor," beber Hendri. Mirisnya, aksi tak pantas pelaku kembali terulang dengan modus yang sama. Hal itu menyebabkan anak korban mengalami trauma. Dia pun ketakutan dan tidak mau lagi bertemu dengan pelaku. "Saat ini sudah dalam pendampingan untuk proses pemulihan. Tersangka juga sudah kami lakukan penahan untuk proses penyelidikan lebih lanjut," paparnya. Di hadapan penyidik, AM tidak menampik perbuatannya. Bahkan, ia sempat berdalih perbuatan itu dilakukan sebagai wujud kasih sayang. AM pun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang melanggar pasal 82 UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang perbahan UU Perlindungan Anak. "Tidak ada niat sama sekali," kilahnya. (yog)

Ulah pria bejat itu terungkap lantaran korban kerap merenung dan berdiam diri di dalam kamar dan menolak untuk bertemu pelaku.

Biadab! Kakek di Menganti Gresik Rudapaksa Cucu Tiri Usia 6 Tahun Berulang Kali hingga Trauma

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pdip-daripada-pasang-foto-che-guevara-mending-wajah-bung-karno_m_192014.jpeg" alt="Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira" width="100%">
<figcaption>Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menyoroti vonis bebas terhadap oknum polisi dalam kasus rudapaksa anak di Kabupaten Keerom, Papua. Ia menilai, putusan pengadilan dalam kasus ini menimbulkan keprihatinan dalam penegakan hukum dan perlindungan hak-hak anak di Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kasus ini mencerminkan bahwa aparat penegak hukum masih belum serius dalam menangani kejahatan seksual terhadap anak, meskipun telah ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU No 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,&rdquo; kata Andreas Hugo Pareira, Jumat (21/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pasalnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura membebaskan oknum anggota kepolisian berinisial AFH, 20, dari kasus pencabulan terhadap seorang anak berusia 5 tahun di Keerom, Papua.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">AFH dituntut 12 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) berdasarkan UU Perlindungan Anak. Peristiwa tersebut terjadi saat AFH berkunjung ke rumah korban dan memanfaatkan situasi ketika kakak korban meninggalkan mereka untuk membeli mi instan di kios terdekat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Buntut keputusan hakim ini, pihak keluarga korban dan kuasa hukum menyatakan keberatan dan berencana mengajukan kasasi. Andreas mendukung keputusan keluarga korban.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Keputusan pihak keluarga ini menunjukkan adanya dugaan ketidakberesan atau ketidakwajaran dalam proses peradilan. Keputusan hukum tersebut juga telah mencederai keadilan dan tidak pro terhadap hak asasi manusia yang di dalamnya terdapat hak-hak anak,&rdquo; tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015795198/mk-larang-caleg-dpr-dan-dprd-terpilih-mundur-untuk-ikut-pilkada">MK Larang Caleg DPR dan DPRD Terpilih Mundur untuk Ikut Pilkada</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Andreas, pengadilan perlu mempertimbangkan status terdakwa sebagai anggota kepolisian yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat. Dengan putusan bebas kepada pelaku kekerasan seksual, pengadilan disebut tidak mendukung perlindungan terhadap anak yang masuk dalam kelompok rentan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Di saat terdakwa telah mencoreng citra institusi kepolisian karena perilakunya, pengadilan pun ikut tidak berpihak kepada korban lewat proses peradilan yang penuh ketidakadilan,&rdquo; ujar Andreas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Andreaa menilai, pengawasan terhadap proses peradilan harus diperkuat. Menurut Andreas, hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa putusan yang diambil berdasarkan fakta dan keadilan, bukan karena intervensi atau faktor lain yang tidak semestinya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Putusan hakim pada kasus ini semakin menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Tentunya harus menjadi perhatian kita bersama untuk sama-sama bisa mengawal kasus ini hingga tuntas,&rdquo; ujar Legislator dari Dapil NTT I itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Andreas juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang memprioritaskan pada perlindungan hak-hak korban, terutama yang melibatkan anak-anak.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini mengingat UU Perlindungan Anak sudah mengatur ancaman hukuman berat bagi pelaku kekerasan seksual pada anak untuk memberikan efek jera sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi anak-anak. Apalagi ancaman hukuman berat bagi pelaku kekerasan seksual juga sudah diatur dalam UU TPKS.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami juga berharap Komnas HAM ikut terlibat mengawal kasus ini demi memastikan hak-hak korban benar-benar terakomodir,&rdquo; imbau Andreas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Andreas menyebut, Indonesia memiliki banyak produk hukum yang menjamin hak-hak anak termasuk dalam UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dalam UU ini diatur bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Hak anak adalah hak asasi manusia yang diakui serta dilindungi oleh hukum,&rdquo; imbuhnya.</div>

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menyoroti vonis bebas terhadap oknum polisi dalam kasus pencabulan anak di Papua.

DPR Cium Ada Ketidakberesan Vonis Bebas Oknum Polisi di Kasus Rudapaksa Anak Papua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/1656246549387.jpg" alt="ilustrasi kasus pemerkosaan anak. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>ilustrasi kasus pemerkosaan anak. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Aparat kepolisian dari Polres Serang menangkap pimpinan sekaligus pengajar di Pondok Pesantren (ponpes) Bani Ma&rsquo;mun berinisial KH. Kapolres Serang AKBP Condro Sasongko memastikan hal itu saat diwawancarai pada Senin (2/12). Dia menyatakan bahwa pelaku telah melakukan rudapaksa kepada tiga orang santriwati di ponpes tersebut sejak 2021 lalu. Perbuatan tersebut terus dilakukan oleh pelaku sampai 2023. Salah satu korban bahkan hamil dan dipaksa untuk menggugurkan kandungan. &rdquo;Ada dugaan pencabulan dan pelecehan seksual oleh seorang pengajar sekaligus pimpinan pondok pesantren,&rdquo; ungkap AKBP Condro. Tidak hanya pengajar dan pimpinan, KH juga merupakan anak pendiri ponpes tersebut.&nbsp; Perwira menengah Polri dengan dua kembang di pundak itu memastikan bahwa KH sudah ditangkap dan dijebloskan ke dalam tahanan di Polres Serang. Yang bersangkutan juga sudah dilaporkan dengan Laporan Polisi bernomor LP/B/526/XII/2024/SPKT terang dia. Laporan tersebut dibuat pada Minggu (1/30) dan langsung ditindaklanjuti.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015262584/sekap-dan-rudapaksa-remaja-17-tahun-selama-10-hari-pemuda-diringkus-polisi-dan-terancam-bui-15-tahun">Sekap dan Rudapaksa Remaja 17 Tahun Selama 10 Hari, Pemuda Diringkus Polisi dan Terancam Bui 15 Tahun</a> &rdquo;Pelakunya satu orang, untuk korban sementara ada tiga orang,&rdquo; terang Condro.&nbsp; Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal berlapis. Yakni pasal 81 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) juncto pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.&nbsp;

Pimpinan ponpes Bani Ma’mun berinisial KH ditangkap karena melakukan rudapaksa kepada tiga orang santriwati sejak 2021 lalu.

Rudapaksa Tiga Santriwati Sejak 2021, Pimpinan Ponpes Bani Ma’mun Serang Jadi Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/polisi_tangkap.jpg" alt="PENANGANAN KASUS: Wakapolres Brebes Kompol Arwansa (dua dari kanan) dalam konferensi pers di Mapolres Brebes kemarin (18/1). (RADAR BREBES)" width="100%">
<figcaption>PENANGANAN KASUS: Wakapolres Brebes Kompol Arwansa (dua dari kanan) dalam konferensi pers di Mapolres Brebes kemarin (18/1). (RADAR BREBES)</figcaption>
</figure><h3>Sempat Dimediasi LSM dengan Tiap Pelaku Serahkan ”Kompensasi” Rp 10 Juta</h3> JawaPos.com – Satreskrim Polres Brebes, Jawa Tengah, akhirnya menangkap enam terduga pelaku rudapaksa dengan korban masih di bawah umur.  Sebelumnya kasus itu berusaha ”dibungkam” lewat upaya mediasi antara keluarga korban dan pelaku yang difasilitasi sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM).  Seperti dilaporkan Radar Tegal, satu dari enam pelaku tersebut masih di bawah umur. Mereka sudah ditahan dan diamankan di Mapolres Brebes kemarin (18/1). ”Keenamnya berhasil kami amankan di kediaman masing-masing,” ucap Wakapolres Brebes Kompol Arwansa dalam konferensi pers di Mapolres Brebes.  Arwansa menjelaskan, kejadian itu terungkap setelah pihaknya menerima laporan dari masyarakat sesudah kasus tersebut ramai menjadi sorotan di berbagai platform. ”Mereka telah menjalani pemeriksaan penyidik,” katanya.  Rudapaksa itu terjadi pada akhir Desember tahun lalu di sebuah rumah kosong di wilayah Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes. Sebelum dirudapaksa keenam terduga pelaku, korban dicekoki miras oplosan.  Setelah kejadian, sebuah LSM berusaha memediasi keluarga korban dan pelaku dengan tujuan kasus tersebut tidak dilaporkan ke pihak berwajib. Dicapai kesepakatan, tiap pelaku menyerahkan Rp 10 juta sebagai semacam ”kompensasi”.  Itu pun, berdasar penelusuran Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA), keluarga korban hanya menerima Rp 32 juta. Muara mediasi tersebut berwujud sebuah surat kesepakatan.  Begitu mendengar kasus itu, Satgas PPA yang di dalamnya termasuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3KB) Brebes mendatangi rumah korban. Tujuannya agar bersedia melapor.  Namun sayang, lantaran sudah menandatangani surat kesepakatan, keluarga korban enggan menerima pendampingan. ”Korban ini masih di bawah umur, baru 15 tahun. Dia diperkosa oleh enam pelaku yang merupakan tetangganya sendiri,” kata Sekretaris DP3KB Brebes Rini Pujiastuti (16/1).  AW, kepala desa tempat korban dan para pelaku bermukim, membenarkan adanya kejadian tersebut. Dia menyebutkan, saat LSM tadi menanyakan kasus pemerkosaan di desanya, dirinya belum tahu karena tidak ada laporan dari warganya.  ”Awalnya ada beberapa orang LSM BPPI mendatangi saya terus dan bicara soal kasus ini. Akhirnya kedua belah pihak datang ke rumah saya dan membuat surat kesepakatan. Sebelum ada kesepakatan, saya sudah bilang kalau mau dibawa ke jalur hukum ya kami persilakan,” ungkap AW kepada Radar Tegal.  Pelaku terancam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E atau Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002. Yang mengatur tentang perlindungan anak dengan ancaman maksimal 15 tahun dan denda Rp 20.000.000.

Polisi Tangkap 6 Terduga Pelaku Rudapaksa Anak di Brebes

rudapaksa anak

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rudapaksa anak

Berita Terkini

Biadab! Kakek di Menganti Gresik Rudapaksa Cucu Tiri Usia 6 Tahun Berulang Kali hingga Trauma

DPR Cium Ada Ketidakberesan Vonis Bebas Oknum Polisi di Kasus Rudapaksa Anak Papua

Rudapaksa Tiga Santriwati Sejak 2021, Pimpinan Ponpes Bani Ma’mun Serang Jadi Tersangka

Polisi Tangkap 6 Terduga Pelaku Rudapaksa Anak di Brebes

Download Aplikasi JawaPos.com