<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/09/JKT_KPK-Kembali-Periksa-Yaqut-Cholil-Qoumas_Toyibi_-2JPG-2758154378-1082087955.jpg" alt="Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 di gedung Merah Putih KPK. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 di gedung Merah Putih KPK. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - KPK menyebut ada pengembalian dana dari Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) atau biro travel haji dalam perkara dugaan korupsi kuota haji yang menjerat Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Nilai dananya mencapai sekitar Rp 100 miliar. Kasus dugaan korupsi kuota haji yang menyeret Yaqut Cholil Qoumas tersebut terjadi pada periode 2023&ndash;2024. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan mantan Yaqut Cholil Qoumas selaku eks Menag serta mantan staf khusus Menag era Yaqut, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, sebagai tersangka. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan jumlah dana yang telah dikembalikan tersebut masih berpotensi bertambah seiring dengan proses penanganan perkara yang terus berjalan. &ldquo;Sampai dengan saat ini sudah mencapai sekitar Rp 100 miliar. ini masih akan terus bertambah, oleh karena itu KPK terus mengimbau kepada pihak-pihak PIHK, biro travel, ataupun asosiasi yang masih ragu-ragu silakan bisa segera mengembalikan,&rdquo; kata Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (9/1). Budi menegaskan, KPK membuka ruang bagi pihak-pihak yang diduga terlibat untuk bersikap kooperatif dengan mengembalikan dana yang diduga terkait dengan perkara korupsi kuota haji tersebut. Menurut dia, sikap kooperatif dari para pelaku usaha penyelenggara haji menjadi bagian penting dalam upaya pemulihan kerugian negara yang timbul akibat dugaan tindak pidana korupsi tersebut. &ldquo;KPK juga mengimbau kepada pihak-pihak PIHK, biro travel maupun asosiasi untuk kemudian juga bisa kooperatif termasuk dalam hal pengembalian uang-uang,&rdquo; ujar Budi. Disisi lain, Budi menyatakan KPK menjerat Yaqut dan Alex dengan sangkaan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. Namun, hingga saat ini besaran nilai kerugian keuangan negara masih dalam proses penghitungan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Dalam perkara dengan sangkaan kerugian keuangan negara atau pasal 2, pasal 3,&rdquo; ujarnya. KPK juga memastikan proses penyidikan masih terus berjalan dan belum berhenti pada penetapan tersangka. Ia menambahkan, penyidik turut melakukan penelusuran terhadap pihak-pihak terkait, termasuk Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan biro travel haji. Budi menegaskan, seluruh langkah penyidikan tersebut dilakukan untuk memastikan pemulihan kerugian negara dapat dilakukan secara maksimal. &ldquo;Sehingga ketika nanti sudah ditetapkan nilai kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari perkara ini,&rdquo; imbuhnya. Kasus ini bermula dari dugaan pelanggaran aturan dalam pembagian kuota tambahan haji 2024. Sesuai UU, kuota haji seharusnya dibagi masing-masing 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus. Namun, Kementerian Agama melakukan diskresi terhadap kuota tambahan sebesar 20.000 jamaah yang diberikan Pemerintah Arab Saudi dengan membaginya secara merata alias 50:50, yakni 10.000 untuk jamaah reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Pembagian yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut memunculkan dugaan adanya praktik jual-beli kuota haji khusus oleh oknum di Kementerian Agama kepada sejumlah biro travel haji dan umrah. Praktik itu diduga dilakukan agar jamaah dapat berangkat pada tahun yang sama tanpa harus antre, dengan syarat memberikan uang pelicin untuk mendapatkan kuota tersebut. &nbsp;

KPK ungkap pengembalian dana Rp 100 miliar kasus kuota haji 2023-2024 dari biro travel, eks Menag Yaqut Cholil Qoumas jadi tersangka.

Biro Travel Kembalikan Dana Kasus Kuota Haji yang Jerat Yaqut Cholil Qoumas, Nilainya Rp 100 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/09/Jubir-KPK-Budi-Prasetyo-2JPG-267262913.jpg" alt="Jubir KPK Budi Prasetyo. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Jubir KPK Budi Prasetyo. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa penyitaan uang senilai sekitar Rp 100 miliar dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023&ndash;2024 bukan berasal dari dana jamaah. Melainkan hasil dari penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara negara yang bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu.&nbsp; Penegasan ini disampaikan juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menanggapi beredarnya narasi bahwa uang tersebut merupakan titipan atau simpanan calon jamaah haji. Pernyataan ini disampaikan menanggapi artikel yang dimuat oleh Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH). &ldquo;Perkara ini berpangkal dari adanya dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Penyelenggara Negara yang bekerja sama dengan pihak-pihak lainnya, dalam pembagian kuota haji tambahan untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia Tahun 2023-2024,&rdquo; kata Budi kepada wartawan, Kamis (9/10). Ia menjelaskan, perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024, bermula dari adanya dugaan penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara negara yang bekerja sama dengan pihak-pihak lain dalam pembagian kuota haji tambahan tahun 2023&ndash;2024.&nbsp; Kuota haji tambahan sebanyak 20 ribu yang diberikan pemerintah Arab Saudi sejatinya dimaksudkan untuk mempercepat keberangkatan jamaah reguler Indonesia yang telah lama mengantre. Namun dalam pelaksanaannya, KPK menemukan adanya pembagian kuota tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundangan.&nbsp; Padahal, dalam aturan yang berlaku seharusnya dari kuota tambahan itu diperuntukan 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus. Namun, berdasarkan diskresi Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas saat itu, kuota haji tambahan dibagi menjadi 50 persen untuk reguler dan 50 persen untuk haji khusus. &ldquo;Dengan adanya pembagian kuota tambahan ke dalam kuota haji reguler dan kuota haji khusus, yang tidak sesuai dengan ketentuan perundangan tersebut, maka mengakibatkan jumlah kuota yang dikelola oleh Kemenag dalam bentuk kuota haji reguler, menjadi berkurang dari yang semestinya," jelasnya. Ia menegaskan, jumlah kuota haji khusus yang dikelola oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) atau biro travel meningkat tajam atas pembagian kuota 50:50 tersebut. "Artinya, kuota-kuota haji khusus yang perjualbelikan oleh PIHK itu, bermula dari adanya diskresi pembagian kuota tersebut," urainya. Terlebih, dalam proses penyidikan KPK menemukan fakta adanya aliran dana dari sejumlah PIHK kepada oknum di Kementerian Agama (Kemenag). Modusnya beragam, mulai dari uang percepatan hingga biaya tidak resmi lainnya yang diberikan agar kuota haji khusus dapat dimanfaatkan untuk memberangkatkan jamaah tanpa antre panjang. "Ditemukan fakta-fakta adanya dugaan aliran uang dari para PIHK kepada oknum di Kemenag, dengan berbagai modus, seperti uang percepatan, dan lainnya. Karena dengan kuota haji khusus ini calon jamaah kemudian langsung berangkat pada tahun itu. Tanpa perlu mengantre," pungkasnya.

KPK menyatakan penyitaan uang Rp 100 miliar terkait dugaan korupsi kuota haji bukan milik jamaah, melainkan hasil penyalahgunaan wewenang.

KPK: Rp 100 Miliar yang Disita di Kasus Korupsi Kuota Haji Bukan Milik Jamaah Haji, Tapi Hasil Penyalahgunaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/04/Menteri-Haji-dan-Umrah-Mochamad-Irfan-Yusuf-5JPG-1033385249.jpg" alt="Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan memberi salam usai pertemuan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (3/10/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan memberi salam usai pertemuan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (3/10/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap sumber uang yang dikembalikan oleh sejumlah pihak, terkait kasus dugaan korupsi pembagian kuota haji tambahan era Presiden Joko Widodo (Jokowi) tahun 2024. Total dana yang telah disita dan dikembalikan ke KPK sejauh ini mencapai hampir Rp 100 miliar. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menjelaskan, uang tersebut berasal dari dana yang dikelola oleh sejumlah agen travel haji dan umrah, yang berasal dari pembayaran para jamaah untuk mendapatkan kuota haji khusus. Dana itu kemudian mengalir ke oknum di Kementerian Agama (Kemenag) melalui berbagai perantara. &ldquo;Itu kan uang yang dikelola biro travel dari pembayaran para jamaah. Dalam prosesnya, ada dugaan aliran uang ke oknum di Kementerian Agama melalui beragam perantara,&rdquo; kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (6/10). Budi menuturkan, penyidik KPK saat ini masih mendalami secara intensif pihak-pihak perantara dalam aliran dana tersebut. Ia menyebut, jalur perantara bisa saja melalui asosiasi agen haji dan umrah, maupun pihak-pihak lain yang berperan menyalurkan dana ke pejabat Kemenag. &ldquo;Perantara-perantaranya apakah melalui asosiasi, ataukah melalui pihak lain, atau melalui asosiasi kemudian pihak lain ke Kementerian Agama, ini semuanya sedang kami dalami. Dari sini akan kami telusuri terkait dugaan aliran itu, dan sebagian uangnya sudah dilakukan penyitaan,&rdquo; jelasnya. Menurut Budi, penyitaan terhadap miliaran rupiah uang tersebut dilakukan sebagai bagian dari proses pembuktian di pengadilan, sekaligus untuk mengoptimalkan pengembalian keuangan negara. &ldquo;Harapannya perkara ini tidak hanya berhenti pada penetapan tersangka atau kerugian negara, tetapi juga bagaimana kami bisa mengoptimalkan asset recovery atau pengembalian keuangan negara,&rdquo; tegasnya. Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto juga mengonfirmasi bahwa lembaganya telah menerima pengembalian uang dalam jumlah besar dari sejumlah biro perjalanan dan asosiasi haji, yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji 2023&ndash;2024. &ldquo;Secara keseluruhan, kalau ratusan miliar mungkin belum. Kalau puluhan miliar, mungkin sudah mendekati Rp 100 miliar,&rdquo; ujar Setyo di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Senin (6/10). Meski begitu, Setyo menyampaikan bahwa pimpinan KPK masih menunggu laporan rinci dari tim penyidik terkait pihak-pihak yang telah mengembalikan uang tersebut. &ldquo;Pasti akan kami kejar semaksimal mungkin selama ada informasi tentang aset, baik aset bergerak maupun tidak bergerak, yang berkaitan dengan perkara ini,&rdquo; tegasnya. <h2>Pengumuman Tersangka Menunggu Momen Tepat&nbsp;</h2> Meski demikian, hingga kini KPK belum mengumumkan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. KPK menyatakan hanya tunggu momentum yang tepat untuk mengumumkan tersangka kasus tersebut. "Itu kan relatif soal masalah waktu aja ya, saya yakin mungkin penyidik masih ada yang diperlukan untuk melengkapi pemberkasannya atau proses penyidikannya," ujar Setyo. Setyo menegaskan tidak ada permasalahan lebih lanjut terkait pengusutan perkara dugaan korupsi kuota haji. Terlebih, KPK saat ini mulai mengusut aliran uang ke pihak travel maupun oknum di Kementerian Agama (Kemenag). "Masalah lain nggak ada kok," pungkasnya. Dalam pengusutan kasus ini, KPK telah mencegah mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas bersama eks staf khusus (stafsus) Menag Ishfah Abdul Aziz (IAA) dan pihak travel Fuad Hasan Masyhur (FHM) ke luar negeri. Pencegahan dilakukan untuk memudahkan proses penyidikan berjalan secara optimal. Penyidikan itu dilakukan dengan menerbitkan sprindik umum melalui jeratan Pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2021 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

KPK ungkap sumber uang hampir Rp 100 miliar dari dugaan korupsi kuota haji, penyidikan masih berlanjut.

KPK: Uang Nyaris Rp 100 Miliar yang Dikembalikan Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji dari Pembayaran Jamaah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/16/G1IIsEgvJ8XjwE6PHjOGuPguXjv0fGXj5XlSgBbR-2140673667.jpg" alt="Gameplay RIFTSTORM, karya studio game lokal Indonesia, Agate. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Gameplay RIFTSTORM, karya studio game lokal Indonesia, Agate. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dunia game Indonesia kembali unjuk gigi di kancah global dengan rilisan terbaru yang menantang para gamers.&nbsp; Agate, salah satu studio game terbesar di Asia Tenggara, yang berangkat sebagai pemain lokal dari Bandung, Jawa Barat, baru saja memperkenalkan RIFTSTORM, sebuah game looter-shooter terbaru hasil kolaborasi dengan Confiction Labs.&nbsp; Game ini resmi diperkenalkan ke publik lewat Steam Next Fest 2025, sebuah ajang bergengsi yang menampilkan game-game indie paling menjanjikan dari seluruh dunia. Bukan sekadar rilis biasa, RIFTSTORM hadir sebagai demo yang bisa langsung dimainkan oleh gamer melalui platform Steam. Dan yang bikin bangga, ini bukan game biasa.&nbsp; RIFTSTORM disebut sebagai salah satu IP orisinal paling ambisius yang pernah dibuat di Indonesia. Proyek ini melibatkan lebih dari 120 talenta lokal, dikembangkan sepenuhnya in-house selama hampir lima tahun, dengan nilai investasi mencapai lebih dari Rp 100 miliar. &ldquo;Nilai investasinya besar, risikonya juga tinggi. Tapi kami yakin, untuk bisa bersaing secara global, kita harus berani menciptakan produk berkualitas tinggi,&rdquo; ujar Shieny Aprilia, CEO Agate melalui keterangannya.&nbsp; Menurut dia, industri game Indonesia punya potensi besar. Tapi hanya bisa tumbuh jika pelaku industrinya konsisten dan berani berpikir panjang. Mengenai gameplay-nya, RIFTSTORM akan mengajak pemain masuk ke dunia gelap penuh konspirasi dan ancaman mistis dari dimensi lain. Pemain berperan sebagai Weaver, agen elite yang bertugas menutup Rift, celah dimensi yang menjadi pintu masuk bagi makhluk mitologis berbahaya. Game ini hadir dengan visual bergaya stylized sci-fi yang flashy, kombinasi yang langsung mencuri perhatian. Gameplay-nya memadukan elemen looter-shooter dan roguelite, menawarkan replayability tinggi serta fleksibilitas build karakter. Baik dimainkan secara solo maupun co-op hingga tiga pemain, RIFTSTORM dirancang untuk memberikan pengalaman dinamis, cocok buat gamer hardcore maupun pemain yang ingin sesi bermain cepat tapi menantang. Versi demo yang dirilis di Steam Next Fest mencakup empat misi dengan level tantangan berbeda, mulai dari tutorial hingga misi hardcore. Pemain juga bisa memilih dari empat karakter Weaver, masing-masing dengan gaya bermain dan ability unik.&nbsp; Sistem modular dengan periapts memungkinkan kostumisasi skill secara strategis, membuka banyak kemungkinan build yang bisa dieksplorasi. &ldquo;Proyek ini adalah bentuk kepercayaan kami bahwa Indonesia butuh lebih banyak game ambisius. Fondasi industri game harus dibangun dengan visi besar dan kerja tim yang solid,&rdquo; tambah Arief Widhiyasa, CEO Confiction Labs. Dia berharap bahwa partisipasi pihaknya di Steam Next Fest bisa menjadi bukti bahwa game buatan lokal bisa tampil sejajar dengan game internasional. RIFTSTORM sendiri merupakan bagian dari proyek ekosistem yang lebih luas bernama Mythic Protocol, yang menggabungkan elemen game, komunitas, dan pengembangan IP jangka panjang. Tak berhenti di RIFTSTORM, Agate juga menyiapkan sejumlah judul lain yang akan diluncurkan dalam waktu dekat. Seperti Blades of Mirage, Rootmare, dan Zozo and the Lost Dreams. Semua ini menjadi sinyal kuat bahwa industri game Indonesia mulai bertransformasi dari sekadar pasar menjadi pemain aktif dalam kancah global.

Agate memperkenalkan RIFTSTORM, game looter-shooter ambisius dengan investasi lebih dari Rp 100 miliar, di Steam Next Fest 2025.

RIFTSTORM, Game Looter-Shooter dari Indonesia Tampil Perdana di Steam Next Fest 2025, Hasil Investasi Lebih dari Rp 100 Miliar!

<div id="m#msg-f:1784554313037470888" class="mail-message expanded"> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="ltr"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/07/FotoJet-56-2672825036.jpg" alt="ilustrasi VAR Room. (dundeeunitedfc.co.uk)" width="100%">
<figcaption>ilustrasi VAR Room. (dundeeunitedfc.co.uk)</figcaption>
</figure> </div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">JawaPos.com -&nbsp;PT Liga Indonesia Baru (LIB) mengungkapkan bahwa pihaknya telah memborong 15 teknologi Video Assistant Referee (VAR) yang total harganya mencapai Rp 100 miliar.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Teknologi VAR tersebut rencananya bakal digunakan di pertandingan-pertandingan Liga 1 Indonesia mulai Februari.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Hal tersebut diungkapkan oleh Public Relations (Humas) PT LIB, Sabina Katya dalam momen acara peluncuran aplikasi Liga Fan ID pada Rabu (6/12), di Jakarta.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/013317595/panpel-persebaya-sebut-lib-belum-pastikan-lokasi-pertandingan-kontra-psis-semarang">Panpel Persebaya Sebut LIB Belum Pastikan Lokasi Pertandingan kontra PSIS Semarang</a></div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Dilansir JawaPos.com dari Antara pada Rabu (6/12), Sabina mengatakan bahwa saat ini PT LIB sudah mempunyai sebanyak 15 VAR yang sudah siap dipakai. 12 di antaranya bakal ditempatkan di dalam ruangan bergerak (mobile).</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Sementara, hanya tiga VAR yang punya Video Operational Room (VOR) di dalam stadion. Belum dipastikan, namun kemungkinan tiga VOR tersebut bakal ditempatkan di Solo, Bali, dan Bandung.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">"Sekarang, kami (PT LIB) sudah ada 15 VAR, 12-nya mobile. Mungkin akan di Solo, mungkin ya, mungkin ada di Solo, mungkin di Bali, dan Bandung. Itu masih kemungkinan," ungkap Sabina.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/013317475/lib-belum-pastikan-lokasi-persebaya-versus-psis">LIB Belum Pastikan Lokasi Persebaya versus PSIS</a></div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Sedangkan, untuk SDM yang bakal mengoperasikan teknologi VAR tersebut, PT LIB diketahui terus menggelar pelatihan VAR yang kini sudah memasuki fase ketiga pada tahap dua yang digelar pada 4-19 Desember 2023 di Jakarta.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Dalam unggahan di akun Instagram resmi&nbsp;@pt_lib, Sejumlah 18 wasit, 36 asisten wasit, dan 16 operator tayangan ulang/replay (RO) yang telah terkurasi dibekali pelatihan lagi. Kemudian, pada Januari 2024 mendatang akan dilakukan simulasi di lapangan.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">"VAR Training Tahap 2 digelar di Jakarta pada 4-19 Desember 2023. Kegiatan ini diikuti 18 wasit, 36 asisten wasit, dan 16 replay operator. Acara ini merupakan agenda lanjutan dari VAR training tahap satu untuk Replay Operator yang digelar November 2023," tulis PT LIB dalam akun Instagramnya,&nbsp;@pt_lib, Selasa (5/12).</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/013316840/laga-persebaya-surabaya-vs-psis-semarang-masih-menunggu-jawaban-dari-pt-lib-untuk-bermain-di-gbt">Laga Persebaya Surabaya Vs PSIS Semarang Masih Menunggu Jawaban dari PT LIB untuk Bermain di GBT</a></div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">PT LIB dengan PSSI akan terus berupaya untuk membantu wasit Indonesia agar bisa mendapat lisensi wasit VAR. Yang mana lisensi VAR ini sepenuhnya ketentuan FIFA sebagai pemegang lisensi.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Selain itu, Sabina juga mengungkapkan bahwa teknologi VAR tersebut bakal diaplikasikan di pertandingan-pertandingan Liga 1 mulai bulan Februari 2024, atau pekan ke-24 di pertengahan musim, setelah Piala Asia.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Di momen tersebut, PT LIB juga menjelaskan bahwa pengadaan teknologi VAR tersebut didapatkan melalui skema pembelian dari vendor&nbsp;Hawk-Eye Innovations&nbsp;yang merupakan rekomendasi dari FIFA untuk menyediakan teknologi canggih tersebut.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/013044622/semen-padang-lapor-ke-pt-lib-terkait-dugaan-kecurangan-yang-dilakukan-wasit-liga-2">Semen Padang Lapor ke PT LIB Terkait Dugaan Kecurangan yang Dilakukan Wasit Liga 2</a></div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Chief of Business PT LIB, Budiman Dalimunthe, menjelaskan terkait alokasi biaya pengadaan VAR. Dia menyebut bahwa investasi yang digelontorkan untuk VAR Liga 1 mencapai lebih dari Rp 100 miliar.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">"Ini kan investasi kita untuk sepak bola bukan main main, tolong dibantu. VAR itu pasti punya operator atau federasi kan, kecuali LED kemarin kan sudah program itu," kata Budiman.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Sebenarnya, penerapan VAR di Indonesia sudah dilakukan di gelaran Piala Dunia U-17 2023 di empat stadion utama yang menjadi venue pertandingan. Antara lain Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) di Surabaya, Stadion Si Jalak Harupat di Bandung, Jakarta International Stadium (JIS), dan Stadion Manahan di Solo.</div> </div> </div> </div>

PT LIB menyebut sebanyak 15 sistem VAR siap dipakai pada pertandingan Liga 1. Total investasi untuk VAR Liga 1 mencapai Rp 100 miliar.

Habiskan Lebih dari Rp 100 Miliar, PT LIB Sebut 15 VAR Siap Dipakai di Liga 1 pada Februari

Rp 100 Miliar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Rp 100 Miliar

Berita Terkini

Biro Travel Kembalikan Dana Kasus Kuota Haji yang Jerat Yaqut Cholil Qoumas, Nilainya Rp 100 Miliar

KPK: Rp 100 Miliar yang Disita di Kasus Korupsi Kuota Haji Bukan Milik Jamaah Haji, Tapi Hasil Penyalahgunaan

KPK: Uang Nyaris Rp 100 Miliar yang Dikembalikan Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji dari Pembayaran Jamaah

RIFTSTORM, Game Looter-Shooter dari Indonesia Tampil Perdana di Steam Next Fest 2025, Hasil Investasi Lebih dari Rp 100 Miliar!

Habiskan Lebih dari Rp 100 Miliar, PT LIB Sebut 15 VAR Siap Dipakai di Liga 1 pada Februari

Download Aplikasi JawaPos.com