<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/1663234575560.jpg" alt="Ilustrasi KPK. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPK. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai sebesar Rp 2 miliar dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan korupsi di BUMN Industri Hutan V atau Inhutani V. "Benar (mengamankan Rp 2 miliar)," kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto dikonfirmasi, Kamis (14/8). Dalam operasi senyap yang dilakukan di Jakarta pada Rabu (13/8), KPK telah menangkap sembilan orang, termasuk salah satu direksi Inhutani V. &ldquo;Sembilan (orang),&rdquo; ujar Fitroh. Fitroh menjelaskan, OTT ini diduga berkaitan dengan praktik suap dalam pengurusan izin pemanfaatan kawasan hutan. Dugaan tersebut masih didalami tim penyidik.&nbsp; &ldquo;Suap dalam pengurusan izin pemanfaatan kawasan hutan,&rdquo; ungkapnya. Sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum terhadap para pihak yang terjaring OTT. Rencananya KPK menggelar konferensi pers pada siang hari ini untuk menyampaikan detail penanganan kasus tersebut, termasuk barang bukti dan peran para pihak yang diamankan.

KPK menyita Rp 2 miliar dalam OTT di Jakarta, sembilan orang ditangkap termasuk direksi Inhutani V, diduga terkait suap izin hutan.

KPK Amankan Uang Rp 2 Miliar dari OTT Direksi BUMN Inhutani V, Diduga Terkait Suap Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/12/IMG-20250312-WA0127-1-3726782577.jpg" alt="Ditreskrimsus Polda Jawa Timur mengungkap kasus pemalsuan minyak goreng curah merek Minyakita dengan total barang bukti sebanyak 14 ton. (Juliana Christy/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ditreskrimsus Polda Jawa Timur mengungkap kasus pemalsuan minyak goreng curah merek Minyakita dengan total barang bukti sebanyak 14 ton. (Juliana Christy/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Polda Jawa Timur terus mengembangkan penyelidikan kasus pemalsuan minyak goreng curah merek MinyaKita yang telah diungkap sebelumnya. Setelah menemukan dua lokasi produksi ilegal di Sampang dan Surabaya dengan total barang bukti 14 ton, polisi kini menelusuri gudang-gudang lain yang diduga terlibat dalam pengemasan minyak curah menjadi produk bermerek. Dirreskrimsus Polda Jatim Kombespol Budi Hermanto mengatakan, pihaknya telah menurunkan tim Satgas Pangan untuk memeriksa dugaan lokasi lain yang menjadi tempat pemalsuan minyak goreng. "Tadi pagi, kami bersama Satgas langsung turun ke jalan di wilayah Rungkut, Kota Surabaya. Kami juga masih melakukan penyelidikan ke beberapa tempat yang diduga sebagai gudang tempat pengemasan minyak curah menjadi MinyaKita," ujar Budi di Polda Jatim, Rabu (12/3). Polisi menemukan bahwa minyak curah yang dikemas ulang tidak hanya diberi merek palsu, tetapi juga takarannya tidak sesuai dengan yang tertera pada label. Dalam kasus yang ditemukan di Sampang, misalnya, kemasan 5 liter hanya terisi sekitar 4,5 liter, sementara kemasan 1 liter hanya berisi antara 800 hingga 890 mililiter. Modus serupa juga ditemukan di Surabaya, di mana botol dan pouch yang bertuliskan isi bersih 1 liter ternyata hanya berisi di bawah 900 mililiter. Praktik ini tidak hanya merugikan konsumen tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas pasar minyak goreng. Polda Jatim menegaskan bahwa para pelaku yang terbukti melakukan pemalsuan minyak goreng ini akan dijerat dengan Pasal 62 ayat 1 junto Pasal 8 ayat 1 huruf b Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. "Pelaku usaha dilarang memproduksi, memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau neto sebagaimana dinyatakan dalam label dan etiket barang tersebut. Pelanggaran ini dapat dipidana dengan hukuman penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 2 miliar," jelas Budi. Selain ancaman pidana dan denda, pelaku juga akan dikenakan sanksi administratif yang berat. "Sanksi tidak hanya berupa pidana, tetapi juga administratif. Izin usaha para pelanggar ini bisa dicabut," tambahnya. Polda Jatim memastikan bahwa pengawasan terhadap peredaran minyak goreng dan bahan pokok lainnya akan semakin diperketat, terutama menjelang bulan Ramadan. Hal ini dilakukan untuk menjaga kestabilan harga dan mencegah masyarakat menjadi korban praktik kecurangan yang merugikan. Saat ini, penyelidikan masih terus berlanjut. Polisi terus menelusuri jaringan pelaku dan akan segera mengungkap lebih banyak pihak yang terlibat dalam pemalsuan minyak goreng ini.

Polda Jawa Timur terus mengembangkan penyelidikan kasus pemalsuan minyak goreng curah merek Minyakita yang telah diungkap sebelumnya.

Polda Jatim Kembangkan Kasus Pemalsuan Minyak Goreng Merek MinyaKita, Pelaku Terancam 5 Tahun Penjara, Denda Rp2 Miliar, dan Izin Usaha Dicabut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/27/1000483529-1857108002.jpg" alt="Tampilan Toyota Land Cruiser. (Toyota Astra)" width="100%">
<figcaption>Tampilan Toyota Land Cruiser. (Toyota Astra)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Audi Q7 dan Toyota Land Cruiser merupakan dua nama besar di segmen Sport Utility Vehicle (SUV) premium. Keduanya pun dibanderol dengan harga yang yang tak murah, yakni lebih dari Rp 2 miliar. Rasanya tak heran jika kedua mobil ini dihargai mahal. Sebab, tampilan yang ditawarkan begitu tangguh bak SUV kelas atas. Urusan tenaga pun para konsumen tak perlu khawatir lantaran keduanya sama-sama dibekali dengan tenaga lebih dari 300 hp. Fitur yang ditawarkan juga termasuk canggih, dan dijamin membuat kamu tak akan bosan dalam menggunakannya. Daripada berlama-lama, berikut perbandingan Audi Q7 dan Toyota Land Cruiser. Spesifikasi Audi Q7 Mobil berbahan bakar bensin ini hanya memiliki satu varian, yakni 3.0 TFSI Quattro. Mobil ini dibekali dengan tenaga 340 hp dengan torsi 500 Nm. Kecepatan maksimumnya menyentuh angka 250 kmph dengan akselerasi 5,6 s. Kapasitas mesin pada mobil ini adalah 2.995 cc dengan tipe 3.0L Petrol Engine, 6 Cylinder 24 Valve. Teruntuk dimensi, mobil ini memiliki panjang 5.063 mm, lebar 2.212 mm, tinggi 1.741 mm, dan wheelbase 2.995 mm. Mobil ini pun memiliki kapasitas tangki 85 liter, berat bersih 2.140 kg, dan kapasitas tempat duduk 7 kursi. Fitur keamanan pada mobil ini mencakup central locking, power door locks, anti theft device, Alarm mobil, dan engine immobilizer. Sementara, fitur hiburan dan komunikasi termasuk soket USB, sambungan bluetooth, radio AM/FM, speaker depan, speaker belakang, sistem navigasi, lingkar kemudi dengan tombol multifungsi, perintah suara, dan layar sentuh. Spesifikasi Toyota Land Cruiser Toyota Land Cruiser memiliki dua varian, yakni VX-R dan GR-S. Kedua varian ini dibekali dengan mesin berkapasitas 3.346 cc, 6 silinder, dan 24 valve. Tenaga yang diusung mencapai 301 hp dengan 4.000 rpm serta torsi 700 Nm dengan putaran mesin 1.600&ndash;2.600 rpm. Terkait dimensi, varian VX-R memiliki panjang 4.985 mm, lebar 1.980 mm, tinggi 1.945 mm, wheelbase 2.850 mm, serta ground clearance 235 mm. Kapasitas tangki pun berada di angka 110 liter. Sedangkan varian GR-S memiliki panjang 4.965 mm, lebar 1.990 mm, tinggi 1.945 mm, wheelbase 2.850 mm, serta ground clearance 235 mm. Kapasitas tangki bahan bakar berada di angka 110 liter. Mobil ini dibekali dengan sejumlah fitur keamanan. Di antaranya anti lock braking system, brake assist, EBD (electronic brake distribution), vehicle stability control system, kontrol traksi, pengingat pintu terbuka, crash sensor, kantong udara pengemudi, dan tentu saja airbag. Juga ada child safety locks, ISOFIX child seat mounts, spion tengah lipat, sensor parkir, rear parking sensors, kamera belakang, dan 360 camera. Ditambah dengan hill-start assist control, downhill assist control, pelindung benturan depan, pelindung benturan samping, engine check warning, pengukur tekanan ban, electric parking brake, blind spot monitor, dan lane departure warning system. Fitur hiburan dan komunikasi yang tersedia di antaranya soket USB, sambungan bluetooth, radio AM/FM, speaker depan, speaker belakang, sistem navigasi, lingkar kemudi dengan tombol multifungsi, perintah suara, dan layar sentuh. Perbandingan Harga Keduanya&nbsp; Audi Q7&nbsp; 3.0 TFSI Quattro, Rp 2,19 miliar (harga OTR) Toyota Land Cruiser VX-R, Rp 2,5 Miliar (harga OTR) GR-S, Rp 2,6 miliar (harga OTR)

Audi Q7 dan Toyota Land Cruiser merupakan dua nama besar di segmen Sport Utility Vehicle (SUV) premium dengan harga lebih dari Rp 2 miliar.

Mau Bawa Pulang SUV Premium Seharga Rp 2 Miliar di Akhir Tahun, Pilih Audi Q7 atau Toyota Land Cruiser?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/ojk-batasi-kredit-fintech-rp-2-miliar_m_101422.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membatasi kredit yang bisa diberikan industri&nbsp;financial technology&nbsp;(fintech) maksimal Rp 2 miliar per debitor. Pembatasan pagu kredit dilakukan untuk melindungi konsumen tanpa menghambat perkembangan&nbsp;fintech.&nbsp; Ketentuan itu diatur dalam Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) yang terbit 28 Desember 2016. Secara khusus OJK mengatur pinjaman&nbsp;peer-to-peer&nbsp;(P2P)&nbsp;lending&nbsp;yang sudah marak dilakukan. OJK menilai P2P&nbsp;lending&nbsp;menjadi alternatif sumber pembiayaan bagi masyarakat yang selama ini belum dapat dilayani secara maksimal oleh industri jasa keuangan konvensional. Misalnya, perbankan, pasar modal, perusahaan pembiayaan, dan modal ventura. Meski mengurangi pagu kredit, OJK tidak berencana membatasi bunga pinjaman yang diberikan&nbsp;fintech&nbsp;kepada debitor. Meski demikian,&nbsp;fintech&nbsp;diharapkan tidak menjadi rentenir karena penggunaan teknologi informasi membuat biaya operasional&nbsp;fintech&nbsp;lebih murah daripada bank. ''Kami tidak mengatur itu secara eksplisit. Yang penting bunganya harus wajar karena&nbsp;fintech&nbsp;harus berkontribusi pada kepentingan nasional,'' kata Deputi Komisioner Manajemen Strategis IA OJK Imansyah kemarin (10/1). Selama ini rata-rata&nbsp;fintech P2P lending&nbsp;menerapkan tenor kredit yang singkat pada debitor. Mulai satu minggu sampai dua bulan. Sebab, ada kebutuhan likuiditas yang tinggi di perusahaan&nbsp;fintech&nbsp;untuk segera menutup&nbsp;mismatch&nbsp;antara kredit dan dana pemodal.&nbsp; Untuk melindungi kepentingan konsumen, perusahaan&nbsp;fintech&nbsp;diwajibkan menyediakan rekening penampung (escrow account) dan&nbsp;virtual account&nbsp;di perbankan.&nbsp;Fintech&nbsp;juga diwajibkan menempatkan&nbsp;data center&nbsp;di dalam negeri. Agar&nbsp;exposure&nbsp;pembiayaan terhadap debitor tetap wajar, OJK memperbolehkan perusahaan&nbsp;fintechmengakses sistem informasi debitor (SID) Bank Indonesia. Perusahaan&nbsp;fintech&nbsp;juga bisa bekerja sama dengan lembaga&nbsp;credit rating&nbsp;agar bisa mengukur&nbsp;kelayakan debitor dan mengetahui komposisi pendanaan yang memengaruhi kekuatan permodalan debitor. Fintech&nbsp;juga dapat menerima dana pemodal untuk kemudian disalurkan kepada debitor (on balance sheet). Dengan demikian, dana yang dipinjamkan tidak terbatas hanya dari dana internal perusahaan&nbsp;fintech. Menurut Imansyah, selain melindungi konsumen dan&nbsp;fintech, POJK dibuat untuk memperluas akses keuangan kredit produktif bagi UMKM maupun kredit konsumtif untuk masyarakat. Dalam setahun, pertumbuhan perusahaan&nbsp;fintech&nbsp;sangat signifikan. Tahun lalu terdapat 51 perusahaan&nbsp;fintech&nbsp;pada kuartal I dan berkembang menjadi 135 perusahaan pada kuartal IV.&nbsp; ''Ada kepentingan nasional terkait pencegahan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan stabilitas sistem keuangan,'' tutur Imansyah. (rin/c22/noe)&nbsp;

OJK Batasi Kredit Fintech Rp 2 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/67157_86313_uang.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash;&nbsp; Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Soekardjo Kota Tasikmalaya hanya menerikam Rp 2 miliar dari tunggakan utang pembayaran oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini membuat anggota Fraksi PKS DPRD Kota Tasikmalaya Dede Muharram mengaku kecewa atas pembayaran tunggakan dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang hanya membayar Rp 2 miliar untuk RSUD dr Soekardjo. Menurutnya, ada yang tidak beres. Sebab, sebelumnya Pemkab Tasikmalaya sudah menganggarkan Rp 8 miliar (APBD Perubahan) untuk pembayaran ke beberapa rumah sakit yang bekerjasama dengan pemkab. &quot;Tapi kenapa pembayaran ke RSUD masih tetap Rp 2 miliar,&rdquo; ujarnya kepada Radar Tasimalaya (Jawa Pos Group), kemarin (27/11). Dia pun memprediksi utang pemkab terhadap RSUD dr Soekardjo sampai Desember 2016 bisa mencapai Rp 7,5 miliar. Sementara pelayanan harus tetap berjalan dan tunggakan akan terus meningkat. &ldquo;Kita menyesalkan tidak adanya good will dari pemkab. Sekarang warga miskin terancam terbengkalai karena pelayanan obat semakin terkendala,&rdquo; terangnya. Untuk itu, pihaknya meminta Pemerintah Kota Tasikmalaya turun tangan dan memberi ketegasan dalam bentuk apapun agar pemkab segera melunasi tunggakan tersebut minimal mengangsur setengah dari jumlah total tunggakan. Apalagi sebelumnya, Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya berjanji akan menganggarkan Rp 4 miliar di APBD Perubahan bagi pembayaran tunggakan ke RSUD. &ldquo;Ini perlu ketegasan pemkot jangan sampai warga miskin kita tidak dapat pelayanan obat. Karena perusahaan farmasi enggan menyuplai obat-obatan ke RSUD dr Soekardjo,&rdquo; tandasnya. (igi/yuz/JPG)

Masih Kurang Banyak, Pemkab Hanya Bayar Tunggakan RSUD Rp 2 Miliar

rp 2 miliar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rp 2 miliar

Berita Terkini

KPK Amankan Uang Rp 2 Miliar dari OTT Direksi BUMN Inhutani V, Diduga Terkait Suap Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan

Polda Jatim Kembangkan Kasus Pemalsuan Minyak Goreng Merek MinyaKita, Pelaku Terancam 5 Tahun Penjara, Denda Rp2 Miliar, dan Izin Usaha Dicabut

Mau Bawa Pulang SUV Premium Seharga Rp 2 Miliar di Akhir Tahun, Pilih Audi Q7 atau Toyota Land Cruiser?

OJK Batasi Kredit Fintech Rp 2 Miliar

Masih Kurang Banyak, Pemkab Hanya Bayar Tunggakan RSUD Rp 2 Miliar

Download Aplikasi JawaPos.com