<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/selamat-dari-kecelakaan.jpg" alt="DALAM PERAWATAN: Salah seorang korban selamat yang dirawat di Rumah Sakit Ananda Kota Bekasi kemarin (31/8). (IMAM HUSEIN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>DALAM PERAWATAN: Salah seorang korban selamat yang dirawat di Rumah Sakit Ananda Kota Bekasi kemarin (31/8). (IMAM HUSEIN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Taryanto tak tahu nama dan di mana ”malaikat” itu berada. Yang pasti, dia akan selamanya berterima kasih kepada perempuan yang telah menyelamatkan anaknya tersebut.  Perempuan itu menarik T, anak Taryanto, dari tempatnya berdiri di depan pagar SD Kota Baru II dan III saat sebuah truk trailer oleng dan menyasak apa saja di depan sekolah di Kota Bekasi tersebut. T selamat meski jatuh menimpa seorang pedagang bakso dan terkena tumpahan kuah panasnya.  Di depan sekolah itu memang berjejer sejumlah pedagang makanan dan minuman. Buyung 10 tahun tersebut mengalami luka bakar. Selebihnya hanya luka ringan dan lecet. Hingga kemarin dia masih dirawat di RS Ananda. Taryanto mengaku tak tahu bagaimana nasib perempuan yang menarik sang anak sehingga terhindar dari terjangan trailer.  ”Yang pasti, kalau nggak ditarik, nggak tahu gimana nasib anak saya,” kata pria 35 tahun itu kepada Radar Bekasi.  Total ada 23 korban luka akibat kecelakaan maut di Jalan Sultan Agung, Kota Bekasi, kemarin tersebut. Sebanyak 19 orang dirawat di RS Ananda dan empat lainnya di RSUD Kota Bekasi. Adapun seluruh korban meninggal dunia sudah diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan.  ”Sudah dibawa semua, termasuk yang menuju luar kota, dua (korban), satu ke Garut, satu ke Cirebon. Sementara yang delapan orang lainnya itu di sekitar Kota Bekasi,” terang Kapolres Metro Bekasi Kota Kombespol Hengki kemarin.  I, adik Hadi Muchamadin, termasuk yang harus kehilangan nyawa. Hadi menerima kabar dari ibunya saat dirinya juga tengah berada di SMK tempatnya bersekolah. Saat itu juga Hadi meminta izin untuk meninggalkan sekolah, mencari keberadaan adiknya di beberapa RS, hingga menemukan jasad adiknya di RSUD Kota Bekasi.  ”Ke rumah sakit sama temen-temen, ayah duluan sendiri,” kata siswa yang duduk di kelas XI SMK tersebut. Ibundanya shock, tidak percaya anaknya meninggal dunia. ”Sekarang nunggu (I) aja buat disalati,” ucapnya.  Korban dipastikan mendapat jaminan dari Jasa Raharja. Petugas telah mendatangi TKP dan kedua RS kemarin serta melakukan pendataan kepada ahli waris. Korban meninggal dunia, sesuai dengan ketentuan, mendapat santunan Rp 50 juta. Sedangkan korban luka mendapat bantuan maksimal Rp 20 juta.  ”Untuk di RS pun sudah kita keluarkan guarantee letter-nya,” ujar Direktur Operasional PT Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana di lokasi kecelakaan.

Selamat dari Kecelakaan Maut, tapi Alami Luka Bakar karena Kuah Bakso

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/idi-isoman.jpg" alt="TUGAS MULIA: Sejumlah tenaga kesehatan menangani Covid-19 yang baru tiba di IGD RSUD Kota Bekasi, Jawa Barat, kemarin (18/7). (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>TUGAS MULIA: Sejumlah tenaga kesehatan menangani Covid-19 yang baru tiba di IGD RSUD Kota Bekasi, Jawa Barat, kemarin (18/7). (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Tim Mitigasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) kemarin (18/7) memberikan evaluasi penanganan Covid-19 di Indonesia.  Isolasi mandiri (isoman) menjadi perhatian karena banyaknya kasus meninggal di luar rumah sakit (RS). Selain itu, vaksinasi Covid-19 menjadi sorotan lantaran kasus konfirmasi dan kematian makin tinggi, padahal jumlah yang divaksin makin banyak.  Dewan Penasihat Tim Mitigasi IDI Prof dr Menaldi Rasmin SpP menyatakan, isolasi harus disarankan dokter. Dia prihatin karena banyak pasien dengan kondisi yang buruk datang ke RS setelah isolasi mandiri. Bahkan, ada pula yang diantar keluarganya dan meninggal dalam perjalanan atau begitu tiba di RS. Menurut dia, pasien Covid-19 sebaiknya datang ke poli Covid-19 pada pagi hari. Lalu, dokter di poli tersebut akan melakukan penilaian apakah pasien perlu dirawat di RS atau cukup isoman.  Ketua Tim Mitigasi IDI dr Adib Khumaidi SpOT mengatakan, kondisi sekarang merupakan dampak dari tidak terkendalinya Covid-19. Sehingga menyebabkan keterpaparan tenaga kesehatan (nakes) cukup tinggi. Sejak 1 hingga 17 Juli, ada 118 dokter yang meninggal. ”Hal itu membuat kapasitas pelayanan untuk pasien Covid-19 juga turun,” ujar dia.  Seharusnya, jelas Adib, ada pemetaan RS, nakes, dan layanan kesehatan. Selain itu, sejalan dengan pernyataan Menaldi, isolasi harus dilakukan dengan pantauan nakes. ”Masyarakat harus diberi pemahaman kapan bisa isolasi mandiri dan kapan ke rumah sakit,” tuturnya.  Adib juga menyatakan bahwa vaksinasi belum maksimal. Pemerintah mematok target vaksinasi pada 208 juta orang. Namun, hingga kini yang sudah mendapat suntikan vaksin dosis pertama baru 41 juta orang. Sedangkan yang telah mendapat suntikan kedua hanya sekitar 16 juta orang. Menurut data yang dihimpun Tim Mitigasi IDI sejak Februari hingga Juni 2021, dokter yang meninggal mencapai 86 orang. Rentang waktu pengumpulan data dimulai Februari karena vaksinasi nakes dimulai awal tahun.  Dari 86 orang yang meninggal, 24 persen sudah divaksin. Lalu, yang belum divaksin ada 41 persen. Sisanya masih diselidiki apakah ada komorbid atau faktor lainnya. ”Kalau kita lihat dengan peningkatan kematian di Juni dan Juli, memang banyak faktor yang bisa dianalisis,” bebernya. Salah satu faktornya adalah banyaknya kasus yang dihadapi.  Angka kematian dan peningkatan kasus Covid-19 tidak bisa serta-merta ditimpakan pada vaksinasi. Sebab, menurut Adib, penyebabnya bisa banyak hal. Antara lain kerumunan, 3M yang mulai kendur, dan varian baru Covid-19. Tiga hal itu juga bisa menjadi penyebab meroketnya kasus Covid-19 di Indonesia.  Mantan Direktur WHO Asia Tenggara Prof Tjandra Yoga Aditama mengungkapkan, kunci penghentian persebaran korona adalah meningkatkan pengetesan (testing) dan telusur kontak (contact tracing). Dalam peningkatan kasus yang lebih dari 50 ribu per hari dalam beberapa hari terakhir, Yoga menyebutkan bahwa positivity rate (PR) berada di atas 30 persen. ”Ini benar-benar memprihatinkan. Hal ini menunjukkan tingginya penularan di masyarakat,” katanya. Jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga, PR di Indonesia juga jauh lebih tinggi. ”Vietnam, Kamboja, dan Laos angkanya sekitar 2 sampai 3 persen saja,” imbuh Yoga.  Beberapa negara lain di Asia Tenggara seperti Malaysia dan Filipina pun menunjukkan angka PR yang lebih rendah. Malaysia 8,5 persen dan Filipina 11 persen. Sedangkan India yang pernah sangat tinggi PR-nya kini tinggal 2,3 persen. Jauh di bawah Indonesia.  Yoga menjelaskan, PPKM darurat memang prinsipnya untuk melaksanakan pembatasan. Sehingga diharapkan kontak antarmanusia menjadi lebih rendah dan penularan dapat ditekan. Namun, masih ada (dan bahkan banyak) masyarakat yang sudah tertular Covid-19. Karena itu, harus ada upaya keras untuk menanggulanginya. ”Untuk itu, kegiatan tes dan telusur harus ditingkatkan secara maksimal sejalan dengan PPKM darurat sekarang ini. Tanpa ada tes dan telusur yang maksimal, keberhasilan PPKM darurat akan sulit dicapai,” paparnya.  Ada beberapa keuntungan dalam meningkatkan tes dan telusur. Pertama, bisa menemukan kasus sesegera mungkin untuk diisolasi sehingga memutus rantai penularan. Memang, menaikkan tes akan berpotensi membuat kasus makin bertambah banyak. Namun, itu lebih baik karena kita tahu seberapa besar penularan di masyarakat.  ”Tes tak hanya menemukan kasus, tetapi juga memutus rantai penularan. Jadi, peningkatan tes akan berperan amat penting untuk menyelesaikan masalah Covid-19. Kalau tes hanya sedikit, Covid-19 terus menular dan persoalan tidak kunjung selesai,” jelasnya.  Sudah saatnya, imbuh Yoga, menjadikan tes dan telusur sebagai metode utama untuk menyelesaikan Covid-19. ”Jangan ragu dan malu dengan kenaikan angka dan pewarnaan zonasi daerah,” tuturnya.  Target yang harus dicapai untuk tes sudah jelas, minimal 1 kasus per 1.000 penduduk per minggu. Sehingga yang perlu dilakukan hanya meningkatkan kapasitas, petugas, hingga peralatan untuk mencapai target ini dengan minimal 1 per 30 penelusuran kontak.  ”Peningkatan tes ini juga relatif banyak melibatkan kegiatan kesehatan. Tidak terlalu berdampak pada aspek sosial ekonomi,” terangnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/idi_1-750x465.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> OVERKAPASITAS: Para pasien menjalani perawatan di tenda darurat yang dijadikan ruang IGD di RSUD Kota Bekasi, Jawa Barat, Minggu (18/7). (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)  Sementara itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) terus berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mempercepat pendayagunaan lulusan bidang kesehatan seperti dokter, perawat, dan bidan. Hal tersebut dilakukan menyikapi kurangnya nakes, baik karena meninggal dunia, sakit lantaran terpapar Covid-19, maupun terus melonjaknya kasus positif Covid-19.  Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek Nizam mengungkapkan, berdasar hasil koordinasi dengan Kemenkes, kebutuhan tenaga dokter dapat dipenuhi dari dokter pascainternsip. Saat ini perguruan tinggi menghasilkan lebih dari 11 ribu dokter profesional setiap tahun. Kemudian lebih dari 13 ribu dokter program pendidikan dokter spesialis serta dokter internsip yang mendapatkan pelatihan khusus.  Terkait percepatan kesiapan dokter internsip, kata Nizam, telah dilakukan dengan percepatan penerbitan sertifikat profesi dari perguruan tinggi, sertifikat kompetensi dari organisasi profesi, dan surat tanda registrasi dari Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). ”Sudah sekitar 3.300 lulusan baru uji kompetensi mahasiswa program profesi dokter (UKM PPD) periode Mei 2021,” ujarnya.  Selain tenaga dokter, diperlukan pula akselerasi pendayagunaan sekitar 16 ribu tenaga perawat dan bidan, khususnya untuk wilayah Jawa dan Bali. Kemendikbudristek juga telah berkoordinasi dengan asosiasi institusi pendidikan dan organisasi profesi untuk menggerakkan lulusan prodi keperawatan dan kebidanan ini. Khususnya bagi 28.000 lulusan uji kompetensi periode Juni 2021 dari wilayah Jawa dan Bali.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya/08/07/2021/idi-sebut-ada-212-dokter-di-surabaya-positif-covid-19-sejak-awal-kasus/">IDI Sebut Ada 212 Dokter di Surabaya Positif Covid-19 sejak Awal Kasus</a>  Nizam mengaku telah berkoordinasi dengan Komite Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan terkait kebutuhan tersebut. ”Percepatan pelaksanaan uji kompetensi nasional selanjutnya telah kami koordinasikan, yakni pada Agustus dan September 2021,” ungkapnya. Dengan demikian, lulusan bisa dapat segera mengabdi untuk penanganan pandemi Covid-19.  Di sisi lain, lanjut Nizam, Kemendikbudristek juga menggerakkan fakultas kedokteran (FK) dan prodi kesehatan untuk mendukung upaya percepatan vaksinasi. Baik itu untuk guru dan tenaga pendidikan maupun gerakan Vaksinasi Merdeka yang dikoordinasi Polda Metro Jaya. Hingga saat ini, tercatat lebih dari 30 ribu relawan dari FK, RSPTN, dan prodi kesehatan mengikuti program vaksinasi tersebut. ”Kemendikbudristek dan Kemenkes juga sedang menyiapkan berbagai regulasi untuk mengatur kewenangan pelayanan, perlindungan keselamatan dan hukum, serta insentif untuk para relawan,” paparnya.

17 Hari, 118 Dokter Meninggal karena Terpapar Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/10/6071_23427_images.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Meninggalnya satu pasien yang memiliki Kartu Bekasi Sehat (KBS) akibat penolakan dari RUmah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bekasi ternyata membawa luka mendalam bagi keluarga.&nbsp; Bahkan bukan hanya satu rumah sakit saja yang menolak kedatangan Tilarsih, 48, warga Kampung Margajaya RT 04 RW 02, Kelurahan Margajaya, Bekasi Timur yang menderita penyakit dalam itu.&nbsp; Namun sebagian besar RS yang didatangi menolak kedatangannya. &rdquo;RSUD menolak kakak saya untuk bisa dirawat, dengan alasan kamar penuh,&rdquo; ucap adik korban Sarmi Widyatuti. &rdquo;Hingga akhirnya, kami pasrah dan kembali ke rumah, untuk merawat di rumah, karena tak ada satupun RS yang mau merawat kakak,&rdquo; lanjutnya dengan nada tertatih-tatih. Namun penolakan pasien oleh RSUD Kota Bekasi tersebut ternyata tak diketahui direktur RSUD. Direktur RSUD Kota Bekasi, Titi Masrifahaty mengaku, tidak ada penolakan pasien katagori apapun. Karena, pihaknya melayani semua pasien mulai pemegang kartu BPJS sampai kartu Bekasi Sehat.&nbsp; &rdquo;Kami tidak tebang pilih dalam melayani pasien, siapapun bisa kami layani,&rdquo; katanya, Senin (5/10). Hanya saja, apabila memang kondisi kamar inap sedang penuh, kata Titi, pihaknya tidak bisa berbuat banyak. Karena persediaan kamar untuk IGD memang sangat terbatas. Sehingga, sangat diharapkan bagi pasien untuk bisa antri untuk bisa mendapat kamar inap.&nbsp; &rdquo;Kalau kamar penuh bagaimana lagi, harus antri dengan pasien lain,&rdquo; ujarnya. Berdasarkan data yang diperoleh, RSUD Kota Bekasi merupakan jenis rumah sakit negeri tipe B. Hingga sekarang, rumah sakit tersebut hanya memiliki memiliki 289 tempat tidur inap.&nbsp; Menanggapi masalah tersebut, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan, untuk pemegang Kartu Bekasi Sehat (KBS) masih berlaku, meski sudah banyak yang memakai jaminan kesehatan dari BPJS.&nbsp; &rdquo;Kartu KBS masih berlaku di Bekasi untuk bisa digunakan berobat,&rdquo; katanya dalam pesan singkatnya. Rahmat mengaku, gedung RSUD Kota Bekasi segera dibangun gedung baru. Selama ini kata dia, gedung yang sekarang ada masih belum memadai pasien yang datang. Sehingga, dia berharap, kehadiran gedung baru ini bisa melayani semua warga yang ingin dating ke RSUD.&nbsp; &rdquo;Proses pembangunan sudah dilakukan pihak Dinas Bangunan. Nantinya gedung itu untuk warga miskin,&rdquo; tandasnya. (dny/ndi/JPG)

Direktur RSUD Kota Bekasi Tak Tahu Jika Ada Pasien yang Ditolak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/10/6070_23426_images.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - &nbsp;Nasip tragis dialami Tilarsih, 48, warga Kampung Margajaya RT 04 RW 02, Kelurahan Margajaya, Bekasi Timur, yang menderita penyakit dalam.&nbsp; Nyawa pemegang Kartu Bekasi Sehat (KBS) Kota Bekasi ini tidak tertolong lagi setelah ditolak dirawat sejumlah rumah sakit, Minggu (4/10)&nbsp; Keluarga korban bersusah payah ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bekasi, agar bisa mendapat penangan dan pertolongan. Namun, rumah sakit pemerintah itu menolak dengan alasan ruang perawatan sedang penuh semua. Wanita ini akhirnya dibawa pulang ke rumah oleh keluarga, dan beberapa jam kemudian akhirnya meninggal. &nbsp;&nbsp; Menurut adik korban, Sarmi Widyatuti, bahwa kematian sang kakak memang sudah menjadi takdir. Hanya saja, dia menyesalkan sejumlah rumah sakit yang tidak bisa merawat kakaknya saat sedang merintih kesakitan.&nbsp; &rdquo;Sebelum meninggal, kakak saya berusaha berobat ke klinik dekat rumah, tapi akhirnya disuruh di rawat ke RSUD Kota Bekasi,&rdquo; jelasnya. Saat itu, kata Sarmi, sang kakak mengidap penyakit dalam. Pasalnya, di dalam tubuhnya itu sudah menyebar sejumlah virus, dan memerlukan perawatan intensive Care Unit (ICU). &nbsp;Selama menjani pengobatan, kata Sarmi, kakaknya salah satu pasien pemegang Kartu Bekasi Sehat (KBS). &rdquo;RSUD menolak kakak saya untuk bisa dirawat, dengan alasan kamar penuh,&rdquo; ucapnya. Karena, mendesak sekali butuh perawatan, Sarmi bersama keluarga membawa ke rumah sakit lainnya. Namun, sejumlah rumah sakit yang dikunjunginya, sama dengan yang dilakukan RSUD. Tak ada satupun rumah sakit yang mau menerimanya. &rdquo;Hingga akhirnya, kami pasrah dan kembali ke rumah, untuk merawat di rumah,&rdquo; bebernya dengan nada sedih. Tak berapa lama berada di rumah, sang kakak, kata Sarmih langsung menghembuskan nafas terakhirnya. Dia menduga, sang kakak tak kuat menahan sakit yang diderita. Dia mengaku, apabila ada pihak rumah sakit yang mau menerima dan memberikan perawatan kepada kakaknya, kemungkinan nyawanya masih bisa diselamatkan. &rdquo;Tapi kenapa sampai rumah sakit pemerintah pun tidak bisa membantu perobatan kakak saya,&rdquo; jelas Sarmih dengan terus meneteskan air mata. Sarmih berharap, kepada kepala daerah agar bisa mengevaluasi jajarannya di RSUD. Sehingga, hal ini bisa dijadikan pelajaran kedepannya. &rdquo;Saya ingin apa yang dialami oleh kakak saya jangan sampai terulang lagi,&rdquo; ucapnya.(dny/ndi/JPG)

Keterlaluan!!! RS Tolak Pasien KBS Hingga Akhirnya Meninggal Dunia

rsud kota bekasi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rsud kota bekasi

Berita Terkini

Selamat dari Kecelakaan Maut, tapi Alami Luka Bakar karena Kuah Bakso

17 Hari, 118 Dokter Meninggal karena Terpapar Covid-19

Direktur RSUD Kota Bekasi Tak Tahu Jika Ada Pasien yang Ditolak

Keterlaluan!!! RS Tolak Pasien KBS Hingga Akhirnya Meninggal Dunia

Download Aplikasi JawaPos.com