<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/19/pexels-fahadputhawala-31786686-1-4189255108.jpg" alt="Ilustrasi karaoke. Ahmad Dhani menyoal royalti karaoke yang naik menjadi Rp 15 juta per room. (Pexels)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi karaoke. Ahmad Dhani menyoal royalti karaoke yang naik menjadi Rp 15 juta per room. (Pexels)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Musisi Ahmad Dhani kembali menyinggung soal royalti lagu. Kali ini, suami Mulan Jameela menyinggung tarif royalti untuk usaha karaoke yang naik berkali-kali lipat. Ahmad Dhani mengunggah foto bertuliskan, "Royalti Karaoke Naik Rp 15 Juta per Room, Pengusaha Menjerit.&rdquo; Menurut ayah Al, El, dan Dul, kenaikan tarif royalti itu tanpa melalui proses diskusi dengan para pemilik hak cipta.&nbsp; "Komposer nggak ada yang tahu menahu soal ini. Label rakus itu pasti,&rdquo; tulis Ahmad Dhani dalam unggahannya di Instagram. Kenaikan tarif royalti karaoke sebelumnya dikeluhkan sejumlah pengusaha karaoke. Salah satunya, pemilik karaoke Citra Dewi Karaoke, Handika Gusni Rahmulya, di kabupaten Semarang Jawa Tengah. &nbsp; Handika kebingungan dengan tarif royalti yang mendadak naik berkali lipat lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Padahal sebelumnya, angka royalti untuk setiap room karaoke hanya sekitar Rp 3 juta. Tiba-tiba naik menjadi Rp 15 Juta tanpa diketahui dari mana cara penghitungannya. "Kami tidak tahu bagaimana cara penghitungannya, tiba-tiba muncul angka Rp 15 juta per room per tahun. Apalagi ekonomi saat ini sedang lesu," keluh Handika. Menurut Handika, bisnis karaokenya sempat tutup akibat terdampak pandemi Covid-19. Bisnisnya baru beroperasi kembali pada tahun 2024. Tapi di tahun 2025, dia dikejutkan dengan tagihan royalti yang tiba-tiba naik menjadi Rp 15 juta per room.&nbsp; Dia pun kesulitan untuk membayar total tagihan royalti mencapai Rp 960 juta. Alhasil, dia baru bisa membayar sebesar Rp 388 juta. &nbsp;

Royalti karaoke melonjak dari Rp 3 juta menjadi Rp 15 juta per room, Ahmad Dhani soroti label rakus dan dampaknya bagi pengusaha karaoke.

Royalti Karaoke Naik dari Rp 3 Juta ke Rp 15 Juta Setiap Room, Ahmad Dhani Sebut Label Rakus: Komposer Nggak Tahu Menahu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/16/istockphoto-1449954024-612x612-1-1439499979.jpg" alt="Ilustrasi BPJS Ketenagakerjaan. (istockphoto)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi BPJS Ketenagakerjaan. (istockphoto)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Prosedur pencairan dana Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan kini dipermudah. Sejak Mei 2025, peserta program Jaminan Hari Tua (JHT) dengan saldo maksimal Rp 15 juta dapat mencairkan klaim secara digital lewat Jamsostek Mobile (JMO). Peserta kini cukup mengunduh aplikasi JMO di App Store atau Play Store, melakukan registrasi, dan mengikuti langkah-langkah yang telah disediakan untuk pengajuan klaim JHT. Selain untuk klaim JHT, aplikasi ini juga memungkinkan peserta untuk mengecek saldo, melakukan pendaftaran program, menyampaikan pengaduan, hingga mengakses informasi lengkap terkait manfaat perlindungan ketenagakerjaan. "Penambahan limit klaim pada aplikasi JMO merupakan wujud nyata komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam meningkatkan kualitas layanan digital," ujar BPJS Ketenagakerjaan dalam keterangan resminya, Senin (16/6). Syarat klaim JHT tetap mengikuti ketentuan yang berlaku, seperti peserta yang memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, meninggal dunia, atau berhenti bekerja. Namun yang membedakan, kini peserta dengan saldo JHT maksimal Rp 15 juta dapat langsung mengakses manfaat tersebut secara online. Pihak BPJS Ketenagakerjaan juga menegaskan bahwa inovasi ini bukan sekadar peningkatan fitur. Melainkan bagian dari visi besar untuk mewujudkan layanan sosial ketenagakerjaan yang inklusif dan mudah diakses seluruh lapisan masyarakat. "BPJS Ketenagakerjaan terus berinovasi agar seluruh pekerja Indonesia bisa merasakan manfaat maksimal sehingga seluruh pekerja Indonesia bisa Kerja Keras Bebas Cemas," tambah perwakilan BPJS Ketenagakerjaan. Dengan digitalisasi layanan ini, BPJS Ketenagakerjaan berharap akan lebih banyak peserta yang terbantu, terutama mereka yang berada di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan mobilitas. Peserta juga diimbau untuk memastikan data diri mereka di sistem BPJS Ketenagakerjaan telah diperbarui agar proses klaim berjalan lancar. Berikut syarat pencairan JHT melalui aplikasi JMO: - Sudah berhenti bekerja akibat resign atau PHK.&nbsp; - Saldo JHT maksimal Rp 15.000.000. - Status kepesertaan nonaktif minimal 1 bulan. - Siapkan dokumen lengkap seperti KTP, KK, Kartu BPJS Ketenagakerjaan, dan paklaring atau bukti pernah bekerja. Cara Pencairan Dana - Buka aplikasi JMO di ponsel, kemudian pilih menu Jaminan Hari Tua. - Pada halaman Jaminan Hari Tua, pilih menu Klaim JHT. - Jika memenuhi syarat, akan muncul 3 centang hijau pada persyaratan pengajuan Klaim JHT melalui aplikasi JMO, kemudian klik 'selanjutnya'. - Pilih salah satu sebab klaim, lalu klik 'selanjutnya'. - Lakukan pengecekan Data Kepesertaan. Jika data sudah benar, silakan pilih 'sudah'. - Lakukan swafoto dengan klik 'Ambil Foto' sesuai ketentuan yang ditampilkan. - Lengkapi data NPWP dan rekening yang aktif, lalu klik 'Selanjutnya'. - Pada halaman Rincian Saldo JHT, ditampilkan rincian saldo yang akan dibayarkan, kemudian klik 'Selanjutnya'. - Lakukan pengecekan ulang keseluruhan data. Jika data sudah benar, klik 'Konfirmasi'. - Pengajuan berhasil diproses. Untuk melihat status klaim, buka menu 'Tracking Klaim'. - Jika semua syarat lengkap, dana akan ditransfer ke rekening anda dalam waktu satu hari kerja. Untuk saldo JHT di atas Rp 15 juta, peserta tetap bisa mencairkan sebagian lewat JMO. Namun sisa saldo perlu dicairkan melalui kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan atau Layanan Lapak Asik daring. &nbsp;

Peserta program Jaminan Hari Tua (JHT) dengan saldo maksimal Rp 15 juta dapat mencairkan klaim secara digital lewat Jamsostek Mobile (JMO).

Pemilik Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan Maksimal Rp 15 Juta Bisa Klaim Langsung via Aplikasi JMO, Ini Syaratnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/warga-tasikmalaya-heboh-fotokopi-ktp-ditukar-uang-rp-15-juta_m_149506.jpeg" alt="Fotokopi KTP Ditukar Uang Rp 15 Juta" width="100%">
<figcaption>Fotokopi KTP Ditukar Uang Rp 15 Juta</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Ratusan warga di Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, dijanjikan mendapatkan uang sebesar Rp 15.600.000 dari sebuah bank di Swiss. Mereka diminta mengumpulkan foto kopi KTP, foto bersidik jari, dan mengisi formulir khusus. Merespons hal itu, Polsek Indihiang dan TNI bergerak cepat. Petugas kemarin (7/8) memverifikasi pengumpulan data diri masal itu. Aparat bergerak ke rumah warga &ndash;yang mengumpulkan KTP masal itu&mdash; di wilayah Kelurahan Sukamanah Kecamatan Cipedes. Kapolsek Indihiang Kompol Tri Sumarsono mengatakan, pihaknya mendapat laporan adanya warga yang membagi-bagikan formulir dengan iming-iming uang belasan juta. Kapospol Cipedes Aiptu Pupu mendatangi rumah warga dan meminta kejelasan langsung kepada IM. "Takutnya KTP dan foto warga disalahgunakan," tuturnya. Dari kasus itu, pihaknya mencium aroma penipuan mengingat mekanisme yang tidak logis. Karena sebagai pengayom masyarakat pihaknya harus meminimalisir segala potensi yang bisa menimbulkan keresahan di masyarakat. "Karena modus seperti ini banyak dilakukan pelaku penipuan," tuturnya. Sejauh ini pihaknya belum mendapat laporan adanya masyarakat yang dirugikan. Namun jika ke depannya sudah masuk ke ranah pidana, pihaknya akan melakukan penindakan. "Kita sifatnya masih monitor dan memberikan himbauan kepada masyarakat, kalau memang betul akan diberi uang ya bagus," ungkapnya. Saat ditemui di rumahnya, kemarin, kepada polisi dan TNI, IM tidak mengetahui secara jelas asal usul formulir itu. Perempuan yang diperkirakan berumur di atas 50 tahun itu hanya diminta tolong seorang perempuan bernama Ana, warga Purbaratu. "Dia yang megang satu kota, katanya kalau ada apa-apa nanti dia yang urus," terangnya. Dalam seminggu terakhir, IM sudah mendapatkan sekitar 300 KTP dan foto warga yang mengisi formulir/kupon yang dibagikan. Namun sebagian warga sudah mengambilnya kembali karena khawatir menjadi masalah. "Banyak juga yang sudah diambil lagi sama warga," katanya. Kapospol Cipedes Aiptu Pupu melakukan pengecekan terhadap formulir yang dibagikan serta mendata warga yang turut serta. Pihaknya menjelaskan kepada IM bahwa kepolisian hanya menjaga kondusivitas tanpa bermaksud menuduhnya melakukan penipuan. Dalam formulir yang dibagikan kepada warga tertulis bahwa warga akan mendapatkan uang sebesar Rp. 15.600.000 dari sebuah bank di Swiss. Di situ juga tertera stempel Imam Mahdi dan Ratu Adil dengan tanda tangan yang mengatasnamakan Dewan Ikatan Dokumen Internasional. Ketua RW setempat, Asep YK Wardani mengaku mendapat informasi adanya warga yang diminta untuk mengisi formulir dan melampirkan fotokopi KTP serta pas foto dan dijanjikan mendapat uang dengan jumlah yang cukup banyak. Karena merasa khawatir berkas itu akan disalahgunakan pihak tidak bertanggungjwab, dia berkoordinasi dengan pihak kepolisian. &ldquo;Takutnya nanti bisa jadi masalah,&rdquo; katanya dilansir Radar Tasikmlaya (Jawa Pos Group).

Warga Tasikmalaya Heboh, Fotokopi KTP Ditukar Uang Rp 15 Juta

rp 15 juta

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rp 15 juta

Berita Terkini

Royalti Karaoke Naik dari Rp 3 Juta ke Rp 15 Juta Setiap Room, Ahmad Dhani Sebut Label Rakus: Komposer Nggak Tahu Menahu

Pemilik Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan Maksimal Rp 15 Juta Bisa Klaim Langsung via Aplikasi JMO, Ini Syaratnya

Warga Tasikmalaya Heboh, Fotokopi KTP Ditukar Uang Rp 15 Juta

Download Aplikasi JawaPos.com