<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/RSUD-loek-mo.jpg" alt="RSUD Loekmono Hadi Kudus. Akhmad Nazaruddin Lathif/Antara" width="100%">
<figcaption>RSUD Loekmono Hadi Kudus. Akhmad Nazaruddin Lathif/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Direktur RSUD Loekmono Hadi Kudus Abdul Aziz Achyar menegaskan, jika ada pemotongan dana insentif tenaga kesehatan (nakes) di RSUD, itu bukan kebijakan direksi. Sebab, transfer dana tersebut langsung ke rekening masing-masing nakes tanpa pemotongan.  ”Transfer dana nakes tersebut sesuai jumlah yang diterima dari Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus,” ujar Abdul Aziz Achyar seperti dilansir dari Antara di Aula RSUD Loekmono Hadi Kudus.  Hal itu disampaikan Abdul Aziz Achyar menanggapi adanya pemeriksaan Polda Jateng terhadap nakes terkait dugaan pemotongan insentif nakes di Kudus. Dari hasil pemeriksaan secara internal, kata dia, memang ada iuran sukarela untuk berbagi kepada rekan kerja yang bukan kategori nakes penerima insentif. Sedangkan rekan yang tidak sesuai kriteria juga memiliki risiko kerja yang sama, seperti bagian kebersihan, pramusaji, portir, dan laundri.  Dia mengungkapkan, ide tersebut muncul karena inisiatif mereka sendiri untuk diberikan kepada nakes lain yang tidak menerima insentif. ”Prinsipnya mereka memang memiliki niat baik. Akan tetapi, kami tetap mendukung niat Polri apakah ada niat paksaan atau tidak,” tutur Abdul Aziz Achyar.  Terkait besaran pemotongan dana insentif tersebut, dia mengakui, tidak mengetahui secara persis. Sebab, jumlahnya bervariasi antara Rp 300 ribu hingga Rp 500 karena dimungkinkan masing-masing kelompok atau bangsal berbeda-beda.  Sebelumnya, Tim Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jateng datang ke Kudus untuk melakukan penyelidikan terkait adanya informasi kasus dugaan pemotongan dana insentif untuk tenaga kesehatan di RSUD Loekmono Hadi Kudus. Informasi dari berbagai sumber, disebutkan bahwa Tim Ditreskrimsus Polda Jateng telah beberapa kali datang ke Kudus untuk meminta keterangan kepada sejumlah pihak terkait.

RSUD Kudus Tegaskan Pemotongan Insentif Nakes Bukan Kebijakan Direksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Mapolres-kd.jpg" alt="Mapolres Kudus. Akhmad Nazaruddin Lathif/Antara" width="100%">
<figcaption>Mapolres Kudus. Akhmad Nazaruddin Lathif/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepolisian Resor Kudus, Jawa Tengah, mendalami dugaan peretasan dalam lelang proyek pembangunan gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS) RSUD Loekmono Hadi Kudus. Sebab, dokumen kualifikasi yang diunggah peserta lelang tidak ada sehingga lelang terpaksa dibatalkan.  ”Setda Kudus memang sudah melaporkan dugaan peretasan dalam lelang gedung IBS RSUD Loekmono Hadi Kudus ke Polres Kudus. Kami segera tindak lanjuti laporan tersebut,” kata Kasatreskrim Polres Kudus AKP Agustinus David seperti dilansir dari Antara di Kudus, Selasa (10/8).  Dia mengatakan, pihaknya akan mendalami terlebih dahulu laporan tersebut. Selanjutnya, akan melakukan pengumpulan sejumlah data dan dokumen terkait dengan laporan tersebut.  ”Setelah dilakukan penyelidikan, polisi akan meminta keterangan sejumlah pihak terkait dengan lelang proyek pembangunan gedung IBS RSUD Kudus tersebut,” ujar Agustinus David.  Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa Setda Kabupaten Kudus Doni Tondo Setiaji membenarkan sudah melaporkan kejadian dugaan peretasan lelang proyek pembangunan gedung IBS RSUD Kudus ke aparat penegak hukum. Mulai dari Polres Kudus hingga ke Kejaksaan Negeri Kudus.  Terkait dengan hal itu, pihaknya juga sudah melakukan verifikasi Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) memang ada dugaan sistem lelang secara elektronik diretas.  Rencana Polres Kudus hendak meminta keterangan sejumlah pihak, dia mengaku, belum ada pemberitahuan untuk dimintai keterangan.  Adanya dugaan peretasan tersebut, akhirnya di website LPSE Kudus diumumkan pembatalan tender gedung IBS RSUD Kudus dengan alasan hasil konsultasi dengan Direktorat Pengembangan SPSE LKPP dinyatakan bahwa terjadi indikasi gangguan pada dokumen kualifikasi yang diunggah peserta tender pada form isian elektronik data kualifikasi SPSE. Sehingga, menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat serta pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan prinsip bersaing dan adil.  Lelang tersebut juga hampir mencapai tahap akhir karena PT Bina Artha Perkasa dari Semarang ditetapkan sebagai pemenang. Namun, belum sampai penandatanganan kontrak, proses lelang proyek besar dengan nilai anggaran Rp 29 miliar tersebut dianggap batal.

Polisi Dalami Dugaan Peretasan Lelang Elektronik Gedung IBS RSUD Kudus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/RSUD-loekmono-1.jpg" alt="RSUD Loekmono Hadi Kudus. Akhmad Nazaruddin Lathif/Antara" width="100%">
<figcaption>RSUD Loekmono Hadi Kudus. Akhmad Nazaruddin Lathif/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sebanyak 14 pasien suspect korona maupun terkonfirmasi positif korona yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Loekmono Hadi Kudus meminta pulang paksa. Alasan mereka tidak betah menjalani perawatan selama berhari-hari di rumah sakit.  ”Mereka minta pulang paksa pada Rabu (29/7) malam, ketika masih menjalani rawat inap,” kata Direktur RSUD Loekmono Hadi Kudus Abdul Aziz Achyar seperti dilansir dari Antara di Kudus pada Kamis (30/7).  Menurut dia, alasan mereka meminta pulang paksa karena merasa sudah tidak tahan di rumah sakit. Padahal, semua pasien kerap diajak berjemur serta berolahraga di pagi hari agar imunitas pasien meningkat. ”Kami juga memberikan dukungan moral agar termotivasi melakukan pemulihan kesehatan,” ujar Abdul Aziz Achyar.  Dia mengatakan, kerap menemani mereka saat melakukan aktivitas olahraga dan berjemur dengan kata-kata positif untuk memberikan semangat.  Belasan pasien yang meminta pulang paksa tersebut, kemudian diminta menandatangani surat pernyataan bersedia melakukan isolasi mandiri di rumah. ”Hal tersebut demi keamanan pasien, keluarga, dan masyarakat agar tidak ikut terpapar virus korona,” kata Abdul Aziz Achyar.  Dari belasan pasien tersebut, sebanyak 10 pasien di antaranya dari Kabupaten Kudus, sedangkan selebihnya dari luar daerah.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=G-lzpH9boiU  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=qbALxTgSano  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=9tMi_oYki8c

Sebanyak 14 Pasien Covid-19 di RSUD Kudus Meminta Pulang Paksa

RSUD Kudus

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#RSUD Kudus

Berita Terkini

RSUD Kudus Tegaskan Pemotongan Insentif Nakes Bukan Kebijakan Direksi

Polisi Dalami Dugaan Peretasan Lelang Elektronik Gedung IBS RSUD Kudus

Sebanyak 14 Pasien Covid-19 di RSUD Kudus Meminta Pulang Paksa

Download Aplikasi JawaPos.com