<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/01/4f13ffb5-a792-4455-a980-1ea5a7a0e728-599143129.jpg" alt="Ketua Komite Koordinasi Pendidikan RSUP Prof Ngoerah I Gusti Putu Suka Aryana. (Ni Putu Putri Muliantari/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ketua Komite Koordinasi Pendidikan RSUP Prof Ngoerah I Gusti Putu Suka Aryana. (Ni Putu Putri Muliantari/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;RSUP Prof Ngoerah, Bali, menetapkan dua orang residen atau calon dokter spesialis dari Universitas Udayana (Unud) yang menjadi peserta didik di sana melakukan pelanggaran berat. Ketua Komite Koordinasi Pendidikan RSUP Prof Ngoerah I Gusti Putu Suka Aryana mengatakan, keputusan diperoleh setelah pihak rumah sakit dan kampus bertemu membahas dua residen yang menjalin hubungan terlarang bahkan diduga melakukan tindakan asusila di rumah sakit. &rdquo;Pihak rumah sakit dan fakultas kedokteran sudah rapat dan sudah menetapkan ini termasuk golongan pelanggaran berat dan nanti dibuatkan berita acaranya,&rdquo; kata I Gusti Putu Suka Aryana seperti dilansir dari Antara di Denpasar. &rdquo;Tindak lanjutnya akan diberikan sanksi karena sudah kami rapatkan dan sudah ditetapkan bahwa ini termasuk pelanggaran, tadi yang hadir unsur direksi dan dekanat,&rdquo; sambung dia. Putu Suka menyebut, setiap kategori pelanggaran mendapat sanksi bervariasi. Seperti pelanggaran sangat berat dapat dikeluarkan dari institusi. Namun, karena ini pelanggaran kategori berat, akan dibahas kembali. Dalam pertemuan kedua institusi itu kedua residen dari Universitas Udayana itu tidak dihadirkan. Sebab rencananya setelah keputusan diumumkan, keduanya diminta klarifikasi dan menerima hukuman. &rdquo;Ada banyak variasi, banyak kasusnya beda-beda tetapi hampir semua institusi pasti ada aturan bagaimana beretika, berdisiplin, kami punya aturan dan ini termasuk berat, ada yang levelnya ringan, sedang, berat dan sangat berat,&rdquo; ujar I Gusti Putu Suka Aryana. Atas kejadian itu, Putu Suka menegaskan, RSUP Prof Ngoerah akan terus menjaga nama baik institusi. Hal itu tecermin dari hasil keputusan bahwa dua oknum tersebut dikenai pelanggaran berat. Dugaan kasus tindakan asusila dan menjalin hubungan terlarang itu dilakukan mahasiswa program spesialis dari program studi Orthopedik dan Traumatologi serta program studi Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah.

RSUP Prof Ngoerah, Bali, tetapkan dua orang residen dari Unud yang menjadi peserta didik melakukan pelanggaran berat

RS Prof Ngoerah Tetapkan Dua Residen Unud Lakukan Pelanggaran Berat, Jalin Hubungan Terlarang dan Asusila

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/01/IMG-20231101-WA0019-2269181613.jpg" alt="Presiden Jokowi saat groundbreaking Mayapada Hospital Nusantara di kawasan IKN, Kaltim, Rabu (1/11)." width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi saat groundbreaking Mayapada Hospital Nusantara di kawasan IKN, Kaltim, Rabu (1/11).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) di Ibu Kota Nusantara (IKN). <div dir="auto">Jokowi mengatakan RSUP ini akan menjadi rumah sakit pertama yang dibangun oleh pemerintah di kawasan IKN. RSUP ini menjadi rumah sakit keempat yang dibangun di IKN, setelah sebelumnya ada tiga rumah sakit swasta lain yang telah berjalan proses pembangunannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dan, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini peletakan batu pertama (groundbreaking) Rumah Sakit Umum Pusat di Ibu Kota Nusantara secara resmi saya nyatakan dimulai," kata Jokowi di IKN, seperti dikutip JawaPos.com dari YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (20/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/013639555/lakukan-persiapan-ekstra-persela-lamongan-siap-gilas-lawan-di-babak-12-besar-liga-2">Lakukan Persiapan Ekstra, Persela Lamongan Siap Gilas Lawan di Babak 12 Besar Liga 2</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala Negara tersebut mengatakan bahwa RSUP di Nusantara akan dibangun dengan konsep gedung hijau dan memiliki konsentrasi pada pengobatan penyakit jantung dan strok.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan dibangunnya rumah sakit pemerintah ini melengkapi Rumah Sakit Hermina, Rumah Sakit Abdi Waluyo, dan Rumah Sakit Mayapada. Termasuk RSUP, keempat rumah sakit ini bukan fasilitas kesehatan terakhir yang dibangun di IKN. Ada tiga rumah sakit swasta lainnya yang akan segera dibangun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan keberadaan beberapa rumah sakit ini nantinya diharapkan dapat menjadi pilihan tempat pengobatan masyarakat Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013639561/debat-cawapres-cak-imin-akan-bawakan-masalah-uu-ciptaker">Debat Cawapres, Cak Imin Akan Bawakan Masalah UU Ciptaker</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan keberadaan rumah-rumah sakit yang memiliki fasilitas lengkap dan modern, saya berharap rumah sakit di IKN akan dapat menjadi rujukan untuk pengobatan bagi masyarakat Indonesia," harapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Presiden Jokowi juga berharap pada saatnya nanti, tidak ada lagi masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri. "Tidak ada lagi masyarakat kita yang pergi ke Malaysia, Singapura, Jepang, Amerika untuk kesehatannya," tandasnya.</div>

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) di IKN.

Jokowi Groundbreaking Rumah Sakit Umum Pusat di IKN Hari Ini, Dibangun dengan Konsep Gedung Hijau

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/06/image-70-2662576629.png" alt="Presiden Jokowi meresmikan RSUP dr. Ben Mboi di Kupang, NTT. (Akun X Presiden/@jokowi)" width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi meresmikan RSUP dr. Ben Mboi di Kupang, NTT. (Akun X Presiden/@jokowi)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Presiden Jokowi baru saja meresmikan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) dr Ben Mboi di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Rabu (6/12). Dilansir dari&nbsp;<a href="http://setkab.go.id/" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://setkab.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1701941284240000&amp;usg=AOvVaw3anJz4ooWVESjfOK3Pz8ha">setkab.go.id</a>&nbsp;pada Rabu (6/12), Rumah sakit senilai Rp 420 miliar ini diklaim sebagai yang terbesar di Kawasan Timur Indonesia. "Ini adalah rumah sakit terbesar di Indonesia bagian timur, utamanya di NTT, menempati lahan seluas kurang lebih 14 hektare dan bangunannya sendiri 35 ribu meter persegi. Ini rumah sakit yang besar sekali," ujar Presiden. Presiden berharap kehadiran fasilitas kesehatan ini dapat meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Indonesia bagian timur sehingga tidak perlu pergi ke daerah lain. Oleh karena itu, Kepala Negara pun mendorong pemenuhan tenaga kesehatan terutama dokter spesialis dan subspesialis. "Semoga ini menjadi infrastruktur kesehatan di NTT dan juga bisa meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, tidak perlu jauh-jauh ke Jakarta, cukup di sini semuanya bisa ditangani.&rdquo; &ldquo;Dan yang paling penting juga penambahan SDM [sumber daya manusia], utamanya dokter spesialis dan subspesialis segera harus dikejar, agar kekurangan yang ada bisa segera dipenuhi," ujarnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013442892/jokowi-ajak-masyarakat-kupang-ntt-lestarikan-pohon-cendana">Jokowi Ajak Masyarakat Kupang NTT Lestarikan Pohon Cendana</a> Menurut Presiden, rumah sakit ini dilengkapi dengan peralatan kesehatan yang sangat modern. Presiden meminta jajaran RSUP dr. Ben Mboi dapat merawat semua peralatan tersebut dengan baik. Jokowi juga berharap agar rumah sakit ini dapat bekerja sama dengan rumah sakit lain yang ada di NTT. "Tadi saya melihat MRI, saya melihat CT-scannya, saya berpikir, ini yang mengoperasikan ada tidak. &ldquo;Karena peralatannya benar-benar super modern, mestinya nanti bisa bekerja sama dengan rumah sakit yang lain.&rdquo; &ldquo;Ada seperti CT-scan, satu alat saja tadi saya tanya ke Pak Menteri Kesehatan Rp20 miliar. Ini yang harus terus kita rawat," ujarnya. RSUP dr Ben Mboi Kupang resmi melayani pasien secara umum dan bekerja sama dengan BPJS sejak tanggal 1 Juni 2023. Rumah sakit menyiapkan sejumlah tenaga dokter spesialis untuk dapat melayani kasus Kanker, Jantung, Stroke, dan Uronefrologi (KJSU). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013439683/jokowi-kunjungi-bendungan-mbay-ntt-dukung-target-produksi-beras-250-persen-untuk-capai-kedaulatan-pangan">Jokowi Kunjungi Bendungan Mbay NTT, Dukung Target Produksi Beras 250 persen untuk Capai Kedaulatan Pangan</a> Tenaga tersebut terdiri atas spesialis Bedah, Penyakit Dalam, Anak, Kebidanan &amp; Kandungan, Anestesi, Radiologi, Paru, Patologi Anatomi, Patologi Klinik. Serta ada THT, Mata, Gigi Prosthodontia, Urologi, Bedah Vaskuler, Bedah saraf (neurologi intervensi), Radiologi Onkologi, dan Ahli Jantung. Alat kesehatan yang sudah dimiliki RSUP Ben Mboi meliputi Digital X-ray, Mobile X-ray, Dental X-ray, Mammography, Fluoroscopy, CT Scan 128 Slice, MRI 1,5 Tesla, Ultrasonography. Selanjutnya ada Echocardiography, ESWL, Endoscopy, Laparoscopy, Bronchoscopy, Endo Urologi, Laser Urologi, Hemodialisis, Cath Lab Hybrid, dan Set Laboratorium. Menteri Kesehatan Budi menyampaikan sesuai instruksi presiden, pembangunan infrastruktur kesehatan khususnya untuk wilayah timur terus dilakukan untuk memperluas jangkauan pelayanan kesehatan. Pendirian RSUP dr Ben Mboi Kupang adalah rumah sakit kedua yang dibangun Kemenkes di Kawasan Timur Indonesia setelah Rumah Sakit pertama di Ambon Maluku (RSUP dr. J.Leimena) dalam kurun waktu 2018-2024. Menkes Budi juga melaporkan bahwa saat ini sedang dibangun dua rumah sakit superhub untuk wilayah tengah dan timur Indonesia dengan pelayanan kesehatan sekelas RSCM. Kedua superhub ini direncanakan selesai sebelum bulan Agustus tahun depan. "Satu RS superhub dibangun di Surabaya, diharapkan selesai pada bulan Juni-Juli tahun depan untuk menarik pasien yang lebih kompleks, membutuhkan perawatan dari Bali, NTB, NTT yang dapat diatasi di Surabaya.&rdquo; &ldquo;Superhub kedua di Makassar untuk RS Leimena Ambon, Papua, dan Kalimantan. Kelasnya mendekati RSCM, dua RS besar ini," ungkap Menkes Budi. ***

Presiden Jokowi baru saja meresmikan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) dr Ben Mboi di Kupang, NTT, Rabu (6/12).

Gelontorkan Dana Rp 420 Miliar, Jokowi Resmikan RSUP dr Ben Mboi di  NTT, Pastikan Layanan Kesehatan Merata

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/06/Presiden-Joko-Widodo-Meresmikan-RSUP-Ben-Mboi-Menjadi-yang-Terbesar-di-Indonesia-Timur-1912339226.jpg" alt="Presiden Joko Widodo saat meresmikan Rumah Sakit Umum Pemerintah (RSUP) Ben Mboi di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada Rabu (06/12). ANTARA/Benny Jahang." width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo saat meresmikan Rumah Sakit Umum Pemerintah (RSUP) Ben Mboi di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada Rabu (06/12). ANTARA/Benny Jahang.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Presiden Joko Widodo pada Rabu (06/12) meresmikan operasional Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Ben Mboi di Kota Kupang. Saat peresmian tersebut Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa RSUP Ben Mboi yang dibangun dengan anggaran mencapai Rp 420 miliar di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi rumah sakit terbesar di daerah Indonesia Timur. Jokowi mengatakan bahwa RSUP Ben Mboi ini memiliki fasilitas kesehatan (Faskes) terlengkap dan bisa mencukupi pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat NTT. RSUP Ben Mboi ini dibangun diatas tanah seluas 14 hektare dengan luas bangunan 35.000 meter persegi dan menjadikan rumah sakit terluas. Jokowi mengatakan bahwa faskes yang ada di RSUP Ben Mboi ini sudah modern untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat NTT. Jokowi mengharapkan supaya faskes ini terus dijaga untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Peresmian RSUP Ben Mboi diharapkan dapat menjadi rujukan bagi warga NTT untuk berobat karena faskes dan tenaga medis sudah berkualitas. Hingga mereka tidak harus pergi berobat ke luar daerah, khususnya Jakarta. "Warga NTT sudah tidak perlu lagi pergi berobat ke luar daerah karena saat ini sudah ada rumah sakit yang memiliki fasilitas lengkap untuk pelayanan kesehatan," ujar Presiden Joko Widodo dalam kegiatan yang juga dihadiri Ny Nafsia Mboi, istri dr Ben Mboi dikutip Antara. Presiden mengharapkan semakin banyaknya dokter spesialis di RSUP Ben Mboi, dan bisa menyelesaikan masalah kekurangan tenaga spesialis. ***

Presiden Jowo Widodo resmikan operasional RSUP Ben Mboi di Kupang, Nusa Tenggara Timur, sebagai rumah sakit terbesar di Indonesia Timur.

Presiden Joko Widodo Resmikan RSUP Ben Mboi, Dinobatkan Jadi Rumah Sakit Terbesar di Indonesia Timur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/baru-separuh-rs-di-jakarta-yang-bermitra-dengan-bpjs_m_156391.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jumlah rumah sakit di DKI Jakarta mencapai 189 unit. Semua itu terdiri dari RSUD, RS pemerintah dan swasta. Hanya saja dari sebanyak itu, baru 90 RS yang bermitra dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan DKI Koesmedi Priharto menyebut, 90 di antara 189 RS yang terdaftar telah bermitra dengan BPJS Kesehatan. RSUD dan RS pemerintah saja yang diwajibkan melayani BPJS. "Kalau rumah sakit swasta ya nanti sampai program 2019 kan jadi perkara coverage. Kalau dia tidak bermitra, nanti dia dapat pasien dari mana," ujar Koesmedi. (baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/09/11/156386/kami-berharap-tak-ada-lagi-debora-lain-mengalami-nasib-yang-sama" target="_blank">"Kami Berharap Tak Ada lagi Debora Lain Mengalami Nasib yang Sama"</a>) Pria berkacamata tersebut mengungkapkan, untuk di RSUD, warga DKI tidak boleh dimintai uang muka. Dengan begitu, pihak RSUD akan menawarkan pasien untuk didaftarkan di BPJS Kesehatan. Warga yang tidak mampu membayar preminya setiap bulan akan dibayarkan pemerintah dengan catatan mau ditempatkan di kelas tiga. Kemarin (10/9) Dinkes DKI mengeluarkan instruksi agar tidak terjadi kembali peristiwa serupa. Instruksi itu berisi agar setiap rumah sakit harus segera menangani pasien gawat darurat. "Selain itu, kalau si pasien harus dirujuk, yang mencari tempat rujukan bukan pasien, tapi pihak rumah sakit," ujarnya. Terkait permasalahan tersebut, Gubernur DKI Djarot Saiful Hidajat mengungkapkan bahwa rumah sakit wajib memberikan pertolongan secara maksimal kepada siapa pun. Sebab, setiap dokter memiliki kode etik yang harus dipatuhi. Namun, terkait masalah tersebut, Djarot akan mendalami lebih lanjut. "Makanya, kita lihat dulu benar nggak rumah sakit tidak memberikan perawatan yang semestinya," tutur Djarot. Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono meminta Dinkes DKI memberikan sanksi kepada pihak rumah sakit. Dinkes harus lebih maksimal dalam mengawasi rumah sakit agar lebih mendahulukan kesehatan pasien daripada uang muka. Menurut dia, jangan sampai hanya karena tidak memiliki kemampuan materi, pelayanan kesehatan diabaikan. "Jadi, jangan tanya duitmu berapa? Tapi, penyakitmu apa? Intinya kan itu. Nah, ini problem masyarakat," kata Gembong.&nbsp;

Baru Separuh RS di Jakarta yang Bermitra Dengan BPJS

rsup

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rsup

Berita Terkini

RS Prof Ngoerah Tetapkan Dua Residen Unud Lakukan Pelanggaran Berat, Jalin Hubungan Terlarang dan Asusila

Jokowi Groundbreaking Rumah Sakit Umum Pusat di IKN Hari Ini, Dibangun dengan Konsep Gedung Hijau

Gelontorkan Dana Rp 420 Miliar, Jokowi Resmikan RSUP dr Ben Mboi di NTT, Pastikan Layanan Kesehatan Merata

Presiden Joko Widodo Resmikan RSUP Ben Mboi, Dinobatkan Jadi Rumah Sakit Terbesar di Indonesia Timur

Baru Separuh RS di Jakarta yang Bermitra Dengan BPJS

Download Aplikasi JawaPos.com