<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/22/Screenshot_20250722_135048_YouTube-3956412158.jpg" alt="Penyanyi Lesti Kejora dan Sammy Simorangkir bernyanyi saat bersaksi di sidang lanjutan uji materi UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Selasa (22/7). (YouTube MK)" width="100%">
<figcaption>Penyanyi Lesti Kejora dan Sammy Simorangkir bernyanyi saat bersaksi di sidang lanjutan uji materi UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Selasa (22/7). (YouTube MK)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan gugatan uji materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pada Selasa (22/7). Gugatan itu dilayangkan oleh Nazril Irham (Ariel Noah) bersama 28 musisi lainnya, dengan nomor perkara 28/PUU-XXIII/2025. dalam sidang kali ini, dua penyanyi ternama, Lesti Kejora dan Sammy Simorangkir, yang hadir sebagai saksi dari pihak pemohon, diminta bernyanyi langsung di ruang sidang oleh Ketua MK, Suhartoyo. Momen ini terjadi usai Lesti menyampaikan keterangannya di hadapan majelis hakim konstitusi. Begitu turun dari mimbar saksi, Suhartoyo langsung meminta pelantun lagu dangdut itu untuk menyanyikan lagunya sendiri. "Lesti punya lagu ciptaan sendiri tidak?," tanya Ketua MK, Suhartoyo saat memimpin sidang di Gedung MK, Jakarta, Selasa (22/7). Pertanyaan Suhartoyo direspons positif oleh Lesti yang berada di atas mimbar usai memberikan keterangan saksi. "Punya pak," jawab Lesti. Suhartoyo meminta Lesti untuk menyanyikan lagu ciptaannya sendiri di ruang persidangan. "Seperti apa lagu ciptaannya? Biar kami dengar. Kalau yang lagu lain jangan dinyanyikan karena sedang disengketakan kan. Kalau ciptaan sendiri kan boleh. Coba satu bait saja," pinta Suhartoyo. &ldquo;Angin, sampaikan padanya, betapa rindu ini menyiksaku. Sungguh heningnya malamku, bertemankan sepi dan dirundung sedih," ucap Lesti menyanyikan dengan merdu. Suhartoyo lantas menanyakan judul lagu yang dinyanyikan Lesti tersebut.&nbsp;"Ini judulnya apa?," tanya Suhartoyo. "Angin, Pak," timpal Lesti. <h2>Sammy Nyanyikan Bila Rasaku Ini Rasamu</h2> Tak hanya kepada Lesti, Suhartoyo juga meminta Sammy Simorangkir untuk menyanyikan lagu ciptaannya saat masih bergabung dalam group band Kerispatih. "Kalau Sammy, yang ciptaan sendiri, ketika di Kerispatih kan ada lagu yang bagus itu. Tapi yang ciptaan Sammy sendiri, lo," pinta lagi Suhartoyo. Mendengar permintaan Suhartoyo, Sammy mengaku menciptakan beberapa lagu Kerispatih. Tapi dirinya tidak seorang diri, bersama rekan lainnya dalam group band tersebut. "Kebetulan yang di lagu Kerispatih saya menciptakan ada beberapa lagu, tapi dengan gitarisnya. Tapi memang waktu itu keputusan memang kita pilih, supaya tidak ada potensi untuk saling berdebat, kita pilih (nama pencipta) lagu yang dituakan di dalam band, yaitu saudara Badai," ungkap Sammy. Suhartoyo menanyakan apakah pernah dipersoalkan Kerispatih, jika Sammy yang saat ini penyanyi Solo membawakan lagu-lagu Kerispatih. "Yang selama ini tidak pernah dipersoalkan? Kalau Sammy menyanyikan?," tanya Suhartoyo. "Saya merasa tidak pernah dipersoalkan karena saya tahu banget, saya tahu banget lah, ini mantan rekan kerja saya ini, saudara Badai hatinya enggak begitu," urainya. Suhartoyo lantas meminta Sammy Simorangkir untuk menyanyikan sependek lagu ciptaannya tersebut. "Ya sudah, sekarang dinyanyikan dulu. Yang mana itu lagunya? Yang netral, ya," ujar Suhartoyo. Sammy lantas berkelakar bahwa dirinya lupa lagu ciptaannya tersebut. "Saya lupa lagi lagunya karena sudah lama, Yang Mulia," tutur Sammy. "Gimana nanti publik kalau yang menyanyikan saja sudah lupa?," ujar Suhartoyo. "Kan saya bisa latihan dulu Yang Mulia, hahaha, kalau di-request," jawab Sammy sambil berkelakar. Sammy lantas mengaku ingat lagu ciptaannya itu. Ia kemudian menyanyikan lagu tersebut dihadapan para hakim konstitusi. &ldquo;Bila rasaku ini rasamu, sanggupkah engkau, menahan sakitnya terkhianati cinta yang kau jaga. Coba bayangkan kembali, betapa hancurnya hati ini, kasih, semua telah terjadi," ucap Sammy, menyanyikan lagu berjudul "Bila Rasaku ini Rasamu" dengan merdunya. Mendengar lagu tersebut, Suhartoyo menyatakan bahwa lagu itu merupakan kesukaan dari Hakim Konstitusi Arief Hidayat. "Baik, cukup. Itu yang mulia Prof. Arief, lagu favoritnya itu," pungkasnya. Dalam gugatannya, para pemohon meminta MK membolehkan penyanyi membawakan lagu tanpa izin pencipta lagu, asalkan membayar royalti.&nbsp;

Dua penyanyi, Lesti Kejora dan Sammy Simorangkir, menyanyikan lagu ciptaan mereka di sidang MK tentang Hak Cipta, Selasa (22/7)

Momen Lesti Kejora dan Sammy Simorangkir Bernyanyi di Ruang Sidang MK, saat Bersaksi soal Gugatan UU Hak Cipta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/05/znvdhfEkiCGFMiD1sUKgW5uYv1nTJ5Q6h02VGSDC-1-2492983124.jpg" alt="Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (5/6). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (5/6). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto merespons keterangan ahli bahasa, Frans Asisi Datang, yang dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di ruang sidang Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (12/6). Hasto menyebut, keterangan ahli bahasa dari Universitas Indonesia (UI) itu hanya menguntungkan kepentingan penyidikan. "Jadi keterangan saksi ahli tadi nampak bahwa ilustrasi yang disampaikan, konteks yang disampaikan itu berasal dari penyidik," kata Hasto disela-sela persidangan. Hasto menyebut, Jaksa menggunakan keterangan Frans sebagai ahli bahasa untuk memenuhi kepentingan dakwaan. "Sehingga tentu tujuan maksudnya kita bisa paham untuk terhadap kepentingan-kepentingan dari penyidik yang bertindak sebagai pemeriksa, sebagai saksi pokoknya merangkap banyak," ujarnya. Ia mencontohkan, keterangan Frans yang dimanfaatkan mengenai kontes percakapan yang ditemukan pada pesan WhatsApp Hasto kepada ponsel Saeful Bahri pada 16 Desember 2019. Menurut dia, pesan tersebut berisi tentang adanya penggunaan uang Rp 200 juta dari Rp 600 juta untuk uang muka penghijauan. "Ketika teks analisis kalimat, tadi ada 600 untuk DP 200 dulu. Tapi karena ada perspektif yang dibangun oleh penyidik, muncullah otak-atik 600 dikurangi 200, ini kan di luar dari teks," tegas Hasto. Adapun, Hasto didakwa merintangi penyidikan kasus suap proses pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI yang melibatkan Harun Masiku. Hasto merintangi KPK yang ingin menangkap Harun Masiku, sehingga mengakibatkan buron sampai saat ini. Hasto melalui Nurhasan memerintahkan Harun Masiku untuk merendam telepon genggamnya ke dalam air, setelah KPK melakukan tangkap tangan kepada Komisioner KPU RI 2017-2022 Wahyu Setiawan. Hasto juga memerintahkan staf pribadinya, Kusnadi, untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK. Upaya penangkapan terhadap Harun Masiku itu dilakukan setelah adanya dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI 2019-2024. Selain itu, Hasto juga didakwa memberikan uang senilai SGD 57.350 atau setara Rp 600 juta untuk Komisioner KPU RI 2017-2022, Wahyu Setiawan. Hasto memberikan suap ke Wahyu Setiawan bersama-sama dengan Harun Masiku. Uang tersebut diberikan Hasto Kristiyanto untuk Wahyu Setiawan, agar caleg Harun Masiku bisa dilantik menjadi caleg terpilih periode 2019-2024 menggantikan Riezky Aprilia di Dapil Sumatra Selatan (Sumsel) 1. Pemberian suap kepada Wahyu Setiawan dibantu oleh mantan anggota Bawaslu RI yang juga kader PDIP, Agustiani Tio Fridelina. Sebab, Agustiani memiliki hubungan dekat dengan Wahyu Setiawan. Hasto didakwa melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a serta pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 tentang Perubahan Atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHAP. &nbsp;

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi keterangan ahli bahasa di sidang KPK, menilai ada kepentingan dalam dakwaan.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Sebut Ahli Bahasa yang Dihadirkan Jaksa ke Ruang Sidang Hanya untuk Kepentingan Dakwaan

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/14/razman-firdaus-1130325795.jpg" alt="Razman Arif dan Firdaus Oiwobo tak lagi bisa beracara di pengadilan. (Instagram)" width="100%">
<figcaption>Razman Arif dan Firdaus Oiwobo tak lagi bisa beracara di pengadilan. (Instagram)</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com-Kasus kericuhan yang dilakukan Razman Arif Nasution dan kuasa hukumnya di ruang sidang sudah dilaporkan Pengadilan Negeri Jakarta Utara ke Bareskrim Polri.Penyidik pun bergerak cepat untuk menangani perkara tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015657588/menteri-esdm-bahlil-lahadalia-pastikan-perguruan-tinggi-tak-diberi-izin-pengelolaan-tambang-begini-alasannya">Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Pastikan Perguruan Tinggi Tak Diberi Izin Pengelolaan Tambang, Begini Alasannya</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada hari ini, Senin (17/2), Hotman Paris dimintai keterangan oleh penyidik Bareskrim Polri atas kasus tersebut. Dia pun dicecar dengan puluhan pertanyaan oleh penyidik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ada sekitar 25 pertanyaan terkait pasal yang dilaporkan Pasal 207, 217, dan 335 KUHP," kata Hotman Paris di Bareskrim Polri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ada 4 nama yang disorot di BAP saya. Yaitu Razman Arif Nasution, Firdaus Oiwobo, istri Razman Ade Suryani, dan kuasa hukumnya yang</div> <div dir="auto">&nbsp;cewek," imbuh Hotman Paris.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menyebut bahwa Razman dkk sudah melakukan tindakan yang tidak terpuji di ruang persidangan dengan melontarkan kata-kata kotor.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hal yang paling menyedihkan di sini, semua kata penghinaan, kata-kata kotor yang diucapkan terhadap majelis hakim dan pengadilan disiarkan secara live, termasuk kata koruptor," ungkap Hotman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Hotman, 3 hakim sudah menjalani pemeriksaan penyidik atas kasus ini. Dia pun sangat optimistis kasus ini ditangani secara cepat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setelah ini akan ada panggilan saksi ahli. Menurut penyidik 3 hakim sudah di BAP, ini sangat cepat," kata Hotman Paris. (*)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Kasus kericuhan yang dilakukan Razman Arif Nasution dan kuasa hukumnya di ruang sidang sudah dilaporkan Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Hotman Paris ikut Diperiksa Buntut Kasus Razman Arif Rusuh di Ruang Sidang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/razif-rahman.jpg" alt="Razman Airf Nasution" width="100%">
<figcaption>Razman Airf Nasution</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kericuhan yang dilakukan tim kuasa hukum Razman Arif Nasution di ruang sidang Pengadilan Jakarta Utara (PN Jakut) pada Kamis (6/2) lalu telah merusak marwah pengadilan. Buntutnya, Firdaus Oiwobo, pengacara Razman Arif Nasution, yang naik ke meja pengadilan dipecat dari keanggotaan sebagai advokat di Kongres Advokat Indonesia (KAI). Perilaku Firdaus dinilai tidak mencerminkan seorang advokat dan merusak nama baik profesi. "Berdasarkan hasil rapat, diputuskan beliau diberhentikan sebagai anggota. SK-nya sudah dicabut dari anggota Kongres Advokat Indonesia," kata perwakilan KAI Petrus Bala Pattyona, dalam keterangannya, Selasa (11/2). Petrus Bala Pattyona menyatakan, pengadilan merupakan forum yang sangat sakral yang seharusnya dihormati oleh semua pihak terutama oleh advokat. "Kalau dia pengacara, keluar masuk ruang pengadilan, seharusnya memberikan hormat. Walaupun dia berdalih sidang sudah ditutup, siapa pun harus berperilaku baik setiap masuk ruang sidang," tegas Petrus Bala Pattyona. Dengan dikeluarkannya Firdaus dari KAI, maka organisasi secara tegas menyatakan kuasa hukum Razman itu tidak boleh lagi mengenakan atribut pengacara dari KAI. Organisasi itu tidak akan bertanggung jawab atas setiap perilakunya yang mengatasnamakan pengacara. Tak hanya itu, KAI akan mengirimkan surat rekomendasi ke Pengadilan Tinggi Banten supaya mencabut berita acara sumpahnya sebagai advokat agar tidak bisa beracara di persidangan. "Karena Firdaus diambil sumpahnya di Pengadilan Tinggi Banten, maka Kongres Advokat Indonesia mengusulkan ke Ketua Pengadilan Tinggi Banten untuk mencabut berita acara sumpahnya, dan melarangnya berpraktik secara permanen di seluruh Indonesia," tuturnya.

Buntut Bikin Ricuh di Ruang Sidang Pengadilan, Pengacara Razman Nasution Dipecat dari Keanggotaan Kongres Advokat Indonesia.

Buntut Bikin Ricuh di Ruang Sidang Pengadilan, Pengacara Razman Nasution Dipecat dari Keanggotaan Kongres Advokat Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/22/1000247773-1343810866.jpg" alt="Artis Nikita Mirzani. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Artis Nikita Mirzani. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Nikita Mirzani selaku seteru dari pengacara Razman Arif Nasution ikut buka suara terkait insiden keributan yang sempat terjadi di ruang sidang dalam sidang lanjutan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis (6/2). Kejadian itu dianggap memalukan yang seharusnya tidak perlu terjadi. Nikita Mirzani berharap Razman dan kuasa hukumnya dikenakan sanksi tidak boleh beracara lagi di persidangan atas tindakan mereka. "Harusnya Kejaksan Agung bisa melihat proses persidangan Bang Hotman sama kura-kura ninja sangat amat ricuh. Harusnya diberikan sanksi agar Razman dan semua pengacaranya tidak boleh lagi masuk persidangan," kata Nikita Mirzani. Ibu tiga anak tersebut meminta kuasa hukum yang naik ke atas meja di ruang sidang seharusnya juga dikenakan sanksi karena dianggap berlaku tidak sepatutnya di ruang persidangan. Nikita Mirzani menganggap, tindakan itu sudah menurunkan kehormatan persidangan. "Gua belajar hukum otodidak ya. Kalau di Indonesia beda dengan di Singapura. Kalau di Singapura melakukan tindakan kayak gitu, bisa langsung dipenjara," kata Nikita Mirzani. Awal mula terjadinya perselisihan antara Razman dan Hotman di ruang sidang setelah majelis hakim memutuskan sidang tertutup untuk umum karena ada muatan asusila. Keputusan tersebut bikin Razman sangat kecewa. Dia padahal berharap kasus ini terbuka untuk umum, bahkan dapat disiarkan secara live. Tiba-tiba saja Razman Arif Nasution mendekati Hotman Paris yang sedang duduk di kursi saksi sesaat setelah majelis hakim keluar. Khawatir terjadi pertengkaran fisik, sejumlah orang dengan cepat langsung menjauhkan Razman dari Hotman. Razman berbicara dengan nada tinggi dan penuh emosi. Dia mengaku tidak takut dipenjara dan menolak persidangan jika dilakukan secara tertutup. Tak hanya itu, salah satu kuasa hukum Razman yang saat itu mengenakan seragam, tiba-tiba naik ke atas meja untuk membela Razman.

Nikita Mirzani berharap Razman dan kuasa hukumnya dikenakan sanksi tidak boleh beracara lagi di persidangan atas tindakan mereka.

Dianggap Bikin Gaduh di Ruang Sidang, Nikita Mirzani Berharap Razman dkk Dikenakan Sanksi Tak Boleh Beracara Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/emosi-tinggi-keluarga-korban-dan-pelaku-ribut-di-luar-pengadilan_m_155652.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Sidang lanjutan kasus pembunuhan di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang diwarnai kericuhan kemarin (6/9). Ketika bertemu, keluarga terdakwa dan korban sama-sama mengeluarkan kata-kata kasar. &rsquo;&rsquo;Apa, nggak usah ngotot gitu. Itu kan jaksa sama hakim yang ngasih tuntutan. Sini kalau berani,&rdquo; kata seorang perempuan yang diketahui kerabat M. Nasir, terdakwa dalam kasus tersebut. Beruntung, aparat keamanan cepat mengambil tindakan dan segera melerai kedua belah pihak. Meski begitu, dua keluarga ini tetap saling ejek dan mengajak berkelahi. Sementara dalam sidang tersebut, jaksa penuntut umum (JPU) Qori Mustikawati menuntut M. Nasir yang menghabisi nyawa Bambang Suhermi, rekan sekolahnya, menjalani pidana penjara selama 15 tahun. Ia dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana merampas nyawa orang lain, sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP. "Menuntut, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 15 tahun kurungan penjara," kata Qori Mustika seperti dikutip Radar Lampung (Jawa Pos Group), Kamis (7/9). Jaksa menyatakan, selain memberikan keterangan berbelit-belit, sebelum tertangkap, Nasir buron selama 2,5 tahun. Ini menjadi pertimbangan yang memberatkan. Pembunuhan itu terjadi di warung Bambang di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Panjang Utara, Kamis (27/11/2014) silam. Nasir menghantam rekan sekolahnya di Talangpadang itu dengan cobek dan batu ulekan. Ia nekat menghabisi nyawa rekannya lantaran dilecehkan saat sedang tidur. Nasir sempat buron sebelum akhirnya diamankan Tekab 308 Polresta Bandarlampung.

Emosi Tinggi, Keluarga Korban dan Pelaku Ribut di  Luar Pengadilan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/70137_89367_polisi-pengamanan-pengadilan-besar.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sidang kasus penistaan agama dengan tersangka Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dipastikan bakal menjadi pusat perhatian. Pengadilan Negeri Jakarta Utara selaku pihak yang menyidangkan Ahok bakal mengantisipasi terjadinya penumpukan massa yang ingin menonton secara langsung sidang. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono menerangkan, segala sesuatu, mulai dari sarana dan pengamanan telah mereka bicarakan dengan PN Jakut. &ldquo;Lokasinya akan kita lihat, berapa kapasitas dan berapa luas halamannya. KIta harapkan tempat parkir bisa teratur dan tertata,&rdquo; kata dia di Divhumas Polri, Minggu (11/112). Dia menegaskan, Polda Metro siap membantu PN Jakut agar tidak terjadi kegaduhan saat sidang berlangsung. &ldquo;Apakah akan menambah televisi, atau menambah pengeras suara di luar (ruang sidang) untuk penonton yang tidak bisa masuk, itu masih dibicarakan,&rdquo; kata dia lagi. Saat disinggung soal jumlah personel yang dikerahkan untuk mengamankan jalannya sidang, Argo berkata hal itu masih dalam pembahasan. &ldquo;Yang pasti cukup,&rdquo; tambahnya. Pihak PN Jakut sendiri mengakui, ruang Koesoema Atmadja yang bakal dijadikan tempat sidang Ahok ruangannya tidak terlalu besar. (elf/JPG)

Ruang Sidang Kecil, PN Jakut Bakal Tambah Layar dan Pengeras Suara

ruang sidang

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ruang sidang

Berita Terkini