<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/02/pasien-rs-2070407448.jpg" alt="ILUSTRASI: Pasien RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH) Surabaya ditangani perawat. (Wahyu Zanuar Bustomi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Pasien RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH) Surabaya ditangani perawat. (Wahyu Zanuar Bustomi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH) Surabaya mencatat sebanyak 277 pasien kemoterapi terpaksa dirujuk ke rumah sakit lain sejak Januari hingga Juni 2025. Penyebabnya, layanan kemoterapi yang telah disiapkan di rumah sakit milik Pemkot Surabaya tersebut belum bisa melayani pasien BPJS Kesehatan. Plt Direktur RSUD BDH dr Arif Setiawan M.Kes menyampaikan, seluruh pasien kemoterapi yang datang adalah pengguna BPJS. Namun, karena kerja sama yang belum bisa digunakan, pihaknya harus merujuk ke rumah sakit lain, seperti RSUD dr Moh Soewandhie, RSUD dr Soetomo, dan RSPAL dr Ramelan. "Ratusan pasien itu akhirnya menjalani kemoterapi di sana," ujarnya kemarin (1/7). Menurutnya, mayoritas pasien berasal dari wilayah Surabaya barat. Mereka harus pergi jauh ke pusat kota untuk layanan kemoterapi. Padahal, BDH telah menyiapkan layanan kemoterapi sejak 2024, termasuk SDM medis dan nonmedis, alat kesehatan, serta sarana terapi. Kredensial dan visitasi layanan kemoterapi dari BPJS juga dilakukan pada Januari 2025. Namun, dalam surat balasan BPJS pada April, BDH diminta melengkapi sejumlah dokumen. "Pada bulan itu juga kami lengkapi dan ajukan ulang. Tanggal 23 Juni kemarin sudah ada jawaban tindak lanjut dan langsung kami proses," ujar Arif. Layanan kemoterapi itu sebenarnya menjadi bagian dari pengembangan layanan unggulan KJSU-KIA (Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi&ndash;Kesehatan Ibu Anak) di RSUD BDH. Upaya ini dilakukan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan berkualitas bagi warga Surabaya barat dan sekitarnya. Arif berharap, dalam waktu dekat pasien BPJS sudah bisa dilayani kemoterapi di RSUD BDH. Sehingga mereka tidak perlu pergi ke rumah sakit lain. Hal ini dapat mengurangi biaya transportasi dan menjaga kesehatan pasien. Kepala Bagian SDM Umum dan Komunikasi BPJS Kesehatan Surabaya Achmad Zammanar Azam menyampaikan, pihaknya telah membalas surat dari RSUD BDH agar segera menyampaikan jadwal praktik dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) onkologi secara penuh waktu sesuai jam kerja ASN. "Jika jadwal itu sudah kami terima, maka pengajuan kerja sama bisa kami approve bulan Juli ini," terangnya. Menurut dia, seluruh dokumen pendukung dari BDH sejauh ini telah terpenuhi. BPJS tinggal menunggu jadwal praktik dari DPJP onkologi. Jika itu sudah dijalankan, maka approval kerja sama bisa dilakukan secepatnya.(omy)

Layanan kemoterapi di RSUD BDH Surabaya belum bisa melayani pasien BPJS Kesehatan, memaksa rujukan ke rumah sakit lain.

RSUD Bhakti Dharma Husada Terpaksa Rujuk 277 Pasien Kemo karena BPJS Belum Bisa Layani

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/image6.jpg" alt="Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti menyapa pasien. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti menyapa pasien. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pelayanan rumah sakit diklaim lebih membaik. Apalagi pasca Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengamuk di RSUD Soewandhie karena pelayanan yang kurang maksimal. Menurut pantauan Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti, masyarakat memuji pelayanan di RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH) Surabaya. Dalam lawatannya, pimpinan dewan tersebut memantau langsung prosedur maupun mekanisme berbagai pelayanan rumah sakit di wilayah Surabaya Barat itu. ”Saya lihat sendiri dan nanya ke beberapa pasien. Alhamdulillah relatif mereka mengatakan saat ini ada hal yang lebih baik, tentu ini bagus ya. Rumah sakit daerah terus berbenah demi memperbaiki berbagai layanan sehingga lebih dirasakan manfaatnya bagi para pasien yang dirawat,” beber Reni. Hal demikian pun diafirmasi pula oleh politikus PKS itu lantaran kini sistem pelayanan di rumah sakit telah menggunakan E-Medical Record (ERM) atau rekam medik elektronik. ”Jadi ada digitalisasi, antrean online, tidak lagi pakai banyak map, pasien masuk ke poli, nunggu sebentar dipanggil, lalu dokter mengisi rekam medis dengan komputer. Sehingga tidak lagi dengan alasan berkas belum nyampe ke poli kemudian masyarakat, pasien menunggu terlalu lama,” jelas Reni. Selain itu, unit pelayanan farmasi (UPF) di RSUD BDH Surabaya juga dilakukan penambahan dari sebelumnya hanya dua, kini tersedia tiga tempat untuk menghindari antrean panjang. Didampingi Direktur Utama (Dirut) RSUD BDH Surabaya Bisukma Kurniawati, wakil rakyat itu berkeliling meninjau kondisi terkini pelayanan hingga dapur rumah sakit. Pimpinan Dewan tersebut juga menyapa para tenaga kesehatan, petugas rumah sakit, hingga bertemu dan mendoakan kesembuhan pasien. Proses yang semakin cepat dirasakan salah seorang pasien seperti halnya Alifah, ibu parobaya yang tengah mengurus obat di bagian farmasi rumah sakit.  ”Ada setengah jam (nunggu). Alhamdulillah, sudah bagus daripada dulu tuh, uh dua jam, kadang lebih,” ucap Alifah lega menyampaikan pada legislator PKS itu. Selaras, Novi yang menemani orang tuanya berobat pun mengaku serupa. ”Sudah cepet kok sekarang, sebelumnya lama di farmasi itu, sampai jam tiga dari jam 11,” ujar Novi. Reni menilai, upaya berbenah dalam peningkatan pelayanan kesehatan di rumah sakit terus dilakukan. Terlebih keberadaan sarana dan prasarana yang semakin lengkap. Dia berharap perbaikan yang telah dilakukan kepala daerah dengan turun langsung ke RS atau puskesmas dapat menghasilkan sistem yang turut mempermudah warga berobat. ”Ada atau tidak ada Pak Wali Kota, ada atau tidak ada Bu Dirut, ada atau tidak ada DPRD, semua proses bisa berjalan baik sesuai dengan sistem yang terbentuk,” terang Reni. Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengamuk ketika melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke RSUD Soewandhie, Senin (28/11). Di ruang berkas rekam medis, Eri marah karena pelayan di tempat tersebut tak begitu banyak pasien yang membutuhkan berkas rekam medis. Dia makin marah karena berkas-berkas itu miring-miring dan seakan kurang tertata. ”Ya pantas saja lama carinya, wong (karena) penataannya begini, tidak teratur seperti ini. Kalian tahu nggak, itu ada yang rekam medisnya lebih cepat dikirim lalu dilayani, tapi yang tidak datang-datang rekam medisnya sampai lama tidak dilayani pemeriksaannya. Saya sudah bilang buatlah inovasi, ini wargaku yang kalian suruh nunggu lama, kalian tahu gak?” tanya Eri dengan nada tinggi.

Pasca Dimarahi Wali Kota, Pelayanan RS Membaik, Masyarakat Memuji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/RSUD-BDH-Surabaya-2.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di RSUD BDH. Pemkot Surabaya for Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di RSUD BDH. Pemkot Surabaya for Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi kembali melakukan pengecekan pelayanan di RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH). Pengecekan tersebut dilakukannya selepas meninjau hasil evaluasi perbaikan pelayanan di RSUD Soewandhie pada Kamis (8/12).  Dari sidak itu, terdapat sejumlah catatan dari hasil pengecekan yang dilakukan di RSUD BDH Surabaya. Sejumlah catatan itu di antaranya adalah soal kenyamanan penyejuk udara atau air conditioner (AC).  ”Bersama RSUD Soewandhie, satu terkait dengan AC. Karena ini (ruangan) terbuka, makanya tadi saya minta (RSUD BDH) untuk ditutup (supaya) AC lebih dingin,” kata Eri.  Selain terkait kenyamanan penyejuk udara, Eri meminta supaya jumlah kursi di dalam ruangan RSUD BDH Surabaya disesuaikan dengan pasien yang datang. Harapannya, tidak banyak kursi yang kosong sehingga ruangan akan lebih luas dan nyaman.  ”Sehingga yang di dalam (ruangan) benar-benar diatur, sehingga ruangannya lebih luas, tidak banyak kursi begini. Terus (pasien) yang lain kalau menunggu masuk, dia harus menunggu di luar (ruang tunggu),” ujar Eri.  Eri berpesan kepada para pengunjung atau pasien yang datang agar dapat menyesuaikan dengan jam antrean. Pasalnya, dia beberapa kali menemui warga yang mendaftar antrean untuk mendapatkan layanan pukul 10.00 namun datang pukul 06.00 WIB.  ”Ini yang terjadi sehingga pelayanan jadi kacau, seakan-akan jadi lama. Tapi Alhamdulillah sekarang setelah ini dijalankan, posisinya jauh berkurang, maka jam 11.00 WIB sudah pada selesai, karena lebih teratur orangnya,” jelas Eri.  Dalam pengecekannya itu, juga menemukan adanya warga yang mengisi sistem pendaftaran pelayanan selama 30 hari penuh. Padahal, orang tersebut tidak datang pada hari dan waktu yang telah ditentukan dalam aplikasi pendaftaran e-health.  ”Saya bilang kita bisa lihat itu lewat aplikasi, blokir orangnya. Ternyata diblokir itu ada 50 orang dan orangnya datang minta dibuka blokir. Saya minta (orang itu) untuk buat pernyataan, kalau saya tidak datang maka saya membatalkan. Kalau ternyata saya tidak datang dan tidak membatalkan, maka saya siap diblokir sampai satu bulan,” papar Eri.  Eri pun meminta ke depan warga atau calon pasien tidak asal mendaftar lalu membatalkan. Sebab, hal tersebut justru akan merugikan orang lain yang benar-benar ingin mendapatkan pelayanan di RSUD BDH.  ”Kalau dia mendaftar begitu, dia merugikan orang lain yang mau daftar nomornya jadi ke belakang. Nah ini apa, ayo sama-sama Surabaya ini guyub-rukun, jangan merugikan orang lain dengan pola yang kita buat, bayangkan kalau ini terjadi pada diri kita,” ucap Eri.  Tak hanya itu, Eri juga menyarankan manajemen RSUD BDH untuk memasang televisi di ruangan tunggu. Dengan begitu, warga yang datang tidak bosan saat menunggu giliran mendapatkan pelayanan.  ”Sama dengan (RSUD Soewandhie), nanti RSUD BDH juga dikasih TV agar tidak stres saat menunggu,” ujar Eri.  Wali kota memastikan ruangan di RSUD BDH dilakukan penataan dengan penambahan hiasan. Seperti di antaranya menyesuaikan jumlah kursi pengunjung serta pemasangan hiasan dinding.  ”Sehingga ruangan ini akan jadi lebih luas, kita bisa berikan tulisan-tulisan atau hiasan dinding sehingga orang berobat akan merasa nyaman,” imbuh Eri.  Terakhir, Eri menjanjikan bakal mengembangkan aplikasi e-health. Sebab, dari hasil evaluasinya di lapangan, sistem pendaftaran online belum dilengkapi barcode ketika tidak di-print oleh calon pasien.  ”Ini lagi kita buat untuk barcode-nya. Nah untuk (sementara) mempercepat itu, saya minta yang tugas di luar dengan name tag-nya dia (pasien) dimasukkan, maka dia ada pilihan mana saja (poli atau dokter), kalau memang jam masuk itu di-klik untuk mempercepat,” ucap Eri.

Kembali Sidak Rumah Sakit, Aplikasi E-Health Mandek

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/image-1.png" alt="ilustrasi penganiayaan anak. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>ilustrasi penganiayaan anak. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Video viral yang mencatut RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH) Surabaya dan beredar di media sosial, telah berakhir damai. Video berdurasi 2,41 menit itu memperlihatkan beberapa orang masuk ke sebuah rumah sakit dengan nada marah dan melakukan tindakan tidak menyenangkan kepada salah satu tenaga kesehatan (nakes).  Arthur, mewakili pihak keluarga pasien yang meninggal mengatakan, telah membuat video klarifikasi permohonan maaf. Dia menjelaskan video yang beredar tersebut tidak benar. Dia pun mengucapkan terima kasih kepada RS BDH yang telah memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi keluarganya.  ”Kami atas nama keluarga meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada RS BDH atas insiden yang terjadi. Kami juga mengucapkan terima kasih atas pelayanan kesehatan yang diberikan,” katanya melalui Humas Pemkot Surabaya pada Rabu (4/8).  Sementara itu, Sandy yang menyebarkan video tersebut melalui aplikasi tiktok juga telah membuat video permintaan maaf yang diunggah di akun tiktok pribadinya. Dalam video tersebut, Sandy mengakui, tidak mengetahui permasalahan yang terjadi di RS BDH.  ”Saya ingin meminta maaf terkait video yang saya unggah di aplikasi tiktok kepada RS BDH. Saya berjanji tidak akan terulang lagi kejadian yang seperti ini,” tutur Sandy.  Kanitreskrim Polsek Benowo Ipda Jumeno mengatakan, kejadian itu terjadi pada 26 Juli. Pada hari itu, Dinas Kesehatan (Dinkes) melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Benowo. Namun, setelah melalui proses mediasi dengan pihak kepolisian, kedua belah pihak sepakat untuk berdamai.  ”Kejadiannya 26 Juli. Jadi, setelah kita adakan proses mediasi, kedua belah pihak sepakat untuk berdamai,” terang Jumeno di kantornya.  Jumeno menerangkan, pihaknya tidak meneruskan laporan dari RS BDH. Kasus itu terjadi karena adanya kesalahpahaman. Pihak keluarga pasien pun sudah meminta maaf kepada RS BDH dan membuat video klarifikasi untuk meredakan situasi.  ”Tidak kita lanjutkan. Itu salah paham dan keluarga pasien juga sudah ada permintaan maaf ke rumah sakit,” terang Jumeno.  Dia menyayangkan beredarnya video dengan narasi tersebut. Padahal, kejadian itu terjadi pada 26 Juli. Jenazah pasien pun sudah dimakamkan secara protokol kesehatan di makam Babat Jerawat blok Covid-19.  ”Kenapa kok viral sekarang dengan narasi seperti itu. Kan sudah lama. Jenazah juga sudah dimakamkan. Jadi kan sudah selesai dan damai,” ujar Jumeno.  Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya Febriadhitya Prajatara menjelaskan, pasien itu merupakan rujukan dari Puskesmas Lontar dengan diagnosa suspek Covid-19 melalui hasil swab antigen di RSAU Soemitro. Di samping itu, hasil swab PCR pasien tersebut juga positif Covid-19.  ”Hasil swab antigen dari RSAU Soemitro itu positif, hasil PCRnya juga menyatakan positif,” jelas Febriadhitya Prajatara.  Menurut dia, pihak keluarga inti dari pasien, sebenarnya tidak mempermasalahkan dengan status pasien. Pada 25 Juli, kondisi pasien memburuk, hingga akhirnya meninggal dunia. Melalui hasil diskusi dengan keluarga inti pasien, mereka sepakat jenazah akan dimakamkan pukul 08.00 WIB keesokan harinya, sembari menunggu proses pemulasaraan yang sesuai dengan agama yang dianut.  ”Keluarga inti sudah setuju pemakaman dilakukan pada 26 Juli, jam delapan pagi. Difasilitasi juga untuk dua anggota keluarga untuk melihat jenazah untuk terakhir kali,” papar Febriadhitya Prajatara.  Namun, dia menjelaskan, ada sekelompok orang yang mengaku sebagai kerabat menerobos masuk untuk melihat jenazah. Mereka menuduh RSUD BDH meng-covid-kan pasien yang sudah meninggal tersebut. Saat itu, nakes mencoba memberikan pemahaman kepada keluarga pasien terkait kondisi sebenarnya.  ”Sebelum selesai memberikan penjelasan, nakes tersebut menerima tindakan kekerasan oleh oknum tersebut,” ujar Febriadhitya Prajatara.  Melihat hal itu, kepala tim keamanan RSUD BDH langsung berkoordinasi dengan Polsek Benowo agar segera merapat ke lokasi kejadian. Berdasar hasil mediasi, kelompok oknum keluarga pasien sepakat meminta maaf kepada pihak yang dirugikan. Mereka juga berjanji membimbing anggota kelompoknya agar mematuhi protokol kesehatan dan peraturan rumah sakit.  ”Perwakilan dari keluarga meminta maaf karena tidak mengetahui prosedur yang berlaku dan membuat surat pernyataan bermeterai,” ujar Febriadhitya Prajatara.

Warga yang Ancam Bakar RSUD BDH Minta Maaf

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/unnamed-1.png" alt="Potongan video viral ketika sekelompok warga mengamuk di RSUD BDH. Tangkapan layar/Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Potongan video viral ketika sekelompok warga mengamuk di RSUD BDH. Tangkapan layar/Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sejak Senin (2/8), warga Surabaya dihebohkan dengan beredarnya video sejumlah warga yang mengamuk di  Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH) Surabaya. Dalam video tersebut, sejumlah warga mengamuk dan melontarkan kata-kata ancaman.  ”Hei saya bakar rumah sakit ya. Saya masuk penjara, saya bertanggung jawab. Kita ini berduka, kurang ajar,” tutur seorang pria yang mengambil video tersebut.  Dalam video berdurasi 2 menit 41 detik itu memperlihatkan beberapa orang masuk ke rumah sakit. ”Kalian kurang ajar. Kalian ni bisnis, saya bakar rumah sakit ini ya. Kurang ajar kalian,” tambah pria itu.  ”Bisnis. Saya bakar rumah sakit ini. Kurang ajar kalian. Telepon media-media. Kurang ajar. Tarik kamu!  Rumah Sakit ini iblis. Bangsat semua biar saya bakar ini rumah sakitnya!” ujar pria dalam video itu.  Dalam video tersebut, pengunggah juga menulis beberapa kalimat. Di antaranya adalah Rata-rata Rumah Sakit begini semua kelakuannya. Seenaknya orang meninggal divonis Covid-19. Padahal penyakit bawaan dari dulu. Kemudian juga tulisan apakah kurang gaji kalian sehingga orang meninggal pun kalian bisniskan. Ingat kalian itu bukan binatang kalian punya otak.  Setelah itu, mereka tampak masuk ke sebuah ruangan dan mengintimidasi salah seorang tenaga kesehatan (nakes), dengan menggoyang-goyangkan sebuah komputer di depannya.  Ketika dikonfirmasi, Kanit Samapta Polsek Benowo Ipda Joko Priyono menjelaskan, saat itu, pihak keluarga tidak menerima fakta bahwa keluarganya, Titik Agustin, 54, meninggal akibat Covid-19. Kemudian pihak keluarga besar dari Maluku ingin melihat jenazah.  ”Kejadiannya sudah agak lama. Pada 26 Juli. Saat itu pasien datang pada pukul 17.00 dengan kondisi sesak napas. Kemudian tenaga medis langsung menangani. Pada pukul 20.00, pasien meninggal dunia dengan hasil positif Covid-19,” papar Joko.  Kemudian, dokter jaga menyampaikan kepada keluarga. Perwakilan keluarga mengaku ingin bertemu dengan almarhum. Namun karena sudah dinyatakan positif Covid-19, pihak keluarga tidak bisa bertemu. ”Saat itu pihak keluarga sempat cekcok,” jelas Joko.  Negosiasi dan penjelasan pun dilakukan dokter jaga di RS BDH didampingi Pawas Benowo 1A Kanit  Samapta Joko Priyono dan semua piket fungsi Poksek Pakal dan Raimas Polrestabes Surabaya. ”Setelah melihat dan memahami akhirnya dari pihak korban menyerahkan proses pemulasaraan dan pemakaman sesuai dengan Prokes Covid-19 di Babat Jerawat Surabaya keesokan harinya pada pukul 08.00 pagi,” terang Joko.  Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Surabaya Febria Rachmanita membenarkan kejadian tersebut. ”Iya, ini sudah diproses di polsek. Karena melakukan kekerasan kepada SDM RSUD BDH,” tegas Febria Rachmanita.

Sekelompok Warga Surabaya Ancam Bakar RS BDH

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/unnamed.png" alt="Seorang pekerja memotong rumput Gelora Bung Tomo Surabaya. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Seorang pekerja memotong rumput Gelora Bung Tomo Surabaya. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sejak Senin (2/8), warga Surabaya dihebohkan dengan beredarnya video sejumlah warga yang mengamuk di  Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH) Surabaya. Dalam video tersebut, sejumlah warga mengamuk dan melontarkan kata-kata ancaman.  ”Hei saya bakar rumah sakit ya. Saya masuk penjara, saya bertanggung jawab. Kita ini berduka, kurang ajar,” tutur seorang pria yang mengambil video tersebut.  Dalam video berdurasi 2 menit 41 detik itu memperlihatkan beberapa orang masuk ke rumah sakit.  ”Kalian kurang ajar. Kalian ni bisnis, saya bakar rumah sakit ini ya. Kurang ajar kalian,” tambah pria itu.  Setelah itu, mereka tampak masuk ke sebuah ruangan dan mengintimidasi salah seorang tenaga kesehatan (nakes), dengan menggoyang-goyangkan sebuah komputer di depannya.  Video peristiwa di rumah sakit milik Pemkot Surabaya itu juga viral di media sosial dengan berbagai narasi dan beragam komentar.  Ketika dikonfirmasi, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Surabaya Febria Rachmanita membenarkan kejadian tersebut. ”Iya, ini sudah diproses di polsek. Karena melakukan kekerasan kepada SDMK RSUD BDH,” jawab Febria Rachmanita saat dikonfirmasi.

Pria yang Mengamuk di RSUD BDH Dilaporkan ke Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/kepala-dinas-kesehatan-surabaya-Febria-Rachamnita-Dite-Surendra.jpg" alt="Kepala Dinas Kesehatan Surabaya Febria Rachamnita - Dite Surendra" width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Kesehatan Surabaya Febria Rachamnita - Dite Surendra</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rumah sakit umum daerah (RSUD) milik Pemkot Surabaya tiba-tiba naik kelas. RSUD dr M. Soewandhie naik menjadi kelas A, sedangkan RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH) menjadi kelas B. Banyak warga yang khawatir hal itu memengaruhi rujukan pelayanan kesehatan peserta BPJS Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Surabaya Febria Rachmanita menyatakan bahwa kenaikan itu bukan karena pemkot mengajukan kenaikan kelas.  ’’Perubahan terjadi karena munculnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Rumah Sakit yang ditetapkan 14 Januari lalu. Otomatis langsung naik,’’ kata Feny, sapaan akrabnya.  Feny menerangkan, klasifikasi rumah sakit tidak lagi didasarkan pada jumlah pelayanan spesialis dan subspesialis seperti ketentuan lama. Klasifikasi RS lebih ditekankan berdasar jumlah tempat tidur.  Untuk menjadi RS kelas A, sebuah rumah sakit harus memiliki 250 tempat tidur pasien. Sementara itu, kelas B hanya 200 tempat tidur. Karena itulah, dua RSUD milik pemkot tersebut otomatis naik kelas.  Ketentuan itu bertolak belakang dengan Permenkes No 30 Tahun 2019 yang pernah menimbulkan gejolak. Sejumlah dokter mendatangi DPRD Surabaya gara-gara izin praktiknya tidak dikeluarkan dinkes.  Dinkes tidak mengeluarkan izin praktik para dokter karena menjalankan instruksi permenkes klasifikasi itu. Sejumlah rumah sakit tipe D memiliki pelayanan spesialis seperti RS tipe C. Ada juga RS tipe C yang memiliki fasilitas kesehatan seperti tipe B. Mereka diminta meningkatkan kelas sesuai dengan aturan. Nah, kini aturan itu berubah lagi. Rumah sakit dipersilakan memperluas SDM dan sarana-prasarana.  Ketua IDI Surabaya dr Brahmana Askandar memandang permenkes baru itu menguntungkan pasien dan dokter. Rumah sakit bisa memiliki layanan spesialis tak terhingga tanpa ada batasan angka. ’’Jadi, rumah sakit tipe C itu bisa punya spesialis yang lengkap. Karena yang jadi patokan sekarang adalah bed (jumlah tempat tidur, Red),’’ ujarnya.  Namun, dia menggarisbawahi bahwa permenkes tentang rujukan belum dikeluarkan. Aturan tersebut sedang ditunggu-tunggu kalangan dokter, rumah sakit, maupun pasien. Sebab, Permenkes Nomor 3 Tahun 2020 hanya mengatur klasifikasi. Ketentuan rujukan berkaitan dengan kepesertaan BPJS. Selama ini, rujukan berjenjang dianggap masih dikeluhkan.  Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah menerima sejumlah keluhan tentang sistem rujukan berjenjang tersebut. Misalnya, ada pasien yang rumahnya di depan RSUD Soewandhie, tapi tidak bisa berobat di sana karena aturan rujukan itu. ’’Karena setelah di puskesmas, pasiennya diarahkan ke RS tipe D atau C dulu,’’ ujarnya.  Dia berharap pemerintah pusat mengubah ketentuan rujukan tersebut setelah mengeluarkan Permenkes Nomor 3 Tahun 2020 itu. Menurut dia, rujukan perlu memperhatikan jarak rumah sakit dengan rumah pasien. ’’Jadi, tidak melulu lihat kelas rumah sakitnya,’’ kata politikus PDIP tersebut.

RSUD Soewandhie Naik Kelas A, Bhakti Dharma Husada Jadi Kelas B

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/RSUD-Bhakti-Darma-Husada-BDH-Alfian-Rizal.jpg" alt="RSUD Bhakti Darma Husada BDH. (Alfian Rizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>RSUD Bhakti Darma Husada BDH. (Alfian Rizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tidak semua jenis kanker cocok diobati dengan menggunakan teknologi kedokteran nuklir. Hanya jenis kanker tertentu yang manjur diobati dengan metode tersebut. Antara lain, kanker tiroid. Untuk kanker payudara dan kanker prostat, terapi atau pengobatan dengan metode kedokteran nuklir masih dalam pengembangan.  Maka, Pemkot Surabaya pun membagi fasilitas untuk terapi kanker itu di dua rumah sakit. Yakni, kedokteran nuklir di Rumah Sakit Bhakti Dharma Husada (BDH) dan radioterapi di RSUD dr M. Soewandhie.  ”Sama-sama untuk pasien kanker. Hanya, metodenya berbeda,” kata Kepala Dinas Kesehatan Surabaya Febria Rachmanita. Layanan kesehatan yang metodenya berbeda itu dipisah di dua rumah sakit agar masyarakat yang berobat tak menumpuk di satu lokasi.  Feni, sapaan karib Febria Rachmanita, menyebutkan bahwa di Surabaya jumlah penderita kanker payudara yang paling banyak. Yakni, sekitar 5.000 pasien pada 2018 dan 3.000 orang pada pada 2019. Untuk penderita kanker tiroid, jumlahnya sekitar 129 pasien tahun ini. ”Surabaya sangat membutuhkan kedokteran nuklir. Setelah pasien kanker tiroid terdiagnosis, mereka harus ke Jakarta, Samarinda, atau Bandung untuk terapi,” ujarnya.  Padahal, pengobatan untuk kanker tiroid itu masih ditanggung Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang ditangani BPJS Kesehatan. Tetapi, karena harus terapi ke luar kota, pasien tersebut mengeluarkan biaya untuk kebutuhan lainnya. Antara lain, transportasi, penginapan, dan makan. Bila fasilitas tersebut ada di Surabaya, tentu akan lebih memudahkan warga Kota Pahlawan.  Mengenai fasilitas kedokteran nuklir di BDH, akan disediakan 10 bed untuk rawat inap. Rawat inap disediakan untuk pasien yang membutuhkan terapi lebih intensif. Mereka yang hanya ingin didiagnosis seberapa besar fungsi ginjal atau mendeteksi ada tidaknya sumbatan pada jantung bisa rawat jalan tanpa menginap.  Dokter Stepanus Massora SpKN dari RSUD dr Soetomo menjelaskan cara kerja kedokteran nuklir untuk pasien kanker tiroid. Setelah menjalani operasi, pasien akan melakukan terapi radiasi kedokteran nuklir. ”Kami akan masukan yodium yang akan menghancurkan kanker tiroid. Kanker tiroid yang menyebar ke dalam tubuh akan dihancurkan dengan teknologi kedokteran nuklir. Tidak akan kambuh lagi,” ungkapnya. Tentu, yodium yang dimasukkan telah diberi radiasi nuklir.  Teknologi kedokteran nuklir juga bisa digunakan untuk terapi nonkanker. Misalnya, hipertiroid, neuroendokrin, dan neuroblastoma. Stepanus mengungkapkan bahwa terapi kedokteran nuklir bagus untuk kanker yang menyebar.  ”Kanker yang menyebar itu lebih bagus (terapi kedokteran nuklir, Red). Obat yang disuntikkan nanti lari sendiri ke situ-situ. Kita bisa citra, didiagnosis, dan diterapi. Karena obatnya bisa untuk diagnosis dan terapi,” ucapnya.  Sebelumnya, pemkot memastikan akan membangun fasilitas kedokteran nuklir dengan biaya Rp 30 miliar.   Rencana Pemkot soal RSUD:  - Fungsi Kedokteran Nuklir  - Fungsi utama adalah diagnostik serta terapi kanker dan nonkanker.  Terapi  - Tingkat kesembuhan hampir 80 persen untuk kanker tiroid.  - Masih pengembangan untuk kanker payudara dan prostat.  - Terapi nonkanker untuk hipertiroid, neuroendokrin, dan neuroblastoma.  Diagnostik  - Mengecek seberapa besar fungsi ginjal.  - Mendeteksi sumbatan pada jantung.  Biaya  - Mencapai Rp 2 juta–Rp 3 juta sekali diagnostik.  - Terapi hipertiroid Rp 3 juta–Rp 6 juta.  - Terapi kanker dan rawat inap Rp 10 juta sampai Rp 20 juta.  Diolah dari berbagai sumber

RSUD BDH Pakai Teknologi Nuklir, Soewandhie Radioterapi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Grafis-Nuklir-RSUD-BDH.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Fasilitas kedokteran nuklir yang akan dibangun di Rumah Sakit Bhakti Dharma Husada dijamin punya keamanan tinggi bagi lingkungan sekitar. Bahkan, kabar bahwa akan dibangun reaktor nuklir ditepis Pemkot Surabaya. Yang dibangun di ruang bawah tanah itu adalah cyclotron yang menghasilkan radioaktif dalam jumlah yang kecil.  Pembangunan fasilitas kedokteran nuklir itu masuk salah satu rencana strategis tahun depan. Pemkot sudah menganggarkan Rp 30 miliar untuk pembangunan gedung tersebut Untuk peralatan dan obat-obatan serta perlengkapan lain, dianggarkan sekitar Rp 69 miliar. Fasilitas tersebut direncanakan bisa beroperasi tahun depan.  Kepala Dinas Kesehatan Surabaya Febria Rachmanita mengungkapkan, teknologi nuklir yang dipakai dalam dunia kedokteran tersebut sudah aman dan teruji. Jangan dibayangkan nuklir itu seseram bom nuklir atau reaktor nuklir besar yang bocor dan berbahaya bagi lingkungan. Kedokteran nuklir dalam kesehatan digunakan untuk mendiagnosis penyakit dan melakukan terapi kepada pasien. ”Untuk bangunan, kita juga didampingi ITS, ITB, Batan, dan Bapeten sehingga bangunan itu aman. Tidak ada reaktor nuklir. Sangat minimal radiasinya. Ini bisa diminum, disuntik, dihirup,” ujar pejabat yang akrab disapa Feni itu.  Pemkot akan mendirikan gedung tiga lantai. Tiap lantai seluas 800 meter persegi. Bakal ada ruang bawah tanah yang digunakan untuk fasilitas cyclotron.  Kepala Bidang Bangunan Gedung Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Iman Krestian Maharhandono mengungkapkan bahwa untuk bentuk bangunan tidak ada spesifikasi khusus. Bahkan, material bangunan tak jauh berbeda dengan bangunan-bangunan lain.  ”Bangunannya sederhana saja. Tiga lantai. Cuma, harus steril, tak boleh terkontaminasi dengan dunia luar. Jadi terkarantina,” ungkap Iman. Lantai basement atau bawah tanah juga tidak terlalu besar. Dalamnya sama dengan satu lantai biasa.  Dokter Stepanus Massora SpKN, salah satu dokter di RSUD dr Soetomo, menuturkan bahwa alat yang akan ditempatkan di bawah tanah itu bernama cyclotron yang bisa menghasilkan radioaktif dalam jumlah kecil. Alat tersebut sangat berbeda dengan reaktor nuklir. ”Reaktor nuklir itu menggunakan uranium dari alam, nanti menghasilkan anak-anaknya. Kalau ini diberi uranium, hancur alatnya,” kata Stepanus.  Cara kerja alat tersebut tak jauh berbeda dengan CT scan yang menggunakan teknologi terkini.

Poli Nuklir RSUD Bhakti Darma Husada Berbentuk Gedung Tiga Lantai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/RSUD-Bhakti-Darma-Husada-BDH-Alfian-Rizal.jpg" alt="RSUD Bhakti Darma Husada BDH. (Alfian Rizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>RSUD Bhakti Darma Husada BDH. (Alfian Rizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencana Pemkot Surabaya melengkapi RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH) dengan divisi kedokteran nuklir disambut bahagia oleh Pemi Apriyanti, penyintas kanker tiroid. Dengan begitu, dia dan penyandang kanker lainnya tidak perlu bolak-balik ke Semarang untuk berobat.  Sejak 2008 Pemi divonis menderita tumor tiroid di bagian leher kanannya. Saat itu benjolannya hanya sebesar kelereng. Namun, karena takut, operasi baru dilangsungkan pada 2017 yang saat itu tumornya sudah berkembang menjadi kanker tiroid Operasi kedua dilangsungkan pada Juli 2018.  Dua operasi tersebut dilakukan di RSUD dr Soetomo. Untuk menghilangkan sel-sel kanker yang masih tersisa, dia harus menjalani terapi ablasi. Sayangnya, rumah sakit milik Pemprov Jawa Timur (Jatim) itu hanya bisa menangani ablasi dengan dosis kecil. ’’Saya harus mendapatkan ablasi dengan dosis 35. Kalau di RSUD dr Soetomo, hanya tersedia dosis di bawah 30,’’ tutur perempuan 31 tahun yang juga koordinator komunitas peduli dengan tiroid Pita Tosca di Jatim itu.  Karena kurangnya fasilitas kesehatan di Jatim, Pemi diberi beberapa pilihan oleh dokter di RSUD dr Soetomo. ’’Saya disuruh milih mau dirujuk ke Semarang, Bandung, atau Jakarta,’’ paparnya. Dia pun memilih RSUP dr Kariadi di Semarang karena paling dekat dengan domisilinya di Jemursari XVIII Blok A/43 Surabaya.  Sudah setahun dia bolak-balik ke Semarang untuk melakukan ablasi. Sudah dua kali dia melaksanakan terapi tersebut. Yakni, meminum cairan nuklir dan zat radioaktif yodium 131.  Dia bersyukur jika di Surabaya akan ada teknologi nuklir yang membantu penanganan penyakitnya. Dengan begitu, dia tidak perlu jauh-jauh untuk terapi. ’’Kalau saya sebenarnya tidak apa-apa harus bolak-balik ke Semarang. Yang kasihan pasien lainnya yang usianya lebih tua dari saya,’’ papar Pemi.  Jika teknologi nuklir di RSUD BDH direalisasikan, dia berharap tidak hanya tersedia poli kedokteran nuklir. ’’Tapi, semoga dosis teknologi ablasinya tidak tanggung-tanggung. Sekalian dosis yang besar biar para penderita kanker tiroid seperti saya tidak perlu dirujuk jauh-jauh lagi,’’ jelas Pemi.  Kabid Bangunan Gedung Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman (DPRKP CKTR) Iman Krestian paham dengan kedokteran nuklir sejak mendapatkan tugas membangun fasilitas tersebut. Dia mengatakan sudah menyusun kajian fasilitas apa saja yang dibangun di RSUD BDH. ’’Secara konsep, teknisnya sudah kami buat,’’ katanya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/grafis-rs-bdh.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>   Kedokteran nuklir adalah terapi medis dengan memanfaatkan materi radioaktif dari nuklir. Hal tersebut dilakukan dengan memasukkan radioisotop yang mampu memancarkan radiasi ke tubuh pasien atau dikenal dengan istilah studi in-vivo. Juga, bisa dilakukan di luar tubuh pasien dengan cara mereaksikan bahan biologis seperti darah, cairan lambung, hingga urine dalam tabung percobaan yang disebut studi in-vitro.  Jenis kegiatan pertama bisa dilakukan dengan memasukkan radioisotop melalui mulut, suntikan, atau dihirup lewat hidung. Dengan begitu, dokter akan mendapatkan informasi berupa citra dari organ tubuh. Bisa juga mendapatkan sampel dari tubuh yang mengandung radioisotop seperti darah atau urine.  Kedua, dilakukan secara studi in-vitro untuk mendapatkan data mengenai kandungan air dalam tubuh secara total, penyerapan vitamin, metabolisme, hingga pengaplikasian di bidang hematologi yang mempelajari darah, organ pembentuk darah, dan penyakitnya.  Ketiga, bisa dilakukan untuk penyembuhan penyakit kanker. Misalnya, pemberian yodium aktif untuk penyembuhan penyakit tiroid. Selain tiroid, banyak penyakit yang bisa disembuhkan melalui kedokteran nuklir. Di antaranya, kanker payudara, kanker prostat, hipertiroid, keloid, hingga kanker kelenjar getah bening alias limfoma.  Di Bandung, semua fasilitas tersebut melibatkan para ahli dari Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan). Proyek dilakukan secara hati-hati agar tidak berdampak pada lingkungan sekitar. ’’Nanti basement didesain khusus,’’ ujarnya.

RSUD BDH Pakai Teknologi Nuklir, Pasien Kanker Tak Perlu ke Luar Kota

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#RSUD Bhakti Dharma Husada

Berita Terkini