<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/01/rsdc-982816393.jpg" alt="PERNAH BERJASA: Sejumlah alat kesehatan yang sudah tidak digunakan di RS Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Jumat (31/3. Setelah tiga tahun dioperasikan RSDC Wisma Atlet Kemayoran resmi ditutup kemarin." width="100%">
<figcaption>PERNAH BERJASA: Sejumlah alat kesehatan yang sudah tidak digunakan di RS Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Jumat (31/3. Setelah tiga tahun dioperasikan RSDC Wisma Atlet Kemayoran resmi ditutup kemarin.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Tiga bulan terakhir, Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran sudah tidak lagi didatangi pasien yang terpapar virus SARS-CoV-2 tersebut. Kondisi itu tentu jauh berbeda dengan saat kasus Covid-19 melonjak tinggi setelah ada libur panjang seperti pada akhir tahun. Situasi yang landai itulah salah satu alasan RSDC ditutup resmi kemarin (31/3) setelah sekitar tiga tahun beroperasi. Dalam tiga tahun terakhir, RSDC merawat 136 ribu pasien. Rekor paling banyak pasien yang dirawat dalam sehari mencapai 7.180 orang. Namun, sejak tiga bulan terakhir, memang tidak ada lagi pasien yang datang. Pengelola RSDC hanya stand by mengantisipasi jika kembali terjadi lonjakan kasus Covid-19. "Karena waktu itu Nataru, libur panjang sehingga tiga bulan itu sebagai antisipasi. Ternyata dalam tiga bulan landai saja dan sampai saat ini juga belum ada untuk perpanjangan dari pemerintah maupun BNPB," terang Koordinator RSDC Wisma Atlet Kemayoran Mayjen TNI dr Guntoro. Saat ini memang masih ada orang yang terjangkit Covid-19. Data dari BNPB, kemarin tercatat 5.226 kasus aktif. Paling banyak penambahan ada di DKI Jakarta dan Jawa Barat. Guntoro berharap kasus Covid-19 tidak kembali melonjak. Namun, kalaupun terjadi peningkatan kasus Covid-19, rumah-rumah sakit yang ada masih bisa menangani. "Kita prediksi tidak terlalu sedemikian besar (peningkatan kasus Covid-19, Red) sehingga mampu diantisipasi rumah sakit yang sekarang sudah ada," katanya. Sementara itu, salah seorang relawan RSDC Wisma Atlet Kemayoran Rizka Amelia, 24, mengatakan, dirinya sudah menjadi relawan nakes sekitar tiga tahun. Salah satu sukanya adalah ketika ada pasien yang sudah sebulan dirawat akhirnya dinyatakan sembuh atau negatif Covid-19. "Dia itu setiap dites selalu positif. Nah, pada hari itu istrinya di rumah mau melahirkan dan dia akhirnya juga dites. Alhamdulillah, hasilnya dia negatif. Jadi, dia langsung pulang menemani istrinya melahirkan," ucapnya. (gih/c7/jun)

Dalam tiga tahun terakhir, RSDC merawat 136 ribu pasien. Rekor paling banyak pasien yang dirawat dalam sehari mencapai 7.180 orang.

Pernah Beroperasi tiga Tahun, RSDC Wisma Atlet Resmi Ditutup

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/RSDC-Wisma-Atlet-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Suasana terkini Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (26/12/2022). Operasional Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet bakal dihentikan pada 31 Desember menyusul kasus Covid-19 di indonesia yang jumlah p" width="100%">
<figcaption>Suasana terkini Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (26/12/2022). Operasional Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet bakal dihentikan pada 31 Desember menyusul kasus Covid-19 di indonesia yang jumlah p</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah bersama masyarakat berusaha menekan penularan covid-19. Virus mematikan itu sempat membuat panik negeri ini sehingga akhirnya Pemerintah mendirikan rumah sakit darurat (RSD) di sejumlah daerah. Salah satunya Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet.  Kini operional RSDC Wisma Atlet Kemayoran Jakarta mulai menurun dan dipersiapkan untuk ditutup pada akhir tahun ini.  Direktur Pengabdian kepada Masyarakat UGM Rustamaji menilai, kebijakan penutupan RSDC merupakan indikasi Pemerintah dan BUMN sudah baik dalam menekan penularan Covid-19 di Indonesia. Selain itu, masyarakat sudah memiliki herd immunity.  "Semua itu karena vaksinasi yang digencarkan pemerintah," ujar Rustamaji kepada wartawan, Selasa (27/12).  "Dengan adanya herd immunity penularan Covid-19 yang ekstrem sudah dapat dikendalikan," sambungnya.  Rustamaji mengapresiasi kontribusi BUMN mendukung program Pemerintah dalam penanganan Covid-19 di Indonesia selama ini. Selain pemerintah mendirikan RSDC, penanganan penularan Covid-19 juga melibatkan banyak pihak. Baik masyarakat, swasta, dan BUMN.  Dia menilai peran BUMN dalam penanganan Covid-19 di Indonesia strategis dan vital. Ketika pandemi Covid-19 mengalami lonjakan drastis, hampir seluruh BUMN mengambil peran.  Bahkan BUMN di luar kesehatan turut membantu Pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19. BUMN itu turut menyalurkan bantuan pendanaan dan alat pelindung diri (APD) kepada tenaga kesehatan maupun masyarakat.  Menurut dia, Pemerintah dalam penanganan Covid-19 memang sudah mengerahkan banyak APBN. Namun, angka cukup tinggi. Tetapi, untuk tindakan darurat banyak juga peran di luar pemerintah, di antaranya BUMN.  Pada awalnya BUMN farmasi seperti Biofarma, Kimia Farma, dan Indofarma lanjut mengambil peran terdepan dalam mendatangkan vaksin, alat test PCR, maupun obat Covid-19. Kini Biofarma sudah mampu membuat vaksin Covid-19 dengan teknologi mRNA.  "BUMN bisa menunjukkan dua peran sekaligus. Yaitu, pelayanan ke masyarakat dan memberikan keuntungan ke negara. Peran ini yang tak bisa diberikan swasta nasional. Sehingga saya menilai peran BUMN dalam penanganan Covid-19 sangat luar biasa," ungkap Rustamaji.  Rustamaji menilai beraninya BUMN mengambil peran dalam penanganan Covid-19 tak lepas dari dukungan dan inisiatif yang dilakukan Menteri BUMN Erick Thohir.  Erick Thohir dengan jaringan yang dimiliki bisa mendapatkan akses vaksin dan obat Covid-19. "Pak Erick berani pasang badan untuk menyiapkan vaksin dan obat. Langkah tersebut patut kita apresiasi," ungkapnya.

Peran RSDC Wisma Atlet dan BUMN Menekan Penularan Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Basuki-Ist-for-jawapos.jpg" alt="Menteri PUPR Basuki Hadimuljono" width="100%">
<figcaption>Menteri PUPR Basuki Hadimuljono</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapat tugas khusus untuk menyediakan rumah sakit (RS) darurat dan tempat isolasi di 33 lokasi. Mulai dari DKI Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Solo, Surabaya, Bali, Medan dan Lampung.  Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menuturkan, dukungan fasilitas kesehatan tersebut diharapkan menambah kapasitas tampung pasien Covid-19 sebanyak 2.811 bed rumah sakit dan 5.989 bed isolasi.  "Sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Pemerintah, Kementerian PUPR menyiapkan tidak hanya ruang isolasi, tetapi juga rumah sakit. Contohnya Asrama Haji di Pondok Gede yang terdiri dari lima gedung yang telah diubah menjadi Rumah Sakit Darurat untuk penanganan Covid-19 dengan total hampir 900 tempat tidur, termasuk untuk menampung tenaga kesehatan," kata dia dalam keterangan tertulis, Minggu (8/8).  Ia memaparkan, Gedung Asrama Haji Pondok Gede yang dimanfaatkan sebagai rumah sakit Covid-19 telah selesai sejak pertengahan Juni 2021 dengan total kapasitas 887 bed di ruang perawatan/isolasi dan 36 bed High Care Unit (HCU). Bangunan yang selesai dikonversi menjadi Rumah Sakit Darurat adalah Gedung A, Gedung B, Gedung C, Gedung H, dan  Gedung D5, termasuk sarana pendukung lingkungan.  Ia juga memerintahkan jajarannya untuk bergerak cepat mendukung percepatan pembangunan rumah sakit darurat Covid-19. Selain di Asrama Haji Pondok Gede, di Jakarta juga disiapkan Rumah Susun (Rusun) Tingkat Tinggi Pasar Rumput berkapasitas 1.659 bed, Rusun Nagrak sebanyak 3.756 bed, dan Wisma Atlet Kemayoran sebanyak 731 bed (masih memungkinkan bertambah jika diperlukan).  Kemudian Gedung Pusat Kesehatan Ibu Anak (PKIA) Kiara di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) yang sudah selesai pengerjaan pada 6 Agustus 2021 sebanyak 288 bed di ruang perawatan, 38  Neonatal Intensive Care Unit (NICU), 8  Intensive Care Unit (ICU), 23 HCU, dan 2 ruang operasi.  Selanjutnya di Bandung terdapat 7 rumah sakit yang dimanfaatkan sebagai rumah sakit rujukan Covid-19, yakni RS Pindad berkapasitas 10 bed ICU, RSUD Al Ihsan berkapasitas 30 bed ICU, RSUD Majalaya berkapasitas 6 bed ICU, RSUD Cikalong Wetan berkapasitas 12 bed ICU, RSUD Lembang berkapasitas 4 bed ICU, RSP Dr H. A. Rotinsulu  berkapasitas 3 bed ICU, dan RSUD Cililin berkapasitas 4 bed ICU. Seluruh rumah sakit tersebut selesai antara 27 Juli-1 Agustus 2021.  Di wilayah Yogyakarta terdapat 10 lokasi, di mana sebanyak 8 di antaranya telah rampung penanganan yakni RS Sardjito (62 bed ICU, 2 ruang Hemodialisa, 1 ruang ECMO), RSPAU Hardjolukito berupa sarana pendukung, Rusun UGM (86 bed), Rusun UNY (86 bed), Rusun ASN BBWS Serayu Opak (136 bed), RS Lapangan Bantul (19 bed perawatan dan 12 bed HCU), RSUD Panembahan Senopati (16 bed ICU), dan RS PKU Muhammadiyah Bantul (6 bed IGD).  "Sisanya 2 RS Darurat Covid-19 ditargetkan selesai 8 Agustus 2021 yakni Hotel Mutiara 1 berkapasitas 67 bed dan Hotel Mutiara 2 sebanyak 112 bed," ujarnya.  Sementara di Kota Solo dan Semarang terdapat tambahan kapasitas tampung tempat isolasi yakni Asrama Haji Donohudan Boyolali kapasitas 334 bed perawatan dan 8 bed HCU, Rusun BBWS Pemali Juwana dan Gedung Diklat BPSDMD Jateng menyediakan sarana pendukung penanganan Covid-19. Di Surabaya, terdapat RSPAL Dr Ramelan 50 bed ICU, RSUP Dr Soetomo kapasitas 25 bed ICU, dan Rumah Oksigen SIERkapasitas 76 bed perawatan.  Selain di Pulau Jawa, pihaknya melalui balai-balai di provinsi juga mendukung penanganan bangunan menjadi RS Darurat Covid-19, yakni di Pulau Bali berada di Wisma Werdhapura (kapasitas 191 bed) selesai 1 Agustus dan Wisma Bima I, Kuta (kapasitas 68 bed) selesai 21 Juli 2021.  Selanjutnya di Medan berada di RS Pirngadi berkapasitas 20 bed ICU dan RS Adam Malik berkapasitas 36 bed ICU. Terakhir RSUD Dr. H. Abdul Moeloek di Lampung berkapasitas 26 bed ICU dan 26 bed perawatan dengan target selesai Sabtu (7/8) kemarin.

Tangani Covid-19, Kementerian PUPR Siapkan RS Darurat di 33 Lokasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Menteri-Agama-Yaqut-Cholil-Qoumas-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengikuti rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/3/2021). Rapat kerja tersebut membahas persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1442 H/2021 M dan vaksinasi jemaah haji. Foto: Der" width="100%">
<figcaption>Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengikuti rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/3/2021). Rapat kerja tersebut membahas persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1442 H/2021 M dan vaksinasi jemaah haji. Foto: Der</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas sejak awal telah mengizinkan penggunaan asrama haji untuk memperkuat layanan kesehatan di masa pandemi. Sebelumnya, Asrama Haji Pondok Gede juga telah difungsikan untuk penanganan Covid-19.  Salaj satu fasilitas yang difungsikan untuk rumah sakit darurat Covid-19 adalah Rumas Sakit Pertamina Jaya (RSPJ) Ekstensi Arafah Asrama Haji Embarkasi. Menag mengharapkan fasilitas ini dapat membantu pasien menjadi tempat isolasi mandiri bagi penyintas Covid 19 yang belakangan semakin meningkat jumlahnya.  "Sebagai catatan, bahwa jumlah asrama haji yang disiapkan untuk penanganan Covid 19 sebanyak 25 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia," ungkap Yaqut melalui keterangannya, Selasa (20/7).  "Tentu, pengelolaan model asrama haji Jakarta ini dapat direplikasi di daerah-daerah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah," sambungnya.  Pihaknya pun juga telah mengerahkan seluruh kekuatan untuk berkontribusi dalam penanganan wabah Covid-19 melalui berbagai kebijakan. Misalnya, menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang peniadaan sementara peribadatan di tempat ibadat semua agama yang berada pada zona Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.  "Kementerian Agama telah menggerakkan seluruh pejabat dan ASN untuk menyosialisasikan Surat Edaran itu kepada seluruh stakeholder. Bahkan para penyuluh agama telah menjadi garda terdepan dalam sosialisasi prokes kepada umat beragama dan sebagian dari mereka terlibat aktif dalam pemulasaraan jenazah Covid-19," lugasnya. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/05/07/2021/ini-sanksi-pidana-bagi-pelanggar-ppkm-darurat/">Baca Juga: Ini Sanksi Pidana Bagi Pelanggar PPKM Darurat</a> Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi tingginya kepada para nakes yang menjadi garda terdepan dalam penanganan Covid-19.  "Saya yakin rumah sakit ini akan sangat bermanfaat dan sangat membantu kondisi negara kita. Saya sampaikan apresiasi semua perjuangan para menteri dalam mengagas program ini," ucap Luhut.  Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir dalam sambutannya mengatakan kerjasama yang dijalin dalam mewujudkan rumah sakit ini tidak akan sia-sia. "Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang tidak henti-hentinya bekerja, berpikir, dan berjuang untuk menyelamatkan nyawa saudara-saudara kita," tutur Erick.

Tambah Lagi, Asrama Haji Embarkasi Kini Dijadikan RS Darurat Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Menhan-Prabowo-Subianto-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Menhan Prabowo Subianto" width="100%">
<figcaption>Menhan Prabowo Subianto</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies ( ISESS), Khairul Fahmi, mengapresiasi langkah Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang mengalihfungsikan fasilitas pusat pendidikan dan latihat (Pusdiklat) miliknya menjadi rumah sakit darurat (RSD) penanganan Covid-19.  “Sejak awal pandemi saya sebenarnya sudah menyarankan mobilisasi sumber daya maupun sarana prasarana nasional sebagai solusi dan antisipasi kebutuhan dalam keadaan darurat,” kata Khairul kepada wartawan, Jumat (16/7).  Adapun saat ini, menurut dia, persoalan yang dihadapi dalam penanganan Covid-19 tidak sekadar infrastruktur, tetapi juga tenaga kesehatan (nakes). Karena itu butuh perlu solusi lain, seperti mobilisasi SDM (sumber daya manusia) supaya tenaga kesehatan benar-benar fokus pada penanganan pasien, tidak lagi direpotkan oleh persoalan administratif dan lain-lain.  Kemenhan, lanjut Fahmi, dapat melakukannya dengan memobilisasai komponen pendukung (komduk) pertahanan nasional. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Nasional (UU PSDN).  Sementara terpisah, Peneliti Senior Marapi Consulting and Advisory Beni Sukadis juga mengapresiasi langkah Prabowo yang memutuskan untuk mengubah lokasi-lokasi pusdiklat Kemenhan menjadi rumah sakit darurat pasien Covid-19.  “Pembukaan rumah sakit darurat saya pikir bisa membantu kekurangan tempat tidur atau fasilitas kesehatan yang mengalami tekanan akibat melonjaknya penderita Covid-19. Langkah Kemenhan patut diapresiasi dalam hal ini,” kata Beni.  Senada dengan Fahmi, Beni juga mengatakan, selain menambah fasilitas kesehatan darurat, Kemenhan juga perlu memastikan tenaga kesehatannya.  Diketahui, saat ini, sejumlah fasilitas Kemenhan dialihfungsikan menjadi RS darurat Covid-19, yaitu Gedung Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pertahanan (Pusdiklat Jemenhan) dan Pusdiklat Bahasa di Pondok Labu, Jakarta Selatan.  Adapun Badiklat Kemhan Salemba, Jakarta Pusat; Pusdiklat Bela Negara di Rumpin, Bogor; dan mess stand by force di IPSC Sentul, Bogor juga akan dijadikan lokasi RS darurat. Dengan demikian, akan ada total 1.650 tempat tidur tambahan bagi pasien Covid-19 se-Jabodetabek.  Fasilitas tambahan ini dapat dimanfaatkan untuk merawat pasien Covid-19 bergejala sedang dan dilengkapi juga dengan tenaga kesehatan, seperti dokter umum, dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis paru, dan dokter anestesi. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/05/07/2021/ini-sanksi-pidana-bagi-pelanggar-ppkm-darurat/">Baca Juga: Ini Sanksi Pidana Bagi Pelanggar PPKM Darurat</a> Untuk tenaga kesehatan tambahan, Kemenhan telah mengerahkan para komduk yang telah memiliki keahlian, seperti dokter umum, perawat, apoteker, pranata lab, radiographer, dan lain-lain.  Sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan pada Rabu bahwa para komduk kesehatan tersebut sudah bekerja di fasilitas kesehatan yang ada lebih dari satu tahun.  “Para sukarelawan juga banyak dari daerah-daerah sebagai komponen pendukung. Kita ada komponen pendukung kesehatan sudah bekerja lebih dari satu tahun di Rumah Sakit Suyoto," kata Prabowo.

Pusdiklat Kemenhan Berubah Jadi RS Darurat Covid-19, Ini Kata Pakar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/GOR-GBT-jadi-RS-darurat.jpg" alt="Pemkot Surabaya mempersiapkan Gedung Olahraga (GOR) Indoor di kompleks Gelora Bung Tomo (GBT) menjadi rumah sakit darurat penanganan Covid-19 pada Rabu (14/7). Humas Pemkot Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Pemkot Surabaya mempersiapkan Gedung Olahraga (GOR) Indoor di kompleks Gelora Bung Tomo (GBT) menjadi rumah sakit darurat penanganan Covid-19 pada Rabu (14/7). Humas Pemkot Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penambahan kasus Covid-19 di Indonesia sangat cepat dalam beberapa hari terakhir. Bahkan, dalam kurun waktu tiga hari saja yakni 13-15 Juli 2021, jumlah kasus baru menyentuh angka 159.173.  Wakil Ketua DPR Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar alias Gus Muhaimin meminta Pemerintah Daerah dan Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 meningkatkan testing, tracing, dan treatment, serta memastikan akurasi testing terhadap varian delta, lambda dan varian lainnya yang diduga menjadi penyebab penyebaran Covid-19 semakin cepat dan luas.  "Kami juga mendorong Kementerian Kesehatan (Kemenkes) agar menambah Rumah Sakit Rujukan Covid-19 dan Rumah Sakit Darurat, serta memastikan ketersediaan obat-obatan, oksigen, ruang perawatan dan alat pendukung medis untuk pasien serta alat pelindung diri (APD) tenaga kesehatan yang menangani pasien Covid-19," tutur Gus Muhaimin, Jumat (16/7).  Ketua Tim Pengawas Penanggulangan Bencana Covid-19 DPR ini juga meminta Pemerintah agar mendata daerah-daerah yang memerlukan bantuan penanganan Covid-19. Sebab, angka peningkatan Covid-19 yang terjadi saat ini sangat drastis sehingga berpotensi banyak pasien Covid-19 tidak mendapatkan penanganan medis.  "Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga kami dorong untuk melakukan percepatan penelitian atau uji klinis terhadap obat yang dipercaya mampu meredakan gejala yang dialami pasien Covid-19. Hal ini untuk mengimbangi laju kasus Covid-19 dan berkurangnya kapasitas rumah sakit untuk merawat pasien Covid-19," urainya.  Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan, Pemerintah bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama agar bekerja sama dengan media untuk dapat mengimbangi pemberitaan negatif terkait dampak Covid-19 dengan pemberitaan positif, seperti meningkatnya angka kesembuhan.  "Pemerintah dan Pemda harus memastikan hotline layanan darurat tanggap Covid-19 atau panggilan darurat dapat selalu sigap dan secara maksimal melayani masyarakat ataupun memberikan informasi yang tepat bagi yang membutuhkan pertolongan," katanya.  Dikatakan Gus Muhaimin, dalam kondisi seperti sekarang, masyarakat agar tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan dengan menerapkan 5M secara ketat yaitu memakai masker, mencuci, menjaga jarak, membatasi mobilitas, dan menghindari kerumunan massa serta melakukan perlindungan ekstra seperti menggunakan masker ganda dalam beraktivitas sehari-hari.  "Pemerintah dan aparat harus trlerus mengawasi pelaksanaan PPKM Darurat agar peraturan dipatuhi lebih ketat oleh masyarakat, namun tetap mengutamakan pendekatan humanis dan tidak bertindak represif dalam penertiban yang dilakukan," tuturnya.  Gus Muhaimin meminta komitmen Pemerintah dalam menentukan kebijakan terkait penanganan Covid-19 tidak saling bertentangan satu sama lain, seperti pengetatan pembatasan kegiatan masyarakat dalam negeri yang harus diimbangi dengan pengetatan keluar masuknya WNI dan WNA ke dalam dan luar wilayah Indonesia.  "Akselerasi penyuntikan vaksin yang tengah digencarkan Pemerintah dalam upaya pembentukan herd immunity juga menjadi ikhtiar yang sangat penting. Saya mendorong Pemerintah memperhatikan masyarakat yang memiliki penyakit bawaan (komorbid) dan mensosialisasikan upaya yang dapat dilakukan agar terhindar dari penularan Covid-19," katanya.  Disisi lain, Gus Muhaimin juga mendorong para public figure memanfaatkan jumlah pengikut yang mereka miliki untuk menjadi agen atau sarana menyampaikan kondisi darurat yang terjadi, sehingga kesadaran masyarakat tentang bahaya dari Covid-19 semakin tumbuh dan meluas.

Varian Delta dan Lambda Cepat Menyebar, DPR: Harus Tambah RS Darurat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/eri-cahyadi.jpg" alt="PERSUASI PAK WALI: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menemui warga Kampung 1001 Malam saat pendataan dan pemeriksaan di bawah jembatan tol Surabaya-Gempol, Senin (17/10). (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PERSUASI PAK WALI: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menemui warga Kampung 1001 Malam saat pendataan dan pemeriksaan di bawah jembatan tol Surabaya-Gempol, Senin (17/10). (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tempat isolasi mandiri tingkat kelurahan bagi warga terpapar Covid-19 di Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai upaya mencegah adanya klaster keluarga, saat ini mulai disiapkan.  Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Surabaya, Kamis (15/7), mengatakan, pihaknya telah meminta semua lurah menyiapkan tempat untuk isolasi khusus bagi warganya yang terpapar Covid-19 di setiap kelurahan, dikutip dari Antara.  "Ruang isolasi ini dapat memanfaatkan tempat-tempat strategis seperti lapangan atau gedung-gedung pertemuan yang nantinya disesuaikan dengan kebutuhan," katanya.  Eri mengatakan, pendirian tempat isolasi di setiap kelurahan ini diharapkan dapat mencegah terjadinya klaster keluarga. Sehingga, lanjut dia, apabila dalam keluarga itu ada satu orang yang positif, maka kemudian dapat ditarik agar melakukan isolasi ke tempat yang telah disediakan.  Ia menilai, ketika satu orang positif melakukan isolasi mandiri di rumah, hal ini tentu akan menyulitkan Puskesmas melakukan pengawasan. Terlebih, jika kondisi rumahnya tidak layak, kemungkinan besar malah justru dapat menimbulkan penularan dalam keluarga tersebut.  "Kalau (isolasi) di rumah-rumah sendiri itu susah dipantau, sehingga yang muncul itu sekarang klaster keluarga. Satu (orang) reaktif atau positif, setelah itu tidak mau ditarik isolasi mandiri, yang lainnya tertular anak dan istrinya," katanya.  Menurut dia, terkadang dari pihak keluarga sendiri juga ada yang tidak mau diarahkan agar isolasi di tempat khusus yang disediakan. Makanya, Wali Kota Eri berharap kepada pengurus RT/RW dapat membantu dalam melakukan pendekatan atau memberikan pemahaman kepada masing-masing warganya.  "Kami berharap RT/RW juga bisa melakukan pendekatan," ujarnya.  Bagi Eri, pendekatan ini penting dilakukan agar warga yang melakukan isolasi itu murni dari keinginannya sendiri dan tidak karena paksaan. Sebab, bagaimanapun juga kondisi psikis warga yang melakukan isolasi mandiri ini pasti akan berpengaruh.  "Sehingga kami harus menyampaikan dulu ke keluarganya menjelaskan. Kalau dipaksa pun malah tidak waras-waras (sembuh-sembuh), karena psikis ini pengaruhnya besar," ujarnya.  Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini juga menjelaskan, bahwa pihaknya juga terus memasifkan tracing atau penelusuran kepada kontak erat. Bagi dia, salah satu upaya untuk memutus mata rantai pandemi Covid-19 adalah dengan memperbanyak tracing.  "Kalau kita tracingnya sedikit kan tidak kelihatan naiknya. Makanya kita habis-habisan untuk tracing, salah satu penularan ini kan diputus mata rantainya dari tracing tadi," ujarnya.  Selain upaya tersebut, Eri juga berharap, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang dimulai tanggal 12 - 20 Juli 2021 ini dapat semakin menurunkan kasus Covid-19 di Surabaya.  Ia juga mengaku terus berupaya mengejar herd immunity atau kekebalan komunal warga Surabaya dapat mencapai 70 persen. "Harapan kami sampai tanggal 20 Juli 2021, Covid-19 di Surabaya bisa melandai," katanya.

Tempat Isolasi Mandiri Tingkat Kelurahan di Surabaya Mulai Disiapkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/akpol.jpg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pandemi Covid-19 telah banyak menelan korban jiwa. Tak terkecuali para dokter dan tenaga kesehatan (nakes) yang selama ini berjuang di garda terdepan. Seruan untuk menggalang solidaritas bahu membahu sesama pun terus digaungkan.  Salah satunya aksi dukungan dari Alumni Akademi Kepolisian Tahun 2020 Angkatan ke-51, Batalyon Adnyana Yuddhaga. Korps bhayangkara muda yang berdinas di Ibu Kota Jakarta itu memberikan dukungan terhadap para nakes yang melaksanakan tugas secara terpadu dalam menangani pasien Covid-19 di Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta.  Sebagai bentuk penyemangat atas pengabdian tanpa batas tenaga kesehatan, Alumni Akpol Angkatan ke-51 itu, memberikan bunga mawar merah sebagai simbol dukungan dan bingkisan berupa buah-buahan kepaa para nakes yang bertugas di wisma atlet.  "Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka satu tahun pengabdian sebagai anggota Bhayangkara," ucap salah satu Aumni Akpol 2020 dalam keterangan tertulisnya pada Jawaos.com <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/08/07/2021/bem-unnes-sebut-puan-the-queen-of-ghosting-ini-kata-demokrat/">Baca Juga: BEM Unnes Sebut Puan ‘The Queen of Ghosting’, Ini Kata Demokrat</a> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/05/07/2021/ini-sanksi-pidana-bagi-pelanggar-ppkm-darurat/">Baca Juga: Ini Sanksi Pidana Bagi Pelanggar PPKM Darurat</a> Melelui dukungan moral yang disimbolkan dengan pemberian bunga mawar merah dan bingkisan buah-buahan itu, Alumni Akpol 2020 berharap semoga tenaga kesehatan senantiasa diberikan kesehatan sehingga selalu bersemangat dalam pelaksanaan tugasnya.  "Semoga dalam rangka 1 Tahun Pengabdian alumni Akpol 2020 sebagai anggota Bhayangkara diberikan kesuksesan dan kejayaan selalu dimanapun bertugas," terang dr Elis sebagai perwakilan dari RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet.  Dalam kesempatan itu, Alumni Akpol 2020 mengajak petugas kesehatan bersama-sama melaksanakan tugas secara terpadu dengan instansi terkait untuk memutus mata rantai penyebaran pandemi Covid-19 agar pandemi Covid-19 ini cepat berakhir.  "Mari semuanya bahu membahi melawan Pandemi Covid-19 ini dengan tetap taat prokes dan vaksinasi."

Bersatu Lawan Covid-19, Akpol 2020 Beri Dukungan Nakes di Wisma Atlet

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/PSX_20200809_215632.jpg" alt="Petugas pemadam kebakaran menyemprotkan cairan disinfektan di area Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Minggu (9/8/2020). Penyemprotan tersebut dalam rangka persiapan rapat paripurna terbuka DPR RI tahun 2020 dengan acara pidato kenegaraan Presiden RI juga sebag" width="100%">
<figcaption>Petugas pemadam kebakaran menyemprotkan cairan disinfektan di area Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Minggu (9/8/2020). Penyemprotan tersebut dalam rangka persiapan rapat paripurna terbuka DPR RI tahun 2020 dengan acara pidato kenegaraan Presiden RI juga sebag</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Politik Sudut Demokrasi Riset dan Analisis (Sudra), Rahmat Sahid mengatakan usulan agar Gedung DPR dijadikan rumah sakit (RS) darurat untuk pasien Covid-19 dinilai ide latah, yang cenderung sekadar ingin membuat sensasi dan bikin heboh ruang publik.  Sebab, kalau mau memanfaatkan kewenangan yang dimiliki, DPR secara kelembagaan jauh bisa lebih berkontribusi terhadap penanggulangan Covid-19, daripada sekadar menjadikan gedung Senayan menjadi RS Darurat.  Hal ini dikatakan Rahmat, lantaran mengomentari usulan yang diusulkan oleh influencer kesehatan dr Tirta Mandita Hudhi agar Gedung DPR dialihfungsikan menjadi RS darurat Covid-19.  Daripada ribut soal lokasi RS Covid-19 darurat, Rahmat justru mnegusulkan agar semua anggota dewan melakukan itu, dan lakukan juga fungsi monitoring ke daerah-daerah, khususnya di dapil masing-masing apakah semua fasilitas rumah sakit khususnya milik pemerintah.  "Dipantau apakah sudah optimal dalam melakukan pelayanan di tengah kondisi pandemi saat ini?” ujar Rahmat dalam keterangannya, Selasa (13/7).  Sekaligus, lanjt Rahmat, masing-masing anggota DPR membawa 50.000 dosis vaksin ke dapil masing-masing, maka jumlah populasi yang mendapatkan vaksin dari kerja-kerja DPR sudah mencapai 28 juta. Kerja-kerja konkret lain adalah dengan membawa program nyata terkait fasilitas kesehatan dan obat-obatan untuk masing-masing untuk daerahnya.  “Jangan malah latah dengan apa yang dilakukan Presiden Jokowi yang menjadikan Asrama Haji Pondok Gede sebagai RS Darurat kemudian mengusulkan gedung dewan juga dijadikan hal sama. Itu usulan yang tidak sebanding, dan malah sebaliknya, itu usulan yang tidak substantif,” katanya.  Rahmat melanjutkan, kalau yang dicari adalah area luar ruang (outdoor) yang luas untuk RS Darurat, kenapa usulannya Gedung DPR. “Kenapa harus Gedung DPR yang masih aktif dipakai? Bukannya cari tempat lain yang sedang tidak terpakai?” paparnya.  Lebih jauh, mantan aktivis mahasiswa Forum Kota (Forkot) ini mengatakan, kewenangan politik DPR tidak sebanding jika usulan terhadap lembaga tersebut cuma hal yang remeh-temeh dan hanya supaya pengusulnya terkesan berempati saat pandemi. Sebab, logikanya, kapasitas Gedung DPR jika dijadikan RS Darurat kualitas dan kuantitas perbantuannya tidak akan signifikan. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/08/07/2021/bem-unnes-sebut-puan-the-queen-of-ghosting-ini-kata-demokrat/">Baca Juga: BEM Unnes Sebut Puan ‘The Queen of Ghosting’, Ini Kata Demokrat</a> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/05/07/2021/ini-sanksi-pidana-bagi-pelanggar-ppkm-darurat/">Baca Juga: Ini Sanksi Pidana Bagi Pelanggar PPKM Darurat</a> Menurutnya, DPR secara kelembagaan seharusnya tidak boleh terdesak menerima usulan tersebut hanya untuk meraih citra seolah lembaga tersebut peduli terhadap nasib rakyat.  “Masih banyak yang bisa dilakukan DPR untuk menunjukkan keberpihakannya terhadap rakyat di tengah pandemi ini. Jauh lebih optimal jika DPR secara kelembagaan, memaksimalkan peran dan kewenangannya untuk efektivitas penanggulangan Covid-19,” pungkas mantan caleg dari PDIP itu.

Direktur Sudra Anggap Usulan Gedung DPR Jadi RS Darurat itu Ide Latah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/catat_rekor.jpg" alt="TAMBAH KAPASITAS: Presiden Jokowi didampingi Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas saat meninjau Rumah Sakit Asrama Haji Pondok gede, Jakarta Timur, kemarin (9/7). (AGUS SUPRAPTO/SETPRES)" width="100%">
<figcaption>TAMBAH KAPASITAS: Presiden Jokowi didampingi Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas saat meninjau Rumah Sakit Asrama Haji Pondok gede, Jakarta Timur, kemarin (9/7). (AGUS SUPRAPTO/SETPRES)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mengapresiasi tindakan cepat pemerintah, dalam mengubah Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur menjadi rumah sakit darurat penanganan pasien Covid-19. Fasilitas tersebut mulai beroperasi sejak 10 Juli lalu.  Menurut dia ini adalah bukti kerja keras pemerintah agar penanganan Covid-19 di Indonesia dapat terkendali. Pasalnya, kasus di dalam negeri setiap harinya terus melonjak.  "Ini kan bukti nyata, pemerintah bekerja serius dan bertindak all out menangani saudara-saudara kita yang sakit. Bayangkan, hanya dalam lima hari, Asrama Haji tersebut bisa dibuat berubah fungsi menjadi rumah sakit penanganan Covid-19. Bukan untuk tempat isolasi mandiri lho," jelas dia dalam keterangan tertulis, Selasa (13/7).  Di sisi lain, lanjutnya, segala upaya dan kerja keras pemerintah untuk mengatasi lonjakan kasus Covid-19 akan menjadi percuma jika masyarakat masih abai dengan protokol kesehatan. Oleh karenanya, prokes ini perlu dipatuhi secara benar.  "Ini menjadi catatan kita bersama. Berapapun rumah sakit yang disiapkan negara, jumlahnya tidak akan pernah cukup untuk membendung lonjakan kasus Covid-19, jika masih banyak masyarakat yang mengabaikan terhadap protokol kesehatan. Negara sudah pontang-panting tapi kalau kita tidak taat aturan, ya percuma,’’ sebutnya.  Menyusul alih fungsi Wisma Haji, Rahmad berharap pemerintah di daerah-daerah juga melakukan hal yang sama, membuat rumah sakit penanganan Covid-19 dengan cara memanfaatkan gedung dan sarana pemda.  "Pemda harus mengikuti langkah dalam hal ini dan tentunya untuk memperbanyak rumah sakit penanganan Covid-19 di daerah, pemerintah pusat harus melakukan pendampingan mengingat keuangan daerah," tutupnya.

Ubah Asrama Haji jadi RS Darurat Covid-19 Bukti Keseriusan Pemerintah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#RS Darurat Covid-19

Berita Terkini