<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/18/IMG_1119-54019028.jpg" alt="Pelaku kekerasan seksual dokter Priguna Anugerah Pratama. (Kejari Kota Bandung/Antara)" width="100%">
<figcaption>Pelaku kekerasan seksual dokter Priguna Anugerah Pratama. (Kejari Kota Bandung/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Barat melimpahkan tersangka kasus pemerkosaan di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung dokter Priguna Anugerah Pratama ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bandung. Kasubdit IV Ditreskrimum Polda Jabar AKBP Goncang Ajie mengatakan, pelimpahan dilakukan karena berkas perkara tersangka telah dinyatakan lengkap atau P-21 oleh jaksa penuntut umum. &rdquo;Sesuai ketentuan undang-undang, menjadi kewajiban kami untuk melimpahkan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan. Selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh kejaksaan sampai ke persidangan,&rdquo; ujar Goncang seperti dilansir dari Antara di Bandung, Jumat (18/7). Goncang menyebutkan sebanyak 20 barang bukti turut diserahkan dalam pelimpahan tahap dua tersebut. &rdquo;Saat ini kami tinggal menunggu jadwal persidangan. Untuk jadwalnya nanti akan dijelaskan oleh pihak kejaksaan,&rdquo; kata Goncang Ajie. Sementara itu, Kasi Intel Kejari Kota Bandung Akhmad Adi Sugiarto menyampaikan bahwa tersangka Priguna akan ditahan selama 20 hari ke depan. Yakni terhitung mulai 18 Juli hingga 6 Agustus 2025. &rdquo;Jadwal sidangnya menunggu kami limpahkan dahulu, nanti kalau sudah dilimpahkan ke PN baru ada jadwal sidangnya,&rdquo; ungkap Akhmad Adi Sugiarto. Dia mengungkapkan, ada empat jaksa dari Kejati Jabar yang akan menangani perkara ini dan sebanyak 30 orang saksi telah disiapkan untuk persidangan. Sebelumnya, dokter Priguna Anugerah Pratama telah ditahan pihak kepolisian sejak 23 Maret 2025, setelah dilaporkan keluarga korban berinisial FH. Korban mengaku menjadi korban pemerkosaan saat menjaga ayahnya yang sedang dirawat di RSHS Bandung.

Polda Jabar melimpahkan tersangka kasus pemerkosaan di RSHS Bandung dokter Priguna Anugerah Pratama ke Kejari Kota Bandung

Polda Jabar Limpahkan Dokter Pelaku Pemerkosaan ke Kejari Bandung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/30/JKT_Raker-Menkes-Bersama-Komisi-IX_MIFTAHUL-HAYAT08-1646927589.jpeg" alt="Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, didampingi sejumlah pejabat, mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/8/2024). (Miftahul Hayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, didampingi sejumlah pejabat, mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/8/2024). (Miftahul Hayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kasus perundungan dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) ternyata marak terjadi dan berlangsung secara sistematis. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membeberkan data yang mencengangkan bajwa sejak Juni 2023, telah masuk 2.668 laporan pengaduan, dengan 632 kasus terbukti merupakan tindakan perundungan. "Irjen kita menyaring mana yang benar-benar perundungan, mana yang nggak. Dari hasilnya, 632 itu perundungan," ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Rabu (30/4)&nbsp;kemarin Budi menjelaskan bahwa bentuk perundungan yang ditemukan bervariasi. Mulai dari kekerasan verbal, tekanan finansial, hingga kekerasan fisik. Ia juga menyoroti keberadaan grup komunikasi internal atau 'Jarkom' di berbagai universitas&nbsp;yang menjadi medium bagi senior untuk melakukan perundungan terhadap juniornya. Contohnya termasuk pemaksaan makan cabai, push up berlebihan, hingga berdiri berjam-jam. Dari data yang dipaparkan, RSUP Prof. Kandou di Manado menjadi rumah sakit dengan jumlah laporan perundungan terbanyak, yakni 77 kasus. Menyusul di posisi kedua adalah RSUP Hasan Sadikin (RSHS) Bandung dengan 55 kasus. Berikut daftar lengkap rumah sakit dan institusi pendidikan yang tercatat memiliki kasus terbanyak: Rumah Sakit Kemenkes RSUP Kandou Manado: 77 kasus RSUP Hasan Sadikin Bandung: 55 kasus RSUP IGNG Ngoerah: 42 kasus RSUP Dr Sardjito: 36 kasus RSUPN Dr Cipto Mangunkusumo: 32 kasus RSUP Moh. Hoesin Palembang: 29 kasus RSUP Dr Kariadi: 28 kasus RSUP H. Adam Malik: 27 kasus RSUP Dr. M. Djamil: 22 kasus RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo: 15 kasus Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) RSUD Zainal Abidin Banda Aceh: 31 kasus RSUD Moewardi Surakarta: 21 kasus RSUD Saiful Anwar Malang: 10 kasus RSUD Dr Soetomo Surabaya: 9 kasus RSUD Arifin Ahmad: 5 kasus RSUD Ulin Banjarmasin: 3 kasus RSUD Provinsi NTB: 3 kasus RSUD Semara Ratih Tabanan: 3 kasus RSUD Sosodoro Bojonegoro: 2 kasus RSUD Gorontalo: 2 kasus Rumah Sakit Universitas RS Universitas Diponegoro: 10 kasus RS Universitas Kristen Indonesia: 3 kasus RSGM Universitas Airlangga: 3 kasus RS Universitas Indonesia: 2 kasus RS Universitas Sriwijaya: 1 kasus RS Universitas Hasanuddin: 1 kasus RS Universitas Andalas: 1 kasus RS Lambung Mangkurat: 1 kasus Fakultas Kedokteran Universitas Universitas Hasanuddin: 8 kasus Universitas Syah Kuala: 8 kasus Universitas Andalas: 8 kasus Universitas Airlangga: 7 kasus Universitas Brawijaya: 6 kasus Universitas Indonesia: 4 kasus Universitas Sebelas Maret: 4 kasu Universitas Sumatera Utara: 3 kasus Universitas Padjadjaran: 3 kasus Universitas Pembangunan Nasional: 2 kasus Lain-lain Rumah sakit swasta: 19 kasus Puskesmas: 3 kasus Rumah sakit TNI/Polri: 2 kasus Klinik kesehatan swasta: 1 kasus Menkes menekankan pentingnya reformasi budaya dalam pendidikan dokter spesialis agar lebih manusiawi dan bebas dari praktik kekerasan struktural.

Menkes Budi Gunadi Sadikin ungkap data mengejutkan kasus perundungan di PPDS, 632 kasus terbukti dari 2.668 laporan.

Menkes Budi Gunadi Ungkap Data Kasus Perundungan PPDS, RSHS Tempati Posisi Kedua Terbanyak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/11/oFVGIHnOR2hLX4UseoCbyE3uoyED1OJIvkxNUzkd-3402284193.jpg" alt="Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi. (Humas Kementerian PPPA)" width="100%">
<figcaption>Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi. (Humas Kementerian PPPA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mengutuk keras aksi kekerasan seksual yang dilakukan oleh Priguna Anugerah, dokter residen anestesi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (Unpad) terhadap seorang keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung (RSHS). Ia meminta hukuman pelaku ditambah sesuai dengan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).&nbsp; Kejadian ini dinilainya sebagai alarm peringatan bagi masyarakat bahwa kekerasan seksual dapat terjadi di mana saja. Termasuk, ruang publik seperti rumah sakit yang seharusnya menjadi tempat aman bagi semua orang. Karenanya, dia menyayangkan hal itu bisa terjadi di rumah sakit dan dilakukan oleh dokter yang harusnya bertugas menyembuhkan pasien tapi justru menyalahgunakan kekuasaannya.&nbsp; &ldquo;Tidak ada satu pun perempuan pantas menjadi korban kekerasan seksual. Kami berkomitmen untuk mengawal proses hukum yang berjalan,&rdquo; ujarnya di Jakarta, Jumat (11/4).&nbsp; Menurutnya, tersangka dapat dijerat Pasal 6 jo Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dengan pidana penjara hingga 12 tahun dan/atau denda hingga Rp300 juta. Namun, ia mendorong agar tersangka mendapatkan hukuman maksimal sesuai dengan aturan yang ada. Sehingga, memberikan efek jera.&nbsp; &ldquo;Ancaman pidana tersangka dapat ditambah sepertiga karena dilakukan oleh tenaga medis atau profesional dalam situasi relasi kuasa, atau mengakibatkan dampak berat bagi korban, termasuk trauma psikis, luka berat, atau bahkan kematian,&rdquo; tegasnya.&nbsp; Di sisi lain, pihaknya melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Jawa Barat dan Kota Bandung telah melakukan langkah cepat dalam penanganan kasus ini. UPTD PPA telah memberikan layanan konseling dan pendampingan psikologis kepada korban. Termasuk, melakukan koordinasi dengan Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Bandung terkait proses hukum yang berjalan.&nbsp; &ldquo;Kami juga akan mengawal pemulihan korban, serta memastikan hak-hak korban dipenuhi secara menyeluruh,&rdquo; ungkapnya.&nbsp; Selain itu, lanjut dia, Kementerian PPPA meminta semua pihak melakukan penguatan atas sistem pencegahan kekerasan seksual baik di rumah sakit, kampus, dan instutusi pelayanan publik lainnya. Seluruh lembaga juga didorong untuk memiliki manajemen respons yang baik terkait pelaporan kasus kekerasan seksual.&nbsp; Dia turut mengajak masyarakat untuk berani melapor jika mengalami, mendengar, melihat, atau mengetahui kasus kekerasan. Pelaporan dapat dilakukan ke UPTD PPA, UPTD di bidang sosial, Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat, dan Kepolisian untuk mencegah jumlah korban bertambah banyak. Bisa juga melalui hotline Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 atau Whatsapp 08111-129-129. &ldquo;Ini adalah bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan dan bentuk keberanian yang akan membuka jalan bagi korban lainnya untuk turut bersuara. Kita semua, sebagai bangsa, bertanggung jawab untuk memastikan kejadian seperti ini tidak terulang dan korban mendapatkan keadilan serta ruang pemulihan yang layak,&rdquo; pungkasnya.&nbsp; Sementara itu, Polda Jabar telah melakukan pengembangan kasus. Dari hasil pemeriksaan, dibenarkan adanya dua korban lainnya.&nbsp; Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan mengungkapkan, telah meminta keterangan dari dua orang lainnya yang diduga menjadi korban dari aksi bejat Priguna. Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa keduanya merupakan pasien di RSHS.&nbsp; Aksi tersangka kepada dua korban tersebut dilakukan pada waktu yang berbeda. Yakni 10 dan 16 Maret 2025. Modus yang digunakan pun mirip dengan dengan yang dilakukan kepada korban FH. &ldquo;Modusnya sama dengan dalih akan melakukan analisa anestesi dan kedua dilakukan uji alergi terhadap obat bius,&rdquo; ungkapnya. Korban juga &nbsp;dibawa ke lantai 7 gedung baru sebelum akhirnya dilecehkan secara seksual. Aksi keji Priguna ini terungkap saat FH, salah satu korban, melaporkan musibah yang dialaminya. Kejadian bermula saat pelaku meminta korban yang tengah menjaga sang ayah yang tengah sakit untuk menjalani transfusi darah tanpa didampingi keluarga. Korban yang tak punya prasangka buruk ini pun mengiyakan. Ia pun dibawa ke ruang nomor 711, Gedung MCHC RSHS, sekitar pukul 01.00 WIB, Ia diminta berganti pakaian dengan baju operasi dan melepas seluruh pakaian. Setelahnya, tersangka menyuntikkan cairan bius melalui infus hingga karhinya korban tak sadarkan diri.Setelah sadar sekitar pukul 04.00 WIB, korban diminta berganti pakaian dan diantar ke lantai bawah. Namun, dia merasakan keanehan. Bukan hanya pusing, saat buang air kecil, korban merasakan perih di bagian kelaminnya. Ia pun akhirnya memberanikan diri untuk melakukan pemeriksaan ke dokter kandungan dan meminta cek cctv. Setelah mengantongi bukti dugaan kekerasan seksual, ia pun melaporkan kasus ini ke kepolisian. (mia)

Menteri PPPA desak hukuman lebih berat bagi dokter pelaku rudakpaksa di RSHS, serukan keadilan dan pencegahan kekerasan seksual di ruang pub

Menteri PPPA Minta Hukuman Dokter PPDS Pelaku Rudapaksa di RSHS Diperberat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/09/WhatsApp-Image-2025-04-09-at-172847-3480366941.jpg" alt="Priguna Anugerah Pratama, PPDS tersangka rudapaksa terhadap anak pasien di RSHS Bandung. (X @ahriesonta)" width="100%">
<figcaption>Priguna Anugerah Pratama, PPDS tersangka rudapaksa terhadap anak pasien di RSHS Bandung. (X @ahriesonta)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Priguna Anugerah Pratama, 31, peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Padjadjaran (Unpad), melakukan upaya rudapaksa terhadap anak pasien di Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin (RSHS) Bandung dengan modus pembiusan. Lebih mencengangkan lagi, pelaku diketahui melakukan hingga 15 kali tusukan jarum infus ke tangan korban sebelum menyuntikkan cairan bening yang menyebabkan korban tak sadarkan diri. &ldquo;Kejadiannya pada 18 Maret 2025, sekitar pukul 01.00 WIB. Tersangka membawa korban dari ruang IGD ke Gedung MCHC lantai 7 dan meminta korban untuk tidak ditemani oleh adiknya,&rdquo; ujar Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan dalam keterangannya, Rabu (9/4). Setibanya di ruangan nomor 711, pelaku meminta korban mengganti pakaian dengan baju operasi berwarna hijau dan melepaskan seluruh pakaian yang dikenakan. Setelah itu, Priguna Anugerah mencoba memasukkan jarum infus ke tangan kiri korban hingga 15 kali percobaan. Usai berhasil, selang infus tersebut disambungkan dan pelaku menyuntikkan cairan bening ke dalamnya. &ldquo;Beberapa menit setelah cairan disuntikkan, korban merasakan pusing dan akhirnya tidak sadarkan diri,&rdquo; lanjut Hendra. Setelah sadar sekitar pukul 04.00 WIB, korban diminta berganti pakaian kembali dan diantar oleh pelaku hingga ke lantai 1 Gedung MCHC. Korban baru menyadari bahwa telah terjadi sesuatu yang janggal, terutama setelah merasakan perih di bagian sensitif saat buang air kecil. Korban pun langsung bercerita kepada ibunya mengenai kejadian, termasuk rasa sakit di area vital dan upaya pengambilan darah yang dilakukan sebanyak 15 kali percobaan, serta suntikan cairan yang menyebabkan pingsan. Hingga kini, Polda Jawa Barat telah menahan pelaku dan menetapkannya sebagai tersangka pelecehan seksual. "Untuk pasalnya adalah Pasal 6C Undang-undang nomor 12 Tahun 2022 yaitu Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Adapun ancaman hukumannya dipidana dengan pidana penjara paling lama adalah 12 tahun," pungkas Hendra.

Seorang dokter spesialis di RSHS Bandung ditangkap setelah diduga melakukan pelecehan seksual terhadap anak pasien dengan modus pembiusan.

Priguna Anugerah, PPDS Unpad Suntik Korban 15 Kali Sebelum Diduga Rudapaksa di RSHS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/09/WhatsApp-Image-2025-04-09-at-172847-3480366941.jpg" alt="Priguna Anugerah Pratama, PPDS tersangka rudapaksa terhadap anak pasien di RSHS Bandung. (X @ahriesonta)" width="100%">
<figcaption>Priguna Anugerah Pratama, PPDS tersangka rudapaksa terhadap anak pasien di RSHS Bandung. (X @ahriesonta)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) meminta Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Hasan Sadikin Bandung untuk menghentikan sementara seluruh kegiatan residensi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesiologi dan Terapi Intensif selama satu bulan. Kebijakan ini merupakan buntut dari kasus dugaan rudapaksa yang dilakukan oleh dr. PAP, peserta PPDS Universitas Padjajaran di rumah sakit tersebut. "Kami telah menginstruksikan kepada Direktur Utama RSUP Hasan Sadikin untuk menghentikan sementara waktu, selama satu bulan, kegiatan residensi Program PPDS Anestesiologi dan Terapi Intensif," ujar Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes RI, Aji Muhawarman, Rabu (9/4). "Langkah ini penting untuk evaluasi dan perbaikan sistem pengawasan serta tata kelola bersama Fakultas Kedokteran Unpad," sambungnya.&nbsp; Aji menegaskan bahwa Kemenkes sangat prihatin dan menyesalkan kasus dugaan kekerasan seksual tersebut. Menurutnya, dr. PAP sudah dikembalikan ke pihak Universitas Padjajaran, diberhentikan sebagai mahasiswa, dan kini tengah diproses secara hukum oleh Polda Jawa Barat. Sebagai bentuk tindakan tegas, Kemenkes juga telah meminta Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) untuk segera mencabut Surat Tanda Registrasi (STR) dr. PAP. Pencabutan STR tersebut otomatis membatalkan Surat Izin Praktik (SIP) yang bersangkutan. Kemenkes menekankan komitmennya untuk menciptakan lingkungan pendidikan dan pelayanan medis yang aman, berintegritas, dan bebas dari kekerasan dalam bentuk apa pun.

Kemenkes RI menghentikan sementara kegiatan residensi PPDS Anestesiologi di RSUP Hasan Sadikin akibat dugaan rudapaksa.

Kemenkes Minta RSHS Hentikan Sementara Program PPDS Imbas Kasus Rudapaksa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/08/IMG_20230910_094323-2458326699.jpg" alt="Ilustrasi tahanan kasus rudapaksa. Polisi menangkap dan menahan seorang peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Padjadjaran (Unpad) yang diduga merudapaksa keluarga pasien." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tahanan kasus rudapaksa. Polisi menangkap dan menahan seorang peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Padjadjaran (Unpad) yang diduga merudapaksa keluarga pasien.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Polisi telah menangkap dan menahan seorang peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Padjadjaran (Unpad) yang diduga memperkosa keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung. Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan, mengonfirmasi penangkapan tersebut. Ia menyebut pelaku berinisial PAP, berusia 31 tahun. "Iya, (pelaku) satu saja. Inisial PAP, 31 tahun," ujarnya saat dihubungi JawaPos.com, Rabu (9/4). Surawan mengatakan bahwa PAP sudah ditahan sejak tanggal 23 Maret 2025 lalu. "Ditangkap tanggal 23 Maret, langsung ditahan," ungkapnya.&nbsp; Hingga saat ini, kasus dugaan pemerkosaan oleh PAP kepada anak pasiennya di RSHS masih terus berlanjut di kepolisian dan akan segera diungkap ke publik siang ini. Sebelumnya, seorang peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di salah satu rumah sakit di Bandung diduga melakukan pemerkosaan terhadap anak pasien. Dugaan tersebut pertama kali diungkapkan oleh drg. Mirza melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan tersebut, Mirza menceritakan kronologi dugaan kekerasan seksual yang dialami oleh seorang perempuan, anak dari pasien pria yang tengah dirawat di ICU. Saat pasien membutuhkan transfusi darah untuk persiapan operasi (pre-op), pelaku menawarkan kepada anak pasien untuk melakukan cross match darah langsung dengannya agar prosesnya lebih cepat. Korban kemudian diajak ke Gedung MCHC lantai 7 yang disebut masih kosong karena merupakan bagian dari gedung baru. Di lokasi itu, korban diminta berganti pakaian dengan baju pasien dan dipasangi akses infus. Diduga, karena tidak memahami prosedur medis, korban mengikuti semua arahan pelaku. Setelah pemasangan infus, korban disuntik dengan midazolam, obat penenang yang biasa digunakan dalam tindakan medis. Dalam kondisi tidak sadar penuh, pelaku diduga melakukan tindakan kekerasan seksual. Kejadian tersebut terjadi sekitar tengah malam. Pelaku disebut menunggu korban hingga mulai sadar sekitar pukul 4 pagi dan terlihat mondar-mandir di lorong lantai 7. Korban sendiri tampak mulai sadar dan berjalan dalam kondisi sempoyongan sekitar pukul 4&ndash;5 pagi. Usai kejadian, korban mengeluhkan rasa sakit tidak hanya di tangan bekas infus, tapi juga di area kemaluan. Ia kemudian meminta pemeriksaan visum ke dokter spesialis kandungan (SpOG), yang hasilnya menunjukkan adanya jejak sperma. Bekas sperma juga ditemukan berceceran di lantai lokasi kejadian.

Seorang peserta PPDS Unpad ditangkap karena diduga melakukan rudapaksa anak pasien di RSHS Bandung. Penangkapan dilakukan pada 23 Maret 2025

Polisi Sudah Tangkap dan Tahan Peserta PPDS Unpad yang Diduga Rudapaksa Anggota Keluarga Pasien di RSHS Bandung, Ini Identitasnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/10/BADAF1FC-C218-42A6-BFD5-B1F70140D293-831749115.jpeg" alt="Ilustrasi pelecehan sekual terhadap anak" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pelecehan sekual terhadap anak</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Kesehatan buka suara terkait kasus dugaan&nbsp;rudapaksa yang dilakukan oleh peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Padjajaran (Unpad) yang tengah bertugas di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS). Rudapaksa&nbsp;yang diduga dilakukan pelaku kepada penunggu pasien (belum dipastikan apakah korban merupakan anak atau adik dari pasien) itu disebut masih dipastikan informasinya. "Sedang dipastikan info terkini," ujar Kepala Biro Komunikasi dan dan Pelayanan Publik Kemenkes RI Aji Muhawarman saat dihubungi JawaPos.com, Rabu (9/4). Ia tak mau membeberkan lebih lanjut terkait kasus dugaan&nbsp;rudapaksa oleh peserta PPDS ini. Aji menyebut bahwa selanjutnya informasi akan langsung disampaikan pihak RSHS maupun Unpad. "Nanti ada keterangan resmi dari UNPAD/RSHS," pungkasnya.&nbsp; Sebelumnya, seorang peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di salah satu rumah sakit di Bandung diduga melakukan&nbsp;rudapaksa terhadap anak pasien. Dugaan tersebut pertama kali diungkapkan oleh drg. Mirza melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan tersebut, Mirza menceritakan kronologi dugaan kekerasan seksual yang dialami oleh seorang perempuan&mdash;anak dari pasien pria yang tengah dirawat di ICU. Saat pasien membutuhkan transfusi darah untuk persiapan operasi (pre-op), pelaku menawarkan kepada anak pasien untuk melakukan cross match darah langsung dengannya agar prosesnya lebih cepat. Korban kemudian diajak ke Gedung MCHC lantai 7 yang disebut masih kosong karena merupakan bagian dari gedung baru. Di lokasi itu, korban diminta berganti pakaian dengan baju pasien dan dipasangi akses infus. Diduga, karena tidak memahami prosedur medis, korban mengikuti semua arahan pelaku. Setelah pemasangan infus, korban disuntik dengan midazolam, obat penenang yang biasa digunakan dalam tindakan medis. Dalam kondisi tidak sadar penuh, pelaku diduga melakukan tindakan kekerasan seksual. Kejadian tersebut terjadi sekitar tengah malam. Pelaku disebut menunggu korban hingga mulai sadar sekitar pukul 4 pagi dan terlihat mondar-mandir di lorong lantai 7. Korban sendiri tampak mulai sadar dan berjalan dalam kondisi sempoyongan sekitar pukul 4&ndash;5 pagi. Usai kejadian, korban mengeluhkan rasa sakit tidak hanya di tangan bekas infus, tapi juga di area kemaluan. Ia kemudian meminta pemeriksaan visum ke dokter spesialis kandungan (SpOG), yang hasilnya menunjukkan adanya jejak sperma. Bekas sperma juga ditemukan berceceran di lantai lokasi kejadian.

Kemenkes menanggapi dugaan rudapaksa di RSHS oleh peserta PPDS Unpad, informasi terkini masih dikumpulkan.

Respons Kemenkes Soal Peserta PPDS Unpad yang Diduga Lakukan Rudapaksa terhadap Keluarga Pasien di RSHS Bandung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/13/IMG_20240912_185138-2811176685.jpg" alt="Dekan Fakultas Kedokteran Unpad Yudi Mulyana Hidayat. (Ricky Prayoga/Antara)" width="100%">
<figcaption>Dekan Fakultas Kedokteran Unpad Yudi Mulyana Hidayat. (Ricky Prayoga/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Fakultas Kedokteran (FK) Unpad menyatakan telah merekomendasikan sanksi berat bagi dosen yang diduga melakukan perundungan pada Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di RS Hasan Sadikin beberapa waktu lalu. Dekan FK Unpad Yudi Mulyana Hidayat mengatakan, proses penyelidikan dan peninjauan oleh pihak fakultas dengan Komisi Disiplin Etika dan Anti Kekerasan Fakultas Kedokteran dan RS Hasan Sadikin telah dilakukan. Rekomendasi sanksi telah dikirimkan pada pihak universitas. &rdquo;Jadi kita proses dan ditengarai sanksi berat yang diberikan tapi masih harus dikaji hukumnya. Mungkin dalam waktu dekat keluar SK dari universitas karena fakultas hanya mengusulkan sanksi berat, sedangkan staf dosen kewenangannya ada di universitas,&rdquo; kata Yudi seperti dilansir dari Antara di Bandung. Saat ditemui di kawasan Unpad Bandung, Rabu (10/9), Yudi menceritakan sanksi yang diusulkan untuk diterapkan berupa larangan bagi yang bersangkutan memberikan pelayanan baik sebagai dokter konsulen di pendidikan RS dan juga dosen pengajar dalam perkuliahan di kelas atau luar kelas. Jangka waktu hukuman bagi yang bersangkutan, adalah antara enam bulan sampai satu tahun jika diterapkan sanksi berat. &rdquo;Jadi tidak boleh memberikan pelayanan antara enam bulan sampai setahun. Namun, kalau jabatan pangkat golongan sih enggak di-grounded,&rdquo; ujar Yudi. Terkait tidak diberhentikannya oknum dosen tersebut, Yudi mengatakan, berpandangan bahwa pelanggaran yang dilakukan tidak sampai pada kategori yang sangat berat hingga mengarahkan kepada sanksi pemberhentian. Oknum dosen yang diduga melakukan perundungan merupakan kasus terpisah dari perundungan senior ke junior pada PPDS Bedah Saraf RS Hasan Sadikin yang ramai beberapa waktu lalu, meski terjadi pada kelompok atau gelombang PPDS yang sama. &rdquo;Jadi tidak berhubungan, ya, tidak berbarengan berkonspirasi di situ, itu enggak. Tapi korbannya kurang lebih pada kelompok yang sama,&rdquo; ucap Yudi Mulyana Hidayat. Terkait pemberian sanksi tersebut, Yudi menjelaskan, itu adalah sebagai implementasi prinsip yang dipegang fakultas bahwa pencegahan atau penanganan perundungan tidak hanya pada peserta didik. Tapi termasuk pada pengajar sehingga ketika diduga ada perlakuan perundungan yang dilakukan dosen, harus diberikan tindakan juga. &rdquo;Karena aturannya sudah ada di dalam pedoman, bagaimana etika dosen itu sudah dibuat, mulai dari senat akademik Unpad, sampai ke fakultas ada semua rentetan itu,&rdquo; ujar Yudi Mulyana Hidayat. Sebelumnya, berdasar data kajian etik dan hukum perundungan oleh dosen/konsulen kepada peserta didik, diketahui perkara perundungan pada PPDS Bedah Saraf terungkap ketika seorang peserta didik bedah saraf Unpad mengundurkan diri pada Juni. Pada kajian tersebut, salah satunya diketahui para peserta didik diminta menyewa kamar di salah satu hotel dekat RSHS selama enam bulan. Selain itu, mereka mengeluarkan uang setidaknya hingga Rp 65 juta per orang untuk bulan-bulan tersebut buat keperluan sewa kamar hotel dan kebutuhan, hingga ada juga permintaan senior. Kebutuhan senior yang didanai itu, di antaranya untuk hiburan (entertainment), makan-minum, penyewaan mobil, dan kebutuhan wingman. Selain itu, dalam dokumen itu terungkap pula ada dugaan kekerasan fisik hingga pelecehan verbal dari senior terhadap para peserta didik. Pada kajian itu, pihak komite etik pun sempat meminta klarifikasi tindakan kekerasan yang dilakukan dokter spesialis bedah saraf senior terkait terhadap peserta didik. Hasilnya sebanyak 10 orang diberi sanksi dan satu orang dosen masih menunggu jatuhnya sanksi pada dirinya. Selain kasus pada departemen spesialis bedah saraf itu, FK Unpad juga telah menindak pelaku perundungan pada departemen spesialis urologi sebanyak tujuh orang mahasiswa calon dokter spesialis senior atau mahasiswa yang lebih lama satu semester dari korban. Tujuh pelaku dalam kasus yang terjadi pada 2023 di RS Hasan Sadikin itu, melakukan perundungan seperti menyuruh push up junior yang telat datang, padahal tindakan itu tidak berhubungan dengan pendidikan kedokteran. Tujuh pelaku kemudian diberi sanksi dengan surat peringatan oleh fakultas.

FK Unpad telah merekomendasikan sanksi berat bagi dosen yang diduga melakukan perundungan pada PPDS di RS Hasan Sadikin

FK Unpad Rekomendasikan Sanksi Berat bagi Dosen Lakukan Perundungan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/01/IMG_4938-4037438544.jpeg" alt="Ilutrasi: Kamar rumah sakit(Rubby Jovan/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilutrasi: Kamar rumah sakit(Rubby Jovan/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung memastikan tidak ada lonjakan jumlah pasien anak yang memerlukan pengobatan cuci darah atau hemodialisis di rumah sakit tersebut. Staf Divisi Nefrologi RSHS Bandung dr Ahmedz Widiasta mengatakan, saat ini terdapat sekitar 20 anak menjalani cuci darah secara rutin setiap bulan di Poliklinik Hemodialisis RSHS Bandung. &rdquo;Kalau jumlah kasus tidak ada peningkatan atau pun penurunan yang untuk kasus anak dengan penyakit ginjal kronik, yang mendapatkan cuci darah rutin itu sekitar 10 sampai 20 anak per bulan,&rdquo; kata Ahmedz seperti dilansir dari Antara. Dia menyatakan, hingga saat ini jumlah pasien anak yang menjalani hemodialisis di RSHS stabil dan tidak menunjukkan peningkatan signifikan. Bahkan beberapa pasien anak telah mendapatkan rujukan untuk mendapatkan pengobatan ke rumah sakit di daerah masing-masing. &rdquo;Beberapa dari pasien-pasien tersebut telah kami rujuk ke rumah sakit daerah terdekat untuk menjalani cuci darah di rumah sakit terdekat,&rdquo; kata Ahmedz Widiasta. Lebih lanjut, dia juga menjelaskan untuk penyakit gagal ginjal akut pada anak pun tidak ada peningkatan kasus. Setiap bulan pasien baru yang menjalani prosedur cuci darah di RSHS ada sekitar 10 sampai 15 pasien anak. &rdquo;Tapi kalau untuk kasus yang cuci darahnya rutin di poliklinik hemodialisis itu paling sekitar sehari lima,&rdquo; ujar Ahmedz Widiasta. Sementara itu, Konsultan Nefrologi Anak RSHS Bandung Prof Dany Hilmanto mengungkapkan, pasien anak yang sedang menjalani cuci darah atau hemodialisis di rumah sakit tersebut bukan disebabkan karena minuman manis. Pasien anak yang saat ini menjalani cuci darah telah memiliki riwayat penyakit gagal ginjal yang sudah lama ataupun memiliki kelainan bawaan. &rdquo;Karena memang cuci darah pada anak kebanyakan ada dua sebab yaitu kelainan struktur dan adanya penyakit glomerulus pada ginjal,&rdquo; terang Dany. Dia menegaskan, umumnya pada penyakit gagal ginjal karena faktor sering mengonsumsi makanan yang tidak sehat tidak langsung menimbulkan gejala pada penyakit tersebut. &rdquo;Bahwa dari tahun ke tahun penyakit-penyakit yang akibatkan oleh makanan tidak sehat itu melalui tahap yang panjang, dia harus melalui ke hipertensi dulu, diabetes mellitus dulu, obesitas yang di mana semua itu merupakan risiko pada gagal ginjal,&rdquo; papar Dany Hilmanto.

RSHS Bandung pastikan tidak ada lonjakan jumlah pasien anak yang memerlukan pengobatan cuci darah atau hemodilalisis di RS tersebut

RSHS Bandung Pastikan Tak Ada Lonjakan Pasien Anak Cuci Darah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/08/monkeypox-gf7bd9d25a_1920-2198155880.jpg" alt="Ilustrasi cacar monyet." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi cacar monyet.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung menyatakan, satu pasien terkonfirmasi kasus cacar monyet yang saat ini masih menjalani perawatan dalam kondisi stabil dan tidak memerlukan antivirus. &rdquo;Kasus yang kami tangani saat ini, tidak memberikan obat antivirus, karena kami melihat kondisinya stabil, dengan lesi ada, cukup banyak juga, tapi tidak masuk, kami lihat tidak masuk kriteria yang berat,&rdquo; kata Ketua Tim Infeksi Khusus RSHS dr Yovita Hartantri seperti dilansir dari Antara di Bandung, Selasa (31/10). Yovita mengatakan saat pasien tersebut datang ke RSHS dengan kondisi yang stabil dan setelah melakukan berbagai pemeriksaan tidak ditemukan kerusakan pada organ jantung maupun liver. &rdquo;Jadi, kami bersama dengan dokter penyakit kulit dan kelamin, menangani kasusnya hanya memberikan obat-obat topikal dan obat-obat sintomatik,&rdquo; kata Yovita Hartantri. Menurut dia, penderita cacar monyet baru bisa dianggap dalam kondisi berat dan dapat diberikan antivirus apabila pada tubuhnya terdapat banyak lesi serta mengalami gejala lain yang merusak organ tubuh. &rdquo;Untuk antivirus hanya diperlukan pada mereka yang dalam kondisi berat, itu mungkin diperlukan. Walaupun memang saat ini obat antivirus juga belum tersedia di rumah sakit kami,&rdquo; tutur Yovita Hartantri. Penderita lain yang juga dapat diberikan antivirus adalah mereka yang lokasi lesinya berada di tempat rentan. Seperti di sekitar mata yang dapat menimbulkan kebutaan dan di tenggorokan yang bisa menutup jalan napas. Dia menambahkan, satu pasien cacar monyet tersebut sudah terdeteksi pada Selasa (24/10), lalu dilakukan sejumlah rangkaian tes pemeriksaan di laboratorium dan hasilnya dinyatakan positif terpapar cacar monyet pada Jumat (27/10). &rdquo;Jadi, kami katakan sebagai terkonfirmasi kasus cacar monyet, ada satu kasus. Pasiennya adalah laki-laki, usia 36 tahun, tinggal di Kota Bandung,&rdquo; terang Yovita. Dengan temuan kasus cacar monyet itu, Yovita mengimbau masyarakat agar tidak panik dan tetap waspada dengan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta meningkatkan protokol kesehatan. &rdquo;Pada kasus cacar monyet itu sebenarnya tidak terlalu mudah untuk menularkan, artinya kalau kita menggunakan sarung tangan atau kalau kita merawat seseorang yang dengan dugaan cacar monyet cepat cuci tangan,&rdquo; tutur Yovita Hartantri.

RSHS Bandung menyatakan, satu pasien terkonfirmasi kasus cacar monyet yang jalani perawatan dalam kondisi stabil dan tak perlukan antivirus

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rshs

Berita Terkini