<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/fasilitas-rptra-jakarta-rusak-ROYYAN.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Eneng Maliyanasari meminta agar Pemprov DKI Jakarta segera membenahi Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) yang saat ini kondisinya tak lagi ramah anak. Eneng mengaku, hasil pengawasan dan kunjungan-kunjungan ke lapangan, ia melihat banyak fasilitas di RPTRA yang tak terawat bahkan rusak. Ia mengeklaim ada sekitar 70 persen RPTRA yang sudah rusak karena tak terawat.  "Saat ini kondisinya miris sekali, RPTRA yang harusnya jadi tempat bermain anak hingga olahraga lansia menjadi terbengkalai dan tidak bisa dipergunakan," ujarnya kepada wartawan, Jumat (28/10).  Ia memberi contoh kondisi di RPTRA Manggis, Palmerah. Fasilitas bermain yang sudah rusak dan tidak memenuhi standar keamanan di tempat tersebut terpaksa masih digunakan pengunjung. Bangunan RPTRA juga terlihat mulai rusak seperti atap aula yang bocor, AC yang mati, dan toilet yang tidak dapat digunakan.  "Pemprov DKI harusnya peka pada fenomena ini. Saya minta segera pemprov benahi, perbaiki dan renovasi beragam fasilitas RPTRA yang rusak," tegasnya.  Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini mengatakan bahwa fakta di lapangan, tidak ada kejelasan mengenai siapa yang berwenang melakukan pengadaan fasilitas kebutuhan untuk perbaikan di RPTRA.  "Faktanya, siapa yang memiliki wewenang untuk melakukan pengadaan kebutuhan di RPTRA? Dinas mana? Kelurahan? Perumahan? DPAPP atau siapa? Nggak jelas," ucapnya.  "RPTRA sejak dibangun tidak ada anggaran perawatan bangunan. Beberapa dibangun dari Fasos Fasum dibawah naungan DPAPP, kemudian diserahkan ke kelurahan, tapi di kelurahan anggaran perawatan itu gak bisa ngajuin perawatannya karena gak ada kode rekening," tambahnya.  Oleh karena itu, ia meminta agar Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono agar bisa membenahi perkara RPTRA yang fasilitasnya sangat dibutuhkan warga tersebut sesegera mungkin. Eneng juga meminta, Pemprov DKI membenahi sistem pengelolaan RPTRA.  "Pengelola RPTRA diminta untuk membuat program kegiatan untuk masyarakat sekitar, tetapi tidak ada anggaran kegiatan. Pengelola juga RPTRA belum mendapatkan seragam kerja secara berkala," tandasnya.

Temukan Banyak RPTRA Rusak, DPRD DKI Minta Pemprov Segera Benahi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/kembangkan-rptra-melalui-mendongeng_m_.jpg" alt="Pengelola RPTRA di Jakarta Timur mendapatkan pelatihan mendongeng" width="100%">
<figcaption>Pengelola RPTRA di Jakarta Timur mendapatkan pelatihan mendongeng</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengelola Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Jakarta Timur mendapatkan pelatihan. Tujuannya untuk bisa mengembangkan RPTRA serta meningkatkan kompetensi para pengelola. Kali ini, pelatihan diberikan oleh Komunitas Ayo Mendongeng Indonesia. Berbagai materi diberikan, salah satunya untuk melestarikan mendongeng kepada anak-anak. Founder Ayo Mendongeng Indonesia Ariyo Zidni berbicara, panjang lebar tentang cara mendongeng. "Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Mulai harus paham dongeng itu apa, dunia anak seperti apa, serta jangan lupa pengenalan psikologis anak di RPTRA," kata Ariyo, saat memberikan pelatihan, Jumat (22/2). Menurutnya beberapa aspek tersebut sudah seharusnya dipahami. Agar penyampaian materi kepada anak-anak, utamanya siswa SD tingkat dasar bisa berjalan dengan baik. Ia menambahkan cara penyampaian ini yang kerap menjadi tantangan. Meski demikian, Ariyo menyebut pengelola RPTRA tidak perlu merasa terbebani. "Mesti paham tujuan dan paham posisi. Tidak perlu seperti pendongeng profesional. Misalnya dengan menggunakan musik, penyampaian sempurna. Tidak harus seperti itu," ujarnya. Hal ini dikarenakan pengelola RPTRA memiliki misi untuk memperkenalkan literasi atau membaca, mempromosikan RPTRA, mengajak anak untuk aware terhadap edukasi. Misalnya seperti penyampaian cerita kakak kepada adiknya. Jadi tujuannya bukan untuk menghibur yang harus sempurna. Ariyo sendiri kerap lebih senang menggunakan cara manual dengan buku untuk mendongeng. Tidak banyak menggunakan bantuan alat lainnya.&nbsp; Komunitas Ayo Mendongeng yang dipimpin Ariyo memang sudah bekerja sama dengan instansi pemerintah, misalnya Sudinpusip Jaktim serta beberapa RPTRA di Jakarta Selatan. Kerja samanya lebih berbentuk kampanye literasi, misalnya melalui media sosial Instagram ataupun Facebook. "Kami ingin sampaikan bahwa RPTRA ini banyak yang hidup. Namun perlu peran masyarakat luas untuk makin menghidupkannya," sebut Ariyo.

Kembangkan RPTRA Melalui Mendongeng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pengunjung-museum-sepi-rptra-mh-thamrin-jadi-pancingan_m_.jpg" alt="Wali Kota Jakarta Pusat, Bayu Megantara meresmikan RPTRA MH Thamrin, Rabu (12/9)." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Jakarta Pusat, Bayu Megantara meresmikan RPTRA MH Thamrin, Rabu (12/9).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ada yang unik dari pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di kawasan Kenari, Senen, Jakarta Pusat. Kali ini, RPTRA yang lokasinya berdekatan dengan Museum MH Thamrin dibangun saling terhubung. Kepala Sudin Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Jakarta Pusat Erma Suryani menjelaskan kali ini RPTRA didesain memiliki gerbang khusus sebagai jalan penghubung antara RPTRA dengan museum. "Supaya museumnya hidup, karena selama ini museum MH Thamrin kurang dikunjungi. Dengan adanya RPTRA kita bikin pintu supaya nanti museum bisa pengunjung lebih banyak," jelasnya di lokasi, Rabu (12/9). Dengan luas 900 meter, RPTRA ini diharapkan membawa pengunjung untuk museum juga. Sebab pantauan JawaPos.com di lapangan, museum memang nampak sepi dan tidak berpengunjung. "Jadi, RPTRA sekitar 900 meter ini dulunya gedung tua yang terbengkalai. Jadi ada penghapusan aset dulu, makanya prosesnya agak panjang kemarin," tutur perempuan berambut pendek tersebut. RPTRA yang buka sejak pukul 05.00 hingga 22.00 WIB ini diharapkan Erma dapat berjalan sesuai fungsinya. Dirinya pun menekankan 6 pengelola agar terus menjaga, merawat dan memantau segala aktivitas yang ada. Program RPTRA ini merupakan peninggalan dari mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. RPTRA yang diberi nama seperti museum ini baru diresmikan pada hari ini Rabu (12/9). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sendiri tidak lagi menganggarkan pembangunan RPTRA dalam APBD. Dia menggantinya dengan Taman Maju Bersama.

Pengunjung Museum Sepi, RPTRA MH Thamrin Jadi Pancingan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/program-rptra-era-ahok-tidak-dilanjutkan-anies-sandi_m_193446.jpeg" alt="RPTRA" width="100%">
<figcaption>RPTRA</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) yang selama ini dibangga-banggakan Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan dihentikan. Hal ini lantaran sulitnya mencari lahan di ibu kota untuk membangun RPTRA. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta Agustino Darmawan mengungkapkan pembangunan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) rencananya akan diberhentikan pada 2019. Keterbatasan lahan menjadi alasan diberhentikannya pembangunan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA). Terlebih lagi, kata dia, program RPTRA adalah program gubernur terdahulu yaitu Ahok. "Iya soalnya kita nyari lahan susah, lagipula sebenarnya kan ini bukan programnya gubenur baru, jadi kita rencanakan mau kita sudahkan saja, tapi masih direncanakan," kata Agustino saat dihubungi JawaPos.com, Senin (5/3). Agustino menjelaskan, saat ini kurang lebih terdapat 200 RPTRA di Jakarta. Kemudian, lahan yang tersisa hanyalah ruang terbuka hijau (RTH). Pihaknya pun tidak bisa menggunakan RTH sebagai RPTRA. "Daripada kita mencari lahannya susah, lahan yang ada tinggal lahan hijau, kan lahan hijau enggak boleh kita ambil, malah kalau perlu kita tambahin karena kita mengejar target 30 persen hijau," ungkapnya. Sementara ketika ditanyai apakah hal tersebut telah diketahui oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dia mengatakan rencana tersebut belum disampaikan dan akan segara dikomunikasikan. "Belum, tapi nanti kita bicarakan," pungkasnya.

Program RPTRA Era Ahok Tidak Dilanjutkan Anies-Sandi?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/lengser-dari-jabatan-djarot-tinggalkan-292-taman-ramah-anak_m_161976.jpeg" alt="Sejumlah anak bermain di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Kemandoran, Jakarta" width="100%">
<figcaption>Sejumlah anak bermain di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Kemandoran, Jakarta</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menjelang lengser dari jabatannya, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat meresmikan 100 Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA). Dengan peresmian ini Jakarta telah memiliki 292 taman ramah anak. Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, RPTRA menjadi tempat pembelajaran yang terbaik serta berlatih dan berbagi satu sama lain di lingkungannya. Djarot menegaskan, unsur suku agama ras dan antar golongan (SARA) tidak boleh menjadi landasan terhadap pemanfaatan RPTRA. "Tanpa membedakan SARA, semua boleh belajar dan memanfaatkan RPTRA sebagai tempat menumbuhkan ke-Indonesiaan, ke-Bhinekaan dan nilai-nilai Pancasila," serunya dalam peresmian 100 RPTRA di Silang Selatan Monas, Selasa (10/10) malam. Mantan Wali Kota Blitar itu menyebut, pihaknya memang mewariskan nilai-nilai kepancasilaan dan kebhinnekaan. Sebab hal itu sangat menyangkut pada kejujuran, gotong-royong, toleransi dan saling menghargai hak-hak orang lain, peduli terhadap yang lemah dan mendahulukan kewajiban sebagai warga negara yang baik. "Kami wariskan sistem nilai yang kita tumbuhkan di dalam masyarakat yang bisa meresap dalam sanubari warga Jakarta menjadi warga negara yang baik," ujar politikus PDIP itu. Untuk diketahui 100 RPTRA yang diresmikan Djarot pada Selasa malam dibangun dengan menggunakan dana APBD DKI Jakarta 2017. Sementara itu 100 RPTRA itu tersebar di enam wilayah administrasi DKI Jakarta. Adapun rinciannya, yakni 15 RPTRA di Jakarta Pusat, 20 RPTRA di Jakarta Utara, 20 RPTRA di Jakarta Timur, 20 RPTRA di Jakarta Selatan, 20 RPTRA di Jakarta Barat, dan 5 RPTRA di Kepulauan Seribu. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Agustino Darmawan mengatakan, pada 2016 pihaknya juga sudah membangun 123 RPTRA. "Jumlah ini belum termasuk RPTRA yang dibangun dengan CSR (corporate social responsibility). Ini gencar dibangun demi mewujudkan Jakarta sebagai kota layak anak dan ramah anak," tuturnya saat berada dalam kesempatan yang sama. Dengan demikian, pada 2017 ini DKI resmi memiliki 292 lokasi RPTRA di Jakarta. Sementara itu, 67 diantaranya CSR, 1 kewajiban pengembang, 1 swadaya masyarakat dan 223 dari APBD dan 2 selebihnya sedang proses pembangunan oleh CSR. Sebarannya, di Jakarta Pusat 45 lokasi, Jakarta Utara 65 lokasi, Jakarta Barat 56 lokasi, Jakarta Selatan 60 lokasi, Jakarta Timur 59 lokasi dan Kepulauan Seribu 7 lokasi.

Lengser Dari Jabatan, Djarot Tinggalkan 292 Taman Ramah Anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/djarot-rptra-untuk-bangkitkan-nilai-pancasila_m_159842.jpeg" alt="Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menandatangani prasasti RPTRA Triputra Persada Hijau, Semper, Kamis (28/9)." width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menandatangani prasasti RPTRA Triputra Persada Hijau, Semper, Kamis (28/9).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat meresmikan dua Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Jakarta Utara, Kamis (28/9). Yakni, RPTRA Triputra Persada Hijau, Semper dan RPTRA Jakpro Asri, Pluit. Dalam kedua kesempatan tersebut, Djarot menyampaikan keinginannya agar RPTRA digunakan sebagai penguatan karakter anak bangsa dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila. Diantaranya dengan interaksi sesama masyarakat dan aktivitas lainnya. "Saya minta betul RPTRA gunakan sebagai penguatan karakter bangsa kita. RPTRA gunakan untuk penguatan nilai Pancasila dalam bentuk yang konkret. Bisa interaksi, bermain bersama, olahraga bersama," ujar Djarot di Semper Barat, Kamis (28/9). Dengan aktivitas yang dilakukan di ruang publik tersebur, diharapkan juga mampu membuat masyarakat lebih bersyukur dengan adanya keberagaman di Indonesia, khususnya Ibu Kota. Tentunya membangkitkan persatuan yang disebut Bhineka Tunggal Ika. "Ini sebagai contoh tempat penguatan nilai Pancasila yang bukan hanya indah dipidatokan tapi dilaksanakan di seluruh RPTRA," tuturnya. "Dengan cara seperti itu kita bisa jadi bangsa yang kuat, bersyukur kepada Tuhan bahwa kita diciptakan berbeda-beda tapi diikat dengan satu kesatuan, Bhineka Tunggal Ika," lanjut dia. Di akhir kesempatan, Politikus PDI Perjuangan itu menyebut keberagaman bangsa Indonesia merupakan suatu kekuatan hingga terbentuk satu bangsa pemenang. "Keberagaman jadi kekuatan Indonesia, bangsa yang tangguh, sehingga kita bisa jadi bangsa pemenang," tutup Djarot. Adapun jumlah RPTRA di Jakarta Utara dalam 31 Kelurahan, yakni sebanyak 44 lokasi. Hingga Oktober mendatang, akan ada total 292 RPTRA yang sudah terbangun di seluruh Jakarta.

Djarot: RPTRA untuk Bangkitkan Nilai Pancasila

rptra jakarta

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rptra jakarta