<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/12/transmigrasi-ahy-2102985709.jpg" alt="Transmigrasi: Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono usai upacara Hari Bakti Transmigrasi di Kementerian Transmigrasi Kamis (12/12). (Ilham Wancoko/Jawapos)" width="100%">
<figcaption>Transmigrasi: Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono usai upacara Hari Bakti Transmigrasi di Kementerian Transmigrasi Kamis (12/12). (Ilham Wancoko/Jawapos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Sebanyak 45 kawasan transmigrasi menjadi prioritas masuk ke Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono berupaya agar kawasan transmigrasi berdampak ke pertumbuhan ekonomi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">AHY-panggilan akrab Menko IPK- menuturkan bahwa terdapat 45 wilayah transmigrasi prioritas yang akan direvitalisasi. Sebagian kawasan transmigrasi berada di Indonesia Timur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena itu perlu perhatian khusus untuk pembangunan kewilayahan di Indonesia bagian timur," terangnya usai Upacara Hari Bakti Transmigrasi di Lapangan Kementerian Transmigrasi, Kamis&nbsp;(12/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Paradigma yang harus dikembangkan bagaimana transmigrasi itu membawa dampak langsung pada pertumbuhan ekonomi masyarakat di sana. "Terutama di bidang infrastrukturnya, kita tahu cost of logistics, biaya transportasi dan logistik ke wilayah Indonesia Timur ini masih mahal. Dengan pembangunan infrastruktur diharapkan turun semua biasanya," tegasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebab, penurunan biaya itu bergantung pada konektivitas dan transportasi. Di sinilah kehadiran pemerintah yang berpihak ke masyarakat dengan membangun kawasan Indonesia bagian timur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Agar Saudara-saudara kita itu juga merasakan pertumbuhan ekonomi tadi, tidak tertinggal karena ketimpangan sosial maupun ekonomi," terangnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yang juga penting, setiap penduduk yang menjadi transmigran harus dipastikan mendapatkan bekal berupa penguatan aspek sumber daya manusia. Berbagai keterampilan diberikan untuk memastikan para transmigran menjadi penggerak di wilayahnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kualitas kehidupan di wilayah transmigrasi harus dipastikan meningkat. Baik produktivitas dan lainnya," terangnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia berharap akan muncul kisah-kisah sukses para transmigran yang menggerakan roda ekonomi. "Saya yakin para transmigran ini putra-putri terbaik bangsa. Patriot-patriot yang memajukan bangsa seperti yang diinginkan Presiden Prabowo Subianto," tegasnya.</div>

AHY-panggilan akrab Menko IPK- menuturkan bahwa terdapat 45 wilayah transmigrasi prioritas yang akan direvitalisasi.

Menko IPK AHY: Upayakan Transmigrasi Berdampak ke Pertumbuhan Ekonomi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/13/JKT_PERSIAPAN-INDONESIA-ELECTION-VISIT-PROGRAM_MIFTAHUL-HAYAT-03-4161103331.jpeg" alt="Ketua KPU Hasyim Asy&rsquo;ari (tengah) didampingi Anggota memberikan keterangan pers persiapan Indonesia Election Visit Program (IEVP) di kantor KPU, Jakarta, Senin (12/2/2024)." width="100%">
<figcaption>Ketua KPU Hasyim Asy&rsquo;ari (tengah) didampingi Anggota memberikan keterangan pers persiapan Indonesia Election Visit Program (IEVP) di kantor KPU, Jakarta, Senin (12/2/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - KPU menetapkan target moderat untuk partisipasi pemilih Pemilu 2024. Angkanya sama dengan pemilu sebelumnya. &rdquo;Pemilih yang hadir diharapkan 77,5 persen,&rdquo; ujar Ketua KPU RI Hasyim Asy&rsquo;ari. Sebagai informasi, angka partisipasi 77,5 persen sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pemerintah di bidang politik. Untuk mencapai target tersebut, selain sosialisasi, KPU berupaya memastikan akses bagi pemilih menyalurkan haknya. Pemilu, lanjut Hasyim, merupakan sarana pembentukan pemerintahan yang sah. Tidak hanya di level eksekutif, tetapi juga legislatif. &rdquo;Kehadiran dalam pemilu berkontribusi pada pembentukan pemerintahan, baik pusat maupun daerah,&rdquo; tuturnya. Hasyim juga mengingatkan bahwa satu suara yang diberikan masyarakat sangat krusial. Meski terkesan remeh, dalam kasus tertentu, perbedaan satu suara sangat mungkin mengubah hasil yang ditetapkan. Sementara itu, sejumlah lembaga survei akan beradu melakukan quick count terhadap hasil Pemilu 2024. Sesuai data KPU, terdapat 83 lembaga yang akan menggelar hitung cepat. Salah satunya Populi Center. Peneliti senior Populi Center Usep Saepul Ahyar mengatakan, pihaknya akan melakukan quick count atau parallel vote tabulation (PVT) dengan metode sample base. &rdquo;Kalau quick count itu ada komprehensif dan sample base,&rdquo; jelasnya. Hitung cepat komprehensif didasarkan pada seluruh hasil pemungutan suara. Dengan jumlah TPS yang mencapai lebih dari 800 ribu, itu tentu sangat sulit. &rdquo;Maka, diambil metode sample base,&rdquo; ujar Usep. Populi Center akan menggunakan sampel 2.500 TPS yang dipilih secara random. (far/idr/c9/fal)

KPU menetapkan target moderat untuk partisipasi pemilih Pemilu 2024. Angkanya sama dengan pemilu sebelumnya.

KPU Targetkan Partisipasi Pemilih Sama dengan Pemilu 2019

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/11/AMIN-2767363902.jpg" alt="Pasangan bakal capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) melakukan ziarah ke makam Sunan Ampel, Surabaya, Sabtu (9/9)." width="100%">
<figcaption>Pasangan bakal capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) melakukan ziarah ke makam Sunan Ampel, Surabaya, Sabtu (9/9).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Hasil kesepakatan Kementerian Bappenas dan KPU RI mewajibkan agar visi-misi pasangan capres-cawapres mesti sejalan dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) pun siap mematuhi. Wakil Sekjen DPP Partai Nasdem Siar Siagian mengatakan, bacapres Anies Baswedan merupakan teknokrat yang berpengalaman di pemerintahan. Karena itu, pihaknya meyakini, Anies paham dengan konsep RPJMN dalam pemerintahan. "Tentu visi-misi pasangan Amin adalah berkesinambungan sesuai GBHN dan rencana-rencana periode sebelumnya," ujar Siar Siagian&nbsp;saat ditemui di sela-sela kegiatan KPU RI di Jakarta kemarin. Meski mengusung spirit perubahan, lanjut dia, tidak lantas semua kebijakan berubah secara drastis. Siar menjelaskan, perubahan juga bisa dimaknai sebagai perubahan dari yang belum baik menjadi baik, serta dari yang sudah baik menjadi lebih baik. "Jadi, saya kira dalam segala sesuatu yang telah disusun pemerintah periode sebelumnya tentunya ada evaluasi," imbuhnya. Sementara itu, Ketua KPU RI Hasyim Asy&rsquo;ari menerangkan, kewajiban memasukkan visi-misi sesuai aturan dalam UU tentang Pemilu. Namun, pihaknya akan lebih fleksibel dalam menerima draf visi-misi yang disetorkan pasangan calon. Hasyim mengakui, hingga H-4 jelang dibukanya pendaftaran pilpres, peta koalisi masih dinamis. Bisa jadi, penetapan baru dilakukan di detik-detik akhir jelang penutupan. "Untuk mempertemukan dua orang membangun visi-misi dalam waktu dekat kan juga tampaknya tidak mungkin," kata Hasyim Asy&rsquo;ari. Saat mendaftar, Hasyim menyebut dokumen yang disampaikan cukup draf awal visi-misi program sebagai presiden dalam satu periode ke depan. "Bahwa nanti pasangan calon atau parpolnya punya pandangan. Kalaupun visi-misi yang disusun belum sempurna, masih ada kesempatan untuk memperbaiki," terangnya. Dalam perbaikan itu, Hasyim menekankan agar visi-misi pasangan capres-cawapres disesuaikan dengan RPJMN. Dengan demikian, prinsip kesinambungan pembangunan diharapkan bisa terwujud. (far/c18/hud)

Hasil kesepakatan Kementerian Bappenas dan KPU RI mewajibkan agar visi-misi pasangan capres-cawapres mesti sejalan dengan RPJMN.

Usung Spirit Perubahan, Anies-Muhaimin Siap Ikuti RPJMN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/10/visi-misi-capres-858359623.jpg" alt="KESINAMBUNGAN: Dari kiri, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, Ketua KPU Hasyim Asy" width="100%">
<figcaption>KESINAMBUNGAN: Dari kiri, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, Ketua KPU Hasyim Asy</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Visi-misi pasangan bakal capres dan cawapres di Pemilu 2024 tidak boleh sembarangan. Namun, mesti disesuaikan dengan visi Indonesia Emas 2045. Visi itu akan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025&ndash;2045. Hal itu disampaikan Menteri Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa dalam kerja sama dengan KPU RI di kantor Bappenas, Jakarta, kemarin (9/10). Menurut dia, kerja sama itu menjadi upaya penekanan. Sebab, kewajiban visi-misi sesuai RPJMN sudah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Kampanye. Suharso menyebut kesinambungan pembangunan ke depan sangat penting. Jangan sampai, setiap pemerintahan berganti, pembangunan dimulai dari awal. Meski demikian, dia menepis jika kebijakan itu dianggap mengunci pasangan bacapres-bacawapres. &rsquo;&rsquo;Banyak pilihan strategi. Silakan parpol pengusung serta calon-calon presiden dan wakil presiden memilih strategi yang paling tepat untuk mencapai Indonesia Emas 2045,&rsquo;&rsquo; ujar politikus PPP itu. Dia menegaskan, yang diatur hanya garis-garis umumnya. &rsquo;&rsquo;Kami memotret keadaan hari ini. Kemudian, kami menghitung, mengumpulkan semua indeks masa depan secara komposit,&rsquo;&rsquo; imbuhnya. Untuk detail RPJMN 2025&ndash;2045, lanjut dia, saat ini dalam pembahasan. Lalu, rancangan itu akan dituangkan dalam bentuk undang-undang (UU). Suharso menyatakan, RUU terkait RPJMN sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023. &rsquo;&rsquo;Jadi, akan diselesaikan pada tahun ini,&rsquo;&rsquo; ungkapnya. Ketua KPU RI Hasyim Asy&rsquo;ari sepakat dengan pentingnya keberlanjutan dan keselarasan pembangunan. Untuk teknis, pihaknya sudah menyiapkan aturan. Saat pendaftaran, pasangan bacapres-bacawapres nanti wajib melampirkan visi-misinya. &rsquo;&rsquo;Sebagaimana yang sudah-sudah,&rsquo;&rsquo; katanya. Ditanya apakah indikator visi-misi bacapres-bacawapres nanti sudah sesuai RPJMN atau belum, Hasyim menyatakan bukan kewenangannya. Namun, hal itu bakal jadi kesempatan bagi pemilih untuk menilai apakah visi-misi yang disusun sudah sesuai atau belum. &rsquo;&rsquo;Termasuk possibility-nya bagaimana, kemungkinan untuk mencapainya dalam lima tahun bagaimana, rasional atau tidak metode yang mau digunakan,&rsquo;&rsquo; paparnya. Yang jelas, secara regulasi, tidak ada konsekuensi apa pun antara kesesuaian visi-misi itu dengan kelayakan pasangan bacapres-bacawapres untuk menjadi calon. PKPU tentang Pendaftaran Capres, lanjut Hasyim, sudah dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Dalam waktu dekat, regulasi tersebut akan diterbitkan. Ditemui di tempat yang sama, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan, pihaknya akan taat pada ketentuan. Apalagi, RPJMN yang nanti ditetapkan berbentuk UU sehingga wajib ditaati. "Kan ini belum final. Jadi, setiap partai melalui fungsinya di parlemen bisa memberi masukan," ujarnya. Visi-misi untuk bacapres Ganjar Pranowo, lanjut Hasto, masih difinalisasi. Pihaknya akan mengundang Bappenas untuk memastikan ada keselarasan. (far/c18/hud)

Visi-misi pasangan bakal capres dan cawapres di Pemilu 2024 tidak boleh sembarangan. Mesti disesuaikan dengan visi Indonesia Emas 2045.

Bappenas Kerja Sama KPU RI, Visi-Misi Capres Diminta Sesuai Program Indonesia Emas 2045

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/STUNTING.jpg" alt="Ilustrasi stunting. Dimas Pradipta/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi stunting. Dimas Pradipta/JawaPos.com</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sepuluh indikator rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) yang rawan tidak tercapai sudah diprediksi pemerintah. Penyebabnya adalah pandemi Covid-19 yang membuat banyak program tidak bisa terlaksana maksimal. &rdquo;Kendala utamanya pandemi Covid-19,&rdquo; kata Menko PMK Muhadjir Effendy kemarin (7/6). Mantan Mendikbud itu menjelaskan, sejak pandemi terjadi pada 2020, sebagian sumber daya dikerahkan untuk melawan Covid-19. Termasuk refokusing sumber dana. &rdquo;Tentu indikator dan target di sektor kesehatan yang paling terganggu,&rdquo; imbuhnya. Meski dinyatakan rawan tidak tercapai, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo masih optimistis dapat mengejar target RPJMN untuk penurunan stunting. Pada 2024 stunting atau tengkes ditargetkan turun menjadi 14 persen dan BKKBN ditugaskan sebagai koordinatornya. Sementara pada 2022, prevalensi stunting di Indonesia masih 21,6 persen. &rdquo;Masih optimistis, mohon doa dan dukungannya,&rdquo; kata dia saat dihubungi Jawa Pos kemarin. Ada 12 provinsi yang kini menjadi perhatian. Namun, menurut Hasto, semua daerah sudah punya perhatian terhadap tengkes. Dia hanya meminta ada peningkatan di beberapa sektor. Antara lain peningkatan dana desa, percepatan realisasi PMT dari Kemenkes, dan PKH lebih fokus ke keluarga stunting. &rdquo;Perubahan perilaku terkait kesadaran pada kesehatan lingkungan menjadi tantangan,&rdquo; kata mantan bupati Kulon Progo tersebut. Selain itu, pemahaman tentang pola makan yang sehat dapat mencegah stunting. Begitu juga pemahaman pada kesehatan reproduksi yang harus terus disosialisasikan. (lyn/c9/oni)

10 indikator RPJMN yang rawan tidak tercapai sudah diprediksi pemerintah. Penyebabnya adalah pandemi Covid-19. Banyak program berantakan.

BKKBN Optimistis Capai Target Penurunan Stunting

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/07/Screen-Shot-2023-04-06-at-1447-2462254452.jpg" alt="Menteri/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa . (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Menteri/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa . (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Indonesia masih punya banyak pekerjaan rumah terkait kesehatan. Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan, ada sepuluh indikator rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) yang berisiko tidak tercapai. Dalam paparan di Komisi XI DPR pada Senin (5/6) lalu, Suharso memerinci sepuluh indikator itu. Yakni, imunisasi dasar lengkap, stunting (tengkes) balita, wasting atau penurunan berat badan pada balita, tuberkulosis, eliminasi malaria, dan eliminasi kusta. Selain itu, kebiasaan merokok pada anak, obesitas penduduk dewasa, fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) terakreditasi, dan puskesmas dengan nakes sesuai standar. &rdquo;Indikator kesehatan telah mengalami kemajuan, tapi ada beberapa permasalahan berulang-ulang,&rdquo; katanya. Kemarin (6/6), saat ditemui di Istana Negara, Suharso menyatakan bahwa permasalahan itu disebabkan tidak sinkronnya pembangunan nasional dengan daerah. Menurut dia, sasaran pembangunan nasional seharusnya menjadi rujukan pembangunan daerah. Dia mencontohkan kasus tengkes yang targetnya pada 2024 hanya 14 persen. Kini masih 21,6 persen. Pemerintah memiliki pekerjaan rumah untuk menurunkan tengkes dalam setahun 3,6 persen. Jika tidak dilakukan bersama antara pusat dan daerah, target itu susah diraih. &rdquo;Stunting itu mestinya juga menjadi perhatian daerah. Sekarang kita sama-sama targetnya 14 persen. Ayuk di tempat saya paling tinggi masih 25 persen, gimana caranya saya bisa ikut turun,&rdquo; katanya. Suharso juga menyinggung imunisasi dasar lengkap (IDL). Dia mempertanyakan kenapa pada saat pandemi Covid-19, imunisasi bisa semarak. Padahal, imunisasi dasar lengkap itu penting untuk memberikan proteksi terhadap berbagai penyakit bagi masyarakat. (lyn/c7/oni)

Indonesia masih punya banyak pekerjaan rumah terkait kesehatan. Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan, ada 10 indikator RPJMN.

Pembangunan Daerah Tidak Sinkron, 10 Indikator RPJMN Rawan Tidak Tercapai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/Tembakau-Lintingan-Dery-Ridwansah-4-1.jpg" alt="Ilustrasi tembakau. Dalam RPP Kesehatan tersebut terdapat aturan produk tembakau yang dinilai dapat mengancam keberlanjutan Industri Hasil Tembakau (IHT)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tembakau. Dalam RPP Kesehatan tersebut terdapat aturan produk tembakau yang dinilai dapat mengancam keberlanjutan Industri Hasil Tembakau (IHT).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (t) 2020 hingga 2024 terkait pertembakauan dikritisi. Acuan bagi berbagai kebijakan pada banyak sektor tersebut dianggap perlu untuk segera ditinjau ulang.  Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai, cara pandang pemerintah yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 masih bersifat asimetris dan kurang membicarakan hal-hal yang strategis. Padahal, industri tembakau semestinya ditempatkan pada fokus yang luas.  ”Seharusnya RPJMN membicarakan bagaimana tembakau itu menjadi produk pertanian strategis, membicarakan bagaimana penerimaan cukai itu menopang sekitar Rp200 triliun, dan memberikan dukungan yang sangat kuat terhadap penerimaan negara. Ingat, disaat kita mengalami kontraksi, pertumbuhan penerimaan cukai yang bisa mencapai 100 persen itu hanya di sektor penerimaan cukai tembakau,” tegas Misbakhun.  Kebijakan menaikan harga rokok melalui sejumlah kebijakan terus terjadi hampir setiap tahunnya. Mulai dari simplifikasi golongan, kenaikan harga jual eceran (HJE), hingga kenaikan cukai rokok. Pemerintah memiliki harapan bahwa berbagai kebijakan yang diterapkan tersebut dapat mendukung tujuan pemerintah dalam menekan prevalensi perokok dewasa hingga 32,3 – 32,4% dan prevalensi perokok anak-anak dan remaja turun menjadi 8,8 – 8,9% pada 2021.  Fokus untuk pengendalian perokok anak ini tidak luput dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, dimana Pemerintah berkomitmen untuk mengendalikan konsumsi tembakau bagi perokok anak usia sekolah dan remaja sebesar 8,7% pada 5 tahun mendatang. ”RPJMN semestinya mengulas rencana strategis pembangunan nasional secara luas , bukan malah menempatkan industri tembakau pada fokus yang sempit,” tandasnya.  Mantan pegawai Ditjen Pajak Kementerian Keuangan ini menginginkan RPJMN lebih obyektif. Terkait masalah kesehatan, misalnya. RPJMN semestinya tidak hanya sangat serius ketika membicarakan rokok sebagai penyebab sejumlah penyakit tidak menular.  ”Seakan-akan rokok ini satu-satunya penyebab masalah kesehatan di Indonesia,” cetusnya.  Target untuk menurunkan prevalensi perokok yang tertuang dalam RPJMN ini seringkali dianggap tidak digunakan secara proporsional dan obyektif. Sebagai contoh, mengacu pada RPJMN, terdapat dorongan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 (PP 109/2012) tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.  Rancangan perubahan atas PP 109/2012 itu oleh sebagian pihak dianggap diperlukan karena saat ini angka perokok anak dianggap masih tinggi. Karenanya, dibutuhkan aturan yang lebih ketat secara praktik kepada industri tembakau. Namun, data membuktikan bahwa tanpa adanya revisi atas PP 109/2012 angka prevalensi anak di Indonesia ternyata menurun.  Peneliti Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (PPKE FEB UB) Imanina Eka Dalilah berpendapat, argumentasi menurunkan prevalensi jumlah perokok pemula tidak memiliki dasar yang valid karena tanpa adanya revisi PP 109/2012, prevalensi perokok anak telah mengalami penurunan dari 9,1% di tahun 2018 menjadi 3,81% di tahun 2020, tahun 2021 bahkan turun lagi menjadi 3,69%.  ”Pengendalian telah berjalan dengan baik sehingga belum diperlukan revisi PP 109/2012,” kata Imanina dihubungi dari Jakarta.  Hal itu sejalan dengan data resmi pemerintah yang tertuang dalam Kerangka Ekonomi Makro Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) tahun 2023 bahwa capaian indikator kesehatan terkait persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun mengalami kondisi membaik, dari 7,2% pada tahun 2013, turun menjadi 3,8% pada tahun 2020.  Atas dasar itu, dorongan sejumlah pihak merevisi PP 109/2012 yang merupakan salah satu turunan dari RPJMN menjadi patut dipertanyakan.  Berkaitan dengan kondisi yang ada, Misbakhun berharap Menteri Bappenas bisa kembali membongkar RPJMN. Pasalnya, menurut dia, selama ini yang dijadikan sebagai titik tumpu Menteri Keuangan setiap diskusi dengan Komisi XI ataupuni dengan Badan Anggaran DPR soal kenaikan tarif cukai ini adalah hasil RPJMN tersebut.  ”Saya mengharapkan ada upaya-upaya yang lebih obyektif dan komprehensif melihat situasi pertembakauan kita.” pungkasnya

Pemerintah Perlu Tinjau Ulang RPJMN 2020-2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/7FB4F7FF-CD85-4423-A0FB-08AF4EA7FD91.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Kemenko Perekonomian/Antara" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Kemenko Perekonomian/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara di Kalimantan menjadi stimulus pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut telah diamanatkan dalam RPJMN 2020–2024.  ”Pembangunan IKN telah diarahkan di luar Pulau Jawa dengan letak yang lebih seimbang secara spasial dan ekonomi, sebagai stimulus pemerataan pertumbuhan perekonomian nasional,” kata Airlangga seperti dilansir dari Antara.  Badan Pusat Statistik (2021–2022) mencatat bahwa sekitar 57 persen penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa dan kontribusinya terhadap PDB Indonesia sebesar 57,78 persen pada triwulan I–2022. Dalam periode sama, perekonomian Pulau Kalimantan berkontribusi kepada PDB sebesar 8,29 persen, Sumatera 21,96 persen, Sulawesi 6,73 persen, Bali dan Nusa Tenggara 2,66 persen, serta Maluku dan Papua 2,58 persen.  ”Dalam jangka panjang, keberadaan IKN diharapkan dapat berperan sebagai economic super hub dan economic value chain nasional,” ujar Airlangga.  Pengembangan economic super hub, lanjut dia, akan dikembangkan dalam enam klaster ekonomi strategis, resilien, dan inovatif, meliputi klaster industri teknologi bersih farmasi terintegrasi, industri pertanian berkelanjutan, ekowisata, kimia dan produk turunan kimia, serta energi rendah karbon. Di samping itu, terdapat juga dua klaster pendukung, yaitu pendidikan abad ke-21 serta smart city dan pusat industri 4.0.  ”Pemindahan IKN ke Pulau Kalimantan dan menjadikannya sebagai economic super hub merupakan salah satu strategi untuk menggeser porsi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dari barat menjadi lebih ke timur,” papar Airlangga.  Airlangga menyampaikan, kolaborasi dan partisipasi setiap pemangku kepentingan terkait menjadi kunci utama membuat pembangunan IKN berjalan lancar. Hadirnya berbagai elemen yang berkontribusi positif, termasuk dari kalangan perguruan tinggi diharapkan mampu mempercepat realisasi investasi dalam pembangunan IKN Nusantara.  ”Ini sejalan dengan strategi pembangunan yang telah direncanakan pemerintah,” ucap Airlangga.  Selain itu, dia menambahkan, pembangunan IKN membutuhkan suplai SDM berkualitas, khususnya dari penduduk sekitar IKN. Oleh karena itu, peningkatan anggaran pendidikan nasional menjadi salah satu jalan bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM dengan alokasi dana pendidikan pada 2022 Rp 542,8 triliun.  ”Center of excellence yang dibutuhkan di IKN, misalnya tentang green city, transformasi digital, dan pembangunan teknologi hydropower di Kalimantan yang di hilirnya bisa membangkitkan industri berbasis hidrogen, bisa didorong dari pusat studi Universitas Balikpapan. Saya juga ingin startup unicorn baru suatu saat bisa muncul dari inisiatif mahasiswa universitas ini,” tutur Airlangga.

Menko Airlangga Sebut Pembangunan IKN Jadi Stimulus Pemerataan Ekonomi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/BAPPENAS.jpg" alt="Caption foto: Bupati Maluku Tenggara Muhamad Thaher Hanubun dalam acara rakor bersama Bappenas." width="100%">
<figcaption>Caption foto: Bupati Maluku Tenggara Muhamad Thaher Hanubun dalam acara rakor bersama Bappenas.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Guna menyelaraskan pemerintahan pusat dan daerah, pemerintah di daerah menegaskan koordinasi. Salah satunya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) yang kembali melakukan rapat koordinasi (Rakor) bersama Perwakilan Kementerian PPN/Bappenas. Rakor yang diiniasi langsung oleh Bupati Malra ini merupakan salah satu upaya percepatan realisasi percepatan pembangunan daerahnya.  Bupati Maluku Tenggara Muhamad Thaher Hanubun mengatakan melalui rakor tersebut pihaknya dapat menyelaraskan rencana pembangunan Maluku Tenggara dengan rencana pembangunan nasional sebagaimana yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.  Beberapa poin strategis yang masuk dalam pembahasan di antaranya terkait dengan realisasi percepatan jalan Trans Pulau Kei Besar sepanjang 101,6 Km, pengembangan sektor potensial di bidang perikanan kelautan serta bidang pariwisata sebagai sektor unggulan daerah, selain sektor pendukung lain yang berhubungan dengan konektivitas dan infrastruktur.  Saat ini total produksi perikanan tangkap di Maluku tenggara mencapai 94.000 ton/ tahun. Dengan adanya jalan trans ini potensi ekonomi seperti perikanan tangkap termasuk budidaya kelapa dan energi di pulau Kei Besar dapat lebih ditingkatkan. "Masyarakat tidak perlu lagi kuatir produksinya terbuang karena adanya jalan Trans tersebut mempermudah distribusi produksi ke pasar," ujar Thaher.  Menurut Thaher, kepulauan Kei memiliki nilai strategis dalam pembangunan nasional karena merupakan pusat kegiatan nasional sektor perikanan tangkap. Sektor perikanan sendiri menunjukkan pertumbuhan positif, naik 9,69 persen pada kuartal kedua 2021. Kenaikan dipicu meningkatnya produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Sementara data Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan ekonomi Indonesia triwulan II-2021 tumbuh 7,07 persen dari triwulan II-2020 (yoy). Di mana usaha perikanan termasuk sektor yang mengalami pertumbuhan signifikan.  Di bidang pariwisata, dengan 93 persen wilayah terdiri dari perairan dan sisanya daratan tak dipungkiri Maluku Tenggara memiliki potensi besar dalam pariwisata. Pembangunan infrastruktur dan konektivitas mutlak diperlukan untuk mendukung potensi ini.  Sebagai informasi Kabupaten Maluku Tenggara berdasarkan Perpres 18 Tahun 2020 telah ditetapkan sebagai wilayah perbatasan negara dan menjadi koridor Pemerataan Pembangunan Nasional dan Major Project Jalan Trans Pulau Kei Besar.  “Kawasan perbatasan memiliki kesempatan untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi daerah, saya berharap target pembangunan seperti yang tertuang di dalam RPJMN 2020-2024 serta kebijakan afirmasi lainnya untuk Kabupaten Maluku Tenggara sebagai wilayah terdepan NKRI dapat terealisasi dengan baik,” tutup Thaher.  &nbsp;

Gandeng Bappenas, Pemerintah Daerah Dorong Percepatan Pembangunan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/ibu-kota-negara-baru-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di wilayah Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, menjadi bagian proyek prioritas nasional. Pembangunan di sana telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024.  ”Dalam mendorong percepatan pembangunan wilayah Kalimantan tahun 2020–2024 di Kaltim, proyek sangat prioritas (major project), yaitu pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara,” ujar Kepala Biro Adpim Setda Provinsi Kaltim H.M. Syafranuddin seperti dilansir dari Antara di Samarinda.  Syafranuddin mengatakan, rencana pembangunan IKN Nusantara tersebut berdasar laporan Bappenas yang disampaikan Direktur Regional I Kedeputian Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas, pada saat Evaluasi Rakotekrenbang 2021 dan usul daerah dalam Rakortekrenbang 2022.  ”Laporan disampaikan Bappenas, ketika Rapat Pra Rakortekrenbang 2022, di Jakarta, Senin (7/2). Ivan sapaan Jubir Gubernur Kaltim menjelaskan, ini sebagai bukti pusat serius dalam pembangunan IKN,” ujar Syafranuddin.  Selain pembangunan IKN, usul proyek besar RPJMN, yaitu pembangunan Waduk Multiguna Sepaku Semoi Penajam Paser Utara, revitalisasi Kilang Minyak Balikpapan, pembangunan Kilang Baru Bontang, pembangunan Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan, pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 di Kaltim.  Selain itu, arah kebijakan pembangunan di Kalimantan dalam RPJMN 2020–2024, yakni mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai paru-paru dunia (Heart of Borneo). Juga, meningkatkan konservasi dan rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS), lahan kritis, hutan lindung, dan hutan produksi serta mengembangkan pencegahan bencana alam banjir dan kebakaran hutan.  Selain itu, Syafranuddin menambahkan, juga mempertahankan peran sebagai lumbung energi nasional melalui pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, pengembangan energi baru terbarukan. Selanjutnya, pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zircon, dan pasir kuarsa.  ”Alhamdulillah, pemindahan IKN menjadi arah kebijakan pusat mendorong diversifikasi ekonomi dan peningkatan output sektor ekonomi non tradisional,” papar Syafranuddin.  Menurut dia, RPJMN tersebut juga mengarah pada kebijakan untuk meningkatkan perdagangan antarwilayah serta kesempatan kerja dan menurunkan ketimpangan pendapatan, menciptakan peluang investasi baru dan peningkatan kontribusi investasi Pulau Kalimantan terhadap nasional.

Pembanguan IKN Nusantara Masuk RPJMN Prioritas

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rpjmn

Berita Terkini