<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/31/0Xj3wVJWPpWkMs1GZvIf2FplVHFvUNmallogEQgu-1-3188609526.jpg" alt="Sekdaprov Jatim Adhy Karyono menjelaskan usulan proyek Pemprov Jawa Timur yang diusulkan agar didanai oleh pemerintah pusat, nilainya mencapai Rp 10 triliun. (Humas Pemprov Jatim)" width="100%">
<figcaption>Sekdaprov Jatim Adhy Karyono menjelaskan usulan proyek Pemprov Jawa Timur yang diusulkan agar didanai oleh pemerintah pusat, nilainya mencapai Rp 10 triliun. (Humas Pemprov Jatim)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Setelah dana Transfer ke Daerah (TKD) 2026 untuk Jawa Timur dipotong Rp 2,8 triliun, Pemprov Jatim mengajukan sejumlah proyek dengan nilai total Rp 10 triliun ke pemerintah pusat. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim Adhy Karyono dalam Rakor Sekretaris Daerah dan Kepala Bappeda se-Indonesia di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.&nbsp; "Provinsi Jatim menyampaikan beberapa usulan prioritas di 2026, tetapi tidak mampu dibiayai melalui APBD karena keterbatasan fiskal daerah dan dampak pengurangan TKD senilai Rp 2,8 triliun," jelas Adhy, Kamis (30/10). Dalam forum teesebut, setiap daerah diwajibkan menyampaikan daftar usulan program/kegiatan Pemerintah Daerah TA 2026 yang ditujukan kepada Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian. Pemprov Jawa Timur mengajukan beberapa usulan program strategis lintas Kementerian senilai Rp 10,047 triliun. Usulan tersebut mencakup sektor infrastruktur, kesehatan, pendidikan. Kemudian proyek di sektor kebencanaan, penguatan kapasitas aparatur daerah hasil Musrenbang 2025, dan Program Strategis Nasional di Perpres 80 Tahun 2019 yang belum terealisasi. "Usulan tersebut juga masuk kategori program prioritas daerah yang sudah direncanakan dan akan dibiayai melalui dana TKD, tetapi akibat adanya pengalihan maka tidak dapat teralokasikan," imbuhnya. Dari total usulan program senilai Rp 10 triliun, Adhy menjelaskan sektor infrastruktur memiliki porsi terbesar melalui Kementerian PUPR senilai Rp 6,986 triliun.&nbsp; Dana tersebut rencananya digunakan untuk pembangunan dan rehabilitasi jalan, jembatan, irigasi, penyelesaian jalan Pansela, pengendalian banjir, pengelolaan sampah, serta penyediaan air bersih di Jatim. Kemudian usulan untuk Kementerian Kesehatan senilai Rp 426,37 miliar meliputi pembangunan rumah sakit, layanan kesehatan bergerak, rumah sakit terapung, dan dukungan bahan medis habis pakai.&nbsp; Usulan sektor pendidikan sebesar Rp 720,6 miliar untuk perbaikan ruang kelas yang rusak, perbaikan ruang laboratorium, toilet, peningkatan kualitas pendidikan menengah, serta program kejar paket bagi anak tidak sekolah. Lalu, usulan pada Kementerian Perhubungan senilai Rp 861,1 miliar untuk pembangunan dermaga di Situbondo dan kepulauan Sumenep. Usulan pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif senilai Rp 216,7 miliar untuk pengembangan destinasi wisata sejarah, budaya dan religi, termasuk revitalisasi kawasan Telaga Sarangan dan Situs Trowulan.&nbsp; Lebih lanjut, usulan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan senilai Rp 125,18 miliar untuk rehabilitasi mangrove dan pembangunan hutan rakyat. Usulan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan senilai Rp 151,63 miliar untuk pengembangan industri garam dan pelabuhan perikanan di empat kabupaten. Usulan pada Kementerian Dalam Negeri senilai Rp 24,73 miliar untuk peningkatan kapasitas aparatur daerah melalui pelatihan dan uji kompetensi. Lalu Usulan pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana senilai Rp 31,5 miliar untuk penguatan kesiapsiagaan bencana. Seperti sarana prasarana penanganan bencana, pengadaan kendaraan operasional, logistik, dan penguatan kapasitas SAR.&nbsp; Berikutnya usulan pada Kementerian Perdagangan senilai Rp 21,83 miliar untuk revitalisasi pasar rakyat. Disusul usulan pada Kementerian Pertanian senilai Rp 13,4 miliar untuk program swasembada pangan, pengembangan pangan lokal dan pembibitan. Serta usulan pada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman senilai Rp 425 miliar untuk penyediaan perumahan terintegrasi dengan sarana umum. Usulan terakhir ditujukan pada Kementerian Sosial dengan nilai Rp 43 miliar untuk memperluas penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), sebagai upaya menekan angka stunting. "Dana transfer untuk Pemprov Jatim di tahun 2026 akan dicairkan senilai Rp 8,8 trilliun atau berkurang 24,21 persen dibanding tahun 2025, yakni senilai Rp 11,4 trilliun. Sedangkan total pengurangan dari 38 kabupaten dan kota di Jatim senilai Rp 17,5 triliun," pungkas Adhy. &nbsp;

Setelah pemotongan dana transfer, Pemprov Jatim ajukan proyek senilai Rp 10 triliun untuk infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.

Dana TKD Dipotong Rp 2,8 Triliun, Pemprov Jatim Minta Pusat Biayai Proyek Infrastruktur hinggga Pangan Rp 10 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/12/d3znxhoZQF2gcavJ2LDS2vKfSX9THDhNYlIkv5P9-1-3894747983.jpg" alt="Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa umumkan 5 bank himbara yang menerima dana pemerintah senilai Rp 200 triliun di Kantor Kemenko bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (12/9). (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa umumkan 5 bank himbara yang menerima dana pemerintah senilai Rp 200 triliun di Kantor Kemenko bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (12/9). (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan hanya 5 bank anggota himpunan bank milik negara atau himbara yang akan menerima kucuran dana pemerintah senilai Rp 200 triliun pada hari ini, Jumat (12/9). Jumlah ini berkurang dari sebelumnya, di mana diumumkan ada 6 bank himbara yang akan menerima dana yang diambil dari Bank Indonesia (BI) itu. Purbaya menyebut, lima bank himbara yang akan menerima dana segar dari pemerintah adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk; PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) (Persero) Tbk; PT Bank Negara Indonesia (BNI) (Persero) Tbk; PT Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk; dan PT Bank Syariah Indonesia (BSI) (Persero) Tbk. "Ini sudah diputuskan dan siang ini akan disalurkan. Kita kirim ke lima bank. Mandiri, BRI, BTN, BNI, BSI," kata Purbaya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (12/9). Lebih lanjut, ia merinci besaran nilai yang disalurkan pemerintah ke lima himbara itu. Terdiri dari BRI yang menerima Rp 55 triliun, BTN senilai Rp 25 triliun, BNI senilai Rp 55 triliun, Bank Mandiri senilai Rp 55 triliun, dan BSI paling kecil, sebesar Rp 10 triliun. "Di Mandiri itu kita taruh Rp 55 triliun, BRI Rp 55 triliun, BTN Rp 25 triliun, BNI Rp 55 triliun dan BSI Rp 10 triliun. Jadi dananya akan kita kirim. Sudah saya setujui tadi pagi, sebentar lagi dikirim," lanjut Purbaya yang akan menggelar Rapat Koordinasi dengan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto siang ini. Guna memastikan dana tersebut segera dikucurkan ke perbankan, Purbaya meminta Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti untuk tidak ikut Rakor dengan Menko Perekonomian siang ini. "Kamu (Astera) jangan ikut rapat di atas ya. Langsung balik lagi, ntar kamu langsung kirim (uang)," pintanya. "Jadi saya pastikan dana yang dihasilkan masuk ke sistem perbankan hari ini dan mungkin banknya abis itu bingung, berpikir nyalurin ke mana. Pasti pelan-pelan akan ke kredit sehingga ekonominya bisa bergerak," tutup Purbaya. Sebelumnya, Menkeu Purbaya memastikan akan mulai mengucurkan dana simpanan pemerintah di Bank Indonesia (BI) senilai Rp 200 triliun pada Jumat (12/9) kepada 6 Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Meski begitu, Purbaya tidak membeberkan secara detail enam himbara mana saja yang akan menerima anggaran jumbo pemerintah itu. Berdasarkan catatan JawaPos.com, ada sebanyak lima bank Himbara di Indonesia. Terdiri dari, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk; PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) (Persero) Tbk; PT Bank Negara Indonesia (BNI) (Persero) Tbk; PT Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk; dan PT Bank Syariah Indonesia (BSI) (Persero) Tbk. Dan terbaru, PT Bank Victoria Syariah (BVIS), dimana BTN menjadi Pemegang Saham Pengendali (PSP), yang telah resmi berubah nama menjadi Bank Syariah Nasional (BSN).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan kucuran dana Rp 200 triliun untuk 5 bank Himbara, dampak bagi perekonomian Indonesia.

Pemerintah Resmi "Bagi-Bagi" Uang Rp 200 Triliun ke 5 Bank Himbara, Paling Kecil Dapat Rp 10 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/11/JKT_MENU-MBG-SELAMA-BULAN-RAMADAN_HANUNG-HAMBARA_10032025-9-1745032152.jpg" alt="Sejumlah siswa Sekolah Dasar menerima menu Makan Bergizi Gratis (MBG) khusus bulan Ramadhan di SDN 15 Slipi, Jakarta, Senin (10/3/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah siswa Sekolah Dasar menerima menu Makan Bergizi Gratis (MBG) khusus bulan Ramadhan di SDN 15 Slipi, Jakarta, Senin (10/3/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan, saat ini terdapat 1.009 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar pada 38 provinsi. Setiap SPPG itu akan menerima uang sebesar Rp 8-10 miliar setiap tahun. Artinya, untuk membiayai 1.009 SPPG itu, butuh dana Rp 8-10 triliun per tahun. "Satuan pelayanan tiap tahun akan menerima uang Rp 8-10 miliar. 85 persennya digunakan untuk membeli bahan baku, 95 persen bahan baku itu bersumber dari produk pertanian," kata Dadan dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI Prabowo Subianto di Jakarta, Selasa (8/4). Dadan menuturkan, saat ini pihaknya telah mampu menyalurkan 3 juta penerima manfaat pada anak-anak di 38 provinsi. Menurut dia, hal itu dilakukan secara bertahap sejak Januari 2025, dengan menyalurkan 570 ribu penerima manfaat di 26 provinsi, dan Februari mencakup 2,2 juta penerima manfaat di 38 provinsi.&nbsp; "Ini bulan Maret sampai menjelang Lebaran kemarin sudah di 1.009 satuan pelayanan pemenuhan gizi, dengan 3 juta penerima manfaat," ucap Dadan. Dadan menegaskan, MBG merupakan program strategis Presiden Prabowo Subianto. Pasalnya, Presiden Prabowo selalu mengingatkan untuk memenuhi gizi SDM Indonesia, yang akan produktif pada masa Indonesia Emas 2045. "Pak Presiden selalu menyampaikan, ini adalah langkah strategic bangsa Indonesia dan merupakan investasi SDM, terhadap SDM masa depan Indonesia, dan kenapa demikian? Indonesia masih tumbuh 6 orang permenit, 3 juta pertahun, dan akan masih tumbuh mencapai 324 di tahun 2045," papar Dadan. Ia menyebut, Presiden Prabowo sangat gelisah dengan pertumbuhan gizi anak-anak Indonesia. Karena mereka terlahir dari mayoritas masyarakat rentan miskin dan miskin. Sebab, mayoritas masyarakat Indonesia hanya mengeyam pendidikan selama sembilan tahun. "Jadi kenapa bapak presiden sangat gelisah, karena anak-anak Indonesia lahir dengan rata-rata pendidikan 9 tahun, dan juga dengan pendapatan rata-rata di bawah Rp 1 juta. Jadi itulah investasi besar-besaran pemerintah Indonesia, terhadapat masa depan SDM Indonesia," pungkasnya. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa masalah gizi tidak tersebar merata di seluruh Indonesia. Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, 10 provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi semuanya berada di kawasan timur: <ol> <li>Papua Tengah &ndash; 39,4%</li> <li>Nusa Tenggara Timur (NTT) &ndash; 37,9%</li> <li>Papua Pegunungan &ndash; 37,3%</li> <li>Papua Barat Daya &ndash; 31,0%</li> <li>Sulawesi Barat &ndash; 30,3%</li> <li>Sulawesi Tenggara &ndash; 30,0%</li> <li>Aceh &ndash; 29,4%</li> <li>Papua &ndash; 28,6%</li> <li>Maluku &ndash; 28,4%</li> <li>Sulawesi Selatan &ndash; 27,4%</li> </ol> Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa prevalensi kekurangan konsumsi pangan (undernourishment) secara nasional turun menjadi 8,53% pada 2023, dari 10,21% pada tahun sebelumnya. Perbaikan ini mencerminkan bahwa tidak semua daerah mengalami krisis gizi yang akut. Namun, jika dilihat dari jumlah absolut, Jawa Tengah justru menempati posisi teratas sebagai provinsi dengan penduduk kurang gizi terbanyak, yakni 3,92 juta jiwa, atau 10,44% dari total penduduk provinsi tersebut. Ini menunjukkan bahwa masalah gizi lebih bersifat lokal dan terfokus pada kantong-kantong tertentu, bukan menyebar merata secara nasional. Berikut adalah data wilayah yang memiliki problem dengan undernourishment yang dirilis Badan Pangan Nasional 2023: <ol> <li>Jawa Tengah: 3,92 juta jiwa (10,44% dari total penduduk provinsi)​</li> <li>Jawa Timur: 3,36 juta jiwa</li> <li>Jawa Barat: 2,74 juta jiwa​</li> <li>Papua: 1,60 juta jiwa​</li> <li>Sumatra Utara: 1,32 juta jiwa​</li> <li>Kalimantan Barat: 845,19 ribu jiwa​</li> <li>Nusa Tenggara Timur (NTT): 834,25 ribu jiwa</li> <li>Lampung: 820,56 ribu jiwa​</li> <li>Riau: 819,07 ribu jiwa​</li> <li>Sulawesi Selatan: 734 ribu jiwa​</li> </ol> Anggaran Merata, Masalah Tidak&nbsp; Dengan kondisi seperti itu, muncul pertanyaan: mengapa program ini dibagi rata ke seluruh provinsi, tanpa membedakan daerah dengan tingkat krisis gizi tinggi dan rendah? Beberapa provinsi seperti Bali bahkan mencatat prevalensi stunting di bawah 10%, jauh lebih baik dari standar minimum WHO. Begitu pula dengan DKI Jakarta, Yogyakarta, dan beberapa kota besar lainnya yang sudah memiliki sistem kesehatan dan pangan yang relatif baik. Dalam konteks ini, program makan bergizi gratis dengan anggaran triliunan rupiah per tahun bisa jadi memboroskan sumber daya, karena mengalir ke daerah-daerah yang tidak terlalu membutuhkannya. Padahal, jika anggaran dialokasikan berbasis data dan kebutuhan, program ini bisa lebih tepat sasaran&mdash;mempercepat penanganan stunting dan gizi buruk di daerah krisis seperti Papua, NTT, dan sebagian wilayah Sulawesi.&nbsp; Langkah Presiden Prabowo patut diapresiasi karena menjadikan perbaikan gizi sebagai prioritas nasional. Namun, pemerintah juga perlu mengkaji kembali model distribusi program MBG agar tidak menjadi proyek pemerataan simbolik, melainkan intervensi strategis berbasis bukti. Jika tidak, pemerintah berisiko menyiram air ke tanah yang tidak kering. Sementara tanah yang benar-benar tandus dibiarkan menunggu. &nbsp;

Setiap SPPG itu akan menerima uang Rp 8-10 miliar tiap tahun. Artinya, untuk membiayai 1.009 SPPG itu, butuh dana Rp 8-10 triliun per tahun.

Kepala BGN Dadan Hindayana Ungkap 1.009 Dapur Makan Bergizi Gratis  Habiskan Anggaran Rp 8-10 Triliun Tiap Tahun, 85 Persen untuk Bahan Baku

Rp 10 triliun

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Rp 10 triliun

Berita Terkini

Dana TKD Dipotong Rp 2,8 Triliun, Pemprov Jatim Minta Pusat Biayai Proyek Infrastruktur hinggga Pangan Rp 10 Triliun

Pemerintah Resmi "Bagi-Bagi" Uang Rp 200 Triliun ke 5 Bank Himbara, Paling Kecil Dapat Rp 10 Triliun

Kepala BGN Dadan Hindayana Ungkap 1.009 Dapur Makan Bergizi Gratis Habiskan Anggaran Rp 8-10 Triliun Tiap Tahun, 85 Persen untuk Bahan Baku

Download Aplikasi JawaPos.com