<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/10/Screenshot_2025-07-10-23-04-53-369_comandroidchrome-edit-1650968104.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2025-2029, telah disepakati bersama oleh Pemerintah Kota (Pemkot) dan DPRD melalui rapat paripurna, Rabu (9/7) kemarin.&nbsp; Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan bahwa kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas Pemkot Surabaya. Semua kebijakan dan anggaran pembangunan difokuskan pada peningkatan indikator sosial dan ekonomi. "Semua anggaran Pemerintah Kota Surabaya harus sesuai dengan tujuan negara (termasuk kebijakan fiskal di tingkat kota)," ujar Wali Kota Eri di Balai Kota Surabaya, Kamis (10/7).&nbsp; Ia lantas menyebut ada tujuh indikator yang menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan di Surabaya. Di antaranya penurunan angka kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran terbuka. Kemudian penurunan angka kematian ibu dan anak, penurunan stunting (gizi buruk), peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), perbaikan gini ratio (ketimpangan), serta pertumbuhan ekonomi daerah. Eri mengenang masa awal menjabat Wali Kota Surabaya. Saat itu, kondisi sosial ekonomi Surabaya memburuk karena pandemi Covid-19 melanda, hingga membuat stunting mencapai 28,5 persen dan angka kemiskinan 5,9 persen. "Dan pengangguran terbuka sebesar 9,7 persen. Oleh karena itu, prioritas utama saya saat itu bukan pembangunan infrastruktur, tetapi pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)," imbuhnya. &nbsp; Sejauh ini, Eri menilai kebijakan yang fokus pada penguatan SDM menunjukkan hasil positif. Contohnya, angka stunting berhasil ditekan hingga tinggal 1,6 persen. Tingkat pengangguran terbuka juga menurun drastis dari 9,7 persen menjadi sekitar 4 persen. &ldquo;Bahkan angka kemiskinan turun menjadi 3,9 persen, yang bahkan lebih rendah dari periode sebelum pandemi,&rdquo; tutur Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) periode 2025 - 2030 ini. Dalam kesempatan ini, Wali Kota Eri kembali mengingatkan bahwa pembangunan sebuah daerah tidak bisa optimal jika hanya dilakukan oleh pemerintah. Diperlukan kolaborasi dan sinergitas dari elemen masyarakat. &nbsp; "Ketika ada pergerakan masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan, pertumbuhan IPM dan ekonomi akan jauh lebih cepat. Inilah esensi dari konsep kota dunia yang diusung dalam RPJMD," tukas Eri. (*)

RPJMD Kota Surabaya 2025-2029 disepakati, Wali Kota Eri Cahyadi fokus pada kesejahteraan dan kolaborasi masyarakat.

7 Target Pembangunan Surabaya 2025-2029: Dari Kemiskinan hingga Pertumbuhan Ekonomi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/29/RPJM-3-4002889763.jpg" alt="Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama DPRD Surabaya telah menetapkan Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 2025-2029/(Dok. Pemkot Surabaya)." width="100%">
<figcaption>Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama DPRD Surabaya telah menetapkan Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 2025-2029/(Dok. Pemkot Surabaya).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama DPRD setempat telah menetapkan Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 2025-2029. Penetapan ini dilakukan melalui rapat paripurna dan penandatanganan dokumen di Gedung DPRD Surabaya pada Rabu (9/4/2025). Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama pimpinan DPRD menandatangani dokumen yang akan menjadi pedoman pembangunan kota dalam lima tahun ke depan. &ldquo;RPJMD ini menentukan misi kita ke depan, karena visi kita adalah transformasi Surabaya menuju kota dunia yang maju, humanis, dan berkelanjutan,&rdquo; ujar Wali Kota Eri Cahyadi. Dalam dokumen tersebut, seluruh misi serta program strategis dijabarkan secara terperinci. Poin-poin penting yang tercakup antara lain penguatan karakter masyarakat, pengembangan ekonomi berkelanjutan, serta perencanaan tahunan yang konkret sepanjang periode 2025-2029. &ldquo;Misalnya target ekonomi di tahun 2026 berapa, tahun 2027 seperti apa, dan seterusnya. Begitu pula dengan pengentasan kemiskinan, semua sudah terukur dan disepakati,&rdquo; jelas Cak Eri, sapaan akrab Wali Kota Surabaya. Ranwal RPJMD 2025-2030 ini juga menyentuh sektor strategis, termasuk infrastruktur. Sejumlah proyek prioritas telah dimasukkan, seperti pembangunan Jalur Lingkar Luar Barat (JLLB), diversi Gunungsari, flyover Bundaran Dolog, Rumah Sakit Surabaya Selatan, serta penanganan pada 180 titik genangan air. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/29/RPJM-2-623303381.jpg" alt="Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama DPRD setempat telah menetapkan Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 2025-2029/(Dok. Pemkot Surabaya)." width="100%">
<figcaption>Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama DPRD setempat telah menetapkan Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 2025-2029/(Dok. Pemkot Surabaya).</figcaption>
</figure> Tak hanya itu, pengembangan infrastruktur juga mencakup pelebaran Jalan Wiyung, pembangunan 8.176 unit Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), hingga perluasan Penerangan Jalan Umum (PJU) di 5.740 lokasi dan 29.853 titik. Selain itu, pemasangan CCTV di lingkungan perumahan sebanyak 2.345 lokasi juga menjadi bagian dari rencana pembangunan lima tahunan ini. "Jadi banyak hal yang kita lakukan dan itu yang akan kita jadikan dalam waktu lima tahun ke depan," tutur Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ini. Sektor pendidikan juga mendapat perhatian serius. Cak Eri menegaskan pentingnya pemerataan serta kesetaraan akses pendidikan. Dalam RPJMD 2025-2030, Pemkot Surabaya merencanakan pembangunan empat unit SD dan sepuluh unit SMP baru. Sementara itu, program rehabilitasi akan menyasar 71 unit SD dan 16 unit SMP. Tak hanya pembangunan fisik, Ranwal RPJMD ini juga mengatur proporsi jumlah sekolah dan rombongan belajar (Rombel) agar tidak mengganggu kualitas layanan pendidikan. "Karena selalu saya katakan, kesetaraan pendidikan ini merupakan tugas DPRD dan pemerintah kota," imbuh Cak Eri. Transportasi massal turut menjadi prioritas dalam dokumen perencanaan tersebut. Salah satu program yang dirancang adalah pengoperasian jalur rel ganda atau double track pada 2027. Jalur ini nantinya akan terkoneksi dengan sistem transportasi lintas wilayah kabupaten. "Sehingga nanti kita akan mengkoneksikan dengan WiraWiri yang ada di tempat kita," paparnya. Terkait pembiayaan, Wali Kota Eri menegaskan bahwa Kota Surabaya memiliki kekuatan fiskal yang memadai dan mandiri. Pendanaan untuk pelaksanaan RPJMD ini tidak sepenuhnya bergantung pada pemerintah pusat, melainkan mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta skema pembiayaan alternatif lainnya. "Alhamdulillah pemerintah kota dan DPRD Surabaya tidak tergantung dari pemerintah pusat, tapi dari PAD. Karena salah satu kota yang terkuat fiskalnya itu adalah Surabaya," ungkapnya. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono, menjelaskan bahwa penetapan Ranwal RPJMD merupakan salah satu syarat dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RPJMD. Dokumen tersebut akan menjadi dasar bagi proses pembahasan selanjutnya di tingkat legislatif dan eksekutif. "Kemudian DPRD akan membentuk panitia khusus (Pansus) untuk membahas rancangan peraturan daerah (Raperda) RPJMD Kota Surabaya. Jadi sebelum pembahasan Raperda, ditetapkan dulu rancangan awal RPJMD," kata Adi. Ia juga menegaskan bahwa sejumlah isu krusial akan menjadi fokus dalam pembahasan RPJMD mendatang. Termasuk infrastruktur, penanggulangan banjir, transportasi, penguatan ekonomi, peningkatan mutu pendidikan, serta pengembangan fasilitas publik seperti gedung perkantoran. "Termasuk masalah parkir. Ini akan dikupas seluruh persoalan dalam Pansus yang membahas Raperda RPJMD," jelas Adi. Mengenai jadwal penyelesaian, Adi menyampaikan bahwa DPRD Surabaya menargetkan pembahasan Raperda RPJMD rampung pada Agustus 2025. "Kami sepakati sekitar bulan Agustus sehingga kita bisa memiliki Raperda RPJMD 2025-2029. Dimana nantinya itu akan dijadikan acuan arah pembangunan Kota Surabaya," tandasnya. &nbsp;

Transportasi massal menjadi prioritas RPJMD 2025-2029, salah satu program pengoperasian jalur rel ganda atau double track pada 2027.

Surabaya Siapkan Transformasi Menuju Kota Berkelanjutan dalam RPJMD 2025-2029

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/30/dekrasnada-270733223.jpeg" alt="Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani. (Dok. Pemkab Gresik)" width="100%">
<figcaption>Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani. (Dok. Pemkab Gresik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Rancana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030 dipastikan selaras dengan Asta Cita. Hal itu untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.&nbsp; Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menegaskan bahwa keselarasan RPJMD dengan pemerintah provinsi dan nasional untuk keberlanjutan pembangunan. "Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan di Gresik sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo. Fokus utama kami adalah menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta memperkuat infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Kami telah menyusun sembilan cita-cita pembangunan yang akan tercatat dalam dokumen perencanaan Kabupaten Gresik," ujar Fandi Akhmad Yani. Rencana strategis lima tahun ke depan yang cukup menonjol yakni pengembangan transportasi terpadu dengan Lintas Rel Terpadu (LRT). Di mana dengan transportasi itu koneksi dengan daerah sekitar lebih mudah.&nbsp;Selain itu, penanganan Kali Lamong juga masih menjadi perhatian pemerintah ke depan. "Efisiensi anggaran menjadi prioritas, terutama untuk memperbaiki fasilitas kesehatan di RS Gresik Sehati dan memastikan pembangunan sekolah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Semua ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup warga Gresik," tambah dia. Kepala Bappeda Kabupaten Gresik Eddy Hadisiswoyo menegaskan bahwa perencanaan pembangunan ini disusun dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah serta partisipasi dari berbagai pihak. "Kegiatan musrenbang ini menjadi wadah bagi seluruh elemen masyarakat untuk memberikan masukan terhadap arah pembangunan Gresik. Dengan kolaborasi yang baik, kita bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi 4,79 persen dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hingga 78,93 persen pada periode 2025-2030," jelas Eddy.

Rancangan RPJMD 2025-2030 di Gresik fokus pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan pemerataan kesejahteraan selaras dengan asta cita

Pemkab Gresik Masukan Pengembangan LRT dalam RPJMD, Selarah dengan Asta Cita

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/19/dok-Jembatan-Suroboyo-2-727635831.jpg" alt="Surabaya Kebut Proyek Infrastruktur 2025: JLLB, Underpass Dolog, hingga Diversi Gunungsari (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Surabaya Kebut Proyek Infrastruktur 2025: JLLB, Underpass Dolog, hingga Diversi Gunungsari (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemkot Surabaya membuat prioritas pembangunan untuk proyek infstrauktur pada 2025. Prioritas itu menjadi komitmen yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJPD) 2025-2045. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya Irvan Wahyudradjad mengatakan APBD Surabaya 2025 telah disepakati Rp 12,3 Triliun. Sebanyak Rp 8,7 Triliun di antaranya digunakan untuk belanja wajib yang meliputi biaya pendidikan, kesehatan, hingga pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan pemulihan ekonomi masyarakat. "Sementara itu, sisanya untuk membiayai program prioritas pembangunan infrastruktur. Kita juga ditargetkan mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen sesuai arahan Presiden," tutur Irvan&nbsp;pada Minggu (19/1). Beberapa proyek prioritas yang akan mulai dikerjakan pada 2025, di antaranya pembangunan Jalan Menganti-Wiyung, diversi saluran Gunungsari, underpass Bundaran Dolog, hingga Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB). "Selain itu, kita juga fokus menyelesaikan isu stunting, kemiskinan, program makan bergizi, kesehatan dan mandatory spending lain seperti BOPDA (Bantuan Operasional Pendidikan Daerah),&rdquo; imbuhnya. Oleh karena itu, Irvan menekankan bahwa percepatan pembangunan dalam lima tahun ke depan menjadi prioritas untuk segera dilaksanakan. Prioritas ini dimasukkan dalam rancangan awal Rencana RPJMD Kota Surabaya 2025-2029. "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 akan segera disusun setelah pelantikan Walikota dan Wakil Walikota, dan untuk tahun ini kita masih mengikuti RPJMD 2021-2026," tutur Irvan. Artinya, program-program yang sudah ada dalam RPJMD 2021-2026 tetap dikerjakan Pemkot Surabaya, dengan pola pembiayaan APBD maupun pembiayaan alternatif, seperti pinjaman daerah. Bisa juga dengan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Irvan pun mengakui bahwa pihaknya tengah menjajaki pinjaman daerah untuk menutupi kebutuhan pendanaan proyek pembangunan 2025. "Kami akan memilih opsi dengan bunga paling rendah dan persyaratan ringan. Targetnya, pada 2025 beberapa proyek strategis sudah bisa dikerjakan melalui pendanaan APBD dan pembiayaan alternatif ini,&rdquo; tandasnya. (*)

Pemkot Surabaya membuat prioritas pembangunan untuk proyek infstrauktur pada 2025. Prioritas itu menjadi komitmen.

JLLB, Underpass Dolog, hingga Diversi Gunungsari Jadi Proyek Infrastruktur Prioritas Pemkot Surabaya 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/27/WhatsApp-Image-2024-08-27-at-111836-1131604018.jpg" alt="Ilustrasi JLLT di Surabaya. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi JLLT di Surabaya. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berencana mengubah rute atau trase proyek infrastruktur pembangunan Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT) atau Outer East Ring Road (OERR). Rencananya, rute JLLT digeser dari rencana awal yang sebelumnya melewati Jalan Middle East Ring Road (MERR). Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengungkapkan, perubahan rute itu untuk menekan biaya pembebasan dan pembangunan JLLT yang mencapai sekitar Rp 7 triliun. Pihaknya pun mengusulkan agar rute lintasan JLLT digeser ke sisi luar di Pantai Timur Surabaya (Pamurbaya). &rdquo;JLLT itu digeser ya, bukan lewat yang perencanaan awal. Ini akan kita sampaikan kepada kementerian. Jadi, JLLT akan melintasi daerah-daerah pantai, tidak lagi ke tengah kota yang menuju Jalan MERR,&rdquo; ujar Wali Kota Eri. Wali Kota Eri menegaskan, Pemkot Surabaya belum menyampaikan usul perubahan rute kepada pemerintah pusat. Saat ini pihaknya masih mendiskusikan terkait rencana perubahan rute tersebut. &rdquo;Kita memang belum sampaikan ke sana (pemerintah pusat), nanti kita diskusikan mulai kapan pengerjaannya dari pemerintah pusat, karena kita minta digeser,&rdquo; jelas Eri. Pun demikian, terkait kapan waktu pasti dimulainya pengerjaan JLLT, Wali Kota Eri juga masih menunggu informasi dari pemerintah pusat. Sebab, dimungkinkan pembangunan JLLT akan di-cover pemerintah pusat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). &rdquo;Tapi kalau pembebasan-pembebasan yang titik lokasinya tidak berubah, itu kita lakukan, meski tidak semuanya,&rdquo; kata Eri, mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini. Dalam proses perencanaan, Wali Kota Eri mengungkapkan, Pemkot Surabaya tengah menghitung anggaran yang dibutuhkan untuk pembebasan lahan dan pembangunan JLLT. Dari hasil perhitungan sementara, anggaran tersebut mencapai sekitar Rp 7 triliun. &rdquo;Saya juga minta kepada Bappedalitbang untuk menyampaikan, pembebasan JLLT sampai bangunnya itu berapa? Ternyata pembebasan dan bangun itu sampai Rp 7 triliun,&rdquo; ujar Cak Eri, sapaan lekat Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Dengan besarnya anggaran tersebut, dia menekankan pentingnya memasukkan rencana itu dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya. Proyek JLLT itu tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Bahkan bisa menghabiskan anggaran APBD Surabaya jika dipaksakan selesai dalam kurun satu tahun. &rdquo;Makanya saya bilang, Rp 7 triliun ini harus dibuat RPJMD Pemkot Surabaya, kapan selesainya. Jadi tidak bisa diselesaikan tahun ini. Kalau diselesaikan tahun ini, APBD Surabaya habis,&rdquo; jelas Eri. Untuk itu, setiap wali kota yang menjabat harus berani membuat keputusan besar agar proyek pemecah kemacetan di wilayah timur Surabaya itu bisa terus berlanjut. Cak Eri menekankan pentingnya setiap pemimpin Surabaya ke depan harus memastikan proyek infrastruktur JLLT tercantum dalam RPJMD sehingga tidak terhapus dari rencana pembangunan kota. &rdquo;Ini wali kota zaman saya harus berani bicara. Jadi nanti wali kota selanjutnya itu tenang. Kalau misalnya saya bilang, JLLT tak bangun dalam waktu singkat, tapi ternyata biayanya triliunan,&rdquo; terang Eri. Proyek infrastruktur pembangunan JLLT akan memiliki panjang sekitar 16,8 kilometer. Jalan dengan 60 meter itu akan melintasi enam kecamatan di Kota Surabaya. Mulai dari Kecamatan Kenjeran, Bulak, Mulyorejo, Sukolilo, Rungkut, dan Gunung Anyar. Saat ditanya apakah anggaran Rp 7 triliun tersebut sudah dihitung dengan mempertimbangkan pergeseran rute JLLT, Cak Eri menjelaskan, anggaran tersebut belum diperhitungkan dengan penggeseran rute. Namun, dia menyebutkan bahwa biaya bisa berkurang hingga 30 persen jika rute digeser ke kawasan pantai. &rdquo;Kalau digeser, biaya bisa berkurang. Kalau perhitungan kita, rute digeser bisa berkurang hampir sekitar 30 persen,&rdquo; jelas Cak Eri. Meski demikian, Cak Eri menyatakan, jika seluruh anggaran Rp 7 triliun digunakan hanya untuk pembangunan JLLT, APBD Surabaya 2024 akan habis. Karena itu, rencana pembangunan JLLT ini harus dimasukkan ke dalam RPJMD. &rdquo;Kalau Rp 7 triliun digunakan hanya untuk bangun JLLT, APBD Surabaya akan habis,&rdquo; ucap Eri.

Pemkot Surabaya berencana mengubah rute atau trase proyek infrastruktur pembangunan Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT) atau OERR

Geser Rute JLLT Surabaya, Wali Kota Eri Cahyadi Tekan 30 Persen Biaya Pembangunan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/22/WhatsApp-Image-2024-08-22-at-101101-2132876320.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. (Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. (Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, memberikan dampak positif bagi Kota Surabaya. Kota Surabaya memiliki peran strategis sebagai wilayah penghubung atau Megapolitan Hub di Jatim. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengungkapkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah menyiapkan rencana strategis. Di antaranya pembangunan dan peningkatan infrastruktur, menyiapkan konektivitas dan jaringan angkutan massal, hingga manajemen serta rekayasa lalu lintas jalan. Rencana strategis tersebut dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya tahun 2025-2045. &rdquo;Sesuai dengan visi Kota Surabaya sebagai Kota Dunia yang Maju, Humanis, dan Berkelanjutan, maka transformasi yang akan dilakukan adalah menjadikan Kota Surabaya sebagai Megapolitan Hub yang dapat menjamin mobilitas dan pergerakan arus orang dan barang serta dapat berjalan dengan baik di lingkup regional, nasional, maupun internasional,&rdquo; kata Wali Kota Eri. Wali Kota Eri yakin, pembangunan IKN Nusantara akan berdampak baik pada perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya. Posisi Kota Surabaya bakal semakin strategis, ketika menjadi hub untuk berbagai penunjang IKN Nusantara, mulai dari logistik, kebutuhan pangan, sektor jasa, jalur tol laut, dan sebagainya. Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya Irvan Wahyudrajad menjelaskan, beberapa rencana yang telah disiapkan dan dilaksanakan pemkot. Di antaranya pembangunan dan peningkatan infrastruktur jaringan jalan antar wilayah yang menghubungkan fasilitas strategis. &rdquo;Fasilitas strategis itu di antaranya Bandara Juanda, Pelabuhan Tanjung Perak, Terminal Teluk Lamong, Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB), Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT), Jalan Tol Surabaya East Ring Road (SERR) radial road, dan sebagainya,&rdquo; jelas Irvan. Tidak hanya itu, lanjut dia, Pemkot Surabaya juga melakukan pemeliharaan jalan secara rutin. Agar kondisi jalan tetap optimal sebagai penghubung antar daerah melalui darat. Pemkot juga melakukan sejumlah perbaikan jaringan drainase untuk mengentaskan genangan khususnya di jalan-jalan utama. &rdquo;Kami juga menyiapkan konektivitas angkutan umum massal, seperti Suroboyo Bus dengan Pelabuhan Tanjung Perak, dan rencana penyiapan konektivitas dengan Bandara Juanda,&rdquo; papar Irvan Wahyudrajad. Mantan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya itu menyebutkan, pemkot juga segera menyediakan sistem dan jaringan transportasi yang aman, nyaman, andal, dan tepat waktu, dengan cara menambah armada angkutan umum. Di samping itu, juga didukung dengan penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas serta menyediakan perlengkapan jalan berupa rambu-rambu untuk menuju ke Pelabuhan Tanjung Perak. &rdquo;Menerapkan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk angkutan barang. Pemkot Surabaya akan bekerja sama dengan PT Pelindo Regional III untuk menyediakan fasilitas pendukung di pelabuhan ke depannya,&rdquo; ujar Irvan Wahyudrajad.

Pemkot Surabaya siapkan rencana strategis sebagai wilayah penghubung atau Megapolitan Hub di Jatim dengan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara

Surabaya Jadi Megapolitan Hub IKN Nusantara, Pemkot Siapkan Rencana Strategis Dalam RPJPD dan RPJMD 2025-2045

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/IMG-20220211-WA0020.jpg" alt="Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto. Pemkot Bogor/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto. Pemkot Bogor/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mewanti-wanti jajaran pemerintahannya untuk merealisasikan program prioritas hingga 2023 berjalan sesuai dengan rencana. Wali kota tidak mau janji kampanyenya kepada warga meleset.  ”Pada 2024, saya dan Pak Wakil akan mengakhiri masa bakti di Kota Bogor. Artinya, apa yang disusun dan direncanakan hari ini akan terlihat di ujung 2023 atau awal 2024,” kata Bima seperti dilansir dari Antara di Kota Bogor, Sabtu (12/2).  Menurut Bima, butuh konsistensi dari semua jajaran Pemerintahan Kota Bogor untuk mengawal target program prioritas yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). ”Saya ingin janji kampanye bisa dirasakan warga pada awal 2024 alias tidak ada yang meleset atau tidak tercapai,” ujar Bima.  Menurut dia, Kecamatan Bogor Timur merupakan etalase Kota Bogor yang warganya didominasi mayoritas kelas menengah. Kendati demikian, tetap memiliki target-target terkait dengan angka indeks pembangunan manusia (IPM) dan peningkatan kualitas hidup manusia.  Catatan yang paling utama, kata dia, bagaimana angka tengkes (stunting), sanitasi, rumah tidak layak huni (RTLH), sarana dan prasarana, mitigasi bencana, penanganan infrastruktur yang mendesak, kemiskinan, dan putus sekolah harus sesuai dengan target di RPJMD.  ”Jangan sampai etalase Kota Bogor yang sejahtera dan gemerlap ini tidak diimbangi dengan kualitas hidup manusianya,” papar Bima.  Untuk itu, menurut dia, butuh konsistensi melanjutkan program strategis yang sudah dirintis.  Di Kecamatan Bogor Timur ada beberapa titik yang jika perencanaannya dilanjutkan, baik dari APBD maupun tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility (CSR), akan bisa meningkatkan kualitas hidup warga dan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bogor.  ”Antara lain Kampung Perca, Kampung Cikeas, Kampung Sukasari, dan penataan di Katulampa,” ucap Bima.  ”Saya ingin pada 2024 sudah bisa melihat perubahan signifikan dari keempat wilayah ini,” tambah dia.

Bima Arya Tak Mau Janji Kampanyenya Meleset hingga Program 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/pendidikan-jadi-perhatian-gubernur-kalteng_m_.jpg" alt="Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kalimantan Tengah (Kalteng) masuk dalam 5 provinsi terbaik dalam kategori rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Penilaian itu berdasarkan pada penilaian Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) terhadap 34 provinsi di seluruh Indonesia.  Atas prestasi ini Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran mengaku tidak lantas tinggi hati. Menurut dia, Kalteng harus lebih bersaing lagi dengan daerah lain agar bisa setara dengan provinsi-provinsi di Pulau Jawa.  Adapun penilaian terhadap Kalteng yang masuk dalam 5 provinsi terbaik pada RPJMD yakni berkaitan dengan indeks pembangunan manusia (IPM). Indikatornya sumber daya manusianya (SDM). Hal tersebut menjadi perhatian bagi gubernur dan mendasari untuk meningkatkan pembangunan pada dunia pendikan Kalteng.  “Kami masih kalah dengan Pulau Jawa. Karena IPM berkaitan dengan SDM kami belum bisa menyentuh seperti DKI Jakarta. Saat ini IPM DKI Jakarta mencapai 7,18 persen,” ucap Sugianto Sabran di sela-sela kunjungan kerjanya ke Kecamatan Kumai, Minggu (17/3).  Sugianto menjelaskan, salah satu yang menyebabkan masih rendahnya SDM di Kalteng, karena masih banyak remaja yang tak melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi setelah lulus SLTA.  “Di Kalteng hampir 40 persen remaja yang tamatan SMA tidak mau lagi melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi,” bebernya.  Gubernur berharap, ke depannya anak-anak yang mampu maupun tak mampu bisa melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dengan demikian, SDM Kalteng akan memiliki kemampuan dan daya saing.  “Sejauh ini memang pemprov belum bisa membantu secara maksimal. Namun, paling tidak kami sudah ada upaya untuk ke arah sana, membantu agar anak-anak kami bisa melanjutkan sekolah ke tingkat perguruan tinggi,” imbuhnya.  Dia mencontohkan, sebelumnya pemprov mengumpulkan kepala sekolah tingkat SLTA se-Kalteng, terkait permintaan untuk mengupayakan alokasi dana bantuan operasional sekolah (BOS) daerah, di luar dari dana BOS pusat.  “Kami pun mempertimbangkan permintaan tersebut. Karena setelah dikaji, sebenarnya daerah masih bisa menyiapkan anggaran tersebut, dengan catatan diperuntukkan hanya bagi siswa tak mampu. Berbeda dengan dana BOS pusat, yang dihitung berdasarkan jumlah pelajar di sekolah secara keseluruhan,” pungkasnya.

Pendidikan Jadi Perhatian Gubernur Kalteng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jelang-rpjmd-sumarsono-desak-gubernur-terpilih-sulsel-susun-visi-misi_m_232283.jpg" alt="Pjs Gubernur Sulsel, saat menyempaikan usulan terkait penyampaian visi misi Gubernur terpilih Nurdin-Sudirman, di Makassar, Rabu (1/8)." width="100%">
<figcaption>Pjs Gubernur Sulsel, saat menyempaikan usulan terkait penyampaian visi misi Gubernur terpilih Nurdin-Sudirman, di Makassar, Rabu (1/8).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penjabat sementara (Pjs) Gubernur <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/01/08/2018/pascagempa-lombok-1226-pendaki-gunung-rinjani-turun-dengan-selamat" target="_blank">Sulawesi Selatan </a>(Sulsel) Soni Sumarsono mendorong agar Gubernur Sulsel terpilih, Nurdin Abdullah dan wakilnya Andi Sudirman Sulaiman agar sesegera mungkin menyampaikan visi misinya. Penyampaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih menjadi sangat penting karena pada Agustus ini akan memasuki tahapan-tahapan krusial dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang juga akan dibahas dengan DPRD Sulsel. "Budaya ini untuk memberikan sebuah penekanan dan apapun mekanisme dan metode pemilihan yang ditempuh, yaitu metode pemilihan langsung, namun pada hakikatnya provinsi Sulsel ini memiliki wakil wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat," kata Sumarsono di Makassar, Rabu (1/8). Dijawadwalkan, Nurdin-Sudirman bakal dilantik pada 17 September 2018 mendatang untuk periode 2018-2023. Sumarsono mengusulkan agar penyampaian visi misi tersebut juga dapat dilakukan dalam sidang paripurna di DPRD nanti guna menyelaraskan tujuan didalamnya. Usulan itu juga disarankan sebelum pelatikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih 20 September 2018. "Sulsel luar biasa, sekali jalan tak ada proses di Mahkamah Konstitusi (MK). KPU dan Bawaslu bekerja dengan baik," ujarnya.  Sementara itu, Ketua DPRD Sulsel, Mohammad Roem, menyampaikan, pihak DPRD akan selalu siap dengan jadwal pertemuan yang ditawarkan. "Kami telah sepakat kapan saja Gubernur dan Wakil Gubernur mau bertemu dewan kami siap. Karena kami mempunyai tujuan yang sama, untuk kepentingan rakyat," ucapnya. Sedangkan Wakil Gubernur Terpilih Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan, terkait rencana pertemuan tersebut, Ia akan berkoordinasi dengan Gubernur Sulsel terpilih Nurdin Abdullah terlebih dahulu.

Jelang RPJMD, Sumarsono Desak Gubernur Terpilih Sulsel Susun Visi Misi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rpjmd

Berita Terkini