<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div id="m#msg-f:1786341954555057443" class="mail-message expanded"> <div class="mail-message-header spacer">&nbsp;</div> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/20/JKT-1-SIDANG-VONIS-LUKAS-ENEMBE-FED-8JPG-2632494701.jpg" alt="Terdakwa kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi Lukas Enembe saat menjalani sidang." width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi Lukas Enembe saat menjalani sidang.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <strong>JawaPos.com</strong> - Mantan Gubernur Papua Lukas Enembe meninggal dunia setelah menderita gagal ginjal di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD), Gatot Soebroto, Jakarta, Selasa (26/12). Jenazah Lukas saat ini masih berada di rumah duka, sebelum akan diterbangkan untuk disemayamkan di Jayapura, Papua, pada Rabu (27/12) besok.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013658009/humas-pb-pgri-sebut-unifah-bukan-anggota-pgri-sehingga-gugatan-dicabut">Humas PB PGRI Sebut Unifah Bukan Anggota PGRI, Sehingga Gugatan Dicabut</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Pengacara Lukas Enembe, Antonius Eko Nugroho menceritakan detik-detik meninggalnya Lukas Enembe. Berdasarkan keterangan pihak keluarga, Lukas Enembe sempat berdiri dan memegang pinggang.&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menurut keterangan keluarga mendiang, yang setia mendampingi dan merawat beliau, Bapak Pianus Enembe, sebelum meninggal, Bapak Lukas minta berdiri, kemudian Bapak Pianus membantu Pak Lukas untuk berdiri, dengan memegang pinggang Bapak Lukas, tidak lama berdiri, Bapak Lukas menghembuskan nafas terakhirnya," ujar Antonius.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Antonius menyebut, berdasarkan keterangan Pianus, sikap mendiang Lukas yang meminta berdiri, menunjukkan bahwa beliau kuat dan tidak bersalah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Begitu, Bapak Lukas tidak bernafas lagi, langsung kami tidurkan dan memanggil&nbsp; dokter. Sudah diberikan tindakan, namun Bapak sudah meninggal," ujar Antonius menirukan keterangan Pianus.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">KPK menyampaikan duka cita atas meninggalnya terdakwa kasus dugaan suap proyek infrastruktur di Papua, Lukas Enembe. Berdasarkan keterangan pihak dokter RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, mendiang Lukas menghembuskan napas terakhir sekitar pukul 11.15 WIB.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jenazah saat ini masih berada di RSPAD. Keluarga ataupun pihak penasehat hukum yang secara intensif ikut mendampingi dan menjaga LE selama proses perawatan juga telah berada di RSPAD," ucap kepala bagian pemberitaan KPK, Ali Fikri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Ali, jenazah Lukas Enembe akan diterbangkan ke Jayapura, Papua, pada Rabu (27/12) besok. Jenazah Lukas akan disemayamkan di Gereja GIDI, Jayapura.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Informasi yang kami peroleh, jenazah rencananya akan dibawa ke Papua pada Rabu (27/12)," ungkap Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sejak kondisi kesehatan Lukas tak membaik, kata Ali, Lukas Enembe telah dibantarkan penahanannya sejak 23 Oktober 2023. Hal itu dilakukan, agar Lukas bisa memjalani perawatan intensif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Adapun status penahanan LE di KPK telah dibantarkan sejak 23 Oktober 2023 agar dapat melakukan perawatan kesehatan secara intensif," ujar Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menekankan, KPK telah bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Tim Dokter RSPAD, serta pihak keluarga juga mendatangkan dokter dari Singapura untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada Lukas Enembe secara optimal. Bahkan, setiap proses pemeriksaan dan persidangan selalu berdasarkan rekomendasi dari tim dokter.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Lukas Enembe merupakan Terdakwa perkara korupsi berupa suap dan gratifikasi di lingkungan pemerintah Provinsi Papua. LE telah diputus bersalah pada putusan sidang tingkat pertama dengan hukuman 8 tahun penjara. Kemudian pada putusan banding hukumannya diperberat menjadi 10 tahun," tegasnya.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">Dalam kasusnya,&nbsp;pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat Lukas Enembe divonis hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 4 bulan kurungan. Namun, hukuman Lukas diperberat pada tingkat banding di&nbsp;Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta yang menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara terhadap Lukas Enembe .</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">Hukuman ini diubah setelah Majelis Hakim Tinggi DKI Jakarta menerima upaya hukum banding dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pihak Lukas Enembe.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun putusan ini diketuk pada Kamis (6/12), oleh majelis hakim yang dipimpin oleh Hakim Tinggi Herri Swantoro dengan anggota Anthon R Saragih dan Brhotma Maya Marbun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Selain pidana badan, Lukas Enembe juga dihukum pidana denda sebesar Rp 1 miliar subsider 4 bulan kurungan. Eks Gubernur Papua itu juga dijatuhkan pidana berupa uang pengganti sebesar Rp 47,8 miliar subsider 5 tahun penjara.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pertimbanganya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menilai, Lukas Enembe terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berupa penerimaan suap dan gratifikasi saat menjabat sebagai Gubernur Papua 2013-2022.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013658068/waduh-ternyata-masih-banyak-warga-gayam-yang-menolak-harga-ganti-rugi-dampak-tol-kediri-tulungagung">Waduh, Ternyata Masih Banyak Warga Gayam yang Menolak Harga Ganti Rugi Dampak Tol Kediri-Tulungagung</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lukas Enembe terbukti melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP. (*)</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Mantan Gubernur Papua Lukas Enembe meninggal dunia setelah menderita gagal ginjal di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD)

Pengacara Ceritakan Detik-detik Meninggalnya Lukas Enembe saat Jalani Perawatan di RSPAD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/20/JKT-1-SIDANG-VONIS-LUKAS-ENEMBE-FED-1JPG-2645540273.jpg" alt="Terdakwa kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi Lukas Enembe menyapa pendukunggnya usai menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (19/10/2023)." width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi Lukas Enembe menyapa pendukunggnya usai menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (19/10/2023).</figcaption>
</figure> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>JawaPos.com-</strong>Mantan Gubernur Papua, almarhum Lukas Enembe, akan disemayamkan di Jayapura, Papua. Hal ini setelah Lukas dikabarkan wafat sekitar pukul 10.00 WIB di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Selasa (26/12).</p> <p>Lukas Enembe terbukti melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP. <strong>(*)</strong></p>

Mantan Gubernur Papua, almarhum Lukas Enembe, akan disemayamkan di Jayapura, Papua. Hal ini setelah Lukas dikabarkan wafat sekitar pukul 10.

Lukas Enembe akan Diterbangkan ke Jayapura untuk Disemayamkan di Gereja GIDI

<p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/26/P_20231026_064632-1415598332.jpg" alt="Ketua KPU RI Hasyim Asy" width="100%">
<figcaption>Ketua KPU RI Hasyim Asy</figcaption>
</figure> &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>&nbsp;</strong><strong>JawaPos.com-</strong>Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari menyebut hasil tes kesehatan tiga bakal pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden menunjukkan mereka semua mampu menjalani tugas sebagai presiden dan wakil presiden.</p> <p>Hasyim mengatakan hal itu usai menerima berkas hasil tes kesehatan ketiga bakal pasangan capres dan cawapres dari Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto Letjen TNI dr. Albertus Budi Sulistya, Sp.THT-KL., M.A.R.S. di Kantor KPU, Jakarta, Jumat.</p> <p>"Pada kesempatan pertama, yang hadir di kantor KPU mendaftar dan juga konsekuensinya, kemudian kesempatan pertama dilakukan pemeriksaan kesehatan yaitu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar; itu menurut hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa hasil pemeriksaannya mampu menjalankan tugas sebagai (calon) presiden dan wakil presiden. Yang kedua dinyatakan bebas dari penyalahgunaan narkoba," kata Hasyim.</p> <p>Kemudian, untuk hasil tes kesehatan bakal pasangan capres dan cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD, tim dokter RSPAD Gatot Soebroto juga menyimpulkan keduanya mampu menjalankan tugas sebagai presiden dan wapres, serta bebas dari penyalahgunaan narkoba.</p> <p>Demikian pula, lanjut Hasyim, hasil tes kesehatan bakal pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menunjukkan keduanya mampu menjalankan tugas sebagai presiden dan wakil presiden, serta bebas dari penyalahgunaan narkoba.</p> <p>Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar serta Ganjar Pranowo-Mahfud MD menjalani tes kesehatan di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, pada Sabtu (21/10) dan Minggu (22/10). Sementara itu, pemeriksaan kesehatan bagi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dilakukan pada Kamis (26/10).</p> <p>Hasil akhir dari rangkaian verifikasi administrasi syarat bakal pasangan calon akan ditetapkan oleh KPU pada tanggal 13 November 2023. Setelah itu, dilakukan pengundian nomor urut pasangan calon pada tanggal 14 November 2023.</p> <p>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) disebutkan bahwa pasangan calon presiden/wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.</p> <p>Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden/wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara. <strong>(*)</strong></p>

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari menyebut hasil tes kesehatan tiga bakal pasangan calon (paslon) presiden-wakil presiden

Terima Hasil Tes Kesehatan, Ketua KPU Sebut Tiga Bakal Paslon Capres-Cawapres Sanggup Jalankan Tugas

<p class="ltr-element" data-indentation="1" data-pm-slice="1 1 []"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/22/20231022_161354-3646459982.jpg" alt="Pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD selesai menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Minggu (22/10)." width="100%">
<figcaption>Pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD selesai menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Minggu (22/10).</figcaption>
</figure> </p> <p class="ltr-element" data-indentation="1" data-pm-slice="1 1 []">&nbsp;</p> <p class="ltr-element" data-indentation="1"><strong>JawaPos.com-</strong>Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) Ganjar Pranowo-Mahfud MD selesai menjalani tes kesehatan di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Minggu (22/10). Keduanya mengaku tak mengalami kendala selama sembilan jam menjalani serangkaian tes kesehatan.</p> <p class="ltr-element" data-indentation="1"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013100596/sosok-capres-cawapres-yang-didukung-yenny-wahid-bocorannya-dekat-dengan-gus-dur">Sosok Capres-Cawapres Yang Didukung Yenny Wahid, Bocorannya Dekat dengan Gus Dur</a></strong></p> <p class="ltr-element" data-indentation="1">"Tidak, tidak Ada (kendala), saya kira semuanya berjalan dengan sangat lancar, tadi kami sempat berkeringat saja, karena treadmikl," kata Ganjar di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Minggu (22/10).</p> <p class="ltr-element" data-indentation="1">Ganjar mengatajan, dirinya bersama Mahfud MD menjalani seluruh rangkaian tes kesehatan, dari mulai pemeriksaan telinga, hidung, tenggorokan (THT), penyakit dalam, hingga tes kejiwaan.</p> <p class="ltr-element" data-indentation="1">"Kita di tes dari THT semuanya, penyakit dalam semuanya, ada kejiwaan kita dites, ada fisik treadmil, tadi jantung semuanya lengkap, darah semuanya, komplet lah," ungkap Ganjar.</p> <p class="ltr-element" data-indentation="1">Mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu mengharapkan tes kesehatannya memperoleh hasil yang baik. Sehingga bisa memenuhi persyaratan administrasi pendaftaran capres-cawapres di KPU RI.</p> <p data-indentation="1">"Tentu saja mudah-mudahan nanti insya Allah hasilnya baik, kita sudah melakukan semua proses pemeriksaan secara lengkap. Mudah-mudahan hasilnya juga segera dikirim ke KPU untuk melengkapi seluruh persyaratan administrasi," ucap Ganjar.</p> <p data-indentation="1"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pemilihan/013100510/dua-paslon-jalani-pemeriksaan-kesehatan-di-rspad-amin-sabtu-ganjar-hari-ini">Dua Paslon Jalani Pemeriksaan Kesehatan di RSPAD: Amin Sabtu, Ganjar Hari Ini</a></strong></p> <p class="ltr-element" data-indentation="1">Sebagaimana diketahui, RSPAD Gatot Soebroto melibatkan&nbsp;50 tim dokter dalam proses pemeriksaan kesehatan ini. Puluhan dokter itu dari berbagai macam spesialis. Serta juga melibatkan tim psikologi dan tim BNN. <strong>(*)</strong></p>

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) Ganjar Pranowo-Mahfud MD selesai menjalani tes kesehatan

Ganjar dan Mahfud Jalani Tes Kesehatan di RSPAD 