<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/30/IMG_20251030_060950-1-2907679061.jpg" alt="Direktur Pendidikan Kristen Kemenag Suwarsono menjelaskan soal tunjangan dan insentif bagi guru pendidikan agama Kristen. (Kemenag)" width="100%">
<figcaption>Direktur Pendidikan Kristen Kemenag Suwarsono menjelaskan soal tunjangan dan insentif bagi guru pendidikan agama Kristen. (Kemenag)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kabar gembira bagi guru-guru agama Kristen di seluruh Indonesia. Tahun ini, Kemeterian Agama (Kemenag) menyiapkan anggaran Rp 50 miliar untuk membayar tunjangan dan insentif guru agama Kristen di seluruh Indonesia. &ldquo;Insentif dan tunjangan ini menjadi bentuk apresiasi negara atas dedikasi guru-guru agama Kristen, termasuk mereka yang bertugas di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal),&rdquo; ujar Direktur Pendidikan Kristen Kemenag,&nbsp;Suwarsono di Jakarta, Rabu (29/10) sebagaimana dilansir dari Antara. Menurut Suwarsono, anggaran Rp 50 miliar itu dialokasikan untuk mendukung skema peningkatan kesejahteraan guru agama Kristen. Pertama, insentif untuk 3.831 guru non-ASN dengan total anggaran Rp 11,54 miliar. Lalu tunjangan profesi guru (TPG) bagi 738 guru non-ASN bersertifikasi senilai Rp 13,63 miliar. Terakhir adalah tunjangan khusus bagi 1.237 guru yang bertugas di wilayah 3T dengan total anggaran Rp 24,85 miliar. &ldquo;Ini sebagai dukungan afirmatif negara untuk memastikan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh guru agama Kristen di Indonesia,&rdquo; katanya. Suwarsono menjelaskan, hingga tahun 2025, tercatat ada 50.270 guru Pendidikan Agama Kristen di Indonesia. Mereka terdiri atas 15.862 guru PNS, 10.192 guru PPPK, dan 24.216 guru non-ASN. Mereka tersebar di berbagai satuan pendidikan agama Kristen. Mulai dari Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK) hingga Sekolah Menengah Agama Kristen (SEMAK). &ldquo;Kami berkomitmen meningkatkan kesejahteraan guru, baik yang berada di sekolah negeri maupun di sekolah keagamaan Kristen swasta di seluruh Indonesia,&rdquo; kata dia. Dari 50.270 guru, sebanyak 12.496 guru telah tersertifikasi, sementara 37.774 lainnya masih dalam proses. Dari jumlah yang belum tersertifikasi, 27.021 guru dinyatakan eligible mengikuti Program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Sedangkan sisanya masih melengkapi syarat administrasi, seperti kualifikasi S1 dan masa kerja minimal dua tahun. Program PPG&nbsp;dalam jabatan bagi guru Pendidikan Agama Kristen dilaksanakan secara bertahap sejak 2024. &ldquo;Tahun 2025, ada 10.841 guru yang mengikuti PPG melalui tiga batch, bekerja sama dengan Universitas Negeri Jakarta dan Universitas Bandung Indonesia untuk mata pelajaran umum, serta IAKN Ambon, Tarutung, dan Manado untuk PAK,&rdquo; katanya. Sementara, untuk tahun 2026, Ditjen Bimas Kristen menargetkan 16.600 guru ikut PPG lanjutan dengan alokasi anggaran Rp 13 miliar. Tujuannya&nbsp;agar seluruh guru agama Kristen punya sertifikasi profesi pada akhir 2026. &nbsp;

Kemeterian Agama (Kemenag) menyiapkan anggaran Rp 50 miliar untuk membayar tunjangan dan insentif guru agama Kristen di seluruh Indonesia.

Guru Agama Kristen se-Indonesia dapat Insentif, Kemenag Siapkan Rp 50 Miliar untuk 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/02/JKT_LAYANAN-SEMENTARA-TJ-SENAYAN-BANK-DKI_HANUNG-HAMBARA_01092025-7-364056863.jpg" alt="Sejumlah penumpang menunggu bus Transjakarta di seberang Halte Senayan Bank DKI, Jakarta, Senin (01/09/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah penumpang menunggu bus Transjakarta di seberang Halte Senayan Bank DKI, Jakarta, Senin (01/09/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan, kerugian yang ditanggung Pemprov DKI Jakarta akibat aksi demonstrasi massa pada 28&ndash;31 Agustus 2025 mencapai Rp 50 miliar. Kerusakan paling banyak dialami fasilitas transportasi umum, mulai dari 22 halte Transjakarta hingga infrastruktur MRT dan CCTV kota. &ldquo;Kerugian Transjakarta Rp 41,6 miliar, MRT Rp 3,3 miliar, dan kerusakan CCTV sekitar Rp 5,5 miliar,&rdquo; kata Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025, di kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (2/9). Ia menjelaskan, aksi unjuk rasa yang awalnya menuntut pembatalan kenaikan tunjangan dan transparansi gaji DPR, berlanjut hingga 28 Agustus dan berujung kerusuhan. Insiden seorang pengemudi ojek online terlindas kendaraan taktis polisi di sekitar gedung DPR memicu gelombang demonstrasi lebih besar di berbagai daerah. &ldquo;Sejak 25 Agustus, kami mencatat ada 107 titik aksi di 32 provinsi. Daerah terdampak antara lain Jakarta, Jogjakarta, dan Sulawesi Selatan,&rdquo; ucap Tito.&nbsp; Mantan Kapolri itu merinci, kerusakan juga terjadi pada kantor DPRD serta fasilitas umum di kota-kota lainnya, seperti Makassar, Surakarta, Surabaya, Kediri, Mataram, Bandung, Semarang, hingga Palopo. Tito menegaskan, pemerintah pusat telah mengambil langkah cepat dalam menyikapi gelombang massa. Bahkan, Presiden Prabowo Subianto telah melakukan rapat kabinet, berdialog dengan tokoh lintas agama, organisasi masyarakat, dan pimpinan partai politik.&nbsp; Arahan presiden, lanjut Tito, menekankan pentingnya deteksi dini terhadap peta gerakan massa serta membedakan unjuk rasa damai dengan aksi anarkistis. &ldquo;Kita harus bisa membedakan penyampaian pendapat yang sah sesuai undang-undang dengan tindakan kekerasan seperti penjarahan dan pengrusakan fasilitas,&rdquo; tegasnya.&nbsp; Ia juga meminta seluruh pemerintah daerah mengaktifkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersama DPRD, kepolisian, TNI, dan Kejaksaan. Kekompakan Forkopimda dinilai penting untuk meredam potensi konflik.&nbsp; &ldquo;Sinergi kepala daerah dengan pimpinan DPRD, kapolda, kapolres, jajaran TNI, dan kejaksaan adalah kunci menjaga stabilitas,&rdquo; pungkasnya.

Mendagri Tito Karnavian ungkap kerugian Jakarta akibat demonstrasi mencapai Rp 50 miliar, dengan kerusakan fasilitas transportasi umum.

Mendagri Tito Sebut Jakarta Rugi Rp 50 Miliar Akibat Kerusakan Halte Transjakarta hingga Fasilitas MRT, Imbas Demonstrasi Berujung Kericuhan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/13/Dedi-Mulyadi-Dery-Ridwansah-6JPG-819989547.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akhirnya angkat suara soal tudingan di media sosial yang menyebut dirinya menghapus bantuan untuk pesantren. Melalui instagram pribadinya, @dedimulyadi71, Dedi memberikan klarifikasinya.&nbsp; Dedi menegaskan tidak ada penghapusan bantuan bagi pesantren di Jabar. Yang ada ialah melakukan evaluasi menyeluruh karena adanya indikasi ketimpangan hingga dugaan pelanggaran administrasi dalam penyaluran bantuan pesantren di Jawa Barat. &ldquo;Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan pada semuanya, karena di media sosial kita sering terjadi berbagai prasangka atau praduga yang berkembang yang diarahkan pada seluruh kebijakan Pemda Provinsi Jawa Barat yang dipimpin oleh saya sebagai gubernur,&rdquo; ujar Dedi dikutip Kamis (24/7). Pria yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi alias KDM itu menjelaskan bahwa bantuan untuk pesantren selama ini hanya menumpuk di dua kabupaten, yakni Garut dan Tasikmalaya. Ketimpangan tersebut memicu langkah evaluasi yang saat ini sedang berjalan.&nbsp; &ldquo;Yang pertama bahwa tidak ada kebijakan Provinsi Jawa Barat menghapus bantuan terhadap pesantren. Yang ada adalah melakukan evaluasi terhadap bantuan yang selama ini dilakukan, karena bertumpuk hanya pada dua kabupaten yaitu Garut dengan Tasik,&rdquo; tegasnya. Selain soal ketimpangan wilayah, Dedi juga menemukan bantuan-bantuan yang mengalir ke yayasan atau lembaga yang secara administratif dinilainya tidak sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. &ldquo;Sehingga diperlukan upaya investigatif dan sekarang sedang berjalan,&rdquo; katanya. Yang mengejutkan, KDM mengungkap bahwa ada satu lembaga yang bahkan mendapatkan hampir Rp 50 miliar dana bantuan Pemprov. &ldquo;Banyak juga terjadi, misalnya satu lembaga mendapat hampir Rp 50 miliar dan itu juga mencerminkan rasa ketidakadilan,&rdquo; ungkapnya. Ia menilai bahwa praktik semacam itu bertentangan dengan nilai-nilai moralitas yang diajarkan dalam agama. &ldquo;Kalau bicara akhlakul karimah, sudah jelas itu bertentangan dengan prinsip-prinsip akhlakul karimah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW,&rdquo; tambah Dedi. Lebih lanjut, Dedi meminta publik bersabar. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang mencari formula agar anggaran negara tepat sasaran dan berdampak langsung pada para santri, terutama yang berasal dari kalangan kurang mampu.&nbsp; &ldquo;Untuk itu mohon semuanya bersabar. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang mencari formulasi yang tepat agar anggaran negara ini tepat sasaran dan memiliki dampak terhadap para santri,&rdquo; tuturnya. Ia menegaskan bahwa pesantren kecil dan santri dari keluarga menengah ke bawah harus bisa menikmati dana tersebut sebagai bentuk dukungan pemerintah untuk menciptakan kenyamanan dalam menuntut ilmu agama. &ldquo;Sehingga para santri terutama santri dari kalangan masyarakat menengah ke bawah di pesantren-pesantren kecil bisa menikmati anggaran dari pemerintah provinsi. Sebagai bagian untuk memberikan stimulus agar dia memiliki ketenangan, ketentraman, dan optimisme dalam menuntut ilmu agama,&rdquo; ucapnya. Dedi juga menyampaikan permintaan maaf jika kebijakan yang diambil menimbulkan kekecewaan dari sebagian pihak. &ldquo;Saya ucapkan terima kasih pada semuanya. Mohon maaf apabila kebijakan saya membuat kecewa beberapa pihak. Salam hormat,&rdquo; imbuhnya.

Gubernur Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa tidak ada penghapusan bantuan untuk pesantren, melainkan evaluasi terkait ketimpangan penyaluran.

Dedi Mulyadi Bongkar Ketimpangan Bantuan Pesantren di Jawa Barat: Ada yang Terima Hampir Rp 50 Miliar, Bantuan Bertumpuk di Garut dan Tasikmalaya

Rp 50 Miliar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Rp 50 Miliar

Berita Terkini

Guru Agama Kristen se-Indonesia dapat Insentif, Kemenag Siapkan Rp 50 Miliar untuk 2025

Mendagri Tito Sebut Jakarta Rugi Rp 50 Miliar Akibat Kerusakan Halte Transjakarta hingga Fasilitas MRT, Imbas Demonstrasi Berujung Kericuhan

Dedi Mulyadi Bongkar Ketimpangan Bantuan Pesantren di Jawa Barat: Ada yang Terima Hampir Rp 50 Miliar, Bantuan Bertumpuk di Garut dan Tasikmalaya

Download Aplikasi JawaPos.com