<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/25/Doc11-2312627863.jpg" alt="Ilustrasi wakaf melalui uang. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi wakaf melalui uang. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Pemerintah sedang menggencarkan penghimpunan dana sosial keagamaan. Salah satunya adalah wakaf uang. Pasalnya, saat ini antara realisasi penghimpunan wakaf uang dengan potensinya masih selisih jauh. Kementerian Agama (Kemenag) sedang menggodok regulasi yang mewajibkan aparatur sipil negara (ASN) mereka membayar wakaf uang.&nbsp; Rencana tersebut disampaikan Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin dalam diskusi Asta Prioritas Kemenag di Gading Serpong Senin (28/7) malam. Kamaruddin mengatakan, salah satu prioritas kerja Kemenag saat ini adalah pemberdayaan ekonomi umat. "Kami ingin mengkapitalisasi potensi wakaf, zakat, dan lainnya," katanya. Menurut Kamaruddin, potensi wakaf uang di Indonesia mencapai Rp 181 triliun per tahun. Tetapi, saat ini baru terkumpul sekitar Rp 3,5 triliun yang tersebar di 400 nazir atau pengelola wakaf. Kemudian ada wakaf tunai atau wakaf uang Rp 1 triliunan di Badan Wakaf Indonesia (BWI). Menurut Kamaruddin dana wakaf mempunyai kekuatan yang besar. Dia membayangkan jika setiap umat Islam di Indonesia membayar wakaf uang Rp 10 ribu per tahun, bakal terkumpul dana yang besar. Dia menegaskan, secara harfiah, wakaf sifatnya tidak wajib. Tetapi membantu orang yang kesulitan adalah kewajiban. Untuk meningkatkan raihan dana wakaf, Kemenag sedang menyiapkan regulasi khusus. Isinya mendorong seluruh ASN Kemenag untuk berwakaf. "Di Kemenag ada 400 ribu ASN. Kalau berwakaf Rp 100 ribu per tahun, atau Rp 50 ribu per tahun yang penting ikhlas akan terkumpul dana wakaf yang besar," jelasnya. Keunggulan wakaf adalah asetnya abadi. "Sampai kiamat uang wakaf tunai tidak berkurang," tandasnya. Yang disalurkan untuk masyarakat adalah hasil investasi atau pengelolaan dana wakaf.&nbsp; Saat ini, uang wakaf tunai diinvestasikan di sukuk pemerintah, dengan bunga sekitar 6,5 persen per tahun. Kelebihannya, tidak ada potongan pajak seperti sukuk atau deposito pada umumnya. Kamaruddin bahkan berharap gerakan wakaf uang oleh ASN Kemenag bisa diikuti guru-guru Madrasah di bawah naungan Kemenag. Saat ini jumlahnya sekitar 1 juta orang. Bahkan program tersebut bisa diikuti para siswa dengan menyisihkan uang jajannya untuk berwakaf. "Tidak penting nominalnya berapa. Yang penting muncul budaya berwakaf," tandasnya.

Kemenag mewajibkan ASN berwakaf minimal Rp 50 ribu per tahun untuk mengoptimalkan potensi wakaf uang yang mencapai Rp 181 triliun.

Maksimalkan Pengumpulan Wakaf Uang, ASN Kemenag Bakal Wajib Berwakaf Minimal Rp 50 Ribu Per Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/25/Gubernur-Bengkulu-Rohidin-Mersyah-Fedrik-Tarigan-1JPG-3269784405.jpg" alt="KPK menetapkan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu. (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>KPK menetapkan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu. (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa amplop putih bergambar Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah disiapkan untuk serangan fajar, jelang pemungutan suara Pilkada Bengkulu 2024. Sebab, Rohidin merupakan calon gubernur (cagub) petahana pada Pilkada Bengkulu. Juru bicara KPK Tessa Mahardika menyatakan, masing-masing amplop akan diisi uang senilai Rp 50 ribu. Amplop putih itu bergambar Rohidin Mersyah dan calon wakil gubrrnur Bengkulu Meriani. "Isi nominal dari keterangan saksi Rp 50 ribu," kata Tessa kepada wartawan, Senin (25/11). Penampakan amplop bergambar Rohidin-Meirani itu ditampilkan bersamaan dengan barang bukti uang senilai Rp 7 miliar, setelah menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Bengkulu pada Sabtu (23/11). Rohidin menyandang status tersangka bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu Isnan Fajri (IF) dan Adc Gubernur Bengkulu Evriansyah alias Anca (AC). KPK sudah menarget Rohidin sejak Juli 2024. Sebab, Rohidin diduga mengumpulkan dana untuk kebutuhan Pilkada Bengkulu 2024. "Apakah ada kaitannya dengan Pilkada? Iya, karena tadi kan saya sampaikan kan, ini penggalangan terkait dengan dukungan, permintaan dukungan ini kan sudah dimulai dari bulan Juni, Juli, ya," ucap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (24/11) malam. KPK memastikan bahwa penangkapan terhadap Rohidin Mersyah bukan politisasi yang bersamaan dengan gelaran Pilkada Serentak 2024. Sebab, target penangkapan terhadap Rohidin Mersyah sudah dipersiapkan sejak lama. "Rangkaian kegiatannya sendiri atau menurut bahasa kalian itu, operasinya itu sudah lama, lewat klarifikasi, verifikasi dari pelapor, masyarakat, yang mengikuti rapat-rapat itu menyampaikan ke KPK. Kita verifikasi kebenarannya kemudian dari hasil rekaman, pelapor juga menyampaikan rekaman terkait pertemuan-pertemuan itu, sampai kemarin, hari Jumat, itu ada informasi dari pelapor bahwa akan ada penyerahan uang," tegas Alex. Alex mengungkapkan, pengumpulan uang senilai Rp 7 miliar itu nantinya untuk penggalangan tim sukses. Hal itu terungkap dari bukti-bukti pesan elektronik pada aplikasi WhatsApp yang saat ini telah disita KPK. "Jadi, tim sukses ada permintaan uang untuk kelompok ini, untuk warga sini, dan seterusnya, ada gitu dalam percakapan itu," ujar Alex. Rohidin diduga memeras anak buah agar bisa menang Pilkada Bengkulu 2024. Dia diduga meminta sejumlah kepala dinas pendidikan menyetorkan duit kepadanya dengan disertai ancaman. Rohidin bersama&nbsp;Isnan Fajri dan Anca&nbsp;disangkakan melanggar pasal 12 huruf e dan pasal 12b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 jo pasal 55 KUHP.

KPK) mengungkapkan bahwa amplop putih bergambar Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah disiapkan untuk serangan fajar pemungutan suara Pilkada.

KPK Ungkap Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah Siapkan Amplop Berisi Uang Rp 50 Ribu untuk Serangan Fajar Pilkada Bengkulu 2024   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bejat-kakek-cabuli-4-bocah-lalu-minum-air-seni-para-korbannya_m_.jpg" alt="Ilustrasi pelaku pencabulan terhadap bocah kini ditahan untuk pemeriksaan lebih lanjut atas perbuatan bejat yang dilakukannya" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pelaku pencabulan terhadap bocah kini ditahan untuk pemeriksaan lebih lanjut atas perbuatan bejat yang dilakukannya</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Kapolres Metro Jakarta Utara AKBP Nasriadi menjelaskan kasus pencabulan anak di Rorotan, Jakarta Utara terungkap dari temuan uang Rp50 ribu.  ’’Ibu salah seorang korban menemukan uang Rp50 ribu di kantong celana anaknya,’’ kata Nasriadi di Mapolres, Senin (22/2), seperti dikutip dari Antara.  Setelah ditanyakan, sang anak mengaku mendapatkan uang itu dari tersangka alias Om Naek. Korban lalu menceritakan apa yang dilakukan tersangka, hingga akhirnya diberikan uang sebesar Rp50 ribu. ’’Ibu korban lalu melaporkan kejadian itu kepada Polres Jakarta Utara, dan ditangani unit perlindungan perempuan dan anak,’’ jelas Wakapolres.  Hasil pemeriksaan usai penangkapan terhadap pelaku, diketahui korban lebih dari satu anak. Sebanyak empat anak terbukti sebagai korban dengan usia 6–11 tahun. ’’Bahkan ada korban yang dicabuli 5–6 kali,’’ ujar Wakapolres.  Polres Jakarta Utara mengungkap kasus pencabulan anak dibawah umur dengan tersangka MTP (41) di Kelurahan Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara. Polisi mengamankan barang bukti berupa pakaian korban dan uang tunai Rp50 ribu yang sudah diberikan kepada korban.  Pelaku dijerat pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. ’’Saya depresi dan stres setelah ditinggal anak dan istri,’’ kata tersangka MTP tentang alasannya melakukan pencabulan. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/-VWMYoV52Ks

Kasus Pencabulan Anak Terungkap karena Uang Rp 50 Ribu, Kok Bisa?

Rp 50 ribu

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Rp 50 ribu

Berita Terkini

Maksimalkan Pengumpulan Wakaf Uang, ASN Kemenag Bakal Wajib Berwakaf Minimal Rp 50 Ribu Per Tahun

KPK Ungkap Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah Siapkan Amplop Berisi Uang Rp 50 Ribu untuk Serangan Fajar Pilkada Bengkulu 2024

Kasus Pencabulan Anak Terungkap karena Uang Rp 50 Ribu, Kok Bisa?

Download Aplikasi JawaPos.com