<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/18/Screenshot_20251018_162259_YouTube-2020470942.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama Kepala Desa Rengasjajar Bogor, Rusli (kanan). (YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama Kepala Desa Rengasjajar Bogor, Rusli (kanan). (YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Rusli, Kepala Desa Rengasjajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, meluruskan kabar yang sempat beredar terkait penghasilan desa Rengasjajar yang sempat dikabarkan mencapai Rp 43 Miliar per tahun dari aktivitas pertambangan. Menurut Rusli, hal itu tidak benar. Dia kemudian mengoreksi data bahwa penghasilan yang didapat Desa Rengasjajar dan masyarakat yang bekerja di sektor pertambangan. Menurut dia, angkanya mencapai kurang lebih Rp 30 miliar setahun. "Uang Rp 30 miliar itu bukan pendapatan desa semua ya. Itu juga dari para pekerja kayak kuli yang bekerja di pertambangan," kata Rusli kepada JawaPos.com. Dengan aktivitas tambang ditutup sementara oleh Gubernur Dedi Mulyadi atau KDM, penghasilan masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari pertambangan kini jadi terhenti. Banyak warga pun mengeluhkan tidak memiliki penghasilan. Rusli menyatakan, dampak dari dihentikannya aktivitas pertambangan sifatnya sistemik. Pasalnya, bukan hanya masyarakat yang bekerja di tambang secara langsung yang terkena dampaknya. Denyut nadi ekonomi masyarakat desa Rengasjajar juga melemah setelah tambang dihentikan sementara.&nbsp;"Bukan hanya para pekerja tambang yang kena dampaknya, UMKM dan pedagang juga kena dampaknya," kata Rusli. Dalam pertemuannya dengan KDM beberapa waktu lalu, Rusli mengakui sempat memohon agar kegiatan pertambangan kembali dibuka dengan pengawasan jam operasional dan aturan yang ketat. Untuk memastikan jalan Parung Panjang dan sekitarnya yang baru dibangun tidak rusak lagi. "Pak Gubernur bagus menertibkan dengan dihentikan sementara, mungkin ada perusahaan yang kurang dalam administrasi atau yang lainnya biar diperbaiki. Kalau saya tidak menyalahkan kebijakan beliau. Karena pasti tujuannya itu positif," ungkap Rusli. <h2>Terima Puluhan Miliar Rupiah hanya dari Aktivitas Tambang</h2> Sebelumnya, Desa Rengasjajar, Cigudeg, Kabupaten Bogor mendapatkan pemasukan puluhan miliar dari aktivitas tambang di wilayah Parung Panjang dan sekitarnya. Hal itu terungkap saat Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM akhirnya bertemu Rusli, Kepala Desa Rengasjajar, Cigudeg, Kabupaten Bogor. Dari hasil pembicaraan tersebut, terungkap bahwa desa Rengasjajar bisa mendapatkan dana sampai puluhan miliar rupiah dari aktivitas pertambangan. Rusli mengatakan, pihak desa melakukan pungutan sebesar Rp 100 ribu untuk satu tronton yang lewat dari gunung. "Rp 100 ribu pungutan yang dilakukan pemerintahan desa di setiap gunung dari satu tronton," aku Rusli. Dedi Mulyadi kemudian bertanya ada berapa tronton yang setiap harinya dipungut. Rusli menjawab jumlahnya mencapai kurang lebih 500 tronton. "500 tronton dikali Rp 100 ribu perhari berarti Rp 50 juta sehari. Sebulan berarti Rp 1,5 miliar," kata Dedi Mulyadi. <h2>Tiap Perusahaan Tambang Setor Rp 5 Juta Per Bulan&nbsp;</h2> Pungutan juga dilakukan pemerintahan desa kepada perusahaan pertambangan yang beroperasi di wilayahnya setiap bulan. Setiap perusahaan memberikan dana kurang lebih Rp 5 juta. Dedi Mulyadi lantas menanyakan apa dasar hukum pemerintahan desa melakukan pungutan kepada perusahaan tambang. Rusli menyebut, pungutan itu didasarkan kepada Perdes tentang iuran.&nbsp; Ilmu matematika Dedi Mulyadi kembali jalan mengkalkulasikan penghasilan desa Rengasjajar dari aktivitas pertambangan. Pungutan dari transporter yang angkanya mencapai Rp 100 ribu perhari dengan estimasi sekitar 500 tronton, dalam satu tahun penghasilan desa mencapai sekitar Rp 18 miliar. Sedangkan penghasilan dari pungutan perusahaan dan penghasilan lain yang didapatkan desa Rengasjajar diperkirakan Dedi Mulyadi mencapai Rp 25 miliar dan dibenarkan Rusli. Bila ditambah dengan pungutan terhadap truk tambang, maka dalam satu tahun penghasilan desa Rengasjajar berkisar Rp 43 miliar. "Dari transporter saja setahun Rp 18 miliar. Kemudian dari yang lain-lain dapatlah Rp 25 miliar. Itu harusnya sudah bisa membangun infrastruktur yang baik," kata Dedi Mulyadi. <h2>Imbas Penutupan Sementara Aktivitas Tambang</h2> Pertemuan itu dilakukan setelah Dedi Mulyadi atau KDM resmi membekukan sementara perusahaan-perusahaan tambang di Parung Panjang, Cigudeg, dan Rumpin. <center> <div class="ads mt3 clearfix">&nbsp;</div> </center> Hal itu dilakukan usai truk-truk tambang tak mengindahkan aturan, bahkan mengabaikan SE Gubernur Jawa Barat tertanggal 19 September 2025. Banyak yang bertanya akan seperti apa nasib perusahaan pertambangan di tiga kecamatan setelah dibekukan sementara. Apalagi, pertambangan di Parung Panjang, Cigudeg, dan Rumpin, bisa dibilang menjadi jantung dari pembangunan di Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. "Tim investigatif Pemda Provinsi Jawa Barat yang terdiri atas para pakar di bidang lingkungan, pakar di bidang pertambangan, pakar di bidang ketenagakerjaan yang melibatkan perguruan tinggi ITB dan IPB sudah berjalan melakukan audit," kata KDM. Ia menegaskan nasib perusahaan-perusahan pertambangan baru akan diputuskan setelah keluar hasil penelitian ilmiah yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan melibatkan peneliti dari ITB dan IPB.&nbsp; "Kami akan mengambil keputusan berdasarkan hasil investigatif yang dilakukan. Tentunya pendekatannya pendekatan ilmiah akademik, bukan pendekatan-pendekatan politik. Dan salah satu fokus kita juga menyoroti pengelolaan ketenagakerjaan," papar KDM.&nbsp; Dedi Mulyadi hadir melakukan intervensi ke Parung Panjang dan sekitarnya setelah pemerintah Kabupaten Bogor mengeluarkan kebijakan relaksasi membolehkan truk-truk pertambangan boleh melintas hampir 24 jam di tengah perbaikan jalan utama. KDM juga menegaskan akan bertanggung jawab terhadap para pekerja terdampak penutupan sementara aktivitas pertambangan untuk wilayah Parung Panjang, Cigudeg, dan Rumpin. Dedi Mulyadi saat ini sedang menggodok dua opsi. Apakah akan memberikan uang tunai Rp 2 juta - Rp 3 juta selama perusahaan tambang ditutup atau diberikan pekerjaan baru. Mereka akan dipekerjakan di sejumlah posisi di lingkungan Provinsi Jawa Barat. Saat ini sedang memasuki proses pendataan warga terdampak penutupan sementara perusahan-perusahaan tambang di wilayah Parung Panjang, Cigudeg, dan Rumpin. Salah satu yang melakukan pendataan adalah warga dari desa Rengasjajar, Cigudeg. "Sekarang lagi didata. Tapi hanya ada 5 spesifikasi yang diterima. Ada jenis pekerjaan belum dapat diterima. Kan di sini ada pekerjaan yang tidak lumrah ada di tempat lain," kata Diyan Adi Tinggal, salah satu pejabat teras Desa Rengasjajar kepada&nbsp;JawaPos.com. <h2>Perusahaan Siap Bantu Bangun Jalan Khusus Tambang</h2> Ddalam pertemuan dengan KDM, Rusli sempat menyampaikan harapan supaya pembangunan jalan khusus tambang dapat segera dikerjakan. Jika tidak bisa dibangun dengan kualitas yang baik, minimal jalan itu bisa digunakan untuk akses truk-truk tambang terlebih dahulu. <center> <div class="ads mt3 clearfix">&nbsp;</div> </center> Harapan tersebut disampaikan Rusli mengingat ekonomi masyarakat di daerah Rengasjajar dan sekitarnya sangat bergantung pada aktivitas pertambangan. Meski tidak semua masyarakat bekerja di sektor pertambangan, namun banyak usaha warga mati suri setelah tambang ditutup sementara oleh KDM. Rusli mengatakan, berdasarkan informasi didapat dari pertemuan dengan kepala-kepala desa lain hingga camat dalam rangka&nbsp;untuk jalan khusus tambang, perusahaan-perusahaan tambang siap hibahkan lahan mereka yang dilintasi jalan khusus tambang. Selain itu, perusahaan-perusahaan yang lahan mereka tidak dilintasi jalan tambang juga siap patungan dana guna membantu pembebasan lahan milik warga untuk pembangunan jalan khusus tambang. Perusahaan armada tambang juga siap untuk ururunan dana untuk pembebasan lahan.&nbsp; "Lahan milik warga yang perlu dibebaskan tinggal 25 persen lagi, karena 75 persen lahan punya PT. Titik nol dari desa saya, titik akhir di Leuwiranaji, Rumpin," jelas Rusli. Tak hanya itu, beberapa perusahaan tambang juga siap membantu proses pembentukan jalan supaya pemerintah Kabupaten Bogor tidak terlalu berat menanggung biaya pembangunan jalan khusus tambang. "Perusahaan tambang ada juga yang turut membantu pembentukan badan jalannya kalau &nbsp;pemerintah Kabupaten Bogor mau fokus pada pembangunan jembatan, kan ada sampai 8-12 titik jembatan kalau nggak salah. Kan ada nyeberang kali," tutur Rusli.&nbsp;

Kepala Desa Rengasjajar, Rusli, menyebut penghasilan desa tidak mencapai Rp 43 miliar setahun, dampak penutupan tambang terasa oleh warga.

Bukan Rp 43 Miliar, Kades Akui Desa Rengasjajar Bogor Dapat Rp 30 Miliar Setahun dari Tambang Parung Panjang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/13/Jalan-Parung-Panjang-Tanpa-Truck-2-3109226297.jpg" alt="Suasana Jalan Raya Mohammad Toha, Parung Panjang bebas tanpa truk tambang, Minggu (12/10/2025). (Hanung Hambara/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Suasana Jalan Raya Mohammad Toha, Parung Panjang bebas tanpa truk tambang, Minggu (12/10/2025). (Hanung Hambara/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Desa Rengasjajar, Cigudeg, Kabupaten Bogor mendapatkan pemasukan puluhan miliar dari aktivitas tambang di wilayah Parung Panjang dan sekitarnya. Hal itu terungkap saat Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM akhirnya bertemu Rusli, Kepala Desa Rengasjajar, Cigudeg, Kabupaten Bogor. Juga Ahmad Sayani, pria yang sempat menjadi sorotan publik gara-gara konten video hanya bisa makan kelapa usai aktivitas pertambangan ditutup. Saat berbincang dengan Dedi, Rusli buka-bukaan terkait pendapatan Desa Rengasjajar dari pertambangan. Dari hasil pembicaraan tersebut, terungkap bahwa desa Rengasjajar bisa mendapatkan dana sampai puluhan miliar rupiah dari aktivitas pertambangan. Rusli mengatakan pihak desa melakukan pungutan sebesar Rp 100 ribu untuk satu tronton yang lewat dari gunung.&nbsp;"Rp 100 ribu pungutan yang dilakukan pemerintahan desa di setiap gunung dari satu tronton," aku Rusli. Ilmu matematika Dedi Mulyadi langsung jalan ketika mendengarkan angka diungkap Rusli. Dia kemudian bertanya ada berapa tronton yang setiap harinya dipungut. Rusli menjawab jumlahnya mencapai kurang lebih 500 tronton. "500 tronton dikali Rp 100 ribu perhari berarti Rp 50 juta sehari. Sebulan berarti Rp 1,5 miliar," kata Dedi Mulyadi. Tiap Perusahaan Tambang Setor Rp 5 Juta Per Bulan&nbsp; Pungutan juga dilakukan pemerintahan desa kepada perusahaan pertambangan yang beroperasi di wilayahnya setiap bulan. Setiap perusahaan memberikan dana kurang lebih Rp 5 juta. Dedi Mulyadi lantas menanyakan apa dasar hukum pemerintahan desa melakukan pungutan kepada perusahaan tambang. Rusli menyebut, pungutan itu didasarkan kepada Perdes tentang iuran.&nbsp; Ilmu matematika Dedi Mulyadi kembali jalan mengkalkulasikan penghasilan desa Rengasjajar dari aktivitas pertambangan. Pungutan dari transporter yang angkanya mencapai Rp 100 ribu perhari dengan estimasi sekitar 500 tronton, dalam satu tahun penghasilan desa mencapai sekitar Rp 18 miliar. Sedangkan penghasilan dari pungutan perusahaan dan penghasilan lain yang didapatkan desa Rengasjajar diperkirakan Dedi Mulyadi mencapai Rp 25 miliar dan dibenarkan Rusli. Dengan demikian, dalam satu tahun penghasilan desa Rengasjajar berkisar Rp 43 miliar. "Dari transporter saja setahun Rp 18 miliar. Kemudian dari yang lain-lain dapatlah Rp 25 miliar. Itu harusnya sudah bisa membangun infrastruktur yang baik," kata Dedi Mulyadi. Diskakmat Dedi Mulyadi, Rusli mengaku sudah membangun sekitar 9 masjid sampai sekarang dengan menggunakan dana desa. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM resmi membekukan sementara perusahaan-perusahaan tambang di Parung Panjang, Cigudeg, dan Rumpin. Hal itu dilakukan setelah truk-truk tambang tak mengindahkan aturan, bahkan mengabaikan SE Gubernur Jawa Barat tertanggal 19 September 2025. Banyak yang bertanya akan seperti apa nasib perusahaan pertambangan di tiga kecamatan setelah dibekukan sementara. Apalagi, pertambangan di Parung Panjang, Cigudeg, dan Rumpin, bisa dibilang menjadi jantung dari pembangunan di Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. "Tim investigatif Pemda Provinsi Jawa Barat yang terdiri atas para pakar di bidang lingkungan, pakar di bidang pertambangan, pakar di bidang ketenagakerjaan yang melibatkan perguruan tinggi ITB dan IPB sudah berjalan melakukan audit," kata KDM dalam video diunggah di Instagram.&nbsp; KDM menegaskan nasib perusahaan-perusahan pertambangan baru akan diputuskan setelah keluar hasil penelitian ilmiah yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan melibatkan peneliti dari ITB dan IPB.&nbsp; "Kami akan mengambil keputusan berdasarkan hasil investigatif yang dilakukan. Tentunya pendekatannya pendekatan ilmiah akademik, bukan pendekatan-pendekatan politik. Dan salah satu fokus kita juga menyoroti pengelolaan ketenagakerjaan," papar KDM.&nbsp; Dedi Mulyadi hadir melakukan intervensi ke Parung Panjang dan sekitarnya setelah pemerintah Kabupaten Bogor mengeluarkan kebijakan relaksasi membolehkan truk-truk pertambangan boleh melintas hampir 24 jam di tengah perbaikan jalan utama. KDM juga menegaskan akan bertanggung jawab terhadap para pekerja terdampak penutupan sementara aktivitas pertambangan untuk wilayah Parung Panjang, Cigudeg, dan Rumpin. Dedi Mulyadi saat ini sedang menggodok dua opsi. Apakah akan memberikan uang tunai Rp 2 juta - Rp 3 juta selama perusahaan tambang ditutup atau diberikan pekerjaan baru. Mereka akan dipekerjakan di sejumlah posisi di lingkungan Provinsi Jawa Barat. Saat ini sedang memasuki proses pendataan warga terdampak penutupan sementara perusahan-perusahaan tambang di wilayah Parung Panjang, Cigudeg, dan Rumpin. Salah satu yang melakukan pendataan adalah warga dari desa Rengasjajar, Cigudeg. "Sekarang lagi didata. Tapi hanya ada 5 spesifikasi yang diterima. Ada jenis pekerjaan belum dapat diterima. Kan di sini ada pekerjaan yang tidak lumrah ada di tempat lain," kata Diyan Adi Tinggal, salah satu pejabat teras Desa Rengasjajar kepada&nbsp;JawaPos.com. Parung Panjang Jalan Idaman ubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau akrab disapa KDM menjanjikan perbaikan jalan di Parung Panjang dan sekitarnya secara menyeluruh supaya nyaman bagi semua warganya. Perbaikan ini dilakukan KDM setelah bertahun-tahun jalan provinsi yang terletak di perbatasan Provinsi Banten tersebut dikuasai oleh truk-truk tambang dan warganya selama ini menjerit tapi tidak bisa berbuat banyak untuk memperbaiki keadaan. "Untuk pembangunan Parung Panjang, kami akan terus menambah ruas jalan baru. Jalan-jalan lama yang rusak segera kami bongkar dan kami akan membangun kembali jalan Parung Panjang," tegas Dedi Mulyadi dalam video diunggahnya di Instagram, dikutip Rabu (15/10). Perbaikan ruas-ruas jalan di Parung Panjang dan sekitarnya dilakukan KDM untuk mengembalikan hak warga yang selama bertahun-tahun dirampas. Dedi Mulyadi memastikan jalan di Parung Panjang akan menjadi jalan yang nyaman selayaknya jalan impian. "Kalau orang ada mimpi tentang jalan Parung Panjang menjadi jalan idaman, insya Allah secara bertahap kami akan mewujudkan seluruhnya idaman itu. Semoga kita semua bisa hidup saling berdampingan, nyaman di jalan, nyaman di rumah, nyaman di kantor. Saya ingin menciptakan Jawa Barat nyaman untuk semua orang," tegas KDM. Jalan Parung Panjang selama ini dikenal sebagai jalur neraka mengingat siapapun yang melintas di jalan ini pasti akan menghadapi kemacetan truk-truk tambang dan jalanan rusak di banyak titik. Warga Parung Panjang dan sekitarnya selama ini mengeluhkan kemacetan, jalanan yang rusak, hingga polusi udara yang parah akibat debu truk-truk tambang. Namun, pemerintah daerah seolah tuli tidak pernah mendengarkan keluh kesah warga. Pemerintah daerah bahkan seolah tutup mata meski banyak nyawa tak berdosa hilang akibat ditabrak dan dilindas truk-truk tambang. Dedi Mulyadi menjadi satu-satunya Gubernur Jawa Barat yang memberikan perhatian nyata untuk wilayah Parung Panjang dan sekitarnya. Dia membuat terobosan besar dan berani menghentikan aktivitas pertambangan sementara setelah truk-truk pertambangan melahirkan konflik dengan warga. &nbsp; Warga Didata Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM menegaskan akan bertanggung jawab terhadap para pekerja terdampak penutupan sementara aktivitas pertambangan untuk wilayah Parung Panjang, Cigudeg, dan Rumpin. Dedi Mulyadi saat ini sedang menggodok dua opsi. Apakah akan memberikan uang tunai Rp 2 juta - Rp 3 juta selama perusahaan tambang ditutup atau diberikan pekerjaan baru. Mereka akan dipekerjakan di sejumlah posisi di lingkungan Provinsi Jawa Barat. Saat ini sedang memasuki proses pendataan warga terdampak penutupan sementara perusahan-perusahaan tambang di wilayah Parung Panjang, Cigudeg, dan Rumpin. Salah satu yang melakukan pendataan adalah warga dari desa Rengasjajar, Cigudeg. "Sekarang lagi didata. Tapi hanya ada 5 spesifikasi yang diterima. Ada jenis pekerjaan belum dapat diterima. Kan di sini ada pekerjaan yang tidak lumrah ada di tempat lain," kata Diyan Adi Tinggal, salah satu pejabat teras Desa Rengasjajar kepada JawaPos.com. Dia mengaku sedang berusaha memperjuangkan agar semua jenis pekerjaan dapat diterima dan mendapatkan pekerjaan baru atau mendapat bantuan dana selama belum bisa bekerja akibat perusahaan-perusahaan pertambangan ditutup sementara. "Untuk kapannya kita belum tahu dan belum ada pembicaraan sampai ke sana. Kita baru mendata warga yang terdampak," papar Diyan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/zodiak/016719153/ramalan-zodiak-aquarius-dan-pisces-19-oktober-2025-mulai-dari-cinta-karir-kesehatan-dan-keuangan">Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 19 Oktober 2025: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan</a> Warga Parung Panjang Terus Berjuang Perjuangan yang dilakukan tokoh masyarakat hingga warga Parung Panjang, Kabupaten Bogor, sejatinya sudah berlangsung sangat lama, untuk sekadar memperjuangkan hak untuk mendapatkan lingkungan lebih nyaman, terbebas dari debu, kemacetan, dan kecelakaan akibat truk-truk pertambangan yang kerap melintas. Mereka sudah lama mengeluhkan truk tambang yang mengakibatkan kerusakan parah pada jalanan Parung Panjang. Salah satu momen fenomenal terjadi pada 2009 silam, ketika salah satu warga memprotes keras jalan penuh lumpur, rusak, menyerupai kubangan kerbau. Berbagai upaya telah dilakukan warga Parung Panjang dan sekitarnya selama bertahun-tahun untuk menuntut terciptanya lingkungan yang lebih baik. Mulai dari menggelar aksi demonstrasi di jalan utama Parung Panjang, demo di depan kantor Kecamatan Parung Panjang, melakukan audiensi dengan DPRD Kabupaten Bogor, DPRD Provinsi Jawa Barat, hingga dengan anggota DPR RI. &nbsp; &nbsp; Ketua Gerakan Masyarakat Parung Panjang untuk Perubahan (Gampar) Saeful Anwar bercerita, semua perjuangan itu terus dilakukan dari tahun ke tahun namun tidak ada solusi nyata yang diberikan pemerintah untuk warga Parung Panjang. "Hampir segala upaya sudah kita lakukan, mulai dari audiensi dengan DPRD Kabupaten, Provinsi, sampai Pusat. Bertemu dengan pihak pemerintah daerah tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, belum lagi demo-demo jalanan,"ungkapnya. Upaya yang dilakukan warga Parung Panjang untuk memastikan lingkungan lebih baik juga dilakukan dengan memutarbalikkan truk tronton yang melanggar jam operasional. Untuk tindakan yang terakhir ini, kerap kali melahirkan konflik horizontal antara warga dengan sopir truk tambang. Saeful Anwar menegaskan bahwa warga Parung Panjang akan terus berjuang untuk memastikan jalan di Parung Panjang aman dan nyaman, tidak lagi dipenuhi oleh truk-truk pertambangan. Semangat warga akan terus menyala untuk sekadar menagih hak yang seharusnya mereka dapatkan. "Semua kami lakukan semata agar Bogor Barat bisa merdeka. Merdeka dari rasa takut akan kecelakaan, merdeka dari rasa was was, merdeka dari debu, merdeka dari ISPA, merdeka dari kemacetan yang diakibatkan oleh angkutan tambang," ungkapnya. Dia bersyukur perjuangan di tahun 2025 ini mulai sedikit membuahkan hasil, mengingat Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM memberikan atensi yang serius pada wilayah Parung Panjang dan sekitarnya. Hal itu dibuktikan dengan kebijakan KDM menghentikan aktivitas pertambangan sementara setelah Parung Panjang sempat memanas beberapa waktu lalu. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; "Terima kasih kepada banyak pihak yang sudah banyak membantu selama ini, termasuk media baik cetak maupun online dan juga tidak lupa seluruh netizen yang sudah membantu memviralkan segala kesemrawutan di Parung Panjang yang diakibatkan keganasan tronton. Semoga perjuangan kita bisa indah pada saatnya," ungkapnya.

Desa Rengasjajar Bogor meraih pendapatan puluhan miliar dari aktivitas pertambangan, Gubernur Dedi Mulyadi meninjau langsung.

KDM Sebut Desa Rengasjajar Bogor Bisa Dapat Rp 43 Miliar Setahun dari Tambang Parung Panjang

Rp 43 miliar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Rp 43 miliar

Berita Terkini

Bukan Rp 43 Miliar, Kades Akui Desa Rengasjajar Bogor Dapat Rp 30 Miliar Setahun dari Tambang Parung Panjang

KDM Sebut Desa Rengasjajar Bogor Bisa Dapat Rp 43 Miliar Setahun dari Tambang Parung Panjang

Download Aplikasi JawaPos.com