<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/02/6191a30925f6b-3227778772.png" alt="Jerome Polin. (Instagram Jerome Polin)" width="100%">
<figcaption>Jerome Polin. (Instagram Jerome Polin)</figcaption>
</figure> JawaPos.Com - Di tengah carut marut kebijakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hingga memicu demo besar-besaran, Youtuber Jerome Polin turut menyita perhatian masyarakat. Berdasarkan Pantauan Jawa Pos di media sosial, baru-baru ini Jerome Polin telah ditawari untuk menjadi buzzer dengan bayaran yang sangat fantastis. Dikutip dari laman Instagram pribadinya, Jerome Polin mengungkap bahwa dirinya sempat mendapatkan tawaran fantastis senilai Rp150 juta untuk menjadi buzzer. "Halo kak, disini kami ingin menawarkan paid promote, untuk satu video konten dari kami apakah berminat kak? PP (RTP) ajakan damai Indonesia. Ajakan untuk damai dari pemerintah, DPR, Brimob ojol dan Masyarakat," demikian penawaran untuk Jerome Polin yang dijanjikan Rp 150 juta. Seperti diketahui sebelumnya, YouTuber Jerome Polin sempat mengkritisi langkah DPR yang diakui membuat dirinya meradang. Di tengah tuntutan rakyat, anggota DPR justru memutuskan WFH saat ada aksi demonstrasi, beberapa hari lalu. Menurut pandangan Jerome, langkah tersebut sama sekali tidak tepat karena DPR adalah lembaga yang seharusnya berdenyut bersama kegelisahan dan keresahan rakyat. Alhasil, tawaran menjadi Buzzer ini kembali membuat Jerome semakin kesal. Meski konten yang harus dibuat Jerome Polin hanya satu, dalam bentuk video dan diminta dan diunggah melalui Reels Instagram pada 1 September 2025 pukul 15.0, Jerome justru memberi jawaban yang membuat publik kagum. Di tengah kondisi Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja dengan kebijakan pemerintah yang masih kurang pas, Jerome Polin berharap hal-hal seperti ini bisa diperbaiki lagi. Alih-alih membayar buzzer, Jerome Polin berharap pemerintah bisa menggunakan uang tersebut untuk mensejahterakan guru yang memiliki gaji rendah di Indonesia. "Uang rakyat dipakai buat bikin narasi-narasi untuk pencitraan seolah semua baik-baik saja. Jangan sampai lengah, jangan terpecah belah, kawal terus," seru pria asal Surabaya itu. Menurut dia, daripada uang Rp 150 juta digunakan untuk sewa buzzer, alangkah baik dan bermanfaatnya apabila digunakan untuk sejahterakan guru. "Uang rakyat dipakai buat bayar buzzer per orang Rp 150 juta 1 post kalau dipakai buat naikin gaji guru per orang 10 juta, sudah bisa bikin 15 guru hidup sejahtera selama sebulan." "Jangan lengah, kita kawal terus. Kita berhak atas transparansi pemakaian uang pajak kita! Sudah saatnya kita aware," ungkapnya. Dalam kesempatan itu, Jerome Polin meminta agensi dan KOL untuk tidak menerima penawaran job semacam itu. Sebab, dampaknya akan buruk untuk kebaikan bangsa dan negara serta rakyat secara keseluruhan. "Aku mohon untuk kali ini, jangan korbanin rakyat buat kepentingan kalian sendiri. Semua lagi susah, kita berjuang bersama, ya? Tolong," pintanya&nbsp;&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/30/Screenshot_20250830_091813_cominstagramandroid-3119621032.jpg" alt="Tangkap layar postingan Jerome Polin. (Instagram/Jeromepolin)" width="100%">
<figcaption>Tangkap layar postingan Jerome Polin. (Instagram/Jeromepolin)</figcaption>
</figure> ***

Intip! Baru-baru ini Jerome Polin telah ditawari untuk menjadi buzzer dengan bayaran yang sangat fantastis.

Ditawari Rp 150 Juta untuk Jadi Buzzer dan Memperbaiki Citra Pemerintah, Jerome Polin Beri Jawaban Menohok!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/18/Masjid-Miftahul-Islah-Tempino-Muaro-Jambi-31905948.jpg" alt="Ustadz Abdul Somad sedang berceramah Sumber foto : Instagram/@ustadzabdulsomad_official" width="100%">
<figcaption>Ustadz Abdul Somad sedang berceramah Sumber foto : Instagram/@ustadzabdulsomad_official</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Viral di media sosial pernyataan ustaz Abdul Somad yang diminta untuk membayar pajak karena penghasilan dari kanal YouTube miliknya dinilai mencapai Rp 150 juta. Video itu diunggah sejumlah akun media sosial, salah satunya akun Instagram hijrahbersamauas. Dalam video, Abdul Somad yang sedang berceramah dalam sebuah kesempatan, mengaku dipanggil oleh kepala pajak untuk datang menghadap. Merasa taat dalam hal pembayaran pajak, dia pun datang memenuhi undangan tersebut. Setelah bertemu, ustaz Abdul Somad diminta untuk bayar pajak karena penghasilannya dari YouTube disebut pihak pajak mencapai Rp 150 juta setiap bulannya. "Begini ustaz, kami sudah cek ternyata pendapatan YouTube satu bulan Rp 150 juta. Ustaz bayar pajak," kata kepala pajak kepada pria yang kerap disapa UAS itu. Diminta bayar pajak, ustaz Abdul Somad lantas mengungkap rincian pengeluaran dari penghasilannya dari kanal YouTube. Dia memastikan tidak mengambil sama sekali uang yang didapatkannya dari YouTube. "Bapak cek ke mana duit itu mengalir dari YouTube. Tak seperak pun mengalir ke rekening saya. Langsung dibeliin beras, beli minyak, beli kompor, dan beli semuanya, untuk sedekah," tegas UAS. Tak hanya itu, dia juga menyatakan penghasilan dari YouTube tak bisa dipatok angka Rp 150 juta karena setiap bulannya sangat fluktuatif. Ustaz Abdul Somad merasa data yang disajikan petugas pajak tidak benar dan bisa masuk dalam kategori fitnah. "Ketika kita difitnah, dianiaya, jangan diam. Nanti fitnah merajalela. Kita harus jelaskan. Setelah kita jelaskan, orang tetap fitnah kita, kita nggak salah lagi," katanya. Kepada petugas pajak, ustaz Abdul Somad justru menceramahi mereka dengan meminta untuk tidak lupa bersedekah mengingat tugas mereka mengawasi sekaligus memungut uang dari banyak orang. "Kalau kalian tidak bersedekah, itu zalim, aniaya, neraka jahanam tempat kalian," ungkap UAS yang mengaku nada bicaranya lebih melunak tak sekeras saat berceramah di tempat umum.

Ustadz Abdul Somad viral setelah ditagih pajak karena penghasilan dari YouTube. Ia mengungkapkan pengeluaran dan menolak angka pajak itu.

Ustaz Abdul Somad Menolak Ditagih Pajak usai Dianggap Berpenghasilan Rp 150 Juta di YouTube: Tak Seperak pun Masuk Rekening Saya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/19/vneMmMuZoTm0S0gm54qDf6rljOe5ppBJEgqVOqXs-2437575573.jpg" alt="Petugas DLH kota Surabaya membersihkan area Taman Apsari usai digunakan pesta Rakyat HUT ke-80 RI, Selasa (19/8). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Petugas DLH kota Surabaya membersihkan area Taman Apsari usai digunakan pesta Rakyat HUT ke-80 RI, Selasa (19/8). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Taman Apsari, Surabaya yang berada persis di seberang Gedung Negara Grahadi mengalami kerusakan, imbas gelaran Pesta Rakyat HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Biaya untuk memulihkannya ditaksir mencapai Rp 150 Juta. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya, Myrna Augusta Aditya. Myrna menyebut DLH Surabaya sudah mengecek kondisi fasilitas umum di Taman Apsari. Hasilnya, sejumlah tanaman mengalami kerusakan akibat terinjak saat berlangsungnya Pesta Rakyat pada Senin (18/8) malam. "(Fasilitas yang rusak) hanya bangku taman (Apsari). Yang lain lebih ke tanaman yang rusak terinjak-injak. Perkiraan sekitar Rp 150 juta (biaya perbaikannya)," ujar Myrna kepada awak media, Selasa (19/8). Myrna mengatakan, DLH Surabaya telah membersihkan sisa kerusakan di Taman Apsari. Langkah ini dilakukan agar proses perbaikan bisa segera dilaksanakan begitu material perbaikan tersedia. "Tadi langsung, setelah dicek kerusakan, petugas DLH langsung melakukan pembersihan tanaman yang mati, dan tanah dicangkul agar siap tanam. Bertahap dilakukan penanaman mulai besok," imbuhnya. Selama perbaikan, Taman Apsari tetap dibuka untuk umum. Masyarakat dapat berkunjung untuk bersantai maupun berolahraga. Terkait biaya perbaikan, Myrna menyebut seluruhnya akan ditanggung oleh Pemprov Jawa Timur. "Kami sudah berkoordinasi untuk segera dilakukan penggantian tanaman yang rusak oleh Provinsi Jatim. Kita perkirakan 2 atau 3 hari, karena juga harus mendatangkan tanaman dulu," terang Myrna. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menegaskan Pemprov Jatim siap menanggung penuh perbaikan Taman Apsari yang rusak pasca Pesta Rakyat di Gedung Negara Grahadi. &ldquo;Terkait taman (Apsari yang rusak) saya sudah berkoordinasi dengan Pak Wali Kota Surabaya (Eri Cahyadi), dan desain taman nanti juga tetap mengikuti yang sebelumnya,&rdquo; jelas Khofifah.&nbsp;

Taman Apsari Surabaya mengalami kerusakan setelah Pesta Rakyat HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Grahadi, biaya pemulihan mencapai Rp 150 juta.

Biaya Perbaikan Taman Apsari Surabaya Ditaksir Rp 150 Juta, Rusak Imbas Pesta Rakyat HUT ke-80 RI di Grahadi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/24/DEMO-TRUCK_NUR-CHAMIM-2-3414171892.jpg" alt="Sejumlah sopir truk memarkir kendaraannya di tepi jalan saat aksi solidaritas menolak aturan Over Dimension Over Load (ODOL) di Jalur Pantura Siliwangi Ruas Semarang-Kendal, Semarang, Jawa Tengah, Senin (23/6/2025). (Nur Chamim/Jawa Pos Radar Semarang)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah sopir truk memarkir kendaraannya di tepi jalan saat aksi solidaritas menolak aturan Over Dimension Over Load (ODOL) di Jalur Pantura Siliwangi Ruas Semarang-Kendal, Semarang, Jawa Tengah, Senin (23/6/2025). (Nur Chamim/Jawa Pos Radar Semarang)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Praktik pungutan liar (pungli) dan truk over dimension over loading (ODOL) di Indonesia bukan sekadar masalah teknis transportasi, tapi sudah menjadi penyakit kronis yang menyandera sistem logistik nasional.&nbsp; Alih-alih berkurang, pungli masih merajalela. Mulai dari jalan tol, bahu jalan, rest area, hingga masuk ke jalur-jalur distribusi menuju pasar dan gudang. Semua pihak dirugikan, sopir, pengusaha, bahkan pemilik barang. Dalam diskusi yang digelar bersama Asosiasi Pengemudi Angkutan Barang di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan pekan lalu, para sopir mengungkap kenyataan pahit di balik kemudi.&nbsp; Dari Tol Cikampek hingga Kramat Jati, mereka dipalak oknum preman hingga Rp 200 ribu sekali jalan. Jika nekat berhenti di bahu jalan untuk istirahat, bukan keamanan yang datang, melainkan pungli dari oknum petugas tol.&nbsp; Bahkan, kata mereka, masalah ini sudah pernah dilaporkan ke direksi, namun hingga kini tak kunjung dibereskan. Cerita kelam tak berhenti di situ. Di sekitar kawasan pelabuhan Tanjung Priok, misalnya, pengusaha truk mengungkap adanya 'kampung pungli' di jalur menuju gudang. Truk yang hendak melewati portal harus membayar 'uang stempel' Rp 100 ribu kepada oknum yang mengatasnamakan RT setempat. Salah satu pengemudi menuturkan, saat mengangkut sayuran dari Garut ke Pasar Kramat Jati, Jakarta, ia harus menyisihkan dana sekitar Rp 175 ribu untuk melintasi 5 sampai 6 titik pungli. "Mulai dari berseragam hingga tidak memakai baju, semua bisa minta pungli. Dari angkut sampai bongkar, semua ada tarifnya,&rdquo; keluh seorang sopir. Lebih menyedihkan lagi, para pengusaha dan pemilik barang pun jadi korban. Bedanya, mereka menyikapi berbeda: pemilik barang cenderung tertutup, pengusaha setengah terbuka, sementara sopir yang jadi ujung tombak operasional&mdash;buka-bukaan. Akibat praktik pungli ini, biaya logistik nasional ikut membengkak. Menurut pengusaha, pungli menyumbang sekitar 15 hingga 30 persen dari total ongkos angkut logistik di Indonesia. &ldquo;Kalau dihitung, truk dengan ritase padat bisa menghabiskan Rp 120 hingga Rp 150 juta per tahun hanya untuk pungli. Itu sekitar Rp 10&ndash;12 juta per bulan,&rdquo; ujar seorang pelaku usaha angkutan. Celakanya, ini terjadi saat pemerintah justru sedang gencar mendorong program Zero ODOL (tanpa truk kelebihan muatan/dimensi). Namun, pungli yang justru jadi salah satu akar penyebab tetap dibiarkan menjamur tanpa solusi nyata. <h3>MTI: Komitmen Pemberantasan Pungli Lemah</h3> Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, menyayangkan lemahnya komitmen pemberantasan pungli. &ldquo;Selama ini pemerintah sibuk mengurus ODOL, tapi abai terhadap punglinya. Padahal, praktik pungli jauh lebih sistemik dan membebani biaya logistik secara signifikan,&rdquo; tegas Djoko kepada JawaPos.com. Menurutnya, tanpa penghapusan pungli, program Zero ODOL hanya akan menjadi jargon kosong. &ldquo;Pemerintah perlu memasukkan agenda pemberantasan pungli sebagai bagian dari reformasi logistik nasional, bukan hanya sekadar urusan truk kelebihan muatan,&rdquo; tambahnya. Ia mengungkapkan, kondisi ini mengungkapkan bahwa logistik Indonesia bukan sekadar soal infrastruktur atau kendaraan. Selama korupsi kecil-kecilan ini dibiarkan tumbuh liar di jalanan, maka sebaik apa pun jalan dibangun, biaya distribusi barang tetap mahal, dan yang paling dirugikan tetaplah rakyat. "Sudah waktunya pemerintah tak hanya mengejar truk nakal tapi juga berani menyentuh 'penumpang gelap' dalam sistem logistik nasional. Sebab, logistik yang efisien hanya mungkin tercapai bila jalannya bersih dari praktik kotor," tandas Djoko. &nbsp;

Alih-alih berkurang, pungli masih merajalela. Mulai dari tol, bahu jalan, rest area, hingga jalur-jalur distribusi menuju pasar dan gudang.

Truk ODOL Dilarang tapi Pungli Dibiarkan, Sopir Truk dan Pengusaha Mengeluh: Keluar Rp 150 Juta per Tahun Hanya untuk Pungli!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/17/IZM0kc2deoXHrzcNUeUYt4DmuPnWP1oN2nBKL6Tp-1-923526527.jpg" alt="Mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan Arief Budiman menjadi saksi dalam sidang lanjutan terdakwa Hasto Kristiyanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (17/4). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan Arief Budiman menjadi saksi dalam sidang lanjutan terdakwa Hasto Kristiyanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (17/4). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Mantan Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan mengaku menerima uang sebesar Rp 150 juta untuk membantu pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku, agar menjadi Anggota DPR RI 2019-2024. Uang itu diterima Wahyu dari mantan Komisioner Bawaslu RI Agustiani Tio Fridelina. Pernyataan itu disampaikan Wahyu saat dihadirkan menjadi saksi untuk terdakwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (17/4). Selain Wahyu, mantan Ketua KPU RI Arief Budiman juga hadir sebagai saksi ke ruang persidangan. "Apakah ada terkait uang yang disiapkan untuk memuluskan pengurusan tersebut?" tanya jaksa kepada Wahyu. "Ada," jawab Wahyu. "Siapa yang menyampaikan?" telisik jaksa. "Ibu Tio," timpal Wahyu. Jaksa kemudian mengkonfirmasi perihal uang yang diterima Wahyu dari Agustiani Tio. Namun, Wahyu berdalih tidak pernah meminta langsung uang tersebut untuk pengurusan PAW Harun Masiku. "Setahu saya, seingat saya, Bu Tio menyampaikan ada dana operasional untuk itu," ungkap Wahyu. "Berapa yang disampaikan?" tanya jaksa. "Saya lupa persisnya, Pak, karena saya hanya menerima Rp 150-an (juta)," ujar Wahyu. "Apakah Rp 750 juta?" cecar jaksa. "Saya tidak tahu persis tentang itu. Yang saya tahu persis adalah saya menerima Rp 150 (juta), Pak," tegas Wahyu. Adapun, Hasto Kristiyanto didakwa atas dakwaan telah menyuap mantan Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan terkait dengan penetapan PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 untuk kepentingan Harun Masiku. Selain itu, Hasto juga didakwa merintangi proses penyidikan yang membuat Harun Masiku berhasil melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini. Hasto didakwa melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. Serta, Pasal 21 UU Tipikor jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengaku menerima uang Rp 150 juta dari Agustiani Tio untuk urus PAW Harun Masiku di sidang Hasto.

Beri Kesaksian di Sidang Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Ngaku Terima Uang Rp 150 Juta dari Agustiani Tio

Rp 150 Juta

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Rp 150 Juta

Berita Terkini

Ditawari Rp 150 Juta untuk Jadi Buzzer dan Memperbaiki Citra Pemerintah, Jerome Polin Beri Jawaban Menohok!

Ustaz Abdul Somad Menolak Ditagih Pajak usai Dianggap Berpenghasilan Rp 150 Juta di YouTube: Tak Seperak pun Masuk Rekening Saya

Biaya Perbaikan Taman Apsari Surabaya Ditaksir Rp 150 Juta, Rusak Imbas Pesta Rakyat HUT ke-80 RI di Grahadi

Truk ODOL Dilarang tapi Pungli Dibiarkan, Sopir Truk dan Pengusaha Mengeluh: Keluar Rp 150 Juta per Tahun Hanya untuk Pungli!

Beri Kesaksian di Sidang Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Ngaku Terima Uang Rp 150 Juta dari Agustiani Tio

Download Aplikasi JawaPos.com