<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/05/rsf-1287217669.png" alt="Rapid Support Forces (RSF), pasukan paramiliter Sudan yang berawal dari Janjaweed. (Dok. The Defender)" width="100%">
<figcaption>Rapid Support Forces (RSF), pasukan paramiliter Sudan yang berawal dari Janjaweed. (Dok. The Defender)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;-&nbsp;Rapid Support Forces&nbsp;(RSF) menjadi sorotan dunia setelah rangkaian tindakan brutal mereka terhadap warga sipil di Sudan. Dituduh melakukan pembantaian di El Fasher, ibu kota Darfur Utara, kelompok paramiliter ini bertanggung jawab atas ribuan kematian warga sipil, pengungsian massal, hingga penggunaan kelaparan sebagai senjata perang. Menurut&nbsp;Amnesty International, RSF memiliki sejarah panjang pelanggaran HAM berat di Darfur dan wilayah lain di Sudan. Pelanggaran tersebut termasuk serangan terhadap etnis non-Arab, pembunuhan warga sipil secara sistematis, dan kekerasan seksual terhadap perempuan. Sejumlah organisasi internasional dan negara, termasuk Amerika Serikat telah menyatakan bahwa tindakan RSF dapat dikategorikan sebagai genosida. &ldquo;Milisi yang sama (RSF dan sekutunya) telah menyasar warga sipil yang melarikan diri, membunuh orang-orang tak berdosa yang melarikan diri dari konflik, dan mencegah warga sipil yang tersisa mengakses bantuan kemanusiaan. Berdasarkan informasi ini, saya kini menyimpulkan bahwa anggota RSF dan milisi sekutu telah melakukan genosida di Sudan&rdquo; ujar Antony Blinken, Menteri Luar Negeri AS dikutip dari&nbsp;The Guardian.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/016793648/fashion-jadi-mesin-baru-pertumbuhan-ekonomi-gubernur-hingga-menteri-dukung-jakarta-fashion-week-2026">Fashion Jadi Mesin Baru Pertumbuhan Ekonomi: Gubernur hingga Menteri Dukung Jakarta Fashion Week 2026</a> Berakar dari Janjaweed Menurut&nbsp;The New Arab, RSF berawal dari kelompok militer Arab bernama Janjaweed, yang dibentuk oleh rezim Omar al-Bashir pada 2003 untuk mengatasi kelompok pemberontak di Darfur. Janjaweed dikenal dunia karena aksi brutal mereka, termasuk pembunuhan massal, pembakaran desa, dan pemerkosaan. Pada 2013, di bawah komando Badan Intelijen dan Keamanan Nasional Sudan, Janjaweed diubah menjadi&nbsp;Rapid Support Forces&nbsp;(RSF). Empat tahun setelahnya, parlemen Sudan mengesahkan undang-undang yang mengakui RSF sebagai pasukan dalam struktur militer negara. RSF kemudian dipimpin oleh Mohamed Hamdan Dagalo, atau Hemedti, bersama saudaranya, Abdel Rahim Dagalo.&nbsp; Peran RSF dalam Kudeta 2019 Dilansir dari&nbsp;Britannica, RSF awalnya berfungsi sebagai pengawal bagi Bashir untuk mencegah adanya kudeta. Bahkan, Bashir memberi Hemedti julukan khusus &ldquo;Himayti&rdquo; yang berarti pelindungku. Namun kedekatan itu berakhir pada April 2019, ketika protes massal yang menentang kenaikan harga dan otoritarianisme Bashir memuncak. Pada 11 April 2019, Bashir ditangkap oleh militer, termasuk RSF. Setelah kudeta, Hemedti menjabat sebagai wakil ketua Dewan Militer Transisi sebelum kemudian menjadi wakil ketua Dewan Kedaulatan. Posisi ini menjadikannya salah satu pejabat paling berkuasa di Sudan. Dalam beberapa tahun berikutnya, Hemedti semakin memperluas pengaruhnya, ia bertemu duta besar asing, melakukan negosiasi dengan kelompok pemberontak, hingga memediasi konflik di Sudan Selatan. Kritikus menilai langkah-langkah tersebut sebagai upaya memperbaiki citra RSF di mata internasional.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/016793629/fakta-unik-max-dowman-dari-arsenal-jadi-pemain-termuda-di-liga-champions-langkah-berani-mikel-arteta">Fakta Unik Max Dowman dari Arsenal! Jadi Pemain Termuda di Liga Champions, Langkah Berani Mikel Arteta</a> Kekejaman yang Terus Berlanjut hingga El Fasher Sejak pecahnya perang saudara antara RSF dan militer Sudan pada April 2023, situasi semakin memburuk. Dikutip dari&nbsp;International Crisis Group, pada 26 Oktober 2025 RSF akhirnya berhasil merebut El Fasher, ibu kota Darfur Utara sekaligus benteng terakhir tentara Sudan di seluruh wilayah Darfur. Sebelumnya, kelompok militer ini telah melakukan pengepungan selama 18 bulan yang menjebak sekitar 260.000 warga sipil tanpa akses terhadap makanan, listrik, ataupun bantuan kemanusiaan.&nbsp; Menurut laporan&nbsp;DW, selama berbulan-bulan, El Fasher terputus sepenuhnya dari dunia luar. Banyak warga terpaksa bertahan hidup dengan pakan ternak. Di tengah situasi tersebut, RSF dilaporkan menembaki warga yang mencoba melarikan diri, melakukan pemerkosaan, hingga menggunakan tentara anak.&nbsp; &ldquo;Kami khawatir akan terjadi penembakan massal, pemerkosaan, dan kelaparan yang semakin parah. Kontak kami di kota melaporkan bahwa rata-rata tiga anak meninggal setiap jam,&rdquo; ujar Marina Peter, Ketua Forum Sudan Jerman dan Sudan Selatan, dikutip dari&nbsp;DW. RSF bahkan menggali parit yang mengelilingi kota untuk mencegah siapa pun keluar masuk. Cara ini, menurut sejumlah organisasi kemanusiaan, merupakan strategi sistematis untuk membuat kota tersebut kelaparan secara perlahan. Dalam konflik yang semakin brutal ini, nyawa manusia nyaris tidak diperhitungkan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/016793648/fashion-jadi-mesin-baru-pertumbuhan-ekonomi-gubernur-hingga-menteri-dukung-jakarta-fashion-week-2026">Fashion Jadi Mesin Baru Pertumbuhan Ekonomi: Gubernur hingga Menteri Dukung Jakarta Fashion Week 2026</a>

RSF memiliki sejarah panjang pelanggaran HAM berat di Darfur dan wilayah lain di Sudan. Pelanggaran tersebut termasuk serangan.

Mengenal RSF: Asal-Usul dan Perkembangan Pasukan Paramiliter Sudan yang Diduga Lakukan Genosida

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/03/17857E3B-C82C-4CBF-A9EE-C91A08C4F067-1500584855.jpeg" alt="Citra satelit menunjukkan kerusakan dan indikasi kekerasan masif di sekitar El Fasher. (Financial Post)" width="100%">
<figcaption>Citra satelit menunjukkan kerusakan dan indikasi kekerasan masif di sekitar El Fasher. (Financial Post)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Konflik bersenjata di Sudan kembali memanas dan menjadi sorotan dunia setelah Pasukan Dukungan Cepat atau Rapid Support Forces (RSF) berhasil merebut kota El Fasher di wilayah Darfur dari tangan militer Sudan. Perebutan kota ini merupakan puncak dari perang saudara yang pecah sejak April 2023 akibat perebutan kekuasaan antara RSF dan militer, yang telah menewaskan ribuan warga sipil, memicu pengungsian massal, serta mengancam stabilitas nasional. Kejatuhan El Fasher setelah 18 bulan pengepungan menandai titik balik penting dalam konflik ini dan memunculkan kekhawatiran bahwa Sudan bisa menuju perpecahan wilayah, sekaligus memperburuk krisis kemanusiaan di Darfur yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Dalam pernyataannya, RSF mengklaim telah &ldquo;menguasai penuh kota El Fasher dari cengkeraman tentara dan milisi.&rdquo; Kepala Staf Angkatan Darat Sudan, Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, membenarkan bahwa pasukannya telah mundur ke lokasi yang lebih aman. Dengan jatuhnya El Fasher, RSF kini menguasai seluruh kota besar di Darfu, mendorong kekhawatiran bahwa Sudan bisa menuju perpecahan. Tuduhan Genosida dan Kekerasan Etnis di El Fasher Dilansir dari The Guardian, Senin (3/11/2025), kemenangan RSF disertai laporan kejahatan kemanusiaan terhadap warga sipil. Kelompok paramiliter itu dituduh mengeksekusi ratusan penduduk tak bersenjata dalam serangan bermotif etnis, serta menculik warga untuk kemudian menuntut uang tebusan. Yale University&rsquo;s Humanitarian Research Lab menyebut tingkat kekerasan di El Fasher &ldquo;setara dengan 24 jam pertama genosida Rwanda.&rdquo; Laporan itu menggambarkan pembunuhan sistematis terhadap kelompok etnis non-Arab, seperti Fur, Zaghawa, dan Berti, melalui pemindahan paksa dan eksekusi singkat. Bukti Kekejaman: Video, Kesaksian, dan Citra Satelit Tidak ada jurnalis internasional yang dapat meliput langsung di El Fasher karena komunikasi di kota itu telah terputus. Sebagian besar informasi muncul dari video yang diunggah di media sosial, banyak di antaranya direkam oleh anggota RSF sendiri, dan kemudian diverifikasi oleh jurnalis serta analis HAM. Menurut laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), rekaman tersebut memperlihatkan &ldquo;puluhan pria tak bersenjata ditembak mati atau tergeletak dikelilingi pejuang RSF.&rdquo; Sementara itu, citra satelit yang dianalisis tim Yale menunjukkan &ldquo;kluster besar menyerupai jasad manusia dewasa dan perubahan warna tanah yang menunjukkan kekerasan berskala luas.&rdquo; Akar Konflik: Dari Milisi Janjaweed hingga Perang Saudara RSF berakar dari milisi Janjaweed yang dibentuk pada 2013 oleh mantan presiden Omar al-Bashir untuk menumpas pemberontakan di Darfur. Operasi itu berujung pada genosida yang menewaskan sekitar 300.000 orang. Konflik bersenjata kemudian pecah pada April 2023 setelah perebutan kekuasaan antara militer dan RSF. Sejak saat itu, kedua pihak dituduh melakukan pelanggaran HAM berat. Pada 2024, kelaparan melanda kamp pengungsi Zamzam di selatan El Fasher, dan pada April 2025, RSF diduga membunuh hingga 2.000 orang saat merebut kamp yang menampung setengah juta pengungsi tersebut. Dugaan Campur Tangan Uni Emirat Arab dan Kritik Dunia Internasional Komunitas internasional sempat berusaha mencari jalan damai melalui konferensi di London yang dihadiri 17 negara, Uni Eropa, dan Uni Afrika. Namun, upaya itu justru menuai kritik karena beberapa negara peserta, termasuk Uni Emirat Arab (UEA), dituduh mendukung RSF secara diam-diam. Pemerintah Sudan menuding UEA memasok senjata kepada RSF, tuduhan yang dibantah Emirat. Namun, laporan pakar PBB pada April 2025 menemukan &ldquo;beberapa penerbangan kargo dari UEA ke pangkalan di Chad yang tampaknya sengaja menghindari deteksi,&rdquo; diduga membawa senjata ke Darfur. Hubungan UEA dan RSF telah terjalin sejak 2015, ketika RSF mengirim pasukan bayaran untuk perang di Yaman di bawah koalisi Arab Saudi&ndash;UEA. Selain faktor militer, Sudan juga menjadi sumber emas penting bagi Emirat dalam beberapa tahun terakhir. Sudan di Ambang Krisis Kemanusiaan dan Disintegrasi Dengan kekuasaan RSF yang kini meluas di Darfur, Sudan berada di ambang disintegrasi. Perang saudara yang bermula dari perebutan kekuasaan kini berubah menjadi tragedi kemanusiaan yang menelan korban massal dan mengancam masa depan negara tersebut. &ldquo;Situasi di El Fasher menggambarkan bencana kemanusiaan yang berkembang cepat dan berpotensi mengubah peta politik Sudan selamanya,&rdquo; tulis The Guardian dalam laporannya. Dalam diamnya dunia, jutaan warga Sudan kini hidup di bawah bayang-bayang kekerasan, kelaparan, dan ketakutan. Setiap hari tanpa gencatan senjata berarti semakin banyak nyawa melayang dan generasi yang hilang. Di tengah kehancuran itu, harapan akan perdamaian tampak semakin jauh, namun tanpa kepedulian dan tindakan nyata dari komunitas internasional, tragedi Darfur bukan hanya akan mencatat sejarah kelam bagi Sudan, tetapi juga bagi kemanusiaan itu sendiri. (*)

Eskalasi terbaru konflik Sudan di Darfur, di mana Pasukan Dukungan Cepat (RSF) merebut kota El Fasher dari militer usai 18 bulan pengepungan

Apa yang Terjadi di Sudan? RSF Rebut Kota El Fasher Setelah 18 Bulan Pengepungan, Kekerasan dan Krisis Kemanusiaan Kian Parah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/09/sudan-2037949543.jpg" alt="Asap mengepul di udara dari sebuah gedung yang terbakar akibat bentrok antara angkatan bersenjata pemerintah Sudan dengan kelompok paramiliter RSF di Khartoum, Sudan. (Xinhua)" width="100%">
<figcaption>Asap mengepul di udara dari sebuah gedung yang terbakar akibat bentrok antara angkatan bersenjata pemerintah Sudan dengan kelompok paramiliter RSF di Khartoum, Sudan. (Xinhua)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Jumlah korban tewas akibat pertempuran di Kota Al Fasher di Provinsi Darfur Utara, Sudan, bertambah menjadi 2.200 orang setelah kota tersebut secara penuh diambil alih oleh Pasukan Dukungan Cepat (RSF) pada 26 Oktober. Sementara itu, lebih dari 390.000 warga terpaksa mengungsi, kata juru bicara Tentara Pembebasan Sudan pro-pemerintah, Agad bin Kony, kepada RIA Novosti pada Kamis. Menurutnya, jumlah korban tewas meningkat menjadi 2.227 orang, termasuk anak-anak, perempuan, dan kaum lansia. "Semua orang telah melihat video yang memperlihatkan para militan menembaki orang-orang di rumah sakit Saudi, pusat pengungsian dan masjid-masjid, di mana korban luka, pasien, atau warga sipil mencari perlindungan di tengah aksi penembakan dan pertempuran sengit," katanya. Sejumlah laporan menyebutkan bahwa lebih dari 393.000 orang telah meninggalkan Kota Al Fasher dalam empat hari terakhir. El Fasher, benteng terakhir tentara Sudan di wilayah Darfur yang luas, dikepung secara intens oleh RSF sejak tahun lalu. Perang saudara di Sudan, yang kini memasuki tahun ketiga, melibatkan tentara Sudan dan RSF. Konflik ini telah menewaskan puluhan ribu orang, menyebabkan jutaan orang mengungsi, dan mendorong sebagian besar wilayah Sudan ke ambang kelaparan, meskipun gencatan senjata berulang kali diserukan oleh PBB dan para mediator regional. (*)

Jumlah korban tewas akibat pertempuran di Kota Al Fasher di Provinsi Darfur Utara, Sudan, bertambah menjadi 2.200 orang

Otoritas Sudan Sebut RSF Telah Bantai Lebih dari 2.200 Orang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/28/sudan-487003136.jpg" alt="Seorang anak mencoba mencari makanan dari ember di sebuah kamp pengungsian di El Fasher, wilayah Darfur Utara, Sudan. (UNICEF/Xinhua)." width="100%">
<figcaption>Seorang anak mencoba mencari makanan dari ember di sebuah kamp pengungsian di El Fasher, wilayah Darfur Utara, Sudan. (UNICEF/Xinhua).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Setelah 18 bulan terkepung tanpa makanan dan bantuan kemanusiaan, kota El Fasher di Sudan akhirnya jatuh ke tangan Rapid Support Forces (RSF). Bagi banyak warga, kejatuhan ini bukan sekadar kekalahan militer, melainkan babak baru dari genosida yang telah menghantui wilayah Darfur selama lebih dari dua dekade. Kota El Fasher, markas terakhir Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) di Sudan Barat, kini menjadi saksi pembantaian massal. Menurut laporan lapangan dan citra satelit yang dianalisis lembaga riset internasional, warga sipil dibunuh, perempuan diperkosa, dan kamp pengungsian dibakar.&nbsp; Para relawan yang berusaha menyalurkan makanan ke penduduk yang kelaparan juga dilaporkan dieksekusi di tempat. "El Fasher kini sepenuhnya terkepung. Orang-orang makan pakan ternak untuk bertahan hidup,"&nbsp;ujar Nathaniel Raymond, Direktur Yale Humanitarian Research Lab, kepada OkayAfrica. "Mereka dalam kondisi kelaparan ekstrem dan terus dibombardir". RSF, milisi yang dulu dikenal sebagai Janjaweed atau Devils on Horseback, dituding melanjutkan misi etnis cleansing terhadap suku Fur, Masalit, dan Zaghawa, komunitas yang pernah menjadi korban genosida tahun 2003. Kini, sejarah kelam itu kembali terulang. Laporan dari Displacement &amp; Health Relief Network (DHRN) menyebutkan bahwa pasar-pasar di El Fasher hampir kosong total, rumah sakit berhenti beroperasi, dan air bersih tidak lagi tersedia.&nbsp; "Kami mencoba menyalurkan donasi dari luar negeri, tapi banyak relawan kami terbunuh di jalan," kata juru bicara DHRN. Mengutip OkayAfrica, warga yang berhasil melarikan diri hingga 50 kilometer ke kota Tawila kini membutuhkan pertolongan mendesak: makanan, air, dan obat-obatan. Namun akses komunikasi ke wilayah tersebut hampir sepenuhnya terputus. Meski PBB telah menyerukan gencatan senjata dan jalur aman bagi warga sipil, RSF tidak pernah mematuhinya. Gambar dan video yang tersebar di media sosial menunjukkan para pejuang RSF mempermainkan warga sipil sebelum mengeksekusi mereka secara massal. "Dunia menyebut Sudan sebagai krisis kemanusiaan terburuk di abad ini, tapi dunia juga menjadi semakin kebal terhadap penderitaan," ujar Raymond. "Skala kekerasan di Sudan bahkan telah melampaui Gaza, meski perhatian global tidak seimbang". Selain itu, menurut laporan Famine Review Committee PBB, El Fasher dan sekitarnya kini masuk dalam kategori IPC Phase 5, tingkat kelaparan tertinggi yang menandai bencana kelaparan massal. Ribuan orang telah meninggal karena kekurangan makanan dan air, bahkan sebelum status darurat resmi diumumkan. Gejala kelaparan ekstrem meliputi pembusukan jaringan otot, gagal ginjal, penurunan suhu tubuh, hingga kegagalan organ vital. "Begitu kelaparan diumumkan, banyak yang sudah meninggal. Sulit menghentikannya," jelas Raymond. Sementara itu, Amerika Serikat mencoba memfasilitasi perundingan tidak langsung antara SAF dan RSF di Washington D.C., tetapi kekerasan terus berlangsung. Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2736 yang menyerukan gencatan senjata di El Fasher sejak Juni 2024 tidak pernah dijalankan. "Komunitas internasional telah gagal total melindungi rakyat Sudan," tegas Raymond. "Tanpa tekanan diplomatik terhadap para pendukung RSF, terutama Uni Emirat Arab, kekejaman ini tidak akan berhenti".

Kota El Fasher di Sudan jatuh ke tangan RSF, menandai babak baru genosida dan krisis kemanusiaan yang memprihatinkan.

Pembantaian Massal Terulang di Sudan: Pengungsian Dibakar, Para Perempuan Dirudapaksa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/09/sudan-2037949543.jpg" alt="Asap mengepul di udara dari sebuah gedung yang terbakar akibat bentrok antara angkatan bersenjata pemerintah Sudan dengan kelompok paramiliter RSF di Khartoum, Sudan. (Xinhua)" width="100%">
<figcaption>Asap mengepul di udara dari sebuah gedung yang terbakar akibat bentrok antara angkatan bersenjata pemerintah Sudan dengan kelompok paramiliter RSF di Khartoum, Sudan. (Xinhua)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Setidaknya 21 warga sipil tewas dan puluhan lainnya terluka akibat penembakan artileri oleh paramiliter Pasukan Pendukung Cepat (RSF) di sebuah pasar di kota Sinnar, Sudah tengah, kata Jaringan Dokter Sudan, Minggu (8/9), dikutip dari ANTARA. "Sekitar 21 orang tewas dan lebih dari 70 lainnya terluka akibat penembakan artileri oleh Pasukan Pendukung Cepat di pasar Sinnar pada Minggu malam," kata jaringan tersebut dalam sebuah pernyataan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/wisata-kuliner/015071865/meningkatnya-tren-kuliner-korea-otentik-di-tengah-persaingan-bisnis">Meningkatnya Tren Kuliner Korea Otentik di Tengah Persaingan Bisnis</a> Mereka mengutuk "pembantaian yang dilakukan oleh RSF terhadap warga sipil di Sinnar dengan menargetkan daerah tempat orang berkumpul di pasar, yang menyebabkan banyak korban di antara warga sipil yang tidak bersenjata." Pada 24 Juni, RSF menyerang negara bagian Sinnar dan menguasai beberapa kota. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/015071858/pasien-kanker-ikut-terdampak-aksi-mogok-dokter-di-korsel">Pasien Kanker Ikut Terdampak Aksi Mogok Dokter di Korsel</a> Sejak pertengahan April tahun lalu, Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) dan RSF telah terlibat dalam perang yang mengakibatkan lebih dari 20 ribu kematian dan hampir 10 juta orang mengungsi, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ada seruan yang semakin meningkat dari masyarakat internasional dan PBB untuk mengakhiri perang guna mencegah bencana kemanusiaan yang mengancam&nbsp;jutaan orang menuju kelaparan dan kematian karena kekurangan makanan yang disebabkan oleh pertempuran, yang telah menyebar ke 13 dari 18 negara bagian.

Setidaknya 21 warga sipil tewas dan puluhan lainnya terluka akibat penembakan artileri oleh paramiliter Pasukan Pendukung Cepat (RSF).

Kerusuhan Sudan, Penembakan RSF Tewaskan Sedikitnya 21 Warga Sipil

&nbsp; &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/12/Screenshot-219-2993024795.jpg" alt="Wael Al Dahdouh (tengah) bersama dengan wartawan lainnya sedang menyolatkan anaknya yang meninggal yaitu Hamza Al Dahdoh." width="100%">
<figcaption>Wael Al Dahdouh (tengah) bersama dengan wartawan lainnya sedang menyolatkan anaknya yang meninggal yaitu Hamza Al Dahdoh.</figcaption>
</figure> JawaPos.com- Pengeboman yang terjadi di Gaza masih terus berlanjut hingga saat ini. Bahkan, tindak pengeboman Israel di Gaza turut menewaskan puluhan wartawan, baru-baru ini. Kejadian tersebut semakin menambah korban wartawan yang meninggal dalam serangan Israel di Gaza dan mengundang banyak sekali kemarahan khususnya RSF(Reporters Sans Frontieres). Diketahui, RSF (Reporters Sans Frontieres) merupakan organisasi non pemerintah yang fokus pada promosi perlindungan kebebasan informasi serta kebebasan pers di seluruh dunia. RSF juga memantau dan melaporkan pelanggaran kebebasan pers, memberikan bantuan kepada wartawan yang berada dalam bahaya. Hingga melibatkan pemantauan masalah mengenai kebebasan pers secara global serta mengatasi isu- isu kebebasan pers diberbagai negara dan wilayah. Dilansir dari MSNBC, saat ini RSF sempat mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera mengadakan pertemuan darurat membahas mengenai pelanggaran potensial Israel. Desakan ini didasarkan atas aturan yang dikenal dengan 2222, yang diadopsi pada tahun 2015 untuk melindungi wartawan dari bahaya saat mereka sedang melaporkan dari zona pertempuran. Bahkan banyak panggilan untuk melakukan penyelidikan atas kematian wartawan dan rekan mereka di Gaza telah meningkat sejak akhir pekan lalu. Serangan- serangan baru yang dilakukan oleh Israel sempat mendorong beberapa pengamat, seperti Committee to Protect Journalist dan Al Jazeera, untuk menyerukan penyelidikan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013721062/trump-salahkan-biden-atas-invasi-rusia-di-ukraina-dan-serangan-hamas-di-israel">Trump Salahkan Biden atas Invasi Rusia di Ukraina dan Serangan Hamas di Israel</a> Serta serangan lainnya terhadap wartawan dan rekan mereka, yang disinyalir bahwa pengeboman atau serangan terhadap wartawan di Gaza dilakukan dengan sengaja dan mungkin ditargetkan. Dikabarkan sampai sekarang korban kematian pekerja media menurut CPJ mencapai 79 orang, dan puluhan wartawan lainnya luka atau ditangkap dalam konflik tersebut. Mendengar ini kekecewaan internasional atas perlakuan Israel terhadap wartawan bisa mencapai titik memuncak segera. Sebagai catatan, sebelumnya pemerintah Israel telah memberitahu ke media yang sedang meliput atau bertugas di Gaza bahwa mereka tidak dapat menjamin keamanan dan keselamatan selama pengeboman. Tekanan oleh internasional ini atas apa yang dilakukan Israel dengan membunuh wartawan di Afrika Selatan sehingga membawa kasus Genosida Pidana di Mahkamah Internasional PBB. Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengklaim bahwa israel juga menghadapi tantangan luar biasa karena ada musuh yaitu Hamas yang dengan sengaja menyelipkan diri di antara warga sipil. Serta mengatakan bahwa aturan biden telah mendorong israel untuk melakukan segala hal untuk menghindari korban sipil. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013720282/hari-ini-mahkamah-internasional-adakan-sidang-kasus-genosida-di-jalur-gaza-israel-mengaku-siap">Hari ini Mahkamah Internasional Adakan Sidang Kasus Genosida di Jalur Gaza, Israel Mengaku Siap</a> meskipun begitu pembunuhan berulang tetap terjadi kepada wartawan, dan pernyataan tersebut tidak sesuai dan berhasil. Sehingga organisasi seperti RSF mencari bantuan di tempat lain seperti PBB dan Pengadilan Pidana Internasional. &nbsp;Melansir dari Youtube MSNBC, dalam wawancara Antony Blinken dengan Andrea Mitchell terbaru pada (11/1), menyampaikan bahwa semua negara menginginkan wilayah yang lebih terintegrasi. Sebelumnya Blinken melakukan pertemuan dengan Benjamin Netanyahu yang menolaknya untuk memberikan jalan kemerdekaan bagi Palestina dengan melakukan kerjasama dari pemerintahan Israel. Andrea Mitchel kemudian bertanya kepada Blinken apakah Pangeran Arab Saudi akan mendukung normalisasi, kemudian ia menjawab bahwa hampir pemimpin lain yang diajak berbicara mendukung melanjutkan dengan Integrasi. Tapi kembali lagi bahwa konflik di Gaza harus berakhir, dan harus ada jalan untuk hak- hak Palestina. ***

Kekecewaan internasional terus memuncak setelah mendengar kabar puluhan wartawan ikut menjadi korban dalam pengeboman di Gaza oleh Israel.

Kecaman Internasional Memuncak, Puluhan Wartawan Kembali Tewas dalam Aksi Pengeboman Israel di Gaza

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/20/images-55-2559019634.jpg" alt="PBB sebut ada 1.200 anak meninggal akibat krisis kesehatan di Sudan. (reuters)" width="100%">
<figcaption>PBB sebut ada 1.200 anak meninggal akibat krisis kesehatan di Sudan. (reuters)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Panglima militer Sudan pada Kamis (21/8) meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menetapkan Rapid Support Forces&nbsp;(RSF) atau Pasukan Dukungan Cepat sebagai kelompok teroris, dikutip dari ANTARA. Permintaan itu disampaikan sang panglima yang juga merupakan ketua Dewan Kedaulatan Sudan, Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, ketika ia berpidato pada sidang ke-78 Majelis Umum PBB di New York. "Saya mendesak (masyarakat internasional) untuk mempertimbangkan agar kelompok ini, RSF, dinyatakan sebagai teroris," kata Burhan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/music-movie/013009613/empat-lagu-baru-jelang-rilis-film-petualangan-sherina-2-nostalgia-bersama-jadi-balasan-jagoan">Empat Lagu Baru Jelang Rilis Film Petualangan Sherina 2, Nostalgia Bersama Jadi Balasan Jagoan</a> RSF, menurut Burhan, sudah merekrut ribuan tentara bayaran untuk bertempur bersama kelompok itu selama perang lima bulan di negara itu. "Ini bisa menimbulkan konsekuensi serius di kawasan," ujarnya. Burhan juga menuding beberapa negara di kawasan dan internasional mendukung RSF. Namun, ia tidak menyebutkan negara-negara yang dimaksud. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/013009649/tc-timnas-resmi-dibangun-garuda-siap-berprestasi-di-dunia">TC Timnas Resmi Dibangun, Garuda Siap Berprestasi di Dunia</a> Ia menyiratkan keterbukaan militer Sudan untuk melakukan perundingan berupa dialog nasional antara partai-partai politik. Pemimpin RSF Mohamed Hamdan Dagalo, yang juga dikenal sebagai Hemedti, mengatakan, ia bersedia mengakhiri perang dan mencari penyelesaian damai. Dalam pidato kepada PBB pada Kamis kemarin, Hemedti menuding pemerintah lama Presiden Omar al-Bashir memegang kendali militer Sudan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/013009625/tewas-dianiaya-rekan-satu-sel-tahanan-pencabulan-anak-kandung-sempat-disundut-rokok-pada-bagian-kelamin">Tewas Dianiaya Rekan Satu Sel, Tahanan Pencabulan Anak Kandung Sempat Disundut Rokok Pada Bagian Kelamin</a> Ia juga menuduh bahwa kelompok-kelompok garis keras sedang berperang bersama Angkatan Bersenjata Sudan untuk mengembalikan kekuasaan pemerintah lama. Sejak perang mulai berlangsung di Sudan pada April tahun ini, sudah lebih dari empat juta orang yang mengungsi dan ribuan orang tewas.

Panglima militer Sudan pada Kamis (21/8) meminta PBB untuk menetapkan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) sebagai kelompok teroris.

Sudan Minta PBB Tetapkan RSF Sebagai Teroris

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/15/sudan-3023477380.jpg" alt="Asap mengepul di udara dari sebuah gedung yang terbakar akibat bentrok antara angkatan bersenjata pemerintah Sudan dan kelompok paramiliter RSF di Khartoum, Sudan. (Xinhua)" width="100%">
<figcaption>Asap mengepul di udara dari sebuah gedung yang terbakar akibat bentrok antara angkatan bersenjata pemerintah Sudan dan kelompok paramiliter RSF di Khartoum, Sudan. (Xinhua)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Lebih dari 5,25 juta orang mengungsi akibat pertempuran yang masih berlangsung antara militer Sudan dan kelompok paramiliter Pasukan Dukungan Cepat (RSF), ungkap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dikutip dari ANTARA. "Sebanyak 5,25 juta lebih orang mengungsi di dalam dan di luar Sudan sejak April ketika konflik meletus," kata Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) PBB di platform X. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012965615/polisi-pastikan-tilang-emisi-bagi-kendaraan-masih-berlaku-ini-penjelasannya">Polisi Pastikan Tilang Emisi Bagi Kendaraan Masih Berlaku, Ini Penjelasannya</a> OCHA, dengan mengutip data Organisasi Migran Internasional (IOM) Sudan, menjelaskan bahwa lebih dari 4,1 orang mengungsi di dalam negeri.&nbsp; Sementara itu, sebanyak 1,1 juta orang telah meninggalkan Sudan, kata OCHA, yang mengutip data UNHCR di negara tersebut. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012965614/trending-di-media-sosial-x-berikut-kronologi-dr-tifauzia-tyassuma-singgung-ganjar-pranowo">Trending di Media Sosial X, Berikut Kronologi dr. Tifauzia Tyassuma Singgung Ganjar Pranowo</a> Lebih dari 3.000 warga sipil tewas dan puluhan ribu lainnya terluka dalam bentrokan sejak April di negara yang dilanda perang tersebut. Berbagai gencatan senjata yang dimediasi Arab Sudi dan Amerika Serikat gagal untuk mengakhiri kekerasan di Sudan.

Lebih dari 5,25 juta orang mengungsi akibat pertempuran yang masih berlangsung antara militer Sudan dan kelompok paramiliter RSF.

Konflik Sudan, Lebih Dari 5 Juta Warga Sipil Mengungsi

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/12/sudan-566934132.jpg" alt="Pemimpin paramiliter RSF, Mohamed Hamdan Dagalo. (Reuters/Umit Bektas)" width="100%">
<figcaption>Pemimpin paramiliter RSF, Mohamed Hamdan Dagalo. (Reuters/Umit Bektas)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perebutan kekuasaan yang terjadi di Sudan antara tentara pemerintah dengan paramiliter Pasukan Dukungan Cepat (RSF) sejak 15 April lalu, telah menewaskan sedikitnya 1.000 warga sipil dan mengakibatkan 2,9 juta penduduk di negara itu terpaksa harus mengungsi. Sebagian besar kota-kota di Sudan tampak hancur dan telah ditinggalkan warganya untuk menghindari konflik bersenjata itu. Upaya damai telah diusahakan, namun kedua kelompok gagal untuk masuk ke meja perundingan. Kementrian Luar Negeri Sudan yang mewakili pemerintah dan militer bahkan menolak keras usulan pengiriman pasukan penjaga perdamaian dari IGAD (Organisasi Pembangunan Antar Pemerintah) untuk melindungi warga sipil. Keputusan pemerintah Sudan itu telah memutus harapan upaya mengakhiri perang saudara yang sudah berlangsung selama hampir tiga bulan. Sebelumnya, sejumlah negara dalam KTT IGAD yang mewakili Afrika Timur, memberikan usulan agar dipertimbangkannya pengiriman pasukan perdamaian ke wilayah itu serta akan membantu memediasi antar kedua kelompok. Pembicaraan perdamaian dari IGAD ini menjadi upaya yang kedua, setelah sebelumnya Amerika Serikat dan Arab Saudi berniat membuka meja perundingan di Jeddah, namun hal itu gagal karena pasukan RSF dan militer Sudan berkali-kali melanggar gencatan senjata. Militer Sudan pun telah menolak mentah-mentah tawaran dari IGAD, bahkan mereka menuduh negara Kenya (yang telah mengupayakan perdamaian) menyediakan tempat perlindungan bagi paramiliter RSF. "Ketidakhormatan IGAD terhadap pendapat negara-negara anggotanya, akan membuat pemerintah Sudan berpikir kembali kegunaan keanggotaannya dalam organisasi itu," ujar kementrian luar negeri Sudan, Selasa (11/7). "Pemerintah Sudan menolak pengerahan pasukan asing di Sudan dan akan menganggap mereka sebagai tentara musuh," lanjutnya, seperti dikutip dari Reuters, Rabu (12/7). Pernyataan keras dari pemerintah Sudan itu berdekatan dengan rencana digelarnya KTT IGAD yang akan dilaksanakan di Addis Ababa, Etiophia pada akhir pekan ini. &nbsp;

Konflik bersenjata di Sudan yang telah menewaskan sedikitnya 1.000 warga sipil hingga kini belum menemui titik temu ke meja perundingan.

Sudan Berdarah, 1.000 Orang Tewas Akibat Perebutan Kekuasaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/prison-g1711f688d_1920.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Menyuarakan kebenaran berujung penjara. Itulah yang dialami 488 jurnalis profesional di berbagai negara saat ini. Menurut Reporters Without Borders (RSF), itu adalah jumlah tertinggi sejak mereka melakukan penghitungan 25 tahun lalu. Ada kenaikan 20 persen dibandingkan tahun lalu. Tindakan keras terhadap media di Myanmar, Belarus, dan Hongkong menjadi penyumbang terbesar.  ”Kami juga tidak pernah melihat begitu banyak jurnalis perempuan yang ditahan. Jumlah keseluruhannya mencapai 60 orang,” bunyi laporan RSF seperti dikutip Agence France-Presse. Itu naik sekitar 33 persen dibandingkan dengan 2020.  Tiongkok sekali lagi mencatatkan rekor sebagai negara yang paling banyak menangkap pekerja media. Dari 488 jurnalis yang dibui, sebanyak 127 orang ada di Negeri Panda tersebut. Menurut RSF, tindakan keras Tiongkok pada kebebasan pers adalah hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya di negara lain.  Sejak Tiongkok menerapkan undang-undang keamanan nasional di Hongkong, jumlah jurnalis yang ditangkap terus bertambah. Padahal dulu, Hongkong adalah wilayah dengan kebebasan pers. Hampir tidak ada sensor dan pembatasan di wilayah otonomi khusus tersebut. Namun, sekarang situasinya berbeda.  ”Hingga 1 Desember lalu, undang-undang keamanan nasional yang diberlakukan Tiongkok pada 2020 telah digunakan sebagai dalih untuk menangkap dan menahan setidaknya 10 jurnalis,” bunyi kutipan laporan RSF tersebut.  Setelah Tiongkok, ada sekutunya, yaitu Myanmar. Sebanyak 53 jurnalis di negara tersebut kini dipenjara. Vietnam menyusul dengan 43 orang, Belarus 32 orang, dan Arab Saudi 31 orang.  Sementara itu, jurnalis yang dijadikan sandera mencapai 65 orang dan semuanya berada di Timur Tengah.  Di lain pihak, jumlah jurnalis yang tewas tahun ini justru turun. Yaitu, ”hanya” 46 orang. Itu adalah jumlah terendah sejak RSF mengeluarkan laporan pertamanya pada 1995.  Hal tersebut diyakini karena saat ini konflik di wilayah Timur Tengah relatif stabil. Situasi di Iraq, Syria, dan Yaman kini lebih aman sehingga lebih sedikit jurnalis yang dikirim ke wilayah-wilayah konflik tersebut. Meksiko dan Afghanistan masih menjadi negara yang paling berbahaya untuk para jurnalis. Di dua negara tersebut, pembunuhan memang sudah ditargetkan untuk jurnalis tertentu.

Laporan RSF Ungkap 488 Jurnalis Dipenjara Sepanjang 2021

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rsf

Berita Terkini