<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/14/IMG_0932-3107642498.jpeg" alt="Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy N Mandey. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy N Mandey. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy N Mandey menyebut,&nbsp;minimarket&nbsp;akan berdiri di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur seiring dengan diresmikannya area komersil. "Alfa (Alfamart) akan bangun di dalam IKN, tetapi bangunnya harus di zona komersial. Kenapa sekarang belum dibangun, karena zona komersialnya belum jadi," ujar Roy di Jakarta, Rabu (14/8). Roy menjelaskan, saat ini sudah terdapat empat&nbsp;minimarket&nbsp;yang berada di area menuju kawasan IKN. Dari keempat&nbsp;minimarket&nbsp;tersebut, dua berada di Desa Semoi dan Desa Sukaraja, Sepaku, Penajam Paser, Kalimantan Timur. Pembangunan&nbsp;minimarket&nbsp;di dalam IKN, sebut Roy, tidak boleh sembarangan. Menurutnya, harus mengikuti zonasi tertentu yang telah ditetapkan.&nbsp;Minimarket&nbsp;anggota Aprindo tersebut, dikatakan Roy telah melakukan penandatangan kontrak pembangunan di kawasan IKN dengan PT Bina Karya (Persero). "Sudah tanda tangan, sudah kolaborasi, pasti bangun di dalam IKN tetapi kawasan komersial sekarang belum jadi kan. Karena di IKN enggak boleh berdiri semaunya, enggak boleh dekat istana atau dekat kantor kementerian, jadi semua pakai zonasi," katanya. Namun demikian, Roy belum bisa memastikan kapan&nbsp;minimarket&nbsp;tersebut dapat beroperasi. Sebab, pembangunan area komersial di IKN harus diselesaikan terlebih dahulu. Dari sisi supermarket, Roy menyebut bahwa ritel modern masih menunggu pembukaan pembangunan mal. Roy mengatakan, pengusaha dari Balikpapan yang memiliki kawasan mal besar sudah melakukan teken kontrak untuk membangun pusat perbelanjaan di IKN. "Jadi, kita ritel akan hadir di pusat belanja di IKN," ucap Roy.

Pembangunan minimarket di dalam IKN, sebut Roy, tidak boleh sembarangan. Menurutnya, harus mengikuti zonasi tertentu yang telah ditetapkan.

Asosiasi Ritel Aprindo Pastikan Ada Minimarket di IKN, Roy Mandey Sebut di Zona Komersial dan Pusat Perbelanjaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/1669203726131.jpg" alt="Ilustrasi rak penjualan rokok di supermarket." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi rak penjualan rokok di supermarket.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pengusaha ritel menegaskan larangan aktivitas penjualan produk tembakau dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak berpotensi besar menjadi pasal karet yang multitafsir dan menyulitkan di lapangan. Klausul ini juga mematikan para peritel yang sudah beroperasi sebelum sekolah dan tempat bermain berdiri di sekitar tempat usahanya. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Roy Nicholas Mandey, menyatakan ketentuan zonasi tersebut dinilai terlalu mengatur tentang cara berjualan bagi produk tembakau. Ia juga menyoroti ketidakjelasan implementasi dariamanat zonasi tersebut. "Apakah nanti pemerintah yang akan melakukan pengukuran jarak dari tempat berjualan ke satuan pendidikan atau pemerintah akan memberlakukan zona steril di sekitar lingkup satuan pendidikan? Dan definisi pusat pendidikan ini juga belum jelas. Apakah hanya sekolah atau tempat kursus? Narasinya tidak spesifik sehingga menimbulkan multitafsir dan menjadi pasal karet," tanya Roy, dikutip Minggu (4/8). Lebih lanjut Roy menilai, aturan zonasi ini bukan merupakan solusi yang tepat. Pasalnya, dibandingkan mengatur area penjualan, sebaiknya yang dikedepankan adalah edukasi berkelanjutan bagi anak-anak. Jika, aturan ini diimplementasikan tanpa adanya perubahan perilaku dan edukasi bagi anak-anak, maka mereka akan dengan mudah terpapar rokok ilegal.&nbsp;"Mestinya, pemerintah fokus untuk memberantas rokok ilegal agar tidak mudah dijangkau oleh anak-anak. Bukannya memberikan batasan penjualan bagi rokok legal yang memberikan kontribusi sekitar Rp 230 triliun bagi penerimaan negara," terangnya. Di samping itu, pemerintah juga seharusnya mengedepankan aspek edukasi bagi anak-anak untuk tidak memiliki kebiasaan merokok. Sepatutnya, aspek edukasi ini dibangun sejak dini, mulai dari PAUD hingga sekolah dasar dan menengah untuk menjelaskan risiko kesehatan jika terjadi penyalahgunaan. Saat ini, yang justru terjadi adalah kelemahan di aspek edukasi yang menyebabkan pemerintah mengambil jalan pintas dengan mengeluarkan regulasi yang membatasi aspek-aspek ekonomi dari produk tembakau. Padahal, pembatasan penjualan rokok yang tertera pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 sudah mengetatkan aturan penjualan rokok. "Kalau aturan 200 meter ini diterapkan, apakah ini akan menambah rentetan pasal karet yang dibuat oleh pemerintah? Kalau aturan ini diterapkan, apakah bisa menghilangkan rokok ilegal? Yang ada rokok ilegal akan menjadi lebih banyak daripada rokok legal," herannya. Terakhir, Roy mengimbau agar pemerintah melibatkan para pemangku kepentingan di industri tembakau untuk berdiskusi mengenai PP Nomor 28 Tahun 2024 ini. Karena selama ini, Roy mengaku pintu para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam perumusan aturan tersebut tidakdiakomodasi secara serius. "Kita berharap ke depannya tentunya ada perbaikan, ada perubahan yang melibatkan pelaku usaha yang merupakan para pejuang ekonomi bagi bangsa. Jangan sampai kami di nomor sekiankan, sehingga kami menjadi tidak bisa berkembang," tutupnya.

Klausul ini juga mematikan para peritel yang sudah beroperasi sebelum sekolah dan tempat bermain berdiri di sekitar tempat usahanya.

Aprindo Nilai Zonasi Penjualan Rokok di PP Kesehatan Multitafsir dan Bakal jadi Pasal Karet

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/15/roy-aprindo-4023538852.jpg" alt="Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey (tengah) dalam konferensi pers di Epicentrum Walk Mall, Jakarta Selatan, Rabu (15/11)." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey (tengah) dalam konferensi pers di Epicentrum Walk Mall, Jakarta Selatan, Rabu (15/11).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Jagad maya diramaikan oleh ajakan untuk memboikot produk pro Israel. Ajakan tersebut lahir lantaran invasi yang dilakukan Israel terhadap Palestina di Jalur Gaza.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey mengatakan, pihaknya tentu mendukung upaya perdamaian, aksi kemanusiaan, dan tidak membenarkan aksi penjajahan yang dilakukan oleh Israel di Palestina. "Pada prinsipnya, kita pelaku usaha, masyarakat, akademisi, siapapun juga pasti mengharapkan yang namanya perdamaian, keamanan, kestabilan, dan hal-hal yang memang menjadi sifat hakiki," kata Roy Nicholas Mandey dalam konferensi pers di Epicentrum Walk Mall, Jakarta Selatan, Rabu (15/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, dari sisi pemboikotan produk-produk yang terafiliasi Israel, pihaknya mengingatkan soal hak konsumen yang perlu diperhatikan. Selain itu juga mengingatkan soal dampaknya terhadap angka konsumsi rumah tangga dan perekonomian RI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Memilih, membeli, dan mengonsumsi itu adalah hak konsumen, hak masyarakat. Dan untuk itu perlu dilindungi hak itu, perlu dijaga marwahnya karena konsumen ketika berbelanja, ketika mereka konsumsi maka berkontribusi juga bagi ekonomi," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terlebih, kata Roy, konsumsi rumah tangga RI tercatat tinggi mencapai 51,8 persen. Seruan boikot produk pro Israel bisa jadi menyebabkan&nbsp;turunnya konsumsi rumah tangga hingga melambatnya pertumbuhan ekonomi di Tanah Air.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, sektor ritel modern pun mendukung akan upaya konkret pemerintah dalam misi perdamaian bilateral. Sehingga tidak sampai berpengaruh terhadap sentimen negatif dalam bentuk pemboikotan penjualan produk.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Aprindo juga berharap agar pemerintah dapat memastikan konsumen mendapatkan&nbsp;</div> <div dir="auto">kebutuhannya. Hal tersebut sebagai bagian dari peran negara hadir mengedepankan kepentingan dan kebutuhan sehari hari dari rakyat nya," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Lebih jauh, Aprinso berharap agar pemerintah terus hadir dan bersama pelaku Usaha, untuk menjaga kemudahan berusaha dan kepastian hukum. Sehingga pelaku usaha tidak terpuruk dan mengakibatkan perlambatan produktivitas hingga masalah baru lainnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Seperti kandasnya investasi, keguncangan ketenagakerjaan seperti pengurangan hingga pemutusan hubungan kerja, dan hal lain yang membuat kita mundur di saat kita punya slogan dan semangat, Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div>

"Memilih, membeli, dan mengonsumsi itu adalah hak konsumen, hak masyarakat. Dan untuk itu perlu dilindungi hak itu," kata Roy Mandey.

Ramai Ajakan Boikot Produk Israel, Asosiasi Ritel Ingatkan Hak Konsumen dan Dampaknya ke Perekonomian RI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/ritel.jpg" alt="Suasana salah satu penjualan pakaian ditengah pandemi covid 19 di salah satu mall di Surabaya. Rabu 27/05/2020. Foto Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Suasana salah satu penjualan pakaian ditengah pandemi covid 19 di salah satu mall di Surabaya. Rabu 27/05/2020. Foto Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Asosiasi Pengusaha Ritel seluruh Indonesia (Aprindo) mendukung sikap pemerintah RI yang tegas, mengecam pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron dan aksi-aksi kekerasan yang tidak dapat di toleransi. Pernyataan Emmanuel dinilai telah melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia.  Ketua Umum Aprindo Roy N Mandey mengatakan, pernyataan Macron tersebut tidak sejalan dengan nilai kesakralan dan simbol agama, sehingga harus segera dihentikan. "Kami meminta agar pemerintah RI, terus aktif berkomunikasi dengan pemerintah Prancis untuk menindaklanjuti sikap tegas, yang langsung disampaikan Presiden Joko Widodo, pada beberapa hari lalu," ujarnya dalam keterangannya, Rabu (4/11).  Roy menjabarkan, terkait hubungan perdagangan antara Indonesia-Prancis yang telah berjalan baik selama ini, khususnya penyediaan produk di gerai ritel modern di Indonesia, Aprindo berharap mekanisme perdagangan tetap dapat berjalan wajar dan normal. "Menyoal produk asal Prancis yang ada, kami menghormati keputusan konsumen, apakah akan membeli atau tidak produk dari Prancis yang dijual di gerai ritel modern. Karena merupakan hak pilihan dan keputusan konsumen atau individu yang menentukan dalam berbelanja. Jadi, biarlah perdagangan berjalan seperti biasanya dan normal," imbuhnya.  Aprindo juga meminta ketegasan dari pihak berwenang agar tidak terjadi aksi yang merugikan masyarakat dan pelaku usaha atas hal yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang memprovokasi dan cenderung anarkis. "Aksi ini tidak memberikan suatu manfaat apapun, justru makin membebani perekenomian khususnya sektor perdagangan, yang saat ini sedang diupayakan pemerintah agar dapat terjadi peningkatan dan kestabilan Konsumsi Rumah Tangga sebagai poin kontributor sebesar 57,6 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), di tengah lesunya demand dan market akibat pelemahan daya beli atau menahan konsumsi, di masa pandemi ini," pungkasnya.

Aprindo: Mau Beli Produk Asal Prancis atau Tidak itu Pilihan Konsumen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/aprindo-FEB.jpg" alt="Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey. (JP photo)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey. (JP photo)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Selama dua tahun terakhir, pelaku usaha ritel masih kesulitan meraih target pertumbuhan omzet dua digit. Dampak pemilu dan pelemahan ekonomi global ternyata berimbas pada minat konsumsi masyarakat.  Namun, tahun ini Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) kembali mematok target double digit dengan optimisme yang lebih tinggi. Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey menyebutkan bahwa ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan tren industri ritel. Pembahasan omnibus law disebut Roy akan menimbulkan semangat baru di kalangan stakeholder bisnis. Menurut Roy, kebijakan tersebut dapat memudahkan para peritel dalam proses perizinan untuk meningkatkan asetnya.  "Juga berharap kelonggaran atas investasi padat karya sehingga memungkinkan banyak perusahaan masuk dengan membuka pabrik untuk menyerap tenaga kerja," ujarnya.  Roy juga menuturkan, dana desa tahun ini meningkat daripada tahun lalu. Yakni, dari Rp 70 triliun menjadi Rp 72 triliun. "Program keluarga harapan juga meningkat dari Rp 110.000 jadi Rp 140.000 per bulan sehingga itu mendorong konsumsi masyarakat."  Dengan hal-hal tersebut, Roy optimistis tahun ini industri ritel bisa tumbuh signifikan jika dibandingkan dengan tahun lalu. Sepanjang 2019, pihaknya memproyeksikan pertumbuhan ritel 7,5–8 persen. Tahun ini pihaknya yakin ritel mampu tumbuh 10 persen.  "Prinsipnya, kami tetap terus berusaha optimistis, tetapi tetap waspada dengan situasi atau kondisi yang ada," ungkapnya.  Pada 2019 penjualan ritel meleset dari target 10 persen karena pertumbuhannya tidak merata setiap bulan. Konsumsi masyarakat sempat melemah saat pilpres dan pileg. "Setelah pilpres, terjadi demo-demo sehingga konsumsi melemah karena masyarakat menahan belanja. Kemudian, ada pileg. Sehingga penjualan selama dua bulan merupakan yang terendah. Di samping itu, penjualan ritel selama Ramadan 2019 lebih kecil daripada 2018," jelasnya.  Roy menilai target pertumbuhan ritel 10 persen tahun ini terbilang cukup realistis. Target itu mempertimbangkan volatilitas indeks penjualan riil (IPR). "Inflasi yang rendah juga patut diwaspadai. Sebab, di satu sisi, inflasi rendah menandakan stabilitas harga barang. Tetapi, di sisi lain, menunjukkan pelemahan daya beli masyarakat," katanya.  Sepanjang tahun lalu, inflasi mencapai 2,72 persen, lebih rendah daripada 2018 sebesar 3,13 persen. Untuk itu, Roy berharap pemerintah terus menjaga daya beli masyarakat dengan tetap memberikan bantuan sosial (bansos) dan subsidi. Aprindo meyakini tahun ini pertumbuhan penjualan ritel tetap didorong produk pangan. Sebab, kontribusi produk pangan 60 persen.  Perkembangan e-commerce yang pesat juga disebut tak menjadi alasan mandeknya peran toko ritel. "Saat ini semua perusahaan ritel memiliki bisnis e-commerce atau online untuk memenuhi tuntutan pasar," ujarnya. Sampai saat ini, lanjut Roy, transaksi perdagangan secara offline masih lebih tinggi.

Omzet Sulit Tembus Dua Digit, Aprindo Berharap Omnibus Law Beri Dampak

Roy Mandey

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Roy Mandey

Berita Terkini

Asosiasi Ritel Aprindo Pastikan Ada Minimarket di IKN, Roy Mandey Sebut di Zona Komersial dan Pusat Perbelanjaan

Aprindo Nilai Zonasi Penjualan Rokok di PP Kesehatan Multitafsir dan Bakal jadi Pasal Karet

Ramai Ajakan Boikot Produk Israel, Asosiasi Ritel Ingatkan Hak Konsumen dan Dampaknya ke Perekonomian RI

Aprindo: Mau Beli Produk Asal Prancis atau Tidak itu Pilihan Konsumen

Omzet Sulit Tembus Dua Digit, Aprindo Berharap Omnibus Law Beri Dampak

Download Aplikasi JawaPos.com