<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/31/pramono-di-Balai-Kota-1227697894.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Rabu (31/12/2025). (ANTARA/Lia Wanadriani Santosa)" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Rabu (31/12/2025). (ANTARA/Lia Wanadriani Santosa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperpanjang masa berlaku angkutan umum gratis (Rp1) dari semula hanya pada Rabu, 31 Desember 2025 menjadi hingga Kamis, 1 Januari 2026 untuk memudahkan mobilitas warga saat merayakan malam pergantian tahun di Ibu Kota. "Kenapa sampai tanggal 1? Karena pengaturan lalu lintas untuk yang menikmati atau datang di acara tahun baru sampai dengan jam 02.00 masih diatur, sehingga kami perpanjang sampai dengan tanggal 1 jam 23.59 WIB. Setelah itu normal kembali," kata Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Rabu. Moda transportasi yang digratiskan yaitu bus Transjakarta, MRT Jakarta dan LRT Jakarta, semuanya dikelola Pemprov DKI Jakarta. Pramono mengimbau masyarakat yang akan merayakan malam pergantian tahun di Jakarta untuk memanfaatkan transportasi publik, bukan kendaraan pribadi. "Walaupun sebenarnya Pemerintah DKI Jakarta juga menyiapkan kantong-kantong parkir, tetapi karena semua transportasi sudah kami gratiskan, kami mengimbau dan berharap semuanya bisa menikmati transportasi umum yang dikelola Pemerintah DKI Jakarta," kata dia. Adapun lokasi perayaan malam pergantian tahun di Jakarta yang diadakan Pemprov DKI Jakarta antara lain di Lapangan Banteng, Sarinah, BNI Dukuh Atas, Semanggi, Bursa Efek Indonesia, FX Sudirman dan Bundaran Hotel Indonesia (HI). "Selain itu, ada 12 tempat di level kota yaitu di Kota Tua, Ancol, Taman Literasi, M Bloc Space, Setu Babakan, JIS, Taman Mini Indonesia Indah dan di Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu," kata Pramono. Pemprov DKI Jakarta menyediakan 36 titik kantong parkir di sekitar panggung-panggung acara yakni di sepanjang Jalan Sudirman-Jalan M/H. Thamrin dan Jalan Panglima Polim dengan total kapasitas untuk 22.306 mobil, 21.132 motor dan 182 bus. Lokasi kantong parkir ini antara lain berada di Pelataran Parkir IRTI Monas, Stasiun Gambir, Lemhamnas, Perpustakaan Nasional, Gedung Telkom STO Gambir, Kementerian BUMN, Menara Dana Reksa, Gedung Indosat, Kementerian Pariwisata, Lapangan Banteng sisi selatan, Lapangan Banteng sisi timur, Gereja Katedral, Wisma Mandiri, Taman Menteng, Wisma Nusantara dan Gedung Plaza Blok M. (*)

Pemprov DKI memperpanjang masa berlaku angkutan umum Rp 1 dari semula hanya pada Rabu, 31 Desember 2025 menjadi hingga Kamis, 1 Januari 2026

Pemprov DKI Jakarta Perpanjang Tarif Angkutan Umum Rp 1 hingga 1 Januari 2026

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/03/WhatsApp-Image-2025-09-03-at-131534-1670418044.jpeg" alt="Potret kondisi lalu lintas di Jalan Sudirman Jakarta Pusat, Rabu (3/9/2025). Gubernur Jakarta Pramono Anung mencabut kebijakan WFH seiring kondisi yang sudah mulai normal. (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Potret kondisi lalu lintas di Jalan Sudirman Jakarta Pusat, Rabu (3/9/2025). Gubernur Jakarta Pramono Anung mencabut kebijakan WFH seiring kondisi yang sudah mulai normal. (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Aktivitas warga di Jakarta mulai normal kembali. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga sudah mencabut kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) yang sempat diinstruksikan kepada kepala dinas terkait di lingkungan Pemprov DKI.&nbsp; ''Saya sudah memberikan pesan kepada kepala dinas terkait instruksi WFH untuk dicabut. Maksimum hari ini (3/9), kenapa? karena kondisi masyarakat sudah kembali normal. Seluruh transportasi sudah berjalan dengan normal,'' terang Pramono di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (3/9). Tidak hanya itu, Pramono juga menyampaikan, kebijakan naik transportasi umum setiap Rabu juga tetap diwajibkan kepada seluruh ASN Pemprov DKI Jakarta. ''Bahkan, hari ini, saya tetap menjalankan bagi seluruh ASN DKI Jakarta tetap naik transportasi umum,'' jelasnya. Dengan kondisi yang sudah normal, Pramono juga tetap melaksanakan pelantikan 992 pejabat fungsional Aparatur Sipil Negara (ASN) dari sejumlah perangkat daerah untuk meningkat kualitas pelayanan kepada masyarakat.&nbsp; Untuk memastikan kondisi Jakarta, Politikus PDI Perjuangan itu mengaku sengaja jalan kaki berdua dengan istrinya pada Rabu (3/9) pagi tanpa pengawalan. ''Saya memang sengaja untuk bisa berinteraksi dengan masyarakat. Dan alhamdulilah, semuanya sudah berjalan dengan baik. Mereka juga memberikan pesan moral kepada saya pribadi, bilang pak gubernur yang kuat. Padahal, saya pasti kuat,'' katanya. Meski begitu, Pramono tetap mengajak semua masyarakat untuk tetap menggemakan Jaga Jakarta, karena Jakarta merupakan tanggung jawab bersama. Lebih lanjut, meski aktivitas di Jakarta sudah normal, Pramono menyatakan kebijakan Rp 1 untuk TJ dan MRT Jakarta tetap berlangsung hingga 7 September 2025.

Jakarta kembali normal  dan kebijakan WFH dicabut oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, menandakan situasi ibu kota sudah mulai aman.

Kondisi Mulai Normal, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Cabut Instruksi WFH, Tarif Transjakarta dan MRT Jakarta tetap Rp 1

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/22/JKT_TARIF-1-RUPIAH-ANGKUTAN-UMUMDI-HARI-KARTINI_HANUNG-HAMBARA_21042025-8-2525714344.jpg" alt="Sejumlah penumpang perempuan melintas di gate Halte TransJakarta Bundaran HI, Jakarta, Senin (21/4/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah penumpang perempuan melintas di gate Halte TransJakarta Bundaran HI, Jakarta, Senin (21/4/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengumumkan seluruh masyarakat dapat menikmati tarif gratis Transjakarta, MRT dan LRT khusus untuk memperingati Hari Angkutan Nasional yang jatuh pada hari ini, Kamis (24/4). Selama Hari Angkutan Nasional, meski berlabel gratis, setiap masyarakat yang naik tiga transportasi umum tersebut tetap akan dikenakan tarif hanya sebesar Rp 1 untuk setiap perjalanannya.&nbsp; "Buat #TemanDishub yang berkegiatan pada Hari Angkutan Nasional pada 24 April 2025, ada Tarif Transportasi Publik Gratis* untuk kamu pengguna layanan Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta untuk kamu!" bunyi pengumuman Dishub DKI Jakarta yang dikutip, Kamis (24/4). Kendati demikian, Dishub DKI Jakarta memastikan bahwa tarif gratis ini hanya berlaku untuk LRT Jakarta dengan rute Velodrome-Pegangsaan Dua. Sedangkan untuk LRT Jabodebek berlaku tarif normal. Selama periode promo ini, tarif gratis berlaku untuk seluruh masyarakat yang melakukan mobilitas di Jakarta. Metode pembayaran yang dapat digunakan untuk memperoleh tarif gratis adalah e-Money Mandiri, Flazz BCA, Tap Cash BNI, Brizzi BRI, Kartu Jaklingko, KMT, dan aplikasi JakLingko. Meskipun gratis, seluruh masyarakat Jakarta tetap harus memiliki sisa saldo yang cukup unuk kartu elektronik yang dimiliki. Pasalnya, ada sejumlah minimal saldo yang ditetapkan. Meliputi LRT Jakarta sebesar Rp 1, MRT Jakarta sebesar Rp 14.000, dan Transjakarta sebesar Rp 1. "Selama penerapan tarif khusus Hari Angkutan Nasional, pelanggan Transjakarta, MRT Jakarta dan LRT Jakarta akan dikenakan Rp 1 untuk melakukan perekaman pelanggan," tutup pengumuman tersebut.

Dinas Perhubungan DKI Jakarta umumkan tarif gratis untuk Transjakarta, MRT, dan LRT Jakarta dalam rangka Hari Angkutan Nasional.

Naik Transjakarta, MRT, dan LRT Jakarta hanya Rp 1 Hari Ini, Bagian Peringatan Hari Angkutan Nasional 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/05/1000228540-3482067839.jpg" alt="Kepadatan penumpang di Stasiun KRL Manggarai telah terurai, Jakarta, Sabtu (5/10/2024). (ANTARA/HO-Polsek Tebet)" width="100%">
<figcaption>Kepadatan penumpang di Stasiun KRL Manggarai telah terurai, Jakarta, Sabtu (5/10/2024). (ANTARA/HO-Polsek Tebet)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Polres Metro Jakarta Selatan memastikan kepadatan penumpang yang menggunakan transportasi umum KRL Manggarai telah terurai imbas promosi Rp 1 dalam rangka menyambut&nbsp; HUT ke-79&nbsp; TNI, dikutip dari ANTARA. "Terjadi kepadatan penumpang KRL di dalam Stasiun Manggarai. Pihak pengamanan Stasiun Manggarai mengurai penumpang KRL tersebut," kata Kapolsek Tebet Kompol Murodih dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (5/10). Murodih mengatakan untuk Sabtu ini harga tiket perjalanan KRL dikenakan Rp 1 hal ini membuat&nbsp;warga antusias untuk menaiki transportasi umum. <div>Kemudian, warga juga tertarik untuk menonton pertunjukan dan konser di Monas dalam rangka HUT&nbsp;ke-79 TNI di Tugu Monas, Jakarta Pusat.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Kepolisian melakukan pengamanan usai mengetahui sebuah video viral yang beredar di media sosial memperlihatkan kepadatan penduduk pukul 10.00 WIB di lantai 2 Stasiun Manggarai.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Atas laporan tersebut, Piket Intelkam Polsek Tebet bersama Piket Samapta Patko Polsek Tebet menuju lokasi Stasiun Manggarai untuk mengecek kebenaran berita viral tersebut," ujarnya.</div> Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/015164206/hukuman-dikurangi-jadi-18-bulan-pogba-bisa-kembali-merumput-di-2025">Hukuman Dikurangi jadi 18 Bulan, Pogba Bisa Kembali Merumput di 2025</a>&nbsp; <div>Kemudian, &nbsp;Kepolisian mengurai kepadatan tersebut hingga pada pukul 11.30 WIB serta dipastikan tidak ada kerugian materi maupun korban luka dan jiwa.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Untuk mengantisipasi kejadian yang sama pada saat arus balik penumpang KRL pihak pengamanan Stasiun Manggarai telah menempatkan petugas pengamanan.</div>

"Terjadi kepadatan penumpang KRL di dalam Stasiun Manggarai. Pihak pengamanan Stasiun Manggarai mengurai penumpang KRL tersebut,"

Imbas Promosi Rp 1, Stasiun Manggarai Dipadati Penumpang KRL, Polisi Klaim Sudah Terurai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Menkue-Sri-Mulyani-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama dengan Menteri BUMN Erick Thohir saat konferensi pers terkait penyelundupan motor Harlery Davidson dan sepeda Brompton menggunakan pesawat baru milik Garuda Indonesia di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (5/12/2019)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama dengan Menteri BUMN Erick Thohir saat konferensi pers terkait penyelundupan motor Harlery Davidson dan sepeda Brompton menggunakan pesawat baru milik Garuda Indonesia di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (5/12/2019)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan, telah mencairkan dana insentif sebanyak 15.435 tenaga kesehatan daerah. Insentif tersebut sebesar Rp 58,3 miliar per akhir Juni 2020.  &nbsp;  Dana Transfer Khusus Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Putut Satyaka mengatakan, kemudian, pihaknya juga telah mentransfer anggaran insentif 542 tenaga kesehatan sebesar Rp 1,3 triliun hingga 7 Juli 2020 ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).  &nbsp;  "Ini sesuai besaran nakes per daerah berdasarkan usulan PPSDM Kementerian Kesehatan," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Rabu (8/7).  &nbsp;  Menurutnya, penyaluran anggaran insentif tenaga kesehatan oleh pusat ke daerah setelah terbitnya aturan baru mengenai pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani virus Covid-19. Aturan tersebut merupakan revisian dari Kepmenkes Hk. 01.07/Menkes/278/2020 menjadi Kepmenkes Nomor Hk.01.07/Menkes/392/2020.  &nbsp;  Sementara, dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan, Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengatakan, meskipun serapannya masih rendah sebesar 5,12 persen, namun pencairannya lebih cepat dari sebelumnya.  &nbsp;  proses pencairan insentif tenaga kesehatan saat ini lebih cepat meskipun secara total serapannya masih rendah. “Intinya percepatannya sudah lebih baik, yang kita dorong sekarang insentif nakes," tuturnya.  &nbsp;  Seperti diketahui, anggaran serapan anggaran kesehatan dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) baru sebesar Rp 4,48 triliun atau 5,12 persen dari Rp 87,55 triliun.  &nbsp;  Adapun khusus insentif tenaga kesehatan dianggarkan sebesar Rp 5,9 triliun dan santunan kematian Rp 300 miliar. Dari situ pemerintah memutuskan besaran insentif yang diterima dokter spesialis Rp 15 juta, dokter umum dan gigi masing-masing Rp 10 juta, bidan dan perawat masing-masing Rp 7,5 juta, tenaga medis lainnya Rp 5 juta. Sementara santunan kematian Rp 300 juta per orang. (*)  &nbsp;  &nbsp;

Pemerintah Telah Cairkan Anggaran Tenaga Kesehatan Rp 1,3 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/doa-siti-rokayah-untuk-sang-putri-yang-menggugatnya-rp-18-miliar_m_119018.jpeg" alt="Siti Rokayah (dua dari kiri) bersama tiga anaknya di Kampung Sanding Atas, Kelurahan Muara Sanding, Kecamatan Garut Kota, kemarin." width="100%">
<figcaption>Siti Rokayah (dua dari kiri) bersama tiga anaknya di Kampung Sanding Atas, Kelurahan Muara Sanding, Kecamatan Garut Kota, kemarin.</figcaption>
</figure>Tidak pernah sedikit pun terbayang di benak Siti Rokayah bakal digugat putri sendiri, Yani Suryani, atas sesuatu yang tidak pernah dia lakukan. Padahal, sebagai orang tua tunggal, dia berhasil membesarkan 13 anaknya hingga hidup rukun.  BAYU PUTRA, Garut&nbsp;  ---  SENYUM cerah tersungging di wajah Amih, begitu Siti Rokayah biasa dipanggil, saat keluar dari kamarnya. Dia baru saja menyelesaikan salat dan keluar untuk menyambut Wakil Bupati Garut Helmi Budiman. Kemarin pagi (26/3) Helmi bertandang ke kediaman putri bungsu Amih, Leni Nurlaeni. Sekitar setahun terakhir, Amih tinggal di rumah Leni.  Mengenakan pakaian dan jilbab dengan warna dominan cokelat, Amih berjalan perlahan dari kamarnya dengan bantuan kruk. Sebelum Amih duduk, Helmi menyalami dan mencium tangannya. Helmi lantas memperkenalkan diri sebagai wakil bupati Garut. Mereka kemudian duduk bersebelahan di ruang keluarga.  Keduanya terlibat dalam obrolan yang asyik menggunakan bahasa Sunda. Selama obrolan itu, tampak jelas Amih berusaha menyembunyikan warna hatinya.  Dia selalu tersenyum dan tertawa saat diberi semangat oleh Helmi, yang menegaskan dukungan advokasi dari Pemkab Garut atas perkara yang sedang dihadapi.  Wajah Amih kembali cerah setelah Helmi pamit pulang. Ketika diajak ngobrol, tak henti dia tertawa hingga tampak giginya yang tak lagi utuh. "Kaki saya lagi sakit, habis jatuh," ucap nenek 83 tahun itu mengawali pembicaraan. Dia juga menceritakan memiliki penyakit jantung.  Amih resmi menjadi single mother pada 1976. Sang suami Adang Ranudinata berpulang 18 bulan setelah Leni lahir di usianya yang ke-47. Sejak saat itu Amih mengurus sebagian besar putra-putrinya yang masih belum beranjak dewasa bermodal uang pensiun suaminya. Termasuk Yani yang saat itu masih remaja berusia 13 tahun.&nbsp;  Amih mendidik putra-putrinya dengan kasih sayang dan prinsip kemandirian. Pekerjaan rumah diurus secara gotong royong oleh anak-anak. "Paling saya kebagian masak nasi," ucapnya seraya terkekeh. Sempat memiliki asisten rumah tangga, akhirnya dengan alasan ekonomi pula dia tidak lagi mempekerjakannya.  Anak-anaknya yang sudah dewasa dan bekerja pun tanggap. Mereka yang sudah mapan membantu biaya pendidikan adik-adiknya. Lilis Suminarsih misalnya. Putri ketiga Amih itu memodali Yani dan kembarannya, Yanti Suryati, berjualan kue di sekolah. "Saya selalu bilang, kalau lapar makan saja kuenya. Tapi tidak pernah dilakukan. Mereka berdua jujur," ungkap Lilis yang kemarin juga berada di kediaman Leni.  Hasil didikannya itu berbuah manis. Anak-anaknya menjadi mandiri. Bahkan, enam di antaranya berhasil lulus sarjana. Kini Amih menikmati hari tuanya di kediaman Leni di Kampung Sanding Atas, Kelurahan Muara Sanding, Kecamatan Garut Kota. Rumah Amih di Jalan Ciledug, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Garut Kota, kini tidak dihuni.  Rumah di Ciledug itu merupakan hasil patungan keluarga Amih dan suaminya. Tanahnya diberikan nenek Amih. Kemudian, mertuanya membangunkan rumah pada 1956. Sebab, penghasilan Adang sebagai PNS yang mengelola pasar di Garut kala itu tidak cukup untuk membangun rumah sendiri. Sementara itu, Amih tidak bekerja.&nbsp;  Di usianya yang senja, Amih punya 40 cucu dan 30-an cicit dari anak-anaknya. Kegiatannya lebih banyak dihabiskan untuk tiga hal. Ibadah, menonton televisi, dan duduk di beranda depan rumah. Selain salat lima waktu, tahajud hampir tidak pernah dia tinggalkan. Kemudian, penglihatannya yang makin berkurang juga tidak bisa menghalangi hobinya membaca Alquran meski harus menggunakan kacamata. "Ibu sudah tua, mau apa lagi?" tuturnya.&nbsp;  Anak-anak Amih pun hidup rukun satu sama lain. Mereka selalu berkumpul saat Hari Raya Idul Fitri. Alhasil, kediaman Amih selalu ramai bila Lebaran tiba. Canda tawa para cicit membawa kebahagiaan bagi Amih. Setidaknya sampai Idul Fitri tahun lalu.  Menjelang Ramadan tahun ini, Amih ditimpa cobaan berat. Semua berawal dari kedatangan Yani ke kediaman Leni pada medio Oktober 2016. Eep Rusdiana, juru bicara keluarga Amih, menjelaskan, tanpa sepengetahuan saudara-saudaranya, Yani meminta Amih menandatangani surat pengakuan utang dengan nominal Rp 41,5 juta. Penandatanganan surat itu baru diketahui keesokan harinya.  Surat tersebut merupakan buntut peristiwa di masa lalu, tepatnya pada 2001. Kala itu putra keenam Amih yang juga kakak Yani, Asep Ruhendi, meminjam uang kepada Yani senilai nominal tersebut. Uang itu hendak digunakan untuk menebus sertifikat rumah Amih yang dijadikan jaminan utang Asep ke BRI. Pinjaman hampir jatuh tempo, tapi sisa utang sekitar Rp 40-an juta tidak kunjung terbayar.  Menurut Eep, saat itu suami Yani, Handoyo, menawarkan untuk menalangi. Dengan catatan bila sertifikat itu ditebus segera dibalik nama atas nama Handoyo atau Yani. Tentu saja Asep tidak setuju karena putra-putri Amih lainnya juga tidak setuju. Pada akhirnya, Handoyo tetap memberikan pinjaman yang diminta. Namun dijanjikan dalam dua termin.  Termin pertama sekitar Rp 21,5 juta dengan cara transfer. Sisanya Rp 20 juta akan diserahkan ke bank secara tunai sekaligus untuk melunasi utang Asep. Ternyata, versi Asep, termin kedua tidak pernah diserahkan. Padahal, dalam surat perjanjian dia berutang kepada Handoyo Rp 41,5 juta.  Alhasil, sertifikat rumah tidak kunjung berhasil ditebus. Sampailah berita tersebut kepada Lilis yang kala itu bekerja di Kuwait. Lilis kemudian meminta Yanti mencarikan pinjaman ke orang lain. Nanti dia yang mencicil. Yang penting sertifikat bisa ditebus. "Jadi, yang melunasi sisanya itu Teh Lilis dan sertifikat rumah sudah kembali ke Amih," lanjut Eep.  Pada Oktober 2016, Yani datang dan meminta Amih menandatangani surat pengakuan bahwa Amih berutang Rp 41,5 juta. Amih pun bersedia tanda tangan. Pertimbangannya, Amih tidak ingin di antara anak-anaknya ribut hanya karena utang piutang. Kemudian, menurut Amih, Yani juga bilang bahwa dirinya terancam diceraikan sang suami.  Ternyata, surat tersebut dijadikan da&shy;sar un&shy;tuk menagih sertifikat rumah Amih. Handoyo melayangkan surat peringatan sampai tiga kali. Karena tidak digubris, akhirnya Januari lalu digugat secara perdata ke Pengadilan Negeri Garut dengan nilai gugatan Rp 1,8 miliar. Salah satu alasannya, utang Asep pada 2001 dikonversikan dengan nilai emas pada tahun tersebut. Maka, pelunasannya saat ini pun membengkak.  Mediasi sempat dilakukan. Asep ngotot hanya mau mengembalikan Rp 21,5 juta karena merasa hanya terima senilai itu. Kemudian Amih bersedia menambahkan Rp 100 juta. Uang itu akan diserahkan ketika urusan penjualan rumah Amih di Ciledug selesai.  Ketika mendengar itu, lanjut Eep, Handoyo kembali berkompromi. Melalui Yani, dia bersedia menurunkan nominal utang itu menjadi separo dari harga jual rumah. Tentu saja Amih menolak. Sebab, hasil penjualan rumah tersebut sudah dia tetapkan bakal dibagi rata untuk 13 anak. Saat ini sudah ada pembeli yang setuju membeli rumah itu dengan harga Rp 1,5 miliar.  Eep menambahkan, sidang gugatan tersebut sudah berlangsung enam kali. "Kamis depan (30/3) sidang ketujuh untuk menghadirkan bukti-bukti. Kita lihat apa dia punya bukti kuat," lanjutnya. Bagaimanapun, Amih tidak punya utang sepeser pun. Dia hanya ingin menalangi utang Asep agar keluarga tetap utuh.  Sementara itu, Yani belum bisa dikonfirmasi mengenai kasus tersebut. Saat ini dia tinggal di Jakarta Timur. Jawa Pos mencoba menghubungi dua nomor yang diberikan Lilis. Pada kesempatan pertama, seorang perempuan mengangkat telepon dan menyatakan salah sambung. Dia mengaku bernama Fatimah.&nbsp;   Pada nomor kedua, pihak yang menerima suaranya sama persis dengan nomor pertama. Dia menyatakan salah sambung dan langsung menutup telepon. Ketika dihubungi via WhatsApp, permohonan konfirmasi dari Jawa Pos juga hanya dibaca dan tidak dijawab.  Kuasa hukum Yani hingga kemarin juga belum bisa dikonfirmasi. Meski demikian, Amih terlihat tabah menjalani gugatan tersebut. Dia hanya menginginkan keluarganya utuh kembali. "Tiap salat, saya selalu berdoa semoga dia (Yani) mendapat hidayah Tuhan, supaya insaf," ucapnya lirih. (*/oki)

Doa Siti Rokayah untuk Sang Putri yang Menggugatnya Rp 1,8 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/66537_85669_kejagung.jpg" alt="ILUSTRASI" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Operasi tangkap tangan yang dilakukan tim Kejaksaan Agung terhadap Jaksa Penyidik Bidang Pidana Khusus Kejati Jawa Timur rawan konflik kepentingan. Apalagi, kabarnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang semula akan melakukan OTT itu. Kata Anggota Komisi III DPR Muhammad Syafi&#39;i, seharusnya KPK yang menangani OTT tersebut. Apalagi diketahui, barang bukti yang disita Rp 1,5 miliar sudah masuk dalam kategori wilayah tugas komisi antirasuah. &quot;Nah ini ngapain internal organisasi itu yang menangkap, karena kita khawatir ada konflik kepentingan,&quot; ujar Anggota Komisi III DPR Muhammad Syafi&#39;i saat dihubungi JawaPos.com, Kamis (24/11). Dia juga khawatir, kasus ini tidak akan diselesaikan secara hukum. Namun, hanya dituntaskan secara etik. &quot;Kejaksaan Agung kan hanya memberikan disiplin kan.&nbsp;&lrm;Ya kalau sesama mereka memang harus secara etik,&quot; sebut dia. Atas OTT yang dikabarkan mendahului KPK itu, Syafi&#39;i melihat ada kekhawatiran dari pihak Kejaksaan Agung. &quot;Mereka khawatir &lrm;bocor kalau yang menangani KPK, kan gitu. Maka sebelum KPK nangkap, mereka nangkap duluan. Jadi, sebenarnya harus ditangani KPK saja, ngapain dia buru-bur nangkap, gitu loh,&quot; pungkasnya. (dna/JPG)

Lakukan OTT, Kejaksaan Agung Takut Bocor?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/66489_85621_kejagung.jpg" alt="Kejaksaan Agung" width="100%">
<figcaption>Kejaksaan Agung</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kabar operasi tangkap tangan Jaksa Penyidik Bidang Pidana Khusus Kejati Jawa Timur oleh tim khusus bentukan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung terdengar ironis. Itu jika benar OTT tersebut dilakukan untuk mendahului langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) &quot;Ini ironis sekali karena OTT itu dilakukan bukan karena niat mau membersihkan diri tapi lebih karena menyelamatkan muka,&quot; ujar Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar Dia khawatir, OTT itu tidak ditindaklanjuti secara hukum. &quot;Dikhawatirkan akan diselesaikan secara etika saja walaulun sudah jelas-jelas ini tindak pidana,&quot; tegasnya. &lrm;Terhadap masih adanya jaksa yang berani mencoba menerima suap, menurut Fickar reformasi birokrasi di kejaksaan tidak berhasil. &quot;Alias gagal,&quot; kritiknya.&nbsp; Menurut dia, Jaksa Agung M Prasetyo harus bertanggung jawab terhadap hal ini. &quot;JA sebagai pimpinan tertinggi, penanggung jawab reformasi birokrasi, seharusnya bertanggung jawab atas situasi ini,&quot; pungkas Fickar. Sebelumnya, tim khusus bentukan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung menangkap tangan Seorang jaksa penyidik Bidang Pidana Khusus Kejati Jatim yang hendak menerima suap. Dari OTT tersebut, tim menyita barang bukti uang sebesar Rp 1,5 miliar. suap tersebut dikabarkan terkait dengan penggunaan anggaran di Pemprov Jatim. (dna/JPG)

Kejaksaan Agung Mau Cari Muka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/66480_85612_borgol-laki.jpg" alt="ILUSTRASI" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jaksa Penyidik Bidang Pidana Khusus Kejati Jawa Timur terkena operasi tangkap tangan (OTT). Dia diduga telah menerima suap sebesar Rp 1,5 miliar. Anggota Komisi III DPR Dossy Iskandar mengeluhkan masih ada saja aparat penegak hukum yang terkena OTT. Menurut dia Korps Adhyaksa telah tercoreng akibat ulah seorang jaksa itu. &quot;Harus di proses ditindak itu. Saya sangat prihatin kok situasi begini masih ada jaksa yang masih berani mengambil resiko seperti ini,&quot; ujar Dossy kepada JawaPos.com, Kamis (24/11). Karenanya, Ketua DPP Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ini mendesak agar jaksa yang terkena OTT itu diberikan hukuman seberat-beratnya. Karena hal itu telah bertolak belakang dengan sumpah jabatan seorang jaksa dan Revolusi Mental yang diterapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). &quot;Harus diproses dengan ancaman yang lebih berat. Karena dia adalah penegak hukum yang harus memberikan teladan tapi justru melakukan perbuatan yang bertentanagan dengan apa yang menjadi tugasnya dia,&quot; tegasnya. Seorang Jaksa Penyidik Bidang Pidana Khusus Kejati Jatim ditangkap tim khusus Kejaksaan Agung saat menerima suap. Kabarnya tim menyita barang bukti uang sebesar Rp 1,5 miliar dari tangan jaksa tersebut. Berdasar data yang dihimpun Jawa Pos, operasi tangkap tangan itu dilakukan oleh tim khusus bentukan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Tim tersebut mendengar informasi bahwa akan ada penyerahan uang suap terkait dengan kasus yang sedang diusut di Kejati Jatim. Petugas kemudian menguntit jaksa tersebut sejak bertolak dari Pengadilan Negeri Surabaya. Sebab jaksa tersebut sejak kemarin pagi hingga tengah hari, menyidangkan perkara di pengadilan di&nbsp; yang berlokasi di Jalan Arjuno. Tim langsung melakukan penangkapan ketika jaksa tersebut menerima duit dari penyuap. Sampai berita ini ditulis, belum jelas siapa penyuapnya. Hanya saja, suap tersebut dikabarkan terkait dengan penggunaan anggaran di Pemprov Jatim. Sempat beredar kabar bahwa operasi tangkat tangan itu sebenarnya akan dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPk). Lembaga antirasuah itu juga sudah mendengar informasi tersebut dan melakukan penyelidikan. Hanya saja, Tim khusus Kejaksaan Agung lebih dulu melakukan penangkapan. Sampai saat ini penangkapan itu masih ditangani Kejaksaan Agung.(cr2/JPG)

Jaksa Kena OTT, Komisi III: Kok Masih Ada yang Masih Berani

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/66471_85604_Penjara-2.jpg" alt="ILUSTRASI" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Seorang jaksa penyidik Bidang Pidana Khusus Kejati Jatim ditangkap tim khusus Kejaksaan Agung saat menerima suap. Kabarnya tim menyita barang bukti uang sebesar Rp 1,5 miliar dari tangan jaksa tersebut. Berdasar data yang dihimpun Jawa Pos, operasi tangkap tangan itu dilakukan oleh tim khusus bentukan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Tim tersebut mendengar informasi bahwa akan ada penyerahan uang suap terkait dengan kasus yang sedang diusut di Kejati Jatim. Petugas kemudian menguntit jaksa tersebut sejak bertolak dari Pengadilan Negeri Surabaya. Sebab jaksa tersebut sejak kemarin pagi hingga tengah hari, menyidangkan perkara di pengadilan di&nbsp; yang berlokasi di Jalan Arjuno. Tim langsung melakukan penangkapan ketika jaksa tersebut menerima duit dari penyuap. Sampai berita ini ditulis, belum jelas siapa penyuapnya. Hanya saja, suap tersebut dikabarkan terkait dengan penggunaan anggaran di Pemprov Jatim. Sempat beredar kabar bahwa operasi tangkat tangan itu sebenarnya akan dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPk). Lembaga antirasuah itu juga sudah mendengar informasi tersebut dan melakukan penyelidikan. Hanya saja, Tim khusus Kejaksaan Agung lebih dulu melakukan penangkapan. Sampai saat ini penangkapan itu masih ditangani Kejaksaan Agung,&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Sementara itu, Kapuspenkum Kejaksaan Agung M Rum saat dikonfirmasi hanya mengatakan pihaknya akan menggelar konferensi pers pada pukul 12.00 di Hotel Novotel Bogor. (rul)

Jaksa Kejati Jatim Kena OTT Rp 1,5 Miliar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rp 1

Berita Terkini