<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/13/Purbaya-cukai-2-2691299341.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Kecepatan bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam menyalurkan dana pemerintah senilai Rp 200 triliun diapresiasi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.&nbsp;</p> <p>&ldquo;(Penyalurannya) Sudah bagus. Bank-bank pada&nbsp;<em>ngebut</em>&nbsp;lah. Saya pikir ada beberapa yang minta tambahan lagi, jadi mereka mampu menyalurkan,&rdquo; kata Purbaya di Jakarta, Senin (13/10) sebagaimana dilansir dari Antara.</p> <p>Menurut Purbaya, penempatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) APBN itu membuat perbankan untung, karena bank bisa menyalurkan kredit dalam volume lebih besar dengan modal yang kecil.</p> <p>Purbaya juga menyatakan,&nbsp;ide&nbsp;ini tidak akan mempengaruhi kebijakan fiskal, terutama dalam struktur APBN. Lantaran penerapannya bersifat pengelolaan kas.</p> <p>Ia juga mengatakan telah berkonsultasi untuk memastikan tidak ada pelanggaran peraturan atau prosedur sebelum menerapkan kebijakannya tersebut.</p> <p>&ldquo;Sebelum saya pindahkan, saya sudah cek dengan biro hukum saya di sini. Dirjen Bendahara ya. Nggak apa-apa, katanya. Jadi rasanya nggak ada masalah, kan tujuannya hanya untuk mendorong ekonomi gerak saja,&rdquo; tutur Purbaya.</p> <p>Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut bahwa pemanfaatan dana pemerintah senilai Rp 200 triliun di Himbara dan BSI telah direalisasikan sebagai kredit secara bertahap.</p> <p>Meski tak menjelaskan secara rinci, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyebut bahwa penyalurannya sudah cukup signifikan.</p> <p>Menurut Dian, lima bank mitra pemerintah ini dapat mengelola penempatan dana Rp 200 triliun secara optimal.</p> <p>Dana ini disalurkan pada sektor-sektor yang saat ini memiliki potensi pertumbuhan, dengan penyaluran kredit sesuai dengan risk appetite dan expertise masing-masing bank.</p> <p>OJK, lanjutnya, mengapresiasi berbagai stimulus pemerintah baik dari sisi demand maupun supply. Guna mendorong program perekonomian nasional untuk dapat tumbuh secara berkelanjutan.</p> <p class="class-paragraph">&nbsp;</p>

Kecepatan bank Himbara dalam menyalurkan dana pemerintah senilai Rp 200 triliun diapresiasi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Menkeu Purbaya Puji Kecepatan Bank Himbara Salurkan Dana Pemerintah Rp 200 Triliun: Pada Ngebut Lah 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/09/Pelaksana-Tugas-Plt-Deputi-Penindakan-dan-Eksekusi-KPK-Asep-Guntur-Rahayu-3JPG-366451235.jpg" alt="Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkait potensi penyalahgunaan dana stimulus Rp 200 triliun yang dikucurkan pemerintah ke bank-bank Himbara. Peringatan ini disampaikan menyusul masifnya kasus korupsi yang terjadi di sektor perbankan daerah.</p> <p>Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menegaskan perlunya kewaspadaan tinggi dalam pengelolaan dana jumbo tersebut.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Tapi sisi negatifnya, ada potensi tindak pidana korupsi seperti yang terjadi di Bank Perkreditan Rakyat Bank Jepara Artha,&rdquo; kata Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (18/9).</p> <p>Menurut Asep, kasus BPR Jepara Artha yang tengah diusut KPK harus dijadikan alarm bersama. Ia menekankan agar para pemangku kepentingan tidak menyalahgunakan dana stimulus yang sejatinya ditujukan untuk kepentingan rakyat.</p> <p>&ldquo;Jadi adanya stimulus ekonomi yang diberikan pemerintah dengan menggelontorkan Rp 200 triliun itu menjadi sebuah tantangan bagi kami di KPK untuk melakukan pengawasan,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Asep memastikan, KPK akan menggerakkan kedeputian pencegahan untuk mengawasi peredaran dana tersebut. Pengawasan ini penting agar penyaluran dana benar-benar sampai ke sektor produktif sesuai target.</p> <p>&ldquo;Tentu (harapannya) stimulus akan menjadikan perekonomian mikro kita menjadi bergairah dan bank-bank Himbara ini bisa memberi kredit kepada masyarakat sehingga perekonomian kita bisa berjalan,&rdquo; tegas Asep.</p> <p>Sebagaimana diketahui, pemerintah mengalokasikan Rp 200 triliun bagi lima bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Dana ini ditargetkan mulai terserap ke sektor riil paling lambat sebulan setelah penempatan.</p> <p>Menkeu Purbaya menyebut skema stimulus ini mirip dengan langkah saat pandemi Covid-19, ketika penempatan dana pemerintah di sistem perbankan terbukti mempercepat pemulihan kredit. Ia berharap strategi ini mampu kembali mendongkrak daya dorong perekonomian nasional.</p>

KPK mengingatkan Menkeu Purbaya tentang potensi korupsi dari stimulus Rp 200 triliun ke bank Himbara, pentingnya pengawasan.

KPK Ingatkan Menkeu Purbaya Soal Potensi Korupsi dari Stimulus Rp 200 Triliun ke Bank Himbara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/23/Perry-Warjiyo-3053198974.jpg" alt="Gubernur BI Perry Warjiyo." width="100%">
<figcaption>Gubernur BI Perry Warjiyo.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Bank Indonesia (BI) merespons positif langkah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang mengucurkan dana senilai Rp 200 triliun ke perbankan. Gubernur BI Perry Warjiyo menyebut kebijakan itu akan memperkuat likuiditas sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Kami juga menyambut baik pak menkeu memindahkan dana dari BI ke likuiditas perbankan dan itu pandangan kami adalah memperkuat injeksi likuiditas yang sudah kami lakukan,&rdquo; kata Perry dalam konferensi pers, Rabu (17/9).&nbsp;</p> <p>Perry menjelaskan, BI sebelumnya juga sudah melakukan sejumlah langkah injeksi likuiditas untuk menopang sektor keuangan. Seperti sudah melakukan injeksi likuiditas SRBI yang turun Rp 200 triliun, pembelian SBN turun Rp 217 triliun dan kemudian insentif likuiditas sebesar Rp 384 triliun.&nbsp;</p> <p>Selain itu, Perry menekankan sinergi kebijakan moneter dan fiskal yang dijalankan pemerintah dan BI semakin memperkuat fondasi ekonomi nasional.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Kami menyambut baik juga program program paket yang belum lama diumumkan pemerintah, termasuk juga ekspansi kebijakan fiskal sehingga itu akan mendorong sektor riil, mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi sektor riil dan meningkatkan minat dunia usaha, dan ujungnya juga akan mendorong permintaan kredit,&rdquo; jelas Perry.</p> <p>Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan hanya 5 bank anggota himpunan bank milik negara atau himbara yang akan menerima kucuran dana pemerintah senilai Rp 200 triliun pada hari ini, Jumat (12/9). Jumlah ini berkurang dari sebelumnya, di mana diumumkan ada 6 bank himbara yang akan menerima dana yang diambil dari Bank Indonesia (BI) itu.&nbsp;</p> <p>Purbaya menyebut, lima bank himbara yang akan menerima dana segar dari pemerintah adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk; PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) (Persero) Tbk; PT Bank Negara Indonesia (BNI) (Persero) Tbk; PT Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk; dan PT Bank Syariah Indonesia (BSI) (Persero) Tbk.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Ini sudah diputuskan dan siang ini akan disalurkan. Kita kirim ke lima bank. Mandiri, BRI, BTN, BNI, BSI,&rdquo; kata Purbaya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (12/9).&nbsp;</p> <p>Lebih lanjut, ia merinci besaran nilai yang disalurkan pemerintah ke lima himbara itu. Terdiri dari BRI yang menerima Rp 55 triliun, BTN senilai Rp 25 triliun, BNI senilai Rp 55 triliun, Bank Mandiri senilai Rp 55 triliun, dan BSI paling kecil, sebesar Rp 10 triliun.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Di Mandiri itu kita taruh Rp 55 triliun, BRI Rp 55 triliun, BTN Rp 25 triliun, BNI Rp 55 triliun dan BSI Rp 10 triliun. Jadi dananya akan kita kirim. Sudah saya setujui tadi pagi, sebentar lagi dikirim,&rdquo; lanjut Purbaya.</p>

Kemenkeu salurkan Rp 200 triliun ke perbankan, BI sambut positif langkah ini untuk dukung pertumbuhan ekonomi.

Respons BI Usai Kemenkeu Kucurkan Uang Senilai Rp 200 Triliun ke Perbankan

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/11/JKT_Raker-Perdana-Menteri-Keuangan-Purbaya-Yudhi-Sadewa_SALMAN-TOYIBI_-3JPG-589553710.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/9/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/9/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> &mdash; Ekonom NEXT Indonesia Center, Herry Gunawan menilai tidak ada pelanggaran konstitusi dari kebijakan pemberian dana pemerintah di Bank Indonesia (BI) senilai Rp 200 triliun kepada bank umum. Menurutnya, kebijakan ini sudah sesuai dengan menakisme yang berlaku.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Menurut saya, penempatan dana pemerintah Rp 200 triliun di bank umum dianggap melanggar konstitusi itu tidak tepat. Tampaknya ada kekeliruan tentang mekanisme pengelolaan kas negara,&rdquo; kata Herry, Rabu (17/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Herry menjelaskan, UUD 1945 dan UU Bendahara Negara 2004 tidak membahas secara khusus tentang saldo anggaran lebih (SAL) seperti yang dipersoalkan. Penggunaan dana SAL diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 147 Tahun 2021 dan PMK Nomor 44 Tahun 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam aturan tersebut, penempatan SAL di bank dianggap sah, meskipun bukan rekening operasional penerimaan dan pengeluaran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dalam regulasi tersebut, syarat penempatan kas negara ada tiga, mudah dicairkan, minim risiko, dan dicatat. Dana Rp 200 trliliun itu sudah memenuhi syarat-syarat tersebut. Bahkan aspek transparansinya juga sudah dipenuhi, karena publik perlu tahu,&rdquo; jelas Herry.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/016583155/tarif-mrt-cuma-rp-1-kembali-berlaku-ini-jadwal-dan-cara-bayarnya">Tarif MRT Cuma Rp 1 Kembali Berlaku, Ini Jadwal dan Cara Bayarnya!</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia pun tak sepakat bila mekanisme penempatan dana pemerintah di bank harus melalui proses legislasi di DPR RI. Sebab, penempatan kas bukan bagian dari belanja negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Herry menjelaskan, belanja adalah pengeluaran yang mengurangi kas negara secara permanen, seperti gaji pegawai, belanja modal, subsidi, dan wajib melalui persetujuan DPR. Sedangkan penempatan dana hanya memindahkan lokasi penyimpanan kas pemerintah dari Bank Indonesia ke bank umum atau Himbara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Menganggap penempatan kas sama dengan belanja sama saja dengan menyamakan seseorang yang memindahkan tabungan dari Bank A ke Bank B demi bunga lebih tinggi, dengan seseorang yang menghabiskan uangnya untuk belanja barang. Secara akuntansi dan hukum, keduanya berbeda jauh,&rdquo; tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Herry menilai kebijakan penempatan Rp 200 triliun di bank umum bukan langkah spontan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. Sebab per akhir Agustus 2025, kas negara berjumlah lebih dari Rp 425 triliun. Jumlah ini melebihi batas aman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kalau ada kekhawatiran bahwa kebijakan ini akan menjadi preseden pelemahan institusi juga kurang tepat,&rdquo; lanjutnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Herry menuturkan, kebijakan ini dapat memperkuat peran Bendahara Umum Negara dalam mengelola kas, sesuai praktik treasury management di negara modern. Dana yang ditempatkan di bank umum juga tetap tercatat sebagai kas negara di Rekening Kas Umum Negara (RKUN), dan bisa ditarik lagi kapanpun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Tidak ada satu rupiah pun yang hilang dari kas negara. Jadi, penempatan kas di bank umum adalah kebijakan manajemen kas yang sah, transparan, dan propertumbuhan, bukan belanja baru yang memerlukan revisi UU,&rdquo; tandasnya.</div>

Herry Gunawan menilai tidak ada pelanggaran konstitusi dari kebijakan pemberian dana pemerintah di BI senilai Rp 200 T untuk bank umum.

Soal Suntikan Dana Rp 200 Triliun ke Bank Umum, Ekonom Nilai Tidak Langgar Konstitusi

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/16/CUFg5gtCtOylgdXti0pjLYII6UN5oBzwvzKv13ay-2-4207735882.jpg" alt="Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar (batik kiri) bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (tengah memakai jas), Selasa (16/9). (Agas Putra Hartanto/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar (batik kiri) bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (tengah memakai jas), Selasa (16/9). (Agas Putra Hartanto/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> &mdash; Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuat kebijakan menyalurkan Rp 200 triliun dana pemerintah di Bank Indonesia (BI) ke bank umum. Langkah ini sebagai sebagai kredit produktif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Chief Economist PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sekaligus CEO BRI Research Institute, Anton Hendranata optimis kebijakan ini bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Terutama dalam aspek pembukaan lapangan kerja dan UMKM.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anton berharap, dana ini bisa menggerakan sektor riil, mempercepat pembangunan, serta menghidupkan kembali aktivitas UMKM dan infrastruktur yang selama ini menjadi motor penggerak ekonomi rakyat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Secara makro, kebijakan ini berpotensi menjadi katalis pertumbuhan ekonomi baru. Kredit produktif dapat membantu mendorong investasi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya beli masyarakat," ujar Anton, Selasa (16/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia meyakini bahwa kebijakan Menku Purbaya sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dengan dampak langsung hingga ke lapisan masyarakat terbawah. Namun, keberhasilan kebijakan ini akan ditentukan oleh sinergi antara Kementerian Keuangan, BI, dan bank umum.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/016580374/viral-petugas-dishub-di-parung-panjang-digeruduk-karang-taruna-tangerang-saat-bersantai-di-pos-kerja-dong-lo">Viral! Petugas Dishub di Parung Panjang Digeruduk Karang Taruna Tangerang saat Bersantai di Pos: Kerja Dong Lo!</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kebijakan Rp 200 triliun ini berpotensi besar menjadi momentum baru bagi perekonomian, terutama dalam mendukung UMKM, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif," jelasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Belajar dari pengalaman internasional, seperti TLTRO di Uni Eropa atau PSL di Tiongkok, Anton menilai Indonesia punya peluang untuk menjadikan kebijakan Rp 200 triliun ini sebagai momentum baru.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan semangat kolaborasi dan kewaspadaan, kebijakan ini dapat menjadi langkah berani yang membawa hasil nyata bagi bangsa. Mari dukung dengan optimisme, tetapi tetap menjaga mata terbuka untuk memastikan setiap langkah diambil dengan bijak," pungkasnya.</div>

Kebijakan ini bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Terutama dalam aspek pembukaan lapangan kerja dan UMKM. 

Menkeu Purbaya Gelontorkan Rp 200 T untuk Bank Umum, Daya Beli Masyarakat Diyakini Akan Meningkat 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/16/YhjlvNqBtZImrr1ZOP0z0BKQ7JNXmW7rvCllbeCz-1-1687537582.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersama Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar di Kementerian Keuangan, Selasa (16/9). (Agas Putra Hartanto/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersama Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar di Kementerian Keuangan, Selasa (16/9). (Agas Putra Hartanto/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com&nbsp;-</strong> Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, injeksi dana pemerintah ke sistem perbankan akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara beriringan. Karena itu, ia mendorong para direksi bank Himbara menggenjot kredit usai dapat kucuran dana.</p> <p>Pertumbuhan ekonomi itu akan terdorong sekaligus dari sisi moneter maupun fiskal. Meski tantangan kondisi ekonomi saat ini masih belum kondusif.</p> <p>Purbaya menjelaskan, menanyakan mana yang harus didahulukan antara pemulihan ekonomi atau penambahan dana ke perbankan, itu ibarat bertanya telur atau ayam duluan?</p> <p>Berdasarkan pengalaman di 2021, ketika pemerintah menambah dana ke sistem, kredit perbankan pun tumbuh dan ekonomi mulai bergerak.</p> <p>"Sama waktu itu juga kreditnya masih lemah. Pemerintah menambah uang ke sistem, kreditnya bisa tumbuh juga. Jadi saya pikir sih ketika uang bertambah ke sistem, dua sisi akan bergerak," terang Purbaya usai rapat internal bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Gedung Cakti, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Selasa (16/9).</p> <p>Menurut dia, likuiditas yang bertambah secara perlahan akan menurunkan suku bunga di pasar keuangan, termasuk suku bunga deposito maupun pinjaman bank.</p> <p>Sehingga mendorong masyarakat beralih dari menabung ke konsumsi. Sementara perusahaan menjadi lebih berani mengambil kredit untuk menjalankan usaha.</p> <p>"Karena bank kelebihan duit. Bank nggak akan menarik dengan terlalu susah payah uang dari masyarakat lagi. Jadi kalau pengalaman saya, ketika saya tambah likuiditas di sistem, dengan indikator itu tentunya nggak berlebihan. Kita pikir base money (M0) yang tumbuh di atas double digit itu cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi," ujarnya.</p> <h2>Demand dan Supply akan Tumbuh Berbarengan</h2> <p>Dengan demikian, sisi demand dan supply akan tumbuh berbarengan. Tanpa memicu inflasi yang berlebihan atau yang disebut demand pull inflation.</p> <p>Artinya inflasi karena permintaan yang terlalu banyak. Seharusnya dengan injeksi seperti itu, perekonomian akan berjalan.</p> <p>"Pada dasarnya saya paksa sistem bekerja dengan memberikan bahan bakar (berupa dana likuid). Yang kalau mereka (bank) nggak pakai, mereka harus bayar ke saya. Jadi ini sebetulnya prinsip dasar dari monetary policy," jelas Purbaya.</p> <p class="class-paragraph">Dia memastikan, tambahan dana ini tidak akan memicu inflasi dalam jangka pendek hingga menengah. Karena kondisi ekonomi saat ini masih lesu. Inflasi baru bisa menjadi risiko jika pertumbuhan ekonomi sudah melampaui angka 6,5-6,6 persen.</p> <p>Mengenai waktu implementasi penyerapan kredit ke sektor riil, Purbaya memperkirakan efeknya mulai terlihat paling lambat dalam waktu empat bulan.</p> <p>Berdasarkan pengalaman 2021, perbaikan kredit mulai nampak dalam waktu kurang dari satu bulan setelah injeksi likuiditas pemerintah. Dengan begitu, tidak terlalu lama lagi ekonomi akan lebih bergairah.</p> <p>Dia menegaskan tidak ada arahan khusus yang diberikan kepada bank. Pada dasarnya, Kemenkeu meminta perbankan untuk berpikir sendiri dalam pengelolaan dana tersebut.</p> <p>Bahkan, ia juga menyinggung para direksi perbankan masih banyak yang menikmati waktu luang tanpa terlalu agresif menyalurkan kredit.</p> <p>"Mereka kan orang-orang pintar. Cuma selama ini malas karena bisa naruh di tempat yang aman, nggak mau ngapa-ngapain dapat spread cukup. Untungnya gede. Jadi mereka (direksi perbankan) setiap Sabtu-Minggu main golf," tandasnya.&nbsp;</p>

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa injeksi dana ke perbankan akan mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa memicu inflasi.

Menkeu Purbaya Minta Direksi Bank Himbara Genjot Kredit usai Disuntik Rp 200 Triliun: Injeksi Dana Tak Akan Picu Inflasi

<p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/16/CUFg5gtCtOylgdXti0pjLYII6UN5oBzwvzKv13ay-2-4207735882.jpg" alt="Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar (batik kiri) bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (tengah memakai jas), Selasa (16/9). (Agas Putra Hartanto/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar (batik kiri) bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (tengah memakai jas), Selasa (16/9). (Agas Putra Hartanto/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <br /><br /><strong>JawaPos.com -</strong> Suntikan dana sebesar Rp 200 triliun dari pemerintah ke perbankan, khususnya Bank Himbara, memberikan dampak positif. Terutama pada kondisi likuiditas dan kapasitas penyaluran kredit.</p> <p>Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menjelaskan, secara teknis, rasio antara alat likuid dengan dana pihak ketiga (AL/DPK) itu sebelumnya beberapa di bawah 20 persen.</p> <p>Dengan adanya pemasukan dana Rp 200 triliun, kini rasionya sudah berada di atas 20 persen.</p> <p>"Dan memang itu threshold yang baik untuk mengukur likuiditas dalam bank," kata Mahendra usai rapat internal bersama Kementerian Keuangan di Gedung Cakti, Direktorat Jenderal Pajak, Selasa (16/9).</p> <p>Selain itu, loan to deposit ratio (LDR) beberapa Bank Himbara mengalami perbaikan. Dari yang sebelumnya di atas 90 persen, kini turun ke bawah 90 persen.</p> <p>Kondisi ini membuka ruang lebih besar bagi bank untuk memberikan kredit kepada debitur yang mengajukan proposal dan proyek.</p> <p>"Nah, ini pada gilirannya akan diserahkan kepada bank untuk menilai mana yang baik untuk bisa dilakukan. Kami tadi mohon arahan kepada Menteri Keuangan mengenai sektor-sektor prioritas mana saja yang menjadi target penyaluran kredit," terang mantan wakil menteri luar negeri itu.</p> <p>Terkait antisipasi kredit macet, masing-masing bank memiliki kemampuan untuk melakukan analisis risikonya.</p> <p>OJK menekankan agar penyaluran kredit tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudent).</p> <p>Hingga Juli 2025, rasio kredit macet alias non-performing loan (NPL) gross sebesar 2,28 persen dan net 0,86 persen.</p> <p>Agak sedikit mening dibanding NPL gross maupun net per Juni di level 2,22 persen dan 0,84 persen. Sedangkan, Loan at Risk (LaR) turun tipis menjadi 9,68 persen dari 9,73 persen di bulan sebelumnya.&nbsp;</p>

Injeksi dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun berdampak positif pada likuiditas dan kapasitas kredit Bank Himbara.

 OJK Sebut Dana Rp 200 Triliun dari Pemerintah Tingkatkan Likuiditas dan Ruang Kredit Bank Himbara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/12/d3znxhoZQF2gcavJ2LDS2vKfSX9THDhNYlIkv5P9-1-3894747983.jpg" alt="Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa umumkan 5 bank himbara yang menerima dana pemerintah senilai Rp 200 triliun di Kantor Kemenko bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (12/9). (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa umumkan 5 bank himbara yang menerima dana pemerintah senilai Rp 200 triliun di Kantor Kemenko bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (12/9). (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan hanya 5 bank anggota himpunan bank milik negara atau himbara yang akan menerima kucuran dana pemerintah senilai Rp 200 triliun pada hari ini, Jumat (12/9).</p> <p>Jumlah ini berkurang dari sebelumnya, di mana diumumkan ada 6 bank himbara yang akan menerima dana yang diambil dari Bank Indonesia (BI) itu.</p> <p>Purbaya menyebut, lima bank himbara yang akan menerima dana segar dari pemerintah adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk; PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) (Persero) Tbk; PT Bank Negara Indonesia (BNI) (Persero) Tbk; PT Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk; dan PT Bank Syariah Indonesia (BSI) (Persero) Tbk.</p> <p>"Ini sudah diputuskan dan siang ini akan disalurkan. Kita kirim ke lima bank. Mandiri, BRI, BTN, BNI, BSI," kata Purbaya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (12/9).</p> <p>Lebih lanjut, ia merinci besaran nilai yang disalurkan pemerintah ke lima himbara itu. Terdiri dari BRI yang menerima Rp 55 triliun, BTN senilai Rp 25 triliun, BNI senilai Rp 55 triliun, Bank Mandiri senilai Rp 55 triliun, dan BSI paling kecil, sebesar Rp 10 triliun.</p> <p>"Di Mandiri itu kita taruh Rp 55 triliun, BRI Rp 55 triliun, BTN Rp 25 triliun, BNI Rp 55 triliun dan BSI Rp 10 triliun. Jadi dananya akan kita kirim. Sudah saya setujui tadi pagi, sebentar lagi dikirim," lanjut Purbaya yang akan menggelar Rapat Koordinasi dengan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto siang ini.</p> <p>Guna memastikan dana tersebut segera dikucurkan ke perbankan, Purbaya meminta Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti untuk tidak ikut Rakor dengan Menko Perekonomian siang ini.</p> <p>"Kamu (Astera) jangan ikut rapat di atas ya. Langsung balik lagi, ntar kamu langsung kirim (uang)," pintanya.</p> <p>"Jadi saya pastikan dana yang dihasilkan masuk ke sistem perbankan hari ini dan mungkin banknya abis itu bingung, berpikir nyalurin ke mana. Pasti pelan-pelan akan ke kredit sehingga ekonominya bisa bergerak," tutup Purbaya.</p> <p>Sebelumnya, Menkeu Purbaya memastikan akan mulai mengucurkan dana simpanan pemerintah di Bank Indonesia (BI) senilai Rp 200 triliun pada Jumat (12/9) kepada 6 Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).</p> <p>Meski begitu, Purbaya tidak membeberkan secara detail enam himbara mana saja yang akan menerima anggaran jumbo pemerintah itu.</p> <p class="class-paragraph">Berdasarkan catatan JawaPos.com, ada sebanyak lima bank Himbara di Indonesia. Terdiri dari, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk; PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) (Persero) Tbk; PT Bank Negara Indonesia (BNI) (Persero) Tbk; PT Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk; dan PT Bank Syariah Indonesia (BSI) (Persero) Tbk.</p> <p>Dan terbaru, PT Bank Victoria Syariah (BVIS), dimana BTN menjadi Pemegang Saham Pengendali (PSP), yang telah resmi berubah nama menjadi Bank Syariah Nasional (BSN).</p>

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan kucuran dana Rp 200 triliun untuk 5 bank Himbara, dampak bagi perekonomian Indonesia.

Pemerintah Resmi "Bagi-Bagi" Uang Rp 200 Triliun ke 5 Bank Himbara, Paling Kecil Dapat Rp 10 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/24/menkeu4-4180700585.jpg" alt="Menkeu Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers KSSK II Tahun 2025 secara daring, Kamis (24/4). (tangkapan layar Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menkeu Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers KSSK II Tahun 2025 secara daring, Kamis (24/4). (tangkapan layar Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sampai dengan bulan Maret mencatatkan defisit Rp 104,2 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, defisit itu berasal dari pendapatan negara yang lebih kecil dibanding belanja negara.</p> <p>Ani -sapaan akrab Menkeu- menjelaskan, pendapatan negara di akhir Maret mencapai Rp 516,1 triliun. Setara dengan 17,2 persen dari target yang ditetapkan.</p> <p>Jika dibandingkan, pada Februari, pendapatan negara tercatat Rp 316,9 triliun. Sehingga, Ani menyebut ada peningkatan signifikan terhadap pendapatan negara dalam waktu satu bulan saja.</p> <p>&ldquo;Kami membandingkan dengan Februari, karena antara Februari achievement dengan Maret banyak terjadi hal-hal yang menarik dalam konotasi yang positif,&rdquo; ujarnya pada konferensi pers di Jakarta, Rabu (30/4).</p> <p>Dari sisi penerimaan pajak, pada akhir Maret pendapatan masuk mencapai Rp 322,6 triliun. Sementara penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp 77,5 triliun, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 115,9 triliun.</p> <p>&ldquo;Posisi pendapatan negara di bulan Februari Rp 316,9 triliun, jadi dalam waktu satu bulan Maret saja pendapatan negara mengalami kenaikan (sekitar) Rp 200 triliun sendiri. Ini terlihat di penerimaan pajak dari Rp 187,8 triliun pada Februari naik menjadi Rp 322,6 triliun pada Maret,&rdquo; urainya.</p> <p>Ani melanjutkan, adanya kenaikan itu menjadi cerminan positif yang menggambarkan tren yang baik. Sebab, beberapa waktu belakangan banyak pihak yang menyoroti kinerja penerimaan pajak yang disebut lesu.</p> <p>&ldquo;Ini menandakan bahwa sudah mulai menunjukkan pemulihan yang meyakinkan. Ini hal yang positif yang kita harapkan dapat kami laporkan pada bulan-bulan sebelumnya,&rdquo; jelas Bendahara Negara.&nbsp;</p>

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap bahwa pendapatan negara mengalami kenaikan signifikan, menunjukkan tren pemulihan ekonomi.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Rp 200 triliun

Berita Terkini